Blog

Permintaan Maaf SBY Melemahkan Posisi Diplomasi Indonesia

Permintaan Maaf SBY Melemahkan Posisi Diplomasi Indonesia

Permintaan Maaf SBY Melemahkan Posisi Diplomasi Indonesia

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta maaf kepada negara tetangga atas peristiwa kabut asap yang belum juga berhenti.

Apalagi, ditambah sikap SBY yang akan mengambil alih penanganan kabut asap ke tangan pemerintah pusat.

Menurut Fadli, pemerintah terkesan defensif dan menunjukkan lemahnya diplomasi lingkungan. Seharusnya dicari akar masalah dan ada penanganan bersama.

“Sikap ini patut disayangkan,” ujar Fadli Zon kepada Tribunnews.com, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

“Permintaan maaf tak menyelesaikan persoalan, justru hanya melemahkan posisi diplomasi kita,” tambahnya.

Permintaan maaf tanpa diiringi solusi, lanjutnya, seperti menampar muka sendiri dan tak taktis.

Karena, menurutnya pemerintah harus berani menegakkan hukum pada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini.

Pemerintah juga harus mampu mengubah pola pikirnya, atas masalah lingkungan hidup sebagai masalah serius.

Fadli Zon menilai, pemerintah hingga kini belum serius menangani masalah kabut asap. Persoalan asap di kawasan Sumatera dan menyebar ke negara tetangga, merupakan masalah tahunan yang tak pernah tuntas.

“Belum tampak langkah serius mencari solusi permanen. Faktanya, hingga kini Indonesia belum meratifikasi ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). Padahal, dengan ratifikasi ATHP, Indonesia akan mendapatkan bantuan teknis untuk menangani peristiwa kabut asap seperti sekarang,” papar politisi Partai Gerindra.

“Sudah banyak analisa yang mengkaitkan peristiwa asap ini dengan adanya beking politik di perkebunan kelapa sawit. Perusahaan yang terlibat bukan saja perusahaan Indonesia, namun juga Singapura dan Malaysia. Namun, pemerintah kita belum berani mengambil langkah tegas,” bebernya.

Karena itu, menurutnya, perlu diteliti dan diinvestigasi perusahaan-perusahaan yang arealnya menyebabkan kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan.

“Hukum harus ditegakkan dengan tegas. Sehingga, ketika ada peristiwa seperti ini, pemerintah tahu apa yang perlu dilakukan,” cetus Fadli Zon. (*)

Kalau Pendapatan dari BUMN Tinggi Harga BBM Subsidi Tak Perlu Naik

Kalau Pendapatan dari BUMN Tinggi Harga BBM Subsidi Tak Perlu Naik

Kalau Pendapatan dari BUMN Tinggi Harga BBM Subsidi Tak Perlu Naik

Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menegaskan salah satu penyebab akan dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah karena postur APBN saat ini dianggap tak sehat. Yakni pendapatan negara pada APBN-Perubahan 2013 diprediksi turun Rp 27,2 triliun.

Ditambah lagi, defisit APBN per akhir Mei sudah mencapai Rp25,9 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Mei 2012, anggaran kita masih surplus Rp 27 triliun.

“Fakta ekonomi nasional kita saat ini sangat memprihatinkan,” ujar Fadli Zon kepada Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013).

Menurutnya, defisit ini tentu disebabkan tingginya belanja dan rendahnya pendapatan. Belanja negara di APBNP mencapai Rp1.726 triliun, sementara pendapatan hanya Rp1.502 triliun.

Lebih lanjut menurut Fadli Zon, salah satu penyebab keterpurukan anggaran Indonesia disebabkan minimnya kontribusi pendapatan dari BUMN. Karena itu, dia mempertanyakan “kemana uang keuntungan BUMN?”

Dia tegaskan, bahwa peran BUMN masih sangat minim kontribusinya. Padahal, salah satu peran BUMN adalah menghasilkan pendapatan negara di APBN, atau biasa yang disebut dengan “Bagian Laba BUMN”.

