Jakarta – Partai Gerindra mengucapkan selamat datang bagi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang disahkan menjadi parpol berbadan hukum. Gerindra pun mengajak NasDem bersaing secara sehat di Pemilu 2014.
“Semoga kita bisa berkompetensi dengan sehat untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Semoga Partai NasDem bisa mewadahi aspirasi masyarakat akan parpol baru yang bersih,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada detikcom, Senin (14/11/2011).
Gerindra tidak mempermasalahkan kehadiran bos-bos media seperti Hary Tanoe di Partai NasDem. Menurut Fadli, itu merupakan aset bagi NasDem untuk bisa lebih sering menyampaikan visi misi mereka.
“Untuk pencitraan mungkin lebih mudah karena sering tampil. Tetapi yang lebih penting bagaimana mendapat simpati di akar rumput,” tambahnya.
Gerindra pun tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai NasDem. “Kita selalu membuka pintu selebar-lebarnya untuk bekerja sama,” tutup Fadli.
Masyarakat Sumbar patut berbangga dan bersyukur dengan ditetapkannya Buya Hamka, dan Syafruddin Prawiranegara sebagai pahlawan nasional. Buya Hamka yang bernama lengkap Prof Dr Abdul Malik Karim Amrullah, sudah sejak lama diusulkan menjadi pahlawan nasional, namun baru sekarang dikabulkan pemerintah pusat. Buya Hamka dikenal sebagai ulama, aktivis politik, wartawan, dan sekaligus sebagai penulis terkenal.
Begitu pula Syafruddin Prawiranegara, yang sudah diperjuangkan sebagai pahlawan nasional sejak 1989. Walau berasal dari Serang, Banten, namun Syafruddin tak terpisahkan dari sejarah perjuangan di Sumbar. Syafruddin adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesua (PDRI), dan tokoh sentral Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Dengan penetapan Buya Hamka, berarti sudah 14 tokoh pejuang asal Sumbar yang bergelar pahlawan nasional. Tapi dibanding daerah lain, Sumbar masih tergolong sedikit memiliki pahlawan nasional. Bersama Buya Hamka sebetulnya Pemprov Sumbar juga mengusulkan Siti Manggopoh, Tuanku Rao, Siti Rahmah El Yunusiah, Khatib Sulaiman, dan Siti Rohana Kudus, sebagai pahlawan nasional. Terlambat
Sejarawan Unand Prof Gusti Asnan menilai, pemberian gelar pahlawan terhadap Buya Hamka sudah terlambat. “Seharusnya dari dulu sudah diberi gelar pahlawan karena sejak muda dia sudah banyak berbuat untuk bangsa,” ujarnya. Puncak kejayaan Buya Hamka sebenarnya pada tahun 1970-an. ”Tapi saat itu kan zaman orde baru, sementara dia tidak dekat dengan Soeharto. Akhirnya sosok kepahlawanannya diredam,” ujarnya.
Hamka akhirnya dapat gelar kepalawanan saat ini karena sikap ngotot orang daerah. Menurut Gusti, sosok Hamka lah salah satu yang amat dibanggakan orang Sumbar. Namun dia sangat menyangkan rendahnya apresiasi terhadap karya Hamka. Saat ini karya-karya ulama asal Ranah Minang ini di bidang agama dan sastra sulit dicari. Justru di Malaysia masih menjadikan Hamka sebagai referensi, bahkan karyanya dicetak berulang-ulang.
Selain itu, ulama saat ini tak ada lagi seperti Hamka. “Sekarang yang banyak ulama gaul, sekadar menghibur masyarakat tanpa ada nilai agama dan moral yang kuat yang berupaya ditanamkan kepada masyarakat,” tukasnya. Sosok Hamka
Buya Hamka lahir di Kampung Molek, Maninjau, Sumbar pada 16 Februari 1908. Anak dari Syeikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal Haji Rasul, pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau ini, lebih banyak belajar secara otodidak. Hamka aktif di organisasi keagamaan Muhammadiyah, dan pernah tercatat sebagai ketua cabang Muhammadiyah di Padangpanjang, ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumbar, penasihat PP Muhammadiah.
