Proyek kontroversial seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat, papan selamat datang, renovasi parkir motor, toilet, kalender, makanan rusa di lingkungan DPR, dianggap sebagai tindakan yang keterlaluan. Tindakan menghina intelektualitas dan pengkhianatan terhadap rakyat.
”Pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan Ketua BURT. Jika mereka tahu berarti memang kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR. Untuk itu harus ada sanksi pada Sekjen dengan mengganti atau malah memperkarakan secara hukum,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (17/01/2012).
KPK kemudian diminta untuk segera melakukan intervensi. Karena jelas, Fadli menegaskan, kemungkinan korupsi dalam kasus proyek-proyek ini cukup tinggi. Proyek-proyek bernilai fantastis di luar kenormalan ini, jelas merusak kredibilitas DPR dan meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor. Untuk itu, kata Fadli lagi, masalah proyek fantastis ini harus ditanggapi serius dan tuntas.
“Saya yakin ini seperti fenomena gunung es, di dalamnya masih banyak proyek-proyek lain yang belum terungkap. Tak hanya di DPR, proyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif, namun belum ada yg membeberkan ke publik. Saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat. Komponen rakyat yang kritis harus bergerak,” kata Fadli Zon.
Proyek-proyek pengadaan barang di DPR selama ini selalu memantik perhatian publik. Terlebih lagi, karena proyek-proyek DPR itu tidak hanya sekedar terkesan fantastis dari segi anggaran tetapi juga mengundang kontroversial.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan bahwa proyek di DPR yang sarat kontroversi seperti perawayan gedung, renovasi ruang rapat, papan selamat datang, renovasi parkir motor, toilet, kalender, makanan rusa, merupakan tindakan yang keterlaluan. “Itu menghina intelektualitas dan pengkhianatan terhadap rakyat,” kata Fadli Zon kepada JPNN, Selasa (17/1).
Menurutnya, pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Termasuk dalam hal proyek ruang baru Badan Anggaran (Banggar) DPR, Fadli mensinyalir pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah lalai. “Jika mereka tahu, berarti memang ada kolaborasi. Jika tak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai oleh Sekjen DPR,” ulasnya.
Untuk itu, Fadli Zon mendesak agar Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh dikenai sanksi. “Jika perlu dicopot. Harus ada sanksi pada Sekjen dengan mengganti atau malah memperkarakan secara hukum,” desaknya.
Untuk itu pula, katanya, sudah saatnya KPK masuk untuk melakukan penyelidikan atas proyek-proyek DPR. Sebab, proyek-proyek bernilai fantastis di luar kenormalan ini jelas merusak kredibilitas DPR. “Ini malah meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor,” imbuhnya.
Meski demikian anak buah Prabowo Subianto itu juga mengingatkan agar kontroversi proyek-proyek DPR tidak membuat publik lalai tentang hal serupa di jajaran pemerintah. “Poyek semacam ini juga sangat mungkin terjadi di ranah eksekutif, namun belum ada yang membeberkan ke publik. Saatnya menyingkap korupsi dan pemborosan anggaran dana rakyat,” cetusnya.
Pimpinan DPR harus bertanggung jawab atas proyek-proyek fantastis dan kontroversial seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat banggar, dan renovasi lokasi parkir motor di DPR, serta proyek-proyek lainnya.
Proyek-proyek tersebut dinilai menghina intelektualitas dan penghinaan terhadap rakyat. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Selasa (17/1).
“Pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan Ketua BURT. Jika mereka tahu berarti mereka berkolaborasi. Jika tidak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai Sekjen DPR. Harus ada sanksi pada Sekjen dengan mengganti, bahkan memperkarakan secara hukum,” tuturnya.
Ia menambahkan, KPK juga harus segera memgintervensi, karena jelas kemungkinan korupsi dalam kasus proyek-proyek ini cukup tinggi.
“Proyek bernilai fantastis di luar kenormalan ini jelas merusak kredibilitas DPR dan meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor. Untuk itu masalah proyek ini harus ditanggapi serius dan tuntas,” tandasnya.
Edin Hadzalic, Pimpinan Rumah Budaya memerhatikan karya seni kayu hasil karya mahasiswa ISI Padangpanjang di Rumah Budaya Fadli Zon, Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat.
