Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia Fadli Zon menyatakan kesediaannya agar Gedung Rakyat Indonesia (GRI) Semarang jangan sampai roboh.
Kesediaan ini disampaikan Fadli kepada pemerhati sejarah Semarang, Rukardi, yang juga pemimpin redaksi Tabloid Cempaka.
Menurut Rukardi kepada Kabar Semarang hari ini (31/5), hari Rabu pekan lalu, malam hari, Fadli Zon telah datang ke GRI Semarang di Jl Gendong Kelurahan Sarirejo, Semarang Timur, dan melihat kondisi GRI Semarang kian memprihatinkan.
“Saya menemani dia (Fadli) malam itu. Ia mengatakan, agar jangan sampai roboh, beliau siap membantu pembiayaannya, tapi untuk itu harus dibicarakan dengan pengurus Yayasan Balai Muslimin yang sebelumnya pengguna GRI ini,” kata Rukardi.
Ia jelaskan, Fadli Zon mengharapkan GRI ini jangan sampai hilang, sebab GRI Semarang yang merupakan peninggalan Sarekat Islam (SI) Semarang ini memiliki nilai sejarah luar biasa tinggi.
Fadli, ujar Rukardi, juga mengharapkan agar ke depan Pemkot Semarang menjadikan GRI ini sebagai cagar budaya. Namun sambil menunggu proses ke arah cagar budaya, GRI harus diselamatkan jangan sampai roboh.
Namun ini semua, lanjut Rukardi, harus dibicarakan dengan baik dengan pengurus yayasan.
“Tahun ini kalau tidak ada perbaikan, sepertinya akan roboh,” kata dia.
Rukardi menjelaskan, Fadli tidak ada kepentingan apa-apa terkait GRI itu kecuali agar gedung itu jangan sampai roboh dan hilang. Nanti kalau bangunan tersebut selamat, lanjut ia, bisa dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, dapat pula dimanfaatkan untuk warga misalnya sebagai balai pertemuan dan sebagainya.
“Intinya bangunan ini jangan sampai roboh atau digantikan bangunan lain yang tidak punya nilai sejarah,” ucapnya.
Rukardi mengucapkan itu, sebab sebelum ini pihak yayasan pernah punya rencana untuk mengganti GRI Semarang menjadi gedung baru tiga lantai.
“Alasan mereka adalah untuk kepentingan umat. Kami juga berpikir kalau gedung ini dipugar kembali seperti sedia kala, ya untuk kepentingan umum, tapi harus tetap sesuai aslinya, bukan menjadi gedung lain tiga lantai yang tidak ada nilai historisnya,” jelasnya. (Kabar Semarang)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, menilai kebijakan terhadap orang lanjut usia (lansia) masih minimalis. Lansia cenderung terabaikan dan tak mendapat jaminan hari tua.
Fadli Zon menyampaikan hal itu menyambut Hari Lansia yang jatuh pada 29 Mei hari ini. Menurutnya, saat ini ada 2,8 juta lansia di Indonesia yang terlantar. Sementara program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang dikeluarkan Kementerian Sosial baru mencakup 26.500 lansia dari sekitar 20 juta lansia yang ada di Indonesia. “Ini harus dievaluasi,” ujar Fadil dalam rilisnya yang diterima LICOM, Jakarta, Rabu (29/05/2013).
Hal ini terjadi karena alokasi anggaran yang minim. Program JSLU 2012 hanya dianggarkan Rp 60 miliar. Harusnya bisa lebih besar, karena masih banyak lansia yang belum tertangani kesejahteraannya. UU No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mengatur adanya jaminan bagi lansia.
“Selama ini kebijakan pro lansia hanya alakadarnya. Lansia masih banyak disandarkan pada program Jamkesmas. Program Jamkesmas sendiri masih diliputi banyak persoalan seperti kepesertaan, pembiayaan, dan juga pelayanannya,” kata Fadli.
Pemerintah bisa melakukan terobosan kebijakan seperti di AS. Mereka punya The National Family Caregiver Support Program. Sebuah kebijakan nasional bantuan langsung bagi anggota keluarga yang menjalankan perawatan kepada lansia di rumahnya. Atau seperti Inggris yang membentuk retirement community.
