Blog

Fadli Zon Bandingkan Kedatangan TKA China dengan Pelarang Mudik Pemerintah: Siapa Tuan Rumah di Negeri ini?

Fadli Zon Bandingkan Kedatangan TKA China dengan Pelarang Mudik Pemerintah: Siapa Tuan Rumah di Negeri ini?

Anggota DPR RI dari partai Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah tentang Pelarangan mudik bagi warganya dan kedatangan TKA asal China.

Melalui akun Twitter pribadinya, Fadli Zon yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Umum partai Gerindra ini mengkritisi pelarangan mudik yang dijaga ketat aparat keamanan.

“Kegiatan mudik yang sudah jadi tradisi puluhan tahun dilarang, bahkan disekat dengan aparat di beberapa tempat berlaras panjang,” ujar Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon membandingkan larang mudik pemerintah dengan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terus berdatangan ke indonesia.

“TKA China yang mau kerja terus melenggang. Siapa tuan rumah di negeri ini?,” cuit@fadlizon Senin 10 Mei 2021.

Seperti diketahui, pemerintah telah melarang warganya untuk mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021. kecuali perjalanan dengan kebutuhan yang sangat penting.

Disaat larang mudik diberlakukan oleh pemerintah kepada warganya, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Selasa 4 Mei 2021 dengan pesawat charter China Southern Airlines.

Setelah itu datang gelombang kedua WNA China, datang pada 6 Mei 2021. Saat itu, para WNA China datang dengan pesawat Xiamen Air MF855. Tercatat, 46 WNA China menumpang pesawat itu.

Sedangkan pada, Sabtu 8 Mei 2021, gelombang WNA China kembali berdatangan ke Indonesia, melalui Bandara Soetta.

Kali ini, mereka menumpang pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ-387 dengan membawa sekitar 166 orang.Dari total 166 penumpang itu, 157 WNA China, dan 3 lainnya merupakan penumpang WNI.

Sumber

Dunia Internasional Harus Bisa Hentikan Aksi Brutal Israel

Dunia Internasional Harus Bisa Hentikan Aksi Brutal Israel

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsha, Jumat, 7 Mei 2021 lalu.

Meski demikian, Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, juga menyadari bahwa kutukan dan kecaman terhadap Israel selama ini terbukti tidak menjadikan mereka jera. Bukannya jera, kata dia, Israel justru kian percaya diri bahwa dunia internasional tak akan melakukan tindakan konkret apapun untuk melawan mereka.

“Itu sebabnya, dunia harus mengambil langkah baru yang nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi Israel. Jika tidak, maka dunia internasional telah mempermalukan diri di hadapan rezim garis keras Israel,” ungkap Fadli dalam pernyataan tertulisnya, Ahad, 9 Mei 2021.

Apalagi, lanjut Fadli, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah juga sudah mendesak agar semua pihak untuk menghormati status quo situs suci di Kota Tua Yerusalem demi kepentingan perdamaian dan stabilitas.

PBB dalam sikap resminya juga telah mengatakan bahwa Israel harus membatalkan setiap penggusuran dan menerapkan “pengendalian maksimum dalam penggunaan kekuatan” terhadap para pengunjuk rasa. Sementara, Liga Arab juga telah meminta komunitas internasional untuk campur tangan guna mencegah penggusuran.

Jadi, opini dunia internasional sebenarnya sama sekali tidak ada yang memihak Israel. Lantas, apa lagi yang kita tunggu?,” ungkap Fadli.

Wakil Presiden The League of Parliamentarians for Al-Quds itu mengatakan, aksi kekerasan terbaru Israel di Masjid al-Aqsa bisa digunakan sebagai momentum untuk menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina-Israel, termasuk mengenai status hukum Yerusalem.

“Jika kita ingin menciptakan ‘the rules-based international order’, dan bukannya hukum rimba, maka masyarakat internasional harus mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera menerapkan resolusi-resolusinya terkait Yerusalem secara paksa,” lanjutnya.