Dua mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, Sumatera Barat, menggelar Pameran Karya Seni bekerjasama dengan Rumah Budaya Fadli Zon, Nagari Aie Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat. Acara itu akan dibuka Rektor ISI Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar, M.Hum., Selasa (17/1/2012).
Kedua mahasiswa ISI tersebut, adalah Ichsan dan Dolly Alvian, mahasiswa Jurusan Seni Kriya ISI Padangpanjang semester akhir. Pameran karya seni itu, dalam rangka melengkapi tugas akhir mereka di sekolah tinggi seni tersebut, yang berlangsung hingga Jumat (20/1/2012) mendatang.
Menurut Ichsan, salah seorang mahasiswa yang juga Pengkarya dalam pameran tersebut, pameran yang mereka gelar selain sebagai tugas akhir juga untuk memperkenalkan kepada penikmat seni sebuah pemikiran baru tentang konsep karya seni tradisi yang akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat.
“Kami mengangkat judul pameran ini ‘Deformasi Bereguh dalam Kriya Kayu’. Kami mengangkat nilai-nilai historis dalam karya seni yang kami buat,” ujarnya.
Ichsan menyebut, “Bereguh” adalah instrumen/alat musik tiup tradisional yang terbuat dari tanduk kerbau. Bereguh merupakan instrumen musik tradisional asli suku Aceh. Pada masa silam, instrumen ini umumnya digunakan sebagai perlengkapan yang digunakan dalam berburu. Dalam pameran Kriya itu, Ichsan dan Dolly memodifikasi hasil imajinasinya, dan konsep “bereguh” lainnya.
“Ada sekitar 14 bereguh yang kami pamerkan, semuanya terbuat dari kayu,” tambah Ichsan.
Rumah Budaya Fadli Zon sejak berdiri 2009 lalu fokus pada kegiatan-kegiatan budaya, guna mengangkat potensi yang dimiliki generasi muda agar karyanya dapat dikenal luas oleh masyarakat. Untuk itulah, kata Edin Hadzalic, pimpinan Rumah Budaya, kerjasama menggelar Pameran Karya Seni Mahasiswa ISI Padangpanjang tersebut disambut baik.
“Sebelumnya, akhir tahun lalu, Rumah Puisi Taufiq Ismail, bertempat di Rumah Budaya ini memberikan Anugerah Sastra untuk Sastrawan dan Budayawan Ali Audah,” ujarnya.
Rumah Budaya yang berhadapan dengan Rumah Puisi Taufiq Ismail diharapkan menjadikan kantong kebudayaan baru di Sumatera Barat. Rumah budaya siap mengorbitkan kebudayaan dan kesenian Minang agar bisa lebih dikenal masyarakat luas, baik nasional maupun internasional.
Lokasi Rumah Budaya Fadli Zon, berada di kawasan ruas jalan utama menghubungkan Kota Padang-Bukittinggi. Dalam Rumah Budaya tersimpan sejumlah koleksi benda-benda kuno bernilai tinggi, khususnya yang terkait dengan benda kebudayaan Minangkabau tempo dulu. Diantara koleksi itu, adalah keris luk sembilan asal Pagaruyuang yang dibuat pada abad 18, setrika pakaian dari bara, songket lama, seribu koleksi buku bertema Minang, dan sejumlah lukisan kuno dan fosil kerbau berusia dua juta tahun.
Surat perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo sebagai calon presiden 2014, menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Benarkah surat perjanjian tersebut betul-betul ada? Baik PDIP maupun Gerindra belum mau terbuka.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menekankan, komitmen kedua partai yang telah dibangun sejak Pemilu 2009 lebih penting dari sekadar surat perjanjian. “Gerindra dan PDIP, Prabowo dan Ibu Mega, sudah membangun aliansi komitmen sejak 2009. Komitmen di hati dan ucapan itulah yang paling penting untuk dipegang,” kata Fadli Zon saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu, 12 Januari 2011.
Fadli Zon menolak untuk menyebutkan kebenaran ada-tidaknya surat itu. Ia hanya mengatakan, “Di 2009 kami kan sudah mendukung PDIP. Jadi bisa saja PDIP juga mendukung Prabowo di 2014. Kita lihat saja dinamikanya.”