Namun, sejak 2007 hingga 2012, pos Bagian Laba BUMN tak memberikan kontribusi signifikan. “Padahal kita memiliki 141 BUMN yang beroperasi. Tapi, seluruh BUMN hanya mampu menyumbang kurang lebih Rp27 triliun atau hanya 3 persen dari total pendapatan ekonomi nasional. Angka ini tentu sangat kecil,” tegas dia.

Sedangkan cukai tembakau saja, menurutnya, mampu menyumbang 6,3 persen.

“Ironis kontribusi 141 BUMN hanya setengahnya. Jika saja pendapatan negara dapat ditingkatkan di sektor BUMN, maka harga BBM subsidi tak perlu naik,” tandasnya.

Untuk itu, menurutnya, perlu optimalisasi peran BUMN yang lebih nyata. Selain membangun manajemen BUMN yang profesional, intervensi kepentingan politik dalam manajemen BUMN harus dihilangkan. Sehingga, laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, dapat sepenuhnya dimasukan ke dalam pendapatan negara.

“Minimnya pendapatan inilah yang harusnya juga diperhatikan,” tegas dia.

“Jangan ada perburuan rente di BUMN. BUMN jangan jadi bancakan segelintir orang,” katanya.

BBM Tak Perlu Naik Bila Pendapatan BUMN Signifikan

BBM Tak Perlu Naik Bila Pendapatan BUMN Signifikan

BBM Tak Perlu Naik

Salah satu penyebab akan dinaikannya harga bahan bakar minyak (BBM) karena postur APBN saat ini dianggap tak sehat. Pendapatan negara di APBN Perubahan 2013 diprediksi turun Rp 27,2 triliun.

“Fakta ekonomi nasional kita saat ini sangat memprihatinkan. Defisit APBN per akhir Mei sudah mencapai Rp 25,9 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Mei 2012, anggaran kita masih surplus Rp 27 triliun,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, beberapa saat lalu (Rabu, 19/6).

Defisit ini, katanya, disebabkan oleh tingginya belanja dan rendahnya pendapatan. Belanja negara di APBNP mencapai Rp 1.726 triliun, sementara pendapatan hanya Rp 1.502 triliun. Minimnya pendapatan inilah yang harusnya juga diperhatikan.

“Salah satu penyebab keterpurukan anggaran Indonesia disebabkan minimnya kontribusi pendapatan dari BUMN. Kemana uang keuntungan BUMN?” tanya Fadli.

Fadli pun mencatat peran dan kontribusi BUMN masih sangat minim. Padahal, salah satu peran BUMN adalah menghasilkan pendapatan negara di APBN, atau biasa yang disebut dengan “Bagian Laba BUMN”. Namun, sejak 2007 hingga 2012, pos Bagian Laba BUMN tak memberikan kontribusi signifikan padahal ada 141 BUMN yang beroperasi.

“Tapi, seluruh BUMN hanya mampu menyumbang kurang lebih Rp 27 triliun atau hanya 3 persen dari total pendapatan ekonomi nasional. Angka ini tentu sangat kecil. Cukai tembakau saja mampu menyumbang 6,3 persen. Ironis kontribusi 141 BUMN hanya setengahnya. Jika saja pendapatan negara dapat ditingkatkan di sektor BUMN, maka harga BBM subsidi tak perlu naik,” papar Fadli.

Fadli pun menyarakan agar ada optimalisasi peran BUMN yang lebih nyata. Selain membangun manajemen BUMN yang profesional, intervensi kepentingan politik dalam manajemen BUMN harus dihilangkan. Sehingga, laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, dapat sepenuhnya dimasukan ke dalam pendapatan negara.

“Jangan ada perburuan rente di BUMN. BUMN jangan jadi bancakan segelintir orang,” demikian Fadli.

Jika Harga Naik, Anggaran Subsidi BBM Harus Turun

Jika Harga Naik, Anggaran Subsidi BBM Harus Turun

Jika Harga Naik, Anggaran Subsidi BBM Harus Turun

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu 12 Juni 2013, menyatakan bahwa anggaran Rp12 triliun untuk alokasi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) sudah disetujui DPR.

BLSM ini merupakan kompensasi atas kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Artinya, harga BBM subsidi akan mengalami kenaikan.

Namun, menurut Fadli, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi itu masih dipandang tak masuk akal. “Pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa harga BBM naik, tapi subsidi BBM juga naik,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis.