Pada 2020 nanti, BPS memprediksi akan ada sekitar 28.8 juta lansia. Peningkatan jumlah lansia ini perlu dibarengi kebijakan tepat agar para lansia mengalami periode penuaan yang sehat. Hal ini sesuai dengan mandat WHO untuk mewujudkan masyarakat lansia yang aktif.
“Di hari lansia nasional ini, diharapkan anggaran bagi lansia bisa ditingkatkan. Dan program jaminan khusus bagi lansia yang lebih merata dapat segera diwujudkan. Partai Gerindra peduli lansia. Selamat hari lansia nasional,” papar Fadli
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, menilai keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke New York, Amerika Serikat (AS) kurang tepat.
Pasalnya keberangkatan tersebut, SBY akan menerima penghargaan anugerah World Statesman Award (WSA) dari ACF di New York, AS. Namun hal tersebut menuai protes dan polemik dimana prestasi SBY dinilai masih minim dalam menciptakan kehidupan toleransi di Indonesia.
“Pemberian anugerah ini positif bagi Presiden SBY. Namun sebaiknya SBY juga memperhatikan kritik dan masukan di level domestik,” ujar Fadli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Kritikan kepada orang nomor satu di Republik ini, menurut Fadli Zon, bukan sebagai bentuk ketidaksenangan personal melainkan merupakan ekspresi sayang pada bangsa ini. Pada dasarnya konflik yang melibatkan isu agama dan suku, tak bisa dipungkiri masih terjadi di negeri kita. Ini kenyataan yang harus berani diakui oleh SBY.
“Anugerah WSA seharusnya tak perlu diterima. Cukup ucapkan terima kasih atas usaha lembaga asing itu. Jika Presiden tak jadi menerima, pasti reaksi rakyat akan senang,” katanya.
Lebih lanjut Fadli menyatakan dengan menolak award tersebut, SBY justru akan disukai rakyat atas keberaniannya bersikap jujur. Apalagi, hari ini SBY pun menyatakan dan mengakui masih adanya fakta intoleransi di Indonesia.
“Apa arti gelar dan penghargaan dari internasional, jika justru memicu polemik di dalam negeri? Penghargaan dari rakyat jauh lebih penting,” katanya. (ami)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan wacana interpelasi yang digulirkan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi adalah hal yang biasa saja.
Akan tetapi, kata Fadli, rencana pengguliran Hak Interpelasi bahkan kemudian bergulir akan memakzulkan Jokowi yang akan dilakukan, tak akan berjalan.
Substansi Kartu Jakarta Sehat, imbuhnya, adalah akses kesehatan bagi rakyat sebagai standar minimum. Program ini bagus dan rakyat mendukung.
“Kalau ada kelemahan dalam hal teknis, itu yang perlu diperbaiki. Sebuah sistem yang baru bisa saja memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan. Namun kelemahan itu jangan sampai mengalahkan substansi,” ujarnya, Minggu (26/3/2013).
Gerindra Fadli Zon menegaskan, mendukung program kesehatan untuk rakyat termasuk KJS. “Saya yakin usaha interpelasi hanya bluffing saja. Gertak sambal,” tegasnya.
Calon gubernur Jateng usungan Gerindra, Hadi Prabowo-Don Murdono, gagal di Pilgub Jateng. Gerindra pun mengucapkan selamat ke pasangan cagub pemenang Pilgub Jateng versi quick count, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko.
“Penghitungan cepat Pilgub Jawa Tengah telah usai. Berdasarkan sejumlah hasil quick count, pasangan Ganjar-Heru dinyatakan unggul dalam perolehan suara sementara. Ganjar-Heru memperoleh suara 45-49 persen, unggul di atas pasangan Bibit-Sudjiono yang memperoleh 29 persen dan HP-Don yang memperoleh 20.5 persen,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Minggu (26/5/2013).
Gerindra pun mengucapkan selamat kepada pasangan Ganjar-Heru yang unggul dalam perolehan suara menurut quick count. Secara pribadi Fadli menilai sosok Ganjar adalah tokoh yang punya integritas, jujur dan amanah.