Ia menambahkan, koalisi antara Megawati dan Prabowo terbukti cukup solid dan mampu mendulang dukungan dari masyarakat pada Pemilu 2009. Oleh karena itu, menurutnya alangkah baik apabila komitmen kedua belah pihak tetap dijaga demi kebaikan bangsa.
Terlebih, lanjut Fadli, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei, popularitas dan elektabilitas Prabowo saat ini terhitung tinggi. “Survei Kompas bahkan menempatkan Prabowo pada urutan pertama sebagai calon presiden dengan elektabilitas sekitar 44 persen,” kata Fadli.
Ia pun yakin, elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo akan terus menanjak mendekati 2014. “Dulu Demokrat yang kurang diperhitungkan juga tiba-tiba mendulang lonjakan suara,” kata Fadli Zon. Sebagai partai yang relatif baru, menurutnya Gerindra pun akan terus berupaya mendongkrak perolehan suara.
Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, soal siapa nanti yang akan didukung PDIP pada 2014 akan diserahkan kepada mekanisme partai. “Tunggulah waktu yang tepat. Kita lihat dulu gelagat dan dinamika politik,” imbuh Tjahjo.
Soal surat perjanjian? “Sepanjang pemahaman saya, tidak ada. Coba tanya Mas Pramono Anung, Sekjen waktu itu,” ujarnya. Tapi Pramono enggan berkomentar. “Pemilu masih jauh,” katanya singkat.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Gerindra Permadi mengatakan, Prabowo dan Megawati menyusun surat perjanjian menjelang Pemilihan Presiden 2009 yang isinya menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo untuk maju sebagai capres 2014. “Prabowo mengandalkan surat itu (untuk maju di 2014),” ujar Permadi.
“Saya baru menyadari, yang mempersatukan Indonesia menjadi utuh ini ternyata korupsi.”
VIVAnews – Ada kekhawatiran yang membelenggu Partai Gerindra saat krisis ekonomi menjerat Indonesia pada 2012 mendatang. Politik dijadikan mata pencaharian.
“Krisis ekonomi, kehidupan berarti semakin sulit. Disparitas yang kuat dan lemah akan semakin terlihat. Mayoritas masyarakat mengalami kesulitan hidup luar bisa, untuk bertahan menghalalkan segala cara dan lari ke politik. Dijadikan mata pencaharian,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dalam diskusi bertema ‘Krisis Ekonomi dan Kejatuhan Pemimpin’, yang digelar di Rumah Perubahan 2.0 Kompleks Duta Merlin, Selasa, 15 November 2011.
Menurut Fadli, masalah Indonesia saat ini adalah menghadapi krisis global yang juga merupakan krisis kapitalisme karena negara ini menganut ekonomi kapitalistik liberalistik. “Kita jelas akan kena imbasnya. Mungkin tahun ini kita selamat, tapi belum tentu tahun berikutnya,” ujarnya.
Fadli pun mengatakan saat ini korupsi di Indonesia telah menjadi ‘panglima’ dan ini menurutnya sungguh ironis. Dengan tatanan kehidupan yang menghalalkan segala cara ini, Indonesia dapat terperosok lebih dalam ke lubang kemiskinan. “Saya baru menyadari, yang mempersatukan Indonesia menjadi utuh ini ternyata korupsi. Karena sudah menjadi way of life.”
Di Amerika Serikat saat ini, kata dia, sudah ada perlawanan terhadap kapitalisme. Berbeda dengan Indonesia yang masih percaya diri tidak terkena dampak krisis global sehingga masih mempertahankan neoliberal sebagai landasan.
“Pada 2012 keadaan pasti akan sulit, ada suatu momen yang akan dihadapi, mulai dari krisis ekonomi, pangan, kondisi petani, buruh dan nelayan memburuk. Cara terakhir yang bisa ditempuh tinggal beri kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya perubahan,” tandasnya.
[JAKARTA] Kecenderungan gaya hidup mewah para wakil rakyat di parlemen patut dicurigai. Oleh karena itu, partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPR, diminta untuk turut memantau perilaku kader mereka di parlemen.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya kerap memantau para anggotanya yang duduk di legislatif untuk tetap hidup sederhana.
“Yang dikritik masyarakat itu pejabat publik baru yang mengalami eskalasi kenaikan kekayaan yang cukup fantastis. Itu menimbulkan kecurigaan, apalagi dikaitkan dengan praktik mafia anggaran,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, wajar jika rakyat menaruh kecurigaan bahwa dana yang diterima para anggota parlemen yang hidup mewah itu bukan berasal dari keringat sendiri, melainkan lebih kepada praktik-praktik penyelewengan kekuasaan.
Dia mengimbau agar para pejabat publik untuk mawas diri, karena mendapat sorotan dari rakyat. “Seharusnya ada pola hidup sederhana. Pada zaman dulu saja, era Presiden Soeharto, ada pola hidup sederhana yang artinya tidak mengumbar atau memamerkan kemewahan. Kalau dia bukan pejabat publik, sah-sah saja,” katanya.
Partai Gerindra juga mengimbau anggotanya yang ada di parlemen untuk tidak terlalu sering ikut studi banding.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan, gaya hidup tidak ada kaitannya dengan kinerja DPR.
Menurutnya, sistem pemilu suara terbanyak memang menyuburkan praktik politik uang dan menyebabkan karakter politik berubah. “Para politisi yang tersaring bukan berbasis kompetensi, tapi kekayaan dan popularitas. Artinya, para politisi di DPR banyak yang sudah kaya,” katanya.
Sayangnya, lanjut Eva, input parlemen yang tak berbasis kompetensi tersebut tidak diproses oleh partai politik agar berkinerja sesuai tugas pokok dan fungsi mereka.
Partai dan fraksi tidak mengembangkan indikator kinerja (performance indicators) sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi para kader mereka. Namun, katanya, gaya hidup bukan salah satu indikator kinerja.
Eva berpendapat, beberapa indikator yang lazim dipakai untuk menilai kinerja politisi adalah visi representasi, yang kemudian secara konsisten diperjuangkan melalui fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan.
Selain itu, ada pula soal kepemimpinan, bagaimana politisi mempengaruhi opini, menggerakkan penyelesaian suatu masalah, dan rajin menghadiri sidang. [W-12]
JAKARTA, KOMPAS.com — Kecurigaan masyarakat terhadap gaya hidup mewah anggota DPR dinilai wajar. Terlebih lagi, saat ini DPR tengah disorot terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam penentuan anggaran.
Adanya dugaan praktik mafia anggaran semakin menguatkan kecurigaan bahwa gaya hidup mewah anggota DPR berasal dari praktik korupsi yang mereka lakukan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Selasa (15/11/2011) di Jakarta, mengatakan, gaya hidup mewah anggota DPR memang menimbulkan kecurigaan.
“Terlebih lagi, ini dikaitkan dengan adanya praktik mafia anggaran. Kecurigaan bahwa dana yang diterima itu bukan dana yang dihasilkan dari keringat sendiri, tetapi dari praktik-praktik penyelewengan kekuasaan. Saya kira itu kritiknya. Kalau hasil dia dari keringat sendiri, usaha sendiri, orang juga tak mempermasalahkan,” kata Fadli.
Fadli mengatakan, Partai Gerindra mencoba agar kadernya di DPR juga bisa direm untuk bergaya hidup mewah, sementara rakyat Indonesia masih sangat miskin.
Ia mengakui, partai memang tak bisa mengontrol sepenuhnya gaya hidup kadernya di DPR. Bagaimana cara mengontrol anggota DPR pada Partai Gerindra?
“Kami kontrol, tetapi tak sepenuhnya bisa kami kontrol. Kami juga mengimbau, salah satu contohnya tidak boleh ikut studi banding, menolak gedung baru DPR. Kemudian kami mengkritik soal APBN yang banyak sekali bolong-bolongnya, inefesien, baik dari sisi penerimaan maupun belanja,” kata Fadli.
VIVAnews – Partai Gerindra mengaku cukup percaya diri dapat memenuhi ambang parlemen atau parliamentary threshold 5 persen. Namun, partai berlambang kepala burung Garuda ini, berkukuh angka 3 persen merupakan yang paling proporsional.
“Kami sebetulnya tetap pada pendirian 2,5-3 persen, itu adalah angka yang cukup proporsional. Karena kalau mau memaksakan lebih dari itu saya kita ini bagian usaha dari oligarki partai,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, saat ditemui usai hadir dalam acara diskusi di rumah perubahan 2.0, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa, 15 November 2011.