Fadli menjelaskan, ada beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Pertama, rencana harga premium akan dinaikkan Rp2.000 dan solar naik Rp1.000. Tetapi, subsidi BBM juga naik dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun. “Logikanya, harusnya alokasi subsidi BBM turun, jika harga BBM naik,” kata Fadli.

Kedua, Fadli melanjutkan, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 diasumsikan pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya, terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar serta memaksa pemerintah harus menambah utang.

“Pendapatan perpajakan turun Rp53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp53,6 triliun. Akibatnya, defisit melebar dari Rp153,3 triliun menjadi Rp233,5 triliun,” kata Fadli.

Untuk itu, Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM patut dikaji lagi. “Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru,” kata Fadli. (art)

Harga BBM Naik, Mengapa Subsidi BBM Juga Naik?

Harga BBM Naik, Mengapa Subsidi BBM Juga Naik?

An attendant prepares to refuel a car at a petrol station in Rome

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, mengungkap anggaran Rp 12 triliun rupiah untuk alokasi BLSM (bantuan langsung sementara sudah disetujui DPR. Artinya, harga BBM subsidi, akan mengalami kenaikan.

Meski begitu, Fadli menegaskan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini dipandang tak masuk akal. Pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Harga BBM naik, katanya lagi, akan tetapi subsidi BBM juga ikut naik.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Rencananya, harga premium akan naik Rp. 2000 dan solar Rp. 1000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Logikanya, samnung Fadli, seharusnya alokasi subsidi BBM turun jika harga BBM naik.

“Kedua, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa kita harus menambah utang. Pendapatan perpajakan kita turun Rp 53.6 trilyun, sedangkan belanja naik Rp. 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliiun. Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyin menjadi. Rp. 233.5 trilyun,” Fadli Zon memaparkan kepada Tribun Rabu (12/6/213).

Fadli kemudian mengungkap keanehan lain dalam postur RAPBN-P adalah pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp. 6.598 trilyun dari Rp. 5.944 trilyun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp. 215 miliar menjadi Rp. 180 miliar.

“Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru,” pungkas Fadli Zon.

Dikutip dari Kontan.co.id, dijelaskan target semula APBN 2013 adalah Rp 1.529 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1.488 triliun.

Dari sisi belanja, alokasinya naik Rp 39 triliun dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.722 triliun. Alhasil defisit anggaran perubahan naik Rp 80 triliun dari Rp 153 triliun menjadi Rp 233 triliun.

Niat pemangkasan anggaran subsidi energi tidak tercermin dalam RAPBNP 2013. Anehnya, subsidi energi dan anggaran belanja pemerintah tetap melonjak.

Mari kita lihat alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah berniat menaikkan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, plafon subsidi BBM tetap saja naik Rp 16,11 triliun. Anggaran subsidi listrik juga Rp 19,04 triliun meski tahun ini tarif listrik naik sudah sebesar 15%. Jadi, buat apa menaikkan harga BBM subsidi, ya?

Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menjelaskan, kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, kuota BBM subsidi ditambah dari 46 juta kilo liter (kl) menjadi 48 juta kl, sehingga dana subsidi BBM naik.

Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8% (APBN 2013) menjadi 6,2% (RAPBNP). Di sisi lain, proyeksi inflasi dinaikkan dari 4,9% ke 7,2%.

Akibat pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dari pajak dan bea cukai turun Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun. Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, melihat, pemerintah memiliki beberapa peluang mengisi kas negara. Di antaranya, memburu wajib pajak baru dari kalangan perorangan.

Selain itu, penerbitan surat utang negara bisa menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran negara. Hitungan Kementerian Keuangan, perlu sekitar Rp 60 triliun tambahan surat utang baru.

Namun yang harus diingat pemerintah, inflasi berpotensi naik menjadi 7,2% dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi. Duh, lagi-lagi negara harus menggali utang berbunga mahal dan ujungnya pembayar pajak yang harus menanggungnya.

Gerindra Akan Memprotes Putusan KPU ke Bawaslu

Gerindra Akan Memprotes Putusan KPU ke Bawaslu

Gerindra Akan Memprotes Putusan KPU ke Bawaslu

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan melakukan banding atas pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan partai itu tak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX. “Kami akan segera mengajukan banding dan protes atas keputusan itu ke Bawaslu,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (11/6).

