[JAKARTA] Kecenderungan gaya hidup mewah para wakil rakyat di parlemen patut dicurigai. Oleh karena itu, partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPR, diminta untuk turut memantau perilaku kader mereka di parlemen.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya kerap memantau para anggotanya yang duduk di legislatif untuk tetap hidup sederhana.
“Yang dikritik masyarakat itu pejabat publik baru yang mengalami eskalasi kenaikan kekayaan yang cukup fantastis. Itu menimbulkan kecurigaan, apalagi dikaitkan dengan praktik mafia anggaran,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, wajar jika rakyat menaruh kecurigaan bahwa dana yang diterima para anggota parlemen yang hidup mewah itu bukan berasal dari keringat sendiri, melainkan lebih kepada praktik-praktik penyelewengan kekuasaan.
Dia mengimbau agar para pejabat publik untuk mawas diri, karena mendapat sorotan dari rakyat. “Seharusnya ada pola hidup sederhana. Pada zaman dulu saja, era Presiden Soeharto, ada pola hidup sederhana yang artinya tidak mengumbar atau memamerkan kemewahan. Kalau dia bukan pejabat publik, sah-sah saja,” katanya.
Partai Gerindra juga mengimbau anggotanya yang ada di parlemen untuk tidak terlalu sering ikut studi banding.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan, gaya hidup tidak ada kaitannya dengan kinerja DPR.
Menurutnya, sistem pemilu suara terbanyak memang menyuburkan praktik politik uang dan menyebabkan karakter politik berubah. “Para politisi yang tersaring bukan berbasis kompetensi, tapi kekayaan dan popularitas. Artinya, para politisi di DPR banyak yang sudah kaya,” katanya.
Sayangnya, lanjut Eva, input parlemen yang tak berbasis kompetensi tersebut tidak diproses oleh partai politik agar berkinerja sesuai tugas pokok dan fungsi mereka.
Partai dan fraksi tidak mengembangkan indikator kinerja (performance indicators) sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi para kader mereka. Namun, katanya, gaya hidup bukan salah satu indikator kinerja.
Eva berpendapat, beberapa indikator yang lazim dipakai untuk menilai kinerja politisi adalah visi representasi, yang kemudian secara konsisten diperjuangkan melalui fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan.
Selain itu, ada pula soal kepemimpinan, bagaimana politisi mempengaruhi opini, menggerakkan penyelesaian suatu masalah, dan rajin menghadiri sidang. [W-12]