Di politik, Hamka pernah menjadi anggota Konstituante Masyumi, anggota Partai Politik Sarekat Islam (1925), Ketua Barisan Pertahanan Indonesia (1947), dan menjadi orator pada Pemilihan Raya Umum pada 1955. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjara pemerintahan Soekarno. Meski dapat siksaan fisik dan bathin, Hamka yang dituduh pro Malaysia, berhasil menulis Buku Tafsir Al-Azhar. Hamka tak dendam, saat Soekarno meninggal dunia, Hamka menjadi Imam Shalat jenazahnya.
Novel-novel Hamka yang terkenal dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura adalah “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, “Di Bawah Lindungan Kabah” dan ”Merantau ke Deli”. Hamka juga seorang wartawan hebat. Sejak tahun 1920-an, dia wartawan Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 1928, menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat, tahun 1932, menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makasar. Hamka juga editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Islam. Syafruddin Presiden
Gelar pahlawan nasional Syafruddin Prawiranegara, otomatis makin mengukuhkan kebenaran tentang PDRI dan PRRI. Sebagaimana ditegaskan dalam seminar-seminar tentang perjuangan Syafruddin, bahwa PDRI adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan NKRI. Sementara itu, PRRI bukanlah pemberontakan untuk berpisah dari NKRI, tapi sebagai koreksi atas sikap pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Soekarno, yang amat dekat dengan komunis. PRRI sekaligus untuk mengingatkan tentang perhatian pusat yang sangat kurang ke daerah.
Fadli Zon, tokoh muda Sumbar yang aktif memperjuangkan Syafruddin sebagai pahlawan nasional, menyebutkan upaya pengusulan Syafruddin telah dimulai sejak tahun 1989. Lalu dilanjutkan pada 2001, dengan napak tilas PDRI. “Waktu itu, saya sekretaris panitia,” kata Fadli Zon, kepada Padang Ekspres, tadi malam. Fadli juga yang menggagas dan mengadakan seminar dan pameran foto tentang PDRI pada tahun 2006. “Pada 2007, kami menggelar seminar lagi di gedung MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Fadli.
Sebelum penetapan pahlawan nasional, April 2011 diadakan seminar tentang PDRI dan peran Syafruddin dalam memperjuangan keberlangsungan PDRI. Kegiatan ini adalah rangkaian “Satu Abad Mr. Syafruddin Prawiranegara”. “Bila masih belum juga (Syafruddin jadi pahlawan nasional), berarti pemerintah benar-benar gak tahu sejarah,” tegas Fadli.
Dalam seminar April itu, ditegaskan bahwa Syafruddin yang sebagai ketua PDRI, adalah presiden RI secara defacto dan dejure. PDRI lahir untuk menyambung eksistensi NKRI, yang oleh kolonial Belanda dianggap telah lenyap, karena Ibukota Yogyakarta mereka kuasai, dan pemimpin bangsa ini mereka tawan. Sebelumnya Presiden SBY telah mengeluarkan Keppres tentang peringatan hari bela negera (HBN) setiap 19 Desember (1948)—Pembentukan PDRI.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak menutup kemungkinan, duet Prabowo dengan Aburizal Bakrie atau ical dalam pertarungan Pilpres 2014, bisa saja terwujud. Dalam politik, tak ada yang tak mungkin, bila kedua tokoh yang akan disandingkan, memiliki konsep sama dalam membangun negara ini lebih baik.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkap, secara visi dan misi Prabowo dan Ical punya kesamaan dalam membangun perekonomian kerakyatan. Ical, puji Fadli Zon, saat ini sudah makin terlihat lebih merakyat, terus mengedepankan ekonomi kerakyatan.
“Kalau Pak Prabowo kan dari dulu, pengusung ekonomi rakyat dan mahzabnya bukan pasar bebas. Konsen di bidang pertanian. Pak Ical, kalau kita lihat, sudah mulai mengusung UKM (usaha kecil dan menengah). Jadi, dalam perpolitik, bisa saja keduanya disandingkan,” kata Fadli, Rabu (09/11/2011).