Anggota Komisi I DPR itu menyebut, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967, yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967. Selain itu, juga ada Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem, termasuk penyitaan lahan, adalah ilegal.

Intinya, perangkat hukumnya sebenarnya sudah tersedia. Dalam catatan saya, sedikitnya ada 15 Resolusi DK PBB terkait Yerusalem dan satu resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. Namun, lebih dari lima dekade, resolusi-resolusi tersebut dibiarkan tidak bertaji,” ungkap Fadli.

Ia berpandangan, ketidaksanggupan PBB untuk mengambil tindakan konkret terhadap Israel dengan jelas menunjukkan organisasi internasional ini perlu untuk direformasi. Adanya hak veto telah membuat organisasi ini tersandera oleh kepentingan sejumlah negara besar, dan tak pernah benar-benar berjalan di atas rel demokrasi.

“Inilah yang telah menghalangi kemerdekaan rakyat Palestina selama ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Israel kembali melanggar kesepakatan internasional untuk menerapkan status quo di Yerusalem Timur, setelah melakukan aksi kekerasan terhadap ratusan jamaah Masjid al-Aqsa pada Jumat, 7 Mei 2021 lalu.

Polisi Israel menembakan peluru karet dan granat kejut kepada ratusan jamaah menyusul aksi protes mereka atas penggusuran warga Palestina dari kawasan sekitar masjid untuk pemukiman Yahudi. Sedikitnya 205 warga Palestina diberitakan terluka setelah aksi brutal polisi Israel tersebut.

Israel diketahui telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967. Meskipun tidak diakui oleh mayoritas dunia internasional, Israel menganggap seluruh kota Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.\

Sejak saat itu mereka terus-menerus melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga sipil Palestina. Saat ini, ada lebih dari 600 ribu orang Yahudi tinggal di permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam posisi yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Meski menghadapi tekanan internasional, nyatanya Israel tak berusaha untuk mengendalikan perluasan permukiman Yahudi dan menghentikan penggusuran terhadap warga Palestina. Tindakan semena-mena itulah yang telah memicu terjadinya bentrok di kompleks Masjid al-Aqsa kemarin.

Sumber

Heran Anggota TNI Dikepung Debt Collector, Fadli Zon: Tatanan Kita Makin Berantakan

Heran Anggota TNI Dikepung Debt Collector, Fadli Zon: Tatanan Kita Makin Berantakan

Seorang anggota TNI Serda Nurhadi dikepung oleh dept collector di gerbang tol kawasan Jakarta Utara. Saat itu Serda Nurhadi sedang membawa orang yang tengah sakit.

Kejadian tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon. Fadli heran Serda Nurhadi bisa dikepung oleh debt collector.

“Kok bisa anggota tentara resmi yang mau nolong warga dikepung debt collector? Tatanan kita makin berantakan,” ujar Fadli seperti dilihat di akun Twitternya yang menanggapi berita pengepungan tersebut, Senin (10/5).

Seperti diketahui, sekelompok orang mengepung mobil yang dikendarai oleh Serda Nurhadi. Mereka memaksa dan merampas kunci mobil yang dikemudikan Serda Nurhadi.

Kok bisa anggota tentara resmi yg mau nolong warga dikepung debt collector? Tatanan kita makin berantakan.

Sumber

Ramai Soal Bipang, Fadli Zon: Zaman Soeharto Seleksi Pidato Presiden Ketat

Ramai Soal Bipang, Fadli Zon: Zaman Soeharto Seleksi Pidato Presiden Ketat

Fadli Zon mengomentari penyataan kontroversial Presiden Joko Widodo yang mempromosikan Bipang Ambawang sebagai salah satu kuliner khas daerah.