“Saya yakin Jawa Tengah akan lebih baik dan lebih maju di bawah kepemimpinannya. Kami berharap pasangan Ganjar-Heru dapat berkontribusi maksimal dalam membangun masyarakat Jawa Tengah,” kata Fadli.
“Selamat bagi Ganjar dan Heru atas keunggulan yang diperolehnya, dan juga selamat bagi masyarakat Jawa Tengah yang telah menjalankan proses pilgub ini secara aman, damai dan demokratis,” tegasanya.
Berdasarkan hasil quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei, Ganjar-Heru unggul sementara. Ganjar meraih suara di atas 47% jauh di atas Bibit yang hanya memperoleh suara sekitar 30%.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengakui buku terbarunya yang berjudul “Politik Huru Hara Mei 1998” berisi penjelasan dan pembelaan atas peran Letjen (Purn) Prabowo Subianto dalam periode transisi itu. Namun ia menjelaskan pembelaan yang dimaksud hanyalah meluruskan sejarah yang terjadi.
“Bisa saja disebut pembelaan, tapi dalam konteks meluruskan supaya tidak terjadi fitnah. Buku ini sudah dibahas puluhan kali di perguruan tinggi dan isinya hampir tidak ada yang dibantah,” kata Fadli kepada Tempo di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Mei 2013.
Pada acara peluncuran kembali buku ini, setiap hadirin mendapat tabloid “Gema Indonesia”. Di bagian belakang tabloid tersebut terdapat foto Prabowo yang disertai dengan logo Partai Gerindra dan tulisan “Gerindra Menang, Prabowo Presiden”.
Fadli membantah kalau peluncuran kembali bukunya ini dikaitkan dengan agenda Partai Gerindra. Menurutnya, buku yang ia tulis pada 2004 ini memang sudah terbit sebelum Partai Gerindra didirikan.
“Saya hanya meluruskan sejarah supaya masyarakat tidak salah paham,” ujarnya. Salah satu pelurusan sejarah yang ia maksud adalah mengenai peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Buku Fadli menegaskan bahwa pelaku penembakan itu adalah polisi.
Fadli juga mengatakan Presiden B.J Habibie perlu meluruskan cerita soal pengepungan terhadap dirinya yang ia tulis dalam bukunya.
“Pak Habibie membayangkan seolah-olah dirinya dan keluarganya akan dibantai seperti Nicholas II. Menurut saya itu lebay,” kata Fadli.
Buku “Politik Huru Hara Mei 1998” yang diluncurkan kembali pada Mei 2013 ini sudah memasuki cetakan ke 11. Fadli berharap buku ini dapat menyumbangkan perspektif lain soal peristiwa Mei 1998.
Dengan mengetahui secara lebih utuh rentetan peristiwa kerusuhan terbesar di Indonesia ini, diharapkan kita semua dapat mengetahui akar masalah, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, siapa yang menjadi korban, dan siapa kambing hitam. Atas dasar itulah buku ini kembali diterbitkan.
HURU Hara Mei 1998 yang di awali Insiden trisakti pada 12 Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah yang membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa akhirnya jatuh.
Buku “THE POLITICS OF MAY 1998 RIOTS” dan POLITIK HURU HARA MEI 1998″ ditulis oleh Fadli Zon, seorang budayawan dan politisi Indonesia. Buku ini hasil kombinasi pengalaman dan kesaksian pribadi, ditambah riset dan wawancara kesaksian para pelaku sejarah yang tahu betul peristiwa Mei 1998.
Sejak diluncurkan pertama kali pada 2004, buku tersebut telah mendapat tanggapan yang sangat luas, karena tanggapan masyarakat dan permintaan publik, Fadli Zon mencetak kembali buku ini, kini THE POLITICS OF MAY 1998 RIOTS sudah memasuki cetakan II dan POLITIK HURU HARA MEI 1998 memasuki cetakan XI.
Meskipun sudah 15 tahun lalu, masih banyak pihak yang belum mengetahui secara jelas peristiwa Huru Hara Mei 1998. Apalagi generasi muda yang mungkin jauh dari kejadian tersebut. Dengan mengetahui secara lebih utuh rentetan peristiwa kerusuhan terbesar di Indonesia ini, diharapkan kita semua dapat mengetahui akar masalah, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, siapa yang menjadi korban, dan siapa kambing hitam. Atas dasar itulah buku ini kembali diterbitkan.