“Kalaupun duet Prabowo-Ical mulai disebut-sebut sekarang ini, ya wajar saja. Dan memang saya kira, pasangan ini padanan yang bagus,” kata Fadli lagi.
Berbeda bila Prabowo harus disandingkan dengan Sri Mulyani. Secara mahzab, berbeda satu sama lain.
“Ibu Sri Mulyani kan penganut ekonomi pasar bebas, sangat berbeda konsepnya dengan Pak Prabowo yang mengusung ekonomi kerakyatan,” kata Fadli diplomatis.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Tak ada yang bisa memungkiri, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, tergolong orang yang cerdas, yang dimiliki oleh bangsa ini. Namun, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, secara politik, tak otomatis Sri Mulyani bisa maju, ikut bersaing dalam pertarungan Pilpres 2014.
“Yang saya tahu, baru Partai SRI yang sudah terang-terangan akan mengusung Ibu Sri. Nah, ini kan tergantung apakah Partai SRI lolos verifikasi,” kata Fadli Zon kepada tribun, Rabu (09/11/2011).
Dari sisi intelektualitas, tidaklah diragukan kapasitas Sri Mulyani. Namun, rencana mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden saat ini, tentunya baru sebatas wacana saja.
“Kalau ada parpol lain yang mau mencalonkan Bu Sri Mulyani, mungkin bisa. Kalau hanya Partai SRI, saya rasa sulit. Namun bagi kami, siapapun anak bangsa yang punya kapasitas, dianggap layak menjadi pemimpin, silahkan saja. Yang jelas, bagi kami, Sri Mulyani punya konsep yang berbeda,” demikian Fadli Zon.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan ambang batas kursi parlemen atau parliementary treshold sebesar empat persen yang diusulkan pemerintah terkait revisi UU Pemilu. Menurutnya, kurang pas, bila empat persen PT kemudian membatasi demokrasi.
“Kita inginnya, cukup 2,5 saja. Atau, tiga persen, karena dengan ambang batas sebesar itu tak kemudian dianggap membelenggu hak berdemokrasi. Untuk apa mempersulit parpol untuk berdemokrasi,” kata Fadli Zon.
Sebelumnya, parpol tengah yang tergabung dalam Setgab koalisi juga memprotes usulan pamerintah yang menetapkan ambang batas kursi parlemen sebesar empat persen. PAN, PPP, maupun PKB, bahkan mengancam akan keluar dari Setgab koalisi dan menuding Demokrat, sebagai partai utama pengusung pemerintah, hanya mengakomodir partai besar saja, Golkar juga PDI Perjuangan.
Fadli Zon kemudian menegaskan, dalam berdemokrasi, permasalahannya, bukan pada soal penyerhanaan partai. Akan tetapi, bagaimana mengelola negara ini dengan membangun pemerintahan yang baik.
“Pemerintahan yang berani melakukan pemberantasan korupsi, bukan dengan melakukan penyederhanaan partai. Masalah bangsa ini, bukan soal berdemokrasi, tapi masalah utamanya adalah korupsi,” Fadli menegaskan.
“Oleh karena itu, kita tetap menginginkan, ambang batas paling tinggi tiga persen saja. Kemarin kan 2.5 persen, jadi naikknya tak terlalu jauh. Kalau empat persen, apa dasarnya? Kenapa nggak sekalian 20 persen saja, kalau memang ingin menyederhanakan partai,” Fadli mempertanyakan.
Pemerintahan yang berjalan, imbuhnya, tak ada urusannya sama sekali dengan keberadaan partai politik.
Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Gerindra menutup pintu untuk berkoalisi dengan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI). Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto tak mungkin bersanding denghan Sri Mulyani.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, partainya lebih tertarik memasang Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Sebab, secara visi dan misi Prabowo dan Ical punya kesamaan dalam membangun perekonomian kerakyatan.
“Kalau Pak Prabowo kan dari dulu, pengusung ekonomi rakyat dan mazhabnya bukan pasar bebas. Konsen di bidang pertanian. Pak Ical, kalau kita lihat, sudah mulai mengusung usaha kecil dan menengah. Jadi, dalam perpolitik, bisa saja keduanya disandingkan,” kata Fadli ketika dihubungi, Rabu (9/11).