Seperti diketahui, penyebutan Bipang Ambawang tersebut dipersoalkan banyak pihak sebab dianggap berada dalam konteks menyambut perayaaan terbesar umat Muslim, yakni Hari Raya Idul Fitri.
Sementara, Bipang Ambawang adalah makanan khas kalimantan yang terbuat dari babi panggang, yang tentunya haram dikonsumsi umat Muslim.
Fadli Zon kemudian mengkritik soal persiapan pidato Presiden Jokowi. Ia membandingkan bahwa pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, pidato Presiden diseleksi dengan ketat.
Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @Fadlizon.

“Pak Moerdiono pernah bilang ke saya, di zaman Pak Harto, pidato Presiden lewat seleksi ketat, karena ucapan RI1 harus akurat tepat. Dari staf pembuat pidato, diseleksi 2 tahap baru ke Mensesneg, terakhir Pak Harto sendiri ikut koreksi. Nah ini siapa yang siapkan teks? Kasihan dong Presiden,” tulis Fadli Zon pada Sabtu (8/3/2021).

Fadli Zon memberikan pernyataan tersebut sebagai respons dari cuitan Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.

Yan Harahap menyindir bahwa Presiden Jokowi mungkin hanya membaca tanpa meninjau terlebih dahulu pidatonya.

“Mungkin itu akibatnya jika tinggal baca text tapi tak direview dulu sebelum dibacakan, terlalu percaya sama staff yang bikin narasi. Sementara staff yang bikin narasinya bisa jadi ‘penggemar’ Bipang (Babi Panggang) Ambawang,” tulisnya melalui akun Twitter.

Pidato Presiden Jokowi heboh ketika menyebut kuliner bipang ambawang salah satu kuliner Kalimantan dalam konteks lebaran. Sebab bipang (babi panggang) ambawang disebut bisa dijadikan oleh-oleh pengganti mudik Lebaran.

Jokowi memberi saran kepada warga yang ingin merayakan Lebaran tapi tak bisa mudik. Ia meminta warga yang rindu akan kuliner khas kampung halaman masing-masing untuk pesan secara online.

“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah,” ujar Jokowi.

Tak sedikit yang mempertanyakan pidato Jokowi karena secara gamblang menyebut bipang ambawang bisa buat oleh-oleh Lebaran. Padahal diketahui makanan tersebut non halal sehingga tidak dikonsumsi umat muslim

Sumber

Selamat, Fadli Zon Terpilih Anggota Komisi Demokrasi dan HAM di Parlemen Dunia

Selamat, Fadli Zon Terpilih Anggota Komisi Demokrasi dan HAM di Parlemen Dunia

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, terpilih mewakili Grup IPU (Interparliamentary Union- Organisasi Parlemen Dunia) Asia Pasifik untuk menjadi anggota Komisi IPU untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights) untuk periode 2021-2023. Selain itu, anggota BKSAP, Putri Annetta Komaruddin, terpilih sebagai anggota untuk Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of IPU Women Parliamentarians).

Kandidasi kedua anggota Delegasi Indonesia untuk Pertemuan IPU ke-142 tersebut menunjukkan fokus DPR terhadap isu-isu demokrasi, hak azasi manusia (HAM) dan pemihakan pada kaum Perempuan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkepentingan memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM termasuk hak-hak perempuan.

Dalam pertemuan Asia Pacific Group (APG) secara virtual, Fadli Zon menyampaikan merasa terhormat mendapatkan mandat untuk mewakili Asia Pasifik, kawasan yang kaya ragam budaya dan ideologi politik.

Pada pencalonan untuk Komisi Demokrasi dan HAM, Grup Asia Pasifik harus mengisi dua posisi kosong dengan setidaknya satu posisi harus diisi anggota Parlemen laki-laki. Fadli Zon bersaing dengan sedikitnya dua kandidat lain yakni dari Parlemen Australia (Mr. Julian Hill) dan Parlemen Maladewa (Mrs. Jeehan Mahmoed). Namun pada saat pertemuan, Parlemen Australia menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidat Indonesia dan menarik pencalonannya.