Huru hara Mei 1998 seringkali muncul menjelang pemilu atau kontestasi politik. Peristiwa ini kadang menjadi komoditas politik, bahkan fakta-fakta yang berkembang tak selalu didasarkan kejadian sesungguhnya. Banyak rumor dan penyimpangan informasi untuk tujuan berbeda-beda. Bahkan ada upaya menjadikan Huru Hara Mei 1998 sebagai kerusuhan rasial. Ini tentu sudah membelokkan sejarah.
Sebagai salah seorang saksi mata dan berada di tengah putaran badai ketika peristiwa Mei 1998, Fadli Zon tak ingin peristiwa bersejarah itu menjadi propaganda yang keliru. Fadli Zon tak ingin anak cucu dan generasi penerus bangsa membaca sejarah yang salah. Meskipun ada pepatah, “History is always written by the winning generals,” Fadli Zon percaya bahwa kekuatan kebenaran akan muncul jika kita berani menyatakannya.
Peristiwa 1998 Mei yang diikuti mundurnya Presiden Soeharto, tak dapat dipisahkan dari rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak juli 1997 dimulai di Thailand dan menyebar ke beberapa negara lain di Asia termasuk indonesia berkembang menjadi krisis ekonomi dan akhirnya melahirkan krisis politik. Dalam konteks ini, kerusuhan menjadi satu keniscayaan.
Peristiwa ini merupakan titik tolak perubahan sebuah era. Indonesia memasuki era baru Reformasi. Sebagian besar tokoh pelaku dan saksi sejarah yang berdiri dalam pusaran peristiwa itu, masih ada hingga kini. Sehingga, Mendudukan diskursus ini merupakan sesuatu yang penting bagi kebenaran sejarah peristiwa Mei 1998.
Buku ” THE POLITICS OF THE MAY 1998 RIOTS” dan “POLITIK HURU HARA MEI 1998” hadir untuk mengurai distorsi dan polemik yang berkembang dalam peristiwa tersebut. Hal-hal yang di angkat dalam buku ini masih menjadi isu yang sensitif bagi sebagian pihak. Terlebih jika ulasan yang disajikan dikaitkan dengan dinamika politik mutakhir. Jenderal Wiranto tetap menjadi bagian analisa utama pembahasan, sebagai pihak yang semestinya turut bertanggung jawab dalam peristiwa 15 tahun silam. Begitu pula ada semacam rivalitas dua jenderal : Wiranto dan porabowo Subianto.
Diskursus huru-hara Mei 1998 sering dipolitisir dan digembar-gemborkan menjelang pemilu atau kontestasi politik. Tak jarang, tragedi ini menjadi komoditas politik. Bahkan, fakta-fakta yang berkembang tak selalu didasarkan pada kejadian yang sesungguhnya. Pada arti tertentu ada upaya menjadikan tragedi ini sebagai kerusuhan rasial.
“Ini tentu membelokkan sejarah. Tujuan peluncuran dan diskusi buku ini adalah agar masyarakat tidak melupakan sejarah dan bisa menghindari distorsi,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon dalam acara bedah buku karyanya yang berjudul ‘The Politics of The May 1998 Riots’, yang juga ditulis dalam teks bahasa Indonesia, ‘Politik Huru Hara Mei 1998’, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (21/5).
Fadli Zon sebagai salah satu saksi sejarah Tragedi Mei ini tak ingin peristiwa bersejarah ini dijadikan propaganda yang keliru. Ia menegaskan, generasi penerus bangsa tidak boleh membaca sejarah yang salah atau sejarah yang dibuat oleh jenderal yang menang.
“Meski ada pepatah ‘History is always written by the winning generals’, kekuatan kebenaran akan muncul jika kita berani menyatakannya,” tegas Fadli.
Fadli menegaskan, Tragedi Mei 1998 yang diikuti mundurnya Soeharto, tak dapat dipisahkan dari rangkaian krisis moneter sejak Juli 1997 yang dimulai di Thailand dan menyebar ke beberapa negara lain di Asia termasuk Indonesia. Atas bantuan IMF, krisis moneter Indonesia berkembang menjadi krisis ekonomi dan melahirkan krisis politik.
Hadir pada diskusi Tragedi Mei 1998 ini Guru Besar/Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia Prof Salim Said.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, melihat telah terjadi distorsi sejarah, dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998.
Untuk itu, ia merasa terpanggil untuk meluruskannya, melalui sebuah buku berjudul Politik Huru-Hara Mei 1998.
Menurut Fadli, buku itu ia tulis pada tahun 2004, dan versi bahasa Indonesia itu sudah diterbitkan pada bulan April 2004.
“Tapi versi bahasa Inggris buku ini belum diterbitkan. Buku ini sudah naik cetak berkali-kali,” ujar Fadli dalam acara peluncuran buku Politik Huru-Hara Mei 1998 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (21/5/2013.
“Tujuannya diterbitkan kembali buku ini, adalah karena sudah 15 tahun serjarah kita mengalami diistorsi. Banyak buku-buku yang merupakan kesaksian pribadi. Buku 2006 yang diterbitkan pak Habibie (BJ Habibie, mantan Presiden RI), ada perbedaan, juga pak Wiranto, juga tokoh-tokoh lain,” katanya.
Menurutnya setelah 15 tahun peristiwa Mei berlalu, adalah waktu yang tepat untuk melihat kembali jalannya roda reformasi.
“Selain refleksi kita juga melihat ke depan,” ucapnya.
Fadli yang saat itu menjabat sebagai anggota MPR, mengaku merupakan bagian dari sejarah tersebut.
“Tujuan baku ini, agar kita tdak melupakan sejarah, dan meluruskan distorsi sejarah, karena seolah-olah kerusuhan Mei merupakan kerusuhan SARA. Saya ingin mendudukan persoalan ini pada tempatnya, dan lebih dingin,” katanya.
Lamanya proses pengungkapan penembak mahasiswa Universitas Trisakti, pada kerusuhan Mei 1998, dinilai oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menjadikan Prabowo Subianto menjadi korban fitnah.
“Korban utama dari lambannya pengusutan ini adalah Letjen TNI Prabowo Subianto, selama bertahun-tahun itu, Prabowo dianggap orang yang bertanggung jawab di belakang kasus Trisakti,” ujar Fadli dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul, Politik Huru-Hara Mei 1998 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Fadli mengatakan setidaknya ada tiga sekenario yang menyudutkan Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad.
“Pertama teori konspirasi yang lahir dan berkembang dari rivalitas Prabowo dan Wiranto. Teori itu menyebutkan, langkahnya menjadi pimpinan tertinggi ABRI atau minimal Angkatan Darat, sehingga ia merekayasa sebuah kerusuhan yang diawali dengan jatuhnya martir di kalangan mahasiswa. Dengan kerusuhan pamor Wiranto akan turun, dan Prabowo lebih mudah jika harus mengambil kekuasaan alias kudeta,” katanya.
Teori kedua adalah, melibatkan penembak jitu. Dalam sekenario itu ujar Fadli, Ketua Umum Partai Gerindra itu dituding memerintahkan Kopassus untuk menembak mahasiswa dari atap-atap bangunan tinggi di sekitar Universitas Trisakti.
“Prabowo tidak lagi menjadi Danjen Kopassus sejak Maret 1998. Meskipun Danjen baru adalah kawannya, namun tak mungkin Pangkostrad dapat memerintahkan Kopassus,” katanya.
Sementara teori ketiga yang menyudutkan Prabowo ujarnya adalah penembakan Trisakti dilakukan oleh tentara.
“Yang menembak pasukan polisi bukan Kopassus,” ucapnya.
Oleh karena itu, Fadli meyakini semua teori yang menyudutkan Prabowo, Kopassus, atau tentara dalam kerusuhan Mei 1998 tidak terbukti.
“Prabowo juga sempat datang ke Trisakti untuk melihat lokasi kejadian. Dari sudut tembakan ia melihat tak mungkin ada sniper yang bisa menembak dari gedung-gedung di sekitar Trisakti,” katanya.