Menurut Fadli, penyebutan duet Prabowo-Ical sangat wajar. Berbeda bila Prabowo harus disandingkan dengan Sri Mulyani karena secara mazhab berbeda satu sama lain. “Ibu Sri Mulyani penganut ekonomi pasar bebas, sangat berbeda konsepnya dengan Pak Prabowo yang mengusung ekonomi kerakyatan,” kata Fadli diplomatis.
Selain itu, Partai SRI yang mengusung Sri Mulyani belum tentu lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Walaupun dari sisi intelektualitas tidak diragukan kapasitas Sri Mulyani. “Kalau ada parpol lain yang mau mencalonkan Bu Sri Mulyani, mungkin bisa. Kalau hanya Partai SRI, saya rasa sulit,” tandas Fadli.(Andhini)
SEMARANG, KOMPAS.com – Ada banyak kisah dan cerita tentang mantan Presiden Soeharto yang tidak diketahui banyak orang, dan selama ini tidak dipublikasikan.
Setelah turun jabatan hingga meninggal, sejumlah tokoh, pejabat, aktivis, penyanyi, dan orang yang pernah mengenal dekat Soeharto yang dikenal dengan sapaan Pak Harto mengungkapkan pengalaman mereka saat bersama Pak Harto.
Pengalaman dan pandangan secara jujur dan terbuka tersebut disampaikan lewat kumpulan tulisan yang dibukukan lewat buku berjudul “Pak Harto The Untold Stories”.
Buku yang ditulis Anita Dewi Ambarsari, Bakarudin, Donna Sita Indria, Dwitri Waluyo, dan Mahpudi, yang dicetak Percetakan PT Gramedia Jakarta ini, berisi berbagai tulisan tentang Pak Harto.
Dalam talkshow yang membeda Buku “Pak Harto The Untold Stories” yang berlangsung di Toko Buku Gramedia Pandanaran Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/11) petang, Dr Sulastomo (mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam), Begug Poernomosidi (mantan Bupati Wonogiri, yang juga Ketua Yayasan Mangadeg), dan Fadli Zon (mantan anggota MPR, wakil ketua umum Partai Gerindra dan Sekretaris HKTI), mengungkapkan pengalaman mereka saat bersama Pak Harto.
Sulastomo dalam buku “Pak Harto The Untold Stories” menyampaikan falsafah sapu lidi atau semangat gotong royong yang diajarkan Pak Harto semasa memimpin Indonesia, membuat Bangsa Indonesia dikenal di seluruh dunia. “Pak Harto mengemukan prinsip sapu lidi. Sebatang lidi, jika belum terikat bersama-sama dengan batang-batang lidi lainnya, sebenarnya tidak berarti apa-apa. Setelah diikat bersama menjadi sapu, batang-batang lidi itu mampu menjadi alat untuk membersihkan lingkungan yang kotor,” papar Sulastomo.
Sementara Begug, mengatakan Pak Harto adalah figur pemimpin yang mampu mengangkat Wonogiri dikenal, menyusul dibangunnya Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.
“Sebelum dibangun orang enggak banyak tahu tentang Wonogiri, tapi setelah ada waduk Wonogiri terkenal, karena waduk ini merupakan waduk terbesar di Asia Tenggara,” ujarnya.
Fadli sendiri menilai Pak Harto bukan sebagai pemimpin biasa. Dia mengaku justru mengenal lebih dekat Pak Harto pada saat sudah lengser hingga meninggal. Menurut Fadli, hingga saat ini banyak orang salah persepsi tentang turunnya Pak Harto dari jabatan presiden.
Ia menegaskan Pak Harto turun bukan karena gerakan reformasi, tetapi karena dijatuhkan oleh IMF (dana moneter internasional). “Krisis ekonomi telah dijadikan alat IMF untuk pergantian rezim,” papar Fadli.
DEPOK– Pemerintah pusat diminta memberi perhatian khusus pada Papua agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Ketimpangan sosial selama ini menjadi problem utama Papua.
“Ada ketimpangan luar biasa, padahal kekayaan alamnya luar biasa, tapi warganya kurang sejahtera dan tidak maju,”kata Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat usai menjadi pembicara diskusi “Kemajemukan dalam Arena Berbangsa” di Depok kemarin.
Selain Komaruddin, turut tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut di antaranya adalah Imam Prasodjo (pendiri Yayasan Nurani Dunia), Thamrin Amal Tomagola (guru besar UI), dan Hashim Djojohadikusumo (Ketua Yayasan Arsari Djojohadikusumo).Komaruddin berharap, pemerintah bekerja keras agar ketimpangan yang terjadi di Papua dapat segera diatasi, sehingga berdampak terhadap meredanya konflik horizontal.
Menurutnya, sumber daya alamnya yang melimpah membuat Papua menjadi tempat “kenduri” bagi berbagai pihak untuk mendapat keuntungan. “Tentunya asing mempunyai kepentingan di Papua,”ujarnya.
Komaruddin menilai, media asing sangat antusias jika ada korban dari pihak warga yang meninggal dunia, tetapi jika ada aparat keamanan dari pihak Indonesia yang meninggal, sepertinya mereka tidak memedulikannya.“Ini jelas sudah keberpihakan asing dalam masalah Papua,”ujarnya.
Menurut dia, peranan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah kesehatan dan pendidikan sangat minim sekali sehingga warga Papua merasa hanya sebagai warga negara pinggiran yang hanya menjadi penonton.“Pemerintah harus menjadi penengah di daerah tersebut agar warga asli dapat bersaing dengan penduduk pendatang,”tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menghadiri diskusi tersebut mengatakan, sekarang ini telah terjadi disintegrasi sosial yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan NKRI. “Masyarakat saat ini banyak tidak lagi saling percaya,”ujarnya.Sementara,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak memandang masalah Papua secara jernih dan utuh sehingga tidak salah persepsi terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan.
Kepala Negara mengatakan, sejak tujuh tahun lalu pemerintah sudah mengubah kebijakan pendekatan keamanan di Papua menjadi pendekatan pembangunan yang mendorong pemerataan kesejahteraan. Penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan dalam sejumlah peristiwa hendaknya tidak di lihat sebagai upaya mengabaikan hak asasi manusia.
“Berkaitan dengan itu semua, realitasnya masih ada gerakan politik dan gangguan keamanan,termasuk gangguan kedaulatan. Oleh karena itu, kita harus jernih, termasuk dunia juga harus jernih melihat masalah ini. Kebijakan kita tepat,kebijakan kita tidak lagi melakukan operasi militer secara masif, satuan TNI di sana menjaga keamanan dan unit kepolisian menegakkan hukum,” kata Presiden.
Sementara, situasi Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua,mulai kondusif.Aktivitas warga kembali relatif normal. Berdasarkan pantauan, pagi hingga siang kemarin suasana kota mulai ramai oleh aktivitas warga.Aktivitas jual beli di pasar kota yang sempat terhenti pun kini mulai normal, pemilik kios, tukang ojek, warga lain mulai terlihat seperti biasa. Sementara, aparat TNI/Polri masih tampak siaga.
Terpisah, Mabes Polri berkelit dengan pernyataan PT Freeport Indonesia yang mengaku sudah memberikan dana pengamanan pada Polri dan TNI sebesar USD14 juta. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, pihaknya akan melakukan mengecek pengakuan tersebut. “Itu cek kepada yang menerima, siapa dan sebagainya,”ujar Anton di Jakarta kemarin.
Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mengetahui adanya aliran dana dari PT Freeport yang diperuntukkan untuk pengamanan. Menurutnya,dana berbagai operasi TNI berasal dari APBN. Agus mengungkapkan,TNI merupakan personel yang diperbantukan untuk kepolisian,maka jika ada dana tersebut,maka kemungkinan besar itu adalah untuk kepolisian.
“Kalau dana itu resmi benar,saya kira bisa dipahami. Tapi kalau ada yang tidak resmi, itu yang tidak boleh. Biaya operasi dan lauk pauk itu sudah kita anggarkan pasti.Jadi, apa yang katanya dialokasikan PT Freeport ke kita, itu saya tidak pernah tahu.Itu tidak pernah ke saya,”ujar Agus.
Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto merasa tidak terkejut terhadap hasil survei dari “Soegeng Sarijadi Sindycated” (SSS) yang menyimpulkan dirinya sebagai calon presiden paling populer.
“Kami di DPP Partai Gerindra menganggap hasil survei itu sebagai berita menggembirakan tapi tak mengejutkan, demikian juga Pak Prabowo,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon ketika dihubingi melalui telepon selulernya, Rabu. Fadli Zon menjelaskan, hasil survei yang diumumkan SSS pada Rabu ini, menjadi stimulus bagi Partai Gerindra untuk mepersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi pemilu presiden pada 2014. Menurut dia, Prabowo adalah orang pertama yang menyatakan kesiapannya untuk tampil sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014.
Meskipun demikian, kata dia, Partai Gerindra saat ini masih berkonsentrasi untuk menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat guna memperoleh suara optimal pada Pemilu Legislatif 2014. “Kalau saat ini ada lembaga survei independen yang menyimpulkan Prabowo calon presiden paling populer, hal itu baru sebatas pemetaan untuk mengetahui siapa saja yang layak tampil pada 2014,” katanya.
Fadli Zon menegaskan, hasil survei dari SSS itu adalah murni, bukan pesanan dari Partai Gerindra. Hasil survei dari lembaga survei SSS menyimpulkan, sebanyak 28 persen responden memilih Prabowo Subianto sebagai calojn presiden pada 2014. Berikutnya, sebanyak 10,6 persen memilih Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, kemudian 7,4 persen memilih Sri Mulyani Indrawati, 6,8 persen memilih Ketua Umum Parai Golkar Aburizal Bakrie, 6,0 persen memilih Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, 5,2 persen memilih Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta 4,2 persen memilih Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.
Survei tersebut dilakukan terhadap 1.318 responden di 33 provinsi di Indonesia dengan pola wawancara tatap muka pada 3-8 Oktober 2011.
Skalanews – “Kita tidak mau masyarakat ‘membeli kucing dalam karung’. Kalau milih Gerindra ya Prabowo sebagai presidennya.” Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Usai menghadiri acara Diskusi “Kemajemukan dalam Arena Berbangsa” di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Depok, Kamis (27/10), dia menegaskan, partainya akan mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2014.
Dia menambahkan, saat ini kepemimpinan yang mempunyai karakter menjadi isu utama, karena saat ini yang hadir hanyalah politikus bukan pemimpin yang mempunyai jiwa negarawan.
Fadli Zon menilai saat ini telah terjadi krisis kepemimpinan dan juga desintegrasi sosial yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Masyarakat saat ini banyak tidak lagi saling percaya,” ujarnya.
Menanggapi hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate yang menempati Prabowo sebagai posisi teratas daftar calon presiden 2014, Fadli mengatakan itu merupakan berita gembira tapi jangan sampai terlena dengan hasil survei tersebut. “Yang paling penting saat ini adalah dukungan politik yang nyata dimasyarakat,” ujarnya.
Soegeng Sarjadi Syndicate, Rabu (26/10), merilis hasil surveinya yang menempatkan Prabowo Subianto pada posisi teratas daftar calon presiden 2014. Sebaliknya, nama Megawati Soekarnoputri yang menjadi saingan Prabowo dalam beberapa survei, justru menghilang.
Prabowo unggul dengan angka 28 persen, kemudian disusul Mahfud MD 10,6 persen, Sri Mulyani Indrawati 7,4 persen, Aburizal Bakrie 6,8 persen, KH Said Agil Siradj 6 persen dan Din Syamsuddin 5,2 persen.
Megawati justru berada pada posisi bawah yakni 0,3 persen, di bawah Dahlan Iskan (0,4 persen) atau di atas Chairul Tanjung (0,2 persen). (buj)