Dari hasil rekapitulasi, diketahui KPU dengan tegas menggugurkan empat partai politik yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN), di beberapa daerah pemilihan (dapil) yang tidak memenuhi syarat (TMS) terkait persentase keterwakilan 30%
perempuan maupun status penempatan keterwakilan perempuan.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay memaparkan, Partai Gerindra dinyatakan gugur di dapil Jawa Barat IX karena ada satu nama bacaleg perempuan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan terdaftar juga sebagai bacaleg dari PKPI.

Namun, menurut Fadli Zon, proses verifikasi KPU sangat membingungkan dan terlalu kaku. Selain itu, KPU juga mengabaikan fakta bahwa bakal caleg dimaksud sudah memutuskan mundur dari PKPI dan memutuskan berada di Gerindra.

“Surat pernyataan soal itu sudah dibuat dan diberikan ke KPU pada 20 Mei lalu. Lalu kenapa masih dianggap ganda dan bermasalah?” Tegas Fadli.

Lebih jauh, dia menilai keputusan KPU demikian tak adil. Sebab karena satu masalah itu, seluruh caleg Gerindra di dapil Jawa Barat IX itu otomatis akan dianggap gugur juga.

“Inikan artinya potensi suara rakyat itu dihilangkan. Makanya kami akan protes putusan ini ke Bawaslu,” kata Fadli Zon.

Fadli Zon Manjakan Sang Maestro

Fadli Zon Manjakan Sang Maestro

Fadli Zon Manjakan Sang Maestro

Acara sederhana dibalut sukuran bagi Sang Maestro Biola, Idris Sardi. Digelar di Fadli Zon Library, Jumat (7/6/2013) sore. Tuan Rumah, Fadli Zon kemudian didaulat menyanyikan beberapa lagu, dengan iringan gesekan biola Idris Sardi yang kini genap berumur 75 tahun.

“Idris Sardi adalah pemain biola termuda. Di usianya 18 tahun ketika itu, ia sudah menjadi maestro. Mozart saja baru menjadi maestro di usia ke 33. Sudah banyak perjalanan hidup selama karirnya di bidang seni yang ia lalui, ” puji Fadli Zon.

Beberapa tamu khusus hadir dalam acara sekaligus peluncuran buku puisi Fadli Zon, Dream I Kept. Buku puisi milik Fadli Zon yang mengungkap curahan hati Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini dalam bermain kata-kata. Salah satu puisi yang ia buat dan ada dalam buku itu, terdapat curahan hatinya saat mengalami trauma beberapa tahun lalu.

Fadli merayakan hari ulang tahun Idris Sardi tidak sendirian. Keluarga besar Idris Sardi hadir, termasuk beberapa tokoh Gerindra, termasuk Nuri Shaden, yang kini menjadi calon anggota DPR. Johan Untung, musisi lawas juga hadir dan sempat bernyanyi, khusus untuk Idris Sardi. Linda Jalil, Asrian Mirza juga hadir.

“Saya belum berbuat apa-apa di bidang kesenian bagi negeri ini. Tapi saya lihat pahlawan itu banyak yang tidak mendapat apa-apa.
Benernya hari ini saya mau menyepi. Hutang saya masih banyak, hutang karya saya yang harus bayar pada negeri ini,” ujar Idris Sardi dalam acara itu.

“Saya memang tidak bisa tegas. Rendra bisa ategas. Saya tak bisa. Bukan takut, tapi saya selalu teringat ibu saya. Ilmu yang saya dapat dari tuhan, sejak 15 tahun. (musik) klasik itu, adalah bagaimana bermain bersih. Tak boleh sumbang,” ujarnya lagi yang membuat sebagian tamu yang hadir tersenyum sumringah.

Lagu Katyusa berbahasa Rusia, dengan iringan lengkingan biola yang dimainkan Idris Sardi, seakan padu dengan suara khas Fadli Zon. Lagu yang menceritakan kegundahan seorang wanita saat ditinggal kekasihanya di medan perang.