Jika ambang parlemen diangkat dengan isu menyederhanakan partai, Fadli menegaskan saat ini keadaan sudah sederhana.
“Saya kira jumlah 9-10 partai nantinya sudah cukup sederhana, dan masalah kita ini bukan karena partai itu banyak tapi masalahnya Presiden itu mengatakan banyak misalnya program-program eksekutif yang tidak berjalan. Jadi bukan pada legislatifnya. Itu kekeliruannya,” ujarnya.
Dengan adanya usaha menciptakan ambang parlemen yang tinggi, menurut Fadli, sama saja menciptakan oligarki partai yang akan menambah korupsi dan penyelewengan dana anggaran. “Akhirnya berujung pada abuse of power,” katanya.
Fadli mengatakan partainya telah melakukan lobi ke sejumlah partai lainnya untuk menolak usulan ambang parlemen yang tinggi itu. “Gerindra akan berjuang melobi partai-partai lain, walalupun 5 persen sebenarnya kami sanggup. Tidak ada masalah bagi Gerindra,” katanya.
Namun, sesungguhnya bukan masalah kesanggupan pencapaian ambang parlemen tersebut melainkan lebih kepada hak rakyat untuk berserikat berkumpul melakukan organisasi. “Hasil lobi cukup menghasilkan, banyak yang berpendapat sama tapi tentu nanti akan tergantung dari endingnya, kita belum tahu apakah nanti akan ada voting atau kompromi,” kata Fadli. (umi)
VIVAnews – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan kecenderungan hidup mewah para anggota dewan patut dicurigai. Dia pun mengaku hingga kini Partai Gerindra kerap melakukan kontrol terhadap para anggotanya yang duduk di legislatif untuk tetap hidup sederhana.
“Yang dikritik masyarakat itu pejabat publik baru yang mengalami eskalasi kenaikan kekayaan yang cukup fantastis. Itu menimbulkan kecurigaan apalagi ini dikaitkan dengan adanya praktik mafia anggaran,” kata Fadli Zon dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0, Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa 15 November 2011. Selain Fadli Zon, hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah mantan Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi Rizal Ramli, dan Anggota DPR Lily Wahid.
Fadli menilai wajar jika rakyat menaruh kecurigaan bahwa dana yang diterima para anggota dewan yang hidup mewah itu bukan berasal dari keringat sendiri. Melainkan lebih kepada praktik-praktik penyelewengan kekuasaan.
“Kalau dari hasil keringat sendiri saya kira orang juga tak akan mempermasalahkan,” ujarnya. Seharusnya, lanjut dia, para pejabat publik mawas diri karena mereka mendapat sorotan dari rakyat.
“Harusnya ada pola hidup sederhana. Di zaman dulu saja, zaman Pak Harto (mantan Presiden Soeharto) ada pola hidup sederhana yang artinya tidak mengumbar memamerkan. Kalau dia bukan pejabat publik sah-sah saja,” ungkapnya.
Untuk itu, Fadli mengaku kerap mengingatkan para anggota Partai Gerindra lainnya, khususnya yang duduk di kursi legislatif untuk tetap menjaga keteladanan sebagai pejabat publik. Meski pun dia menyadari tak mungkin dapat mengontrol sepenuhnya.
“Kami juga imbau anggota untuk tidak ikut studi banding, kemudian menolak pembangunan gedung baru DPR, kemudian kami juga mengkritisi APBN yang banyak sekali bolongnya, inefisiensi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja,” kata Fadli. (umi)
Surat perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo sebagai calon presiden 2014, menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Benarkah surat perjanjian tersebut betul-betul ada? Baik PDIP maupun Gerindra belum mau terbuka.
VIVAnews – Ada kekhawatiran yang membelenggu Partai Gerindra saat krisis ekonomi menjerat Indonesia pada 2012 mendatang. Politik dijadikan mata pencaharian.
[JAKARTA] Kecenderungan gaya hidup mewah para wakil rakyat di parlemen patut dicurigai. Oleh karena itu, partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPR, diminta untuk turut memantau perilaku kader mereka di parlemen.
VIVAnews – Partai Gerindra mengaku cukup percaya diri dapat memenuhi ambang parlemen atau parliamentary threshold 5 persen. Namun, partai berlambang kepala burung Garuda ini, berkukuh angka 3 persen merupakan yang paling proporsional.