Pimpinan DPR harus bertanggung jawab atas proyek-proyek fantastis dan kontroversial seperti perawatan gedung, renovasi ruang rapat banggar, dan renovasi lokasi parkir motor di DPR, serta proyek-proyek lainnya.

Proyek-proyek tersebut dinilai menghina intelektualitas dan penghinaan terhadap rakyat. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Selasa (17/1).

“Pimpinan DPR harus bertanggung jawab penuh. Ini merupakan kelalaian pimpinan DPR dan Ketua BURT. Jika mereka tahu berarti mereka berkolaborasi. Jika tidak tahu, berarti pimpinan DPR dikerjai Sekjen DPR. Harus ada sanksi pada Sekjen dengan mengganti, bahkan memperkarakan secara hukum,” tuturnya.

Ia menambahkan, KPK juga harus segera memgintervensi, karena jelas kemungkinan korupsi dalam kasus proyek-proyek ini cukup tinggi.

“Proyek bernilai fantastis di luar kenormalan ini jelas merusak kredibilitas DPR dan meneguhkan stigma bahwa DPR menjadi sarang koruptor. Untuk itu masalah proyek ini harus ditanggapi serius dan tuntas,” tandasnya.