Meski suara Fadli tidak seperti suara khas Ariel Noah, Idris Sardi cukup senang, tersenyum sumringah mendampingi Fadli bernyanyi. Satu lagu berbahasa Italia, Osolomeo juga dibawakan Fadli Zon. Lagu yang mengungkap senyum seorang gadis dan selalu teringat setiap malam. “Ups, ngga hafal,” kata Fadli sambil terkekeh dan sempat beberapa saat terhenti untuk bernyanyi, sambil memperhatikan lirik lagu yang ada di depannya.

“Saya ingin kenal dan dekat, mengadakan pentas, dan ingin menulis buku beliau. Beliau masih tampak tegar di bonus usianya yang melewati usia Nabi Muhammad SAW, karya-karyanya banyak diterima dimana-mana termasuk di luar negeri,” kata Fadli Zon mengungkapkan kedekatannya dengan Idris Sardi hingga sekarang.

Alunan suara biola Idris Sardi memunculkan irama-rama merdu mengiringi suara Fazli Zon membawakan lagu My Way yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra. Salah satu lagu yang juga menjadi kenangan bagi Idris Sardi. Beberapa lagu perjuangan juga sempat dinyanyikan Fadli Zon dengan iringan biola Idris Sardi yang begitu piawai. Selamat ulang tahun sang maestro Idris Sardi dari sahabatnya, Fadli Zon.

Mahasiwa Jangan Apriori Terhadap Politik

Mahasiwa Jangan Apriori Terhadap Politik

Bedah Buku Fadli Zon

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan mahasiswa jangan apriori terhadap politik, sebab sikap itu selain akan merugikan diri sendiri juga sama artinya memberi kesempatan ke orang yang tidak baik untuk menguasai panggung kekuasaan.

Harus diakui citra panggung politik di Tanah Air kurang baik, namun kondisi tersebut akan sulit diubah jika para mahasiswa yang memiliki idealisme dan merupakan orang-orang baik tidak mau terlibat dalam politik, kata Fadli di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu seusai bedah buku Politik Huru Hara Mei 1998 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Hatta di Gedung Kesenian Kampus IV Air Pacah.

Menurut dia, untuk memperbaiki kondisi, orang-orang baik di negeri ini harus berpartisipasi aktif dalam politik dengan terlibat dalam partai politik atau menjadi anggota legislatif.

Jika semua orang-orang baik telah berkumpul dan tersebar pada berbagai partai, akan terbentuk koalisi orang baik yang bersama-sama mewujudkan perubahan, kata dia.

Kemudian, ia berpesan mahasiswa jangan menutup diri dari aktivitas dan pembicaraan seputar politik karena seharusnya hal itu dijadikan ajang diskusi intelektual.

Untuk mengetahui kualitas calon legislatif dan pemimpin, mahasiswa hendaknya mengajak mereka berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mengetahui konsep dan gagasan.

Ia berpesan agar mahasiswa berpola pikir kritis dan terbuka, tidak menutup diri terhadap politik, serta lebih meningkatkan kepedulian dan kepekaan.

Penerapan Pancasila Masih Jauh dari Harapan

Penerapan Pancasila Masih Jauh dari Harapan

Pancasila

Pada 1 Juni, warga Indonesia merayakan hari lahir Pancasila. Namun sayangnya, hingga saat ini implementasi Pancasila belum benar-benar dilaksanakan secara murni, serta konsekuen dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

“Implementasi makna Pancasila dirasakan masih jauh dari harapan. Mulai dari ketimpangan keadilan sosial di antara anak bangsa, hingga masih belum sempurnanya proses penegakan hukum di negeri ini,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Minggu (2/6).

“Mulai dari konflik yang sering terjadi hingga korupsi yang terus merajalela. Semua ini cermin bahwa Pancasila belum sepenuhnya dihayati dan dijalankan oleh para pemimpin negeri ini,” katanya lagi.

Menurut Fadli, Pancasila masih berupa slogan dan wacana yang belum menjadi dasar bernegara secara benar.

Padahal, lanjut dia, hadirnya Pancasila sejak Indonesia berdiri menunjukkan kekokohan dan keunggulan nilai serta makna yang dimilikinya. Menurut Fadli, Pancasila adalah sebuