Papua Perlu Perhatian Khusus ‎

DEPOK– Pemerintah pusat diminta memberi perhatian khusus pada Papua agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Ketimpangan sosial selama ini menjadi problem utama Papua.

“Ada ketimpangan luar biasa, padahal kekayaan alamnya luar biasa, tapi warganya kurang sejahtera dan tidak maju,”kata Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat usai menjadi pembicara diskusi “Kemajemukan dalam Arena Berbangsa” di Depok kemarin.

Selain Komaruddin, turut tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut di antaranya adalah Imam Prasodjo (pendiri Yayasan Nurani Dunia), Thamrin Amal Tomagola (guru besar UI), dan Hashim Djojohadikusumo (Ketua Yayasan Arsari Djojohadikusumo).Komaruddin berharap, pemerintah bekerja keras agar ketimpangan yang terjadi di Papua dapat segera diatasi, sehingga berdampak terhadap meredanya konflik horizontal.

Menurutnya, sumber daya alamnya yang melimpah membuat Papua menjadi tempat “kenduri” bagi berbagai pihak untuk mendapat keuntungan. “Tentunya asing mempunyai kepentingan di Papua,”ujarnya.

Komaruddin menilai, media asing sangat antusias jika ada korban dari pihak warga yang meninggal dunia, tetapi jika ada aparat keamanan dari pihak Indonesia yang meninggal, sepertinya mereka tidak memedulikannya.“Ini jelas sudah keberpihakan asing dalam masalah Papua,”ujarnya.

Menurut dia, peranan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah kesehatan dan pendidikan sangat minim sekali sehingga warga Papua merasa hanya sebagai warga negara pinggiran yang hanya menjadi penonton.“Pemerintah harus menjadi penengah di daerah tersebut agar warga asli dapat bersaing dengan penduduk pendatang,”tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menghadiri diskusi tersebut mengatakan, sekarang ini telah terjadi disintegrasi sosial yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan NKRI. “Masyarakat saat ini banyak tidak lagi saling percaya,”ujarnya.Sementara,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak memandang masalah Papua secara jernih dan utuh sehingga tidak salah persepsi terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan.

Kepala Negara mengatakan, sejak tujuh tahun lalu pemerintah sudah mengubah kebijakan pendekatan keamanan di Papua menjadi pendekatan pembangunan yang mendorong pemerataan kesejahteraan. Penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan dalam sejumlah peristiwa hendaknya tidak di lihat sebagai upaya mengabaikan hak asasi manusia.

“Berkaitan dengan itu semua, realitasnya masih ada gerakan politik dan gangguan keamanan,termasuk gangguan kedaulatan. Oleh karena itu, kita harus jernih, termasuk dunia juga harus jernih melihat masalah ini. Kebijakan kita tepat,kebijakan kita tidak lagi melakukan operasi militer secara masif, satuan TNI di sana menjaga keamanan dan unit kepolisian menegakkan hukum,” kata Presiden.

Sementara, situasi Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua,mulai kondusif.Aktivitas warga kembali relatif normal. Berdasarkan pantauan, pagi hingga siang kemarin suasana kota mulai ramai oleh aktivitas warga.Aktivitas jual beli di pasar kota yang sempat terhenti pun kini mulai normal, pemilik kios, tukang ojek, warga lain mulai terlihat seperti biasa. Sementara, aparat TNI/Polri masih tampak siaga.

Terpisah, Mabes Polri berkelit dengan pernyataan PT Freeport Indonesia yang mengaku sudah memberikan dana pengamanan pada Polri dan TNI sebesar USD14 juta. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, pihaknya akan melakukan mengecek pengakuan tersebut. “Itu cek kepada yang menerima, siapa dan sebagainya,”ujar Anton di Jakarta kemarin.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mengetahui adanya aliran dana dari PT Freeport yang diperuntukkan untuk pengamanan. Menurutnya,dana berbagai operasi TNI berasal dari APBN. Agus mengungkapkan,TNI merupakan personel yang diperbantukan untuk kepolisian,maka jika ada dana tersebut,maka kemungkinan besar itu adalah untuk kepolisian.

“Kalau dana itu resmi benar,saya kira bisa dipahami. Tapi kalau ada yang tidak resmi, itu yang tidak boleh. Biaya operasi dan lauk pauk itu sudah kita anggarkan pasti.Jadi, apa yang katanya dialokasikan PT Freeport ke kita, itu saya tidak pernah tahu.Itu tidak pernah ke saya,”ujar Agus.