Perwakilan dari Parlemen Australia, Mr. Julian Hill memberikan dukungan penuh kepada Fadli Zon dan meyakini Indonesia dapat menjalankan mandat dari Grup Asia Pasifik dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Hill juga berharap dapat bertemu dengan Fadli Zon secara langsung pada kesempatan lainnya.

Sementara itu, Grup Asia Pasifik menyatakan dukungan penuhnya kepada pencalonan Putri Komaruddin dalam posisi Biro Parlemen Perempuan IPU. Politisi Golkar yang juga duduk di Komisi XI tersebut memiliki reputasi memadai untuk membahas beragam isu yang dekat dengan upaya pemihakan kaum Perempuan. Fadli Zon berharap ini menjadi kombinasi yang meyakinkan untuk membawa perspektif baru dalam isu-isu terkait Perempuan di IPU.

Sumber

Puluhan WN China Masuk RI, Fadli Zon: Mudik Dilarang, WNA Terus Datang

Puluhan WN China Masuk RI, Fadli Zon: Mudik Dilarang, WNA Terus Datang

Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti masuknya puluhan WNA China ke Indonesia di tengah larangan mudik lebaran 2021.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, disaat mudik dilarang justru para WNA China terus berdatangan ke Indonesia.

Kritik tersebut disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.

“Mudik dilarang, WNA China terus datang,” kata Fadli seperti dikutip Beritahits.id, Jumat (7/5/2021).

Fadli Zon menilai, masuknya para WNA CHina disaat larangan mudik lebaran merupakan bentuk diskriminasi terhadap WNI.

“Diskriminasi terhadap WNI,” ujarnya.

Dalam cuitan terpisah, Fadli ZOn melontarkan sindiran terhadap pemerintah Indonesia yang terkesan memberikan sambutan khusus bagi WNA China yang masuk Indonesia.

“Karpet merah untuk WNA China,” ungkapnya.

Sebelumnya ramai dibicarakan publik media sosial sebuah video yang memperlihatkan kedatangan puluhan warga China di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (4/5/2021). Mereka langsung dijemput saat tiba di bandara.

Kabar adanya 85 Warga Negara (WN) China masuk ke Indonesia pada Selasa (4/5/2021) dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara .

Para WN China tersebut masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ8353

Tidak hanya membawa warga negara China, pesawat itu juga diketahui membawa warga negara Indonesia (WNI).

“Benar pada Selasa, 04 Mei 2021 Jam 14.55 WIB telah mendarat 85 WN China & 3 WNI dengan pesawat China Southern Airlines (charter flight) dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta,” kata Arya.

Meski demikian, Arya mengklaim, WN China yang datang ke Indonesia tersebut telah melewati prosedur yang ditetapkan.

Ia juga memastikan, dokumen keimigrasian para WN China tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Sumber

Fadli Zon Tak Percaya Tuduhan Teroris ke Munarman

Fadli Zon Tak Percaya Tuduhan Teroris ke Munarman

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, turut mengomentari penangkapan eks Sekum FPI Munarman oleh Densus 88 Anti Teror. Fadli Zon mengaku tak percaya terkait keterlibatan Munarman dalam dugaan tindak pidana terorisme.⁣

Pernyataan itu disampaikan oleh Fadli Zon lewat akun Twitter @fadlizon seperti dilihat, Rabu (28/4/2021). Fadli Zon menilai tuduhan teroris kepada Munarman terlalu mengada-ngada.⁣

Seperti diketahui, Densus 88 Anti Teror menangkap Munarman di kediamannya pada Selasa (27/4) sore kemarin. Munarman ditangkap karena diduga terlibat dalam kegiatan baiat teroris di tiga kota.⁣

Sementara itu, tim kuasa hukum Munarman, Hariandi Nasution, membantah kliennya terlibat ISIS. Munarman, kata Hariandi, justru menolak aksi-aksi terorisme

Sumber

Sektor Pertanian Adalah Penyelamat Krisis

Sektor Pertanian Adalah Penyelamat Krisis


Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon mengingatkan bahwa pertanian adalah tulang punggung bangsa. Tidak ada peradaban besar di dunia yang tidak ditopang oleh kemajuan sektor pertanian.

“Tak heran jika dulu Bung Karno menggunakan istilah “PETANI” sebagai akronim dari “Penjaga Tatanan Negara Indonesia”. Petani dan sektor pertanian adalah tulang punggung bangsa ini,” ujar Fadli di hari ulang tahun yang ke-48 HKTI, Selasa.  

Ia juga mengatakan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, pertanian kembali menjadi penolong perekonomian. Seperti yang terjadi pada krisis keuangan Asia tahun 1998, di saat sektor lain mengalami kontraksi tajam, sektor pertanian Indonesia tetap memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada awal pandemi, atau sepanjang tahun 2020, hampir semua sektor ekonomi tumbuh negatif. Dari enam sektor penyumbang ekonomi terbesar, hanya sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang mencatatkan pertumbuhan positif. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum, semuanya mengalami pertumbuhan negatif. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) sepanjang tahun 2020 sektor pertanian tumbuh positif sebesar 1,75 persen.

Menurut FAO (Food and Agriculture Organization), kata Fadli, selama pandemi sektor pertanian Indonesia juga berhasil meningkatkan pertumbuhan PDB sekitar 2,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year). Padahal, pada saat bersamaan, sebagian besar sektor lain, seperti transportasi dan pergudangan, mengalami penurunan tajam. Jika dibandingkan dengan dua sektor besar lainnya, yaitu manufaktur dan perdagangan, sektor pertanian juga tercatat mengalami peningkatan paling positif.

Selain itu, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia juga terus meningkat. Pada 2019, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB kita hanya 12,9 persen. Sementara saat ini, kontribusinya terhadap PDB naik menjadi 15,01 persen.

“Makanya tak berlebihan jika dikatakan dampak pandemi terhadap perekonomian kita cukup tertolong oleh daya tahan sektor pertanian. Banyak orang yang kehilangan pekerjan dari sektor-sektor perkotaan, seperti yang terjadi pada krisis 1998 dulu, berhasil diselamatkan oleh sektor pertanian dan perdesaan,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Bahkan, meminjam analisis Chris Manning (2021), dengan insentif yang tepat, kebangkitan sektor pertanian dan perdesaaan ini memiliki potensi menjadi lebih permanen daripada yang pernah terjadi saat krisis 1998. Apalagi, mengingat kemajuan teknologi saat ini, banyak pekerjaan yang semula hanya bisa dikerjakan di kota, kini bisa dikerjakan dari desa. Peluang baru berupa kehadiran e-commerce atau marketplace juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan pertanian dan pendapatan petani.

Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyelamat ekspor Indonesia. Meskipun antara tahun 2016 hingga 2018 pangsa ekspor pertanian mengalami penyusutan, namun di masa pandemi ini pangsanya justru mengalami peningkatan. Menurut BPS, ekspor pertanian Indonesia pada Maret 2021 mengalami peningkatan hingga dua digit.

Secara ‘month to month’ (mtm) peningkatan ekspor pertanian mencapai US$0,39 miliar, atau meningkat 27,06 persen. Peningkatan ini adalah yang tertinggi dibanding sektor lain, seperti sektor migas (5,28 persen), sektor industri pengolahan (22,27 persen), serta sektor pertambangan dan lainnya (13,68 persen). Komoditas pertanian yang mengalami kenaikan ekspor cukup besar di antaranya adalah sarang burung walet, tanaman obat, aromatik dan rempah, tembakau, serta cengkeh. Sementara, secara ‘year on year’ (yoy), ekspor pertanian juga tumbuh sebesar 25,04 persen. 

