JAKARTA, KOMPAS.com — Kecurigaan masyarakat terhadap gaya hidup mewah anggota DPR dinilai wajar. Terlebih lagi, saat ini DPR tengah disorot terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam penentuan anggaran.
Adanya dugaan praktik mafia anggaran semakin menguatkan kecurigaan bahwa gaya hidup mewah anggota DPR berasal dari praktik korupsi yang mereka lakukan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Selasa (15/11/2011) di Jakarta, mengatakan, gaya hidup mewah anggota DPR memang menimbulkan kecurigaan.
“Terlebih lagi, ini dikaitkan dengan adanya praktik mafia anggaran. Kecurigaan bahwa dana yang diterima itu bukan dana yang dihasilkan dari keringat sendiri, tetapi dari praktik-praktik penyelewengan kekuasaan. Saya kira itu kritiknya. Kalau hasil dia dari keringat sendiri, usaha sendiri, orang juga tak mempermasalahkan,” kata Fadli.
Fadli mengatakan, Partai Gerindra mencoba agar kadernya di DPR juga bisa direm untuk bergaya hidup mewah, sementara rakyat Indonesia masih sangat miskin.
Ia mengakui, partai memang tak bisa mengontrol sepenuhnya gaya hidup kadernya di DPR. Bagaimana cara mengontrol anggota DPR pada Partai Gerindra?
“Kami kontrol, tetapi tak sepenuhnya bisa kami kontrol. Kami juga mengimbau, salah satu contohnya tidak boleh ikut studi banding, menolak gedung baru DPR. Kemudian kami mengkritik soal APBN yang banyak sekali bolong-bolongnya, inefesien, baik dari sisi penerimaan maupun belanja,” kata Fadli.