Meski tahun lalu Indonesia dihantui ancaman rantai pasok pangan, akibat munculnya berbagai macam pembatasan sosial, namun data menunjukkan produksi padi nasional pada 2020 justru mengalami peningkatan. Menurut data BPS produksi padi pada 2020 adalah sebesar 54,65 juta ton GKG (gabah kering giling), atau naik sebesar 45,17 ribu ton (0,08 persen) dibandingkan 2019. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 adalah sebesar 31,33 juta ton, alias mengalami kenaikan sebesar 21,46 ribu ton (0,07 persen) dibandingkan tahun 2019.

Untuk tahun ini, BPS memperkirakan potensi produksi periode Januari–April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras, atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan ‘subround’ produksi beras tahun lalu yang hanya sebesar 11,46 juta ton. Adapun potensi luas panen padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan mencapai 4,86 juta hektare atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektare (26,53 persen) dibandingkan subround yang sama sebesar 3,84 juta hektare. Karena itu, sangat aneh rencana pemerintah akan melakukan impor beras beberapa waktu lalu. Kebijakan impor beras pasti merugikan petani dan menghancurkan harga gabah.

“Di luar tanaman pangan, di tengah-tengah pandemi ini kita juga mengalami surplus produksi daging dan telur ayam, sehingga tak harus mengimpor dari luar,” bebernya.

Semua data tadi sebenarnya memberi gambaran yang cukup bahwa sektor pertanian adalah penyelamat krisis. Di tengah kontraksi ekonomi global, sektor pertanian bisa menjadi bantalan krisis yang efektif. Sehingga, sektor ini seharusnya mendapat perhatian, perlindungan, serta investasi yang cukup dari pemerintah.

Sumber

Sebut KKB Bukan Kriminal Biasa, Fadli Zon: Mereka Separatis

Sebut KKB Bukan Kriminal Biasa, Fadli Zon: Mereka Separatis

Anggota DPR RI, Fadli Zon meminta adanya perubahan terminologi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Baginya, mereka sudah termasuk separatis.

Menurut Fadli Zon, KKB bukan kriminal bersenjata biasa. Mereka adalah kelompok separatis, dengan demikian seharusnya tindakannya berbeda. “Dengan adanya separatis, mereka yang di garis depan adalah TNI dan Polri,” ujar Fadli, yang ditemui di Kota Cirebon, Senin (26/4/2021).

Menurut dia, KKB layak dikategorikan separatis karena tuntutannya adalah membentuk negara atau merdeka.

Karenanya, perubahan terminologi KKB mendesak dan penting dilakukan. “Kalau kelompok kriminal, yang di depan adalah polisi. Kalau separatis, yang di depan TNI,” tegasnya.

Pemerintah, sambung politisi Partai z Gerindra ini, harus segera menetapkan perubahan terminologi tersebut. “Ini seolah ada penghalusan. Di tempat lain, kita mudah memberi cap teroris, radikal,” tandasnya.

Setelah TNI di depan, kata dia, yang penting semuanya terukur. Jangan sampai banyak korban. “Paling penting kelompok separatis ini ditangani diterukur,” katanya.

Sumber

Modernisasi Alutsista Lebih Penting Ketimbang Ibu Kota Baru

Modernisasi Alutsista Lebih Penting Ketimbang Ibu Kota Baru

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan pemerintah Indonesia harus segera melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Indonesia sebagai negara kepulauan dalam proses penjagaan wilayah dan integritas teritorial membutuhkan peralatan canggih, modern termasuk yang konvensional maupun yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 merupakan
suatu pertanda memang kita harus segera melakukan modernisasi alutsista kita karena kita ini adalah negara kepulauan,” kata Fadli Zon.

Musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan 53 awaknya dinyatakan gugur merupakan duka bagi bangsa Indonesia.

“Saya yakin dan kita mendoakan semoga mereka (awak KRI Nanggala 402) menjadi syuhada karena mereka berjuang di dalam tugas dan juga mengalami musibah yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

Dia pun berharap modernisasi Alutsista bisa menjadi program prioritas pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi ketimbang memindahkan ibu kota negara

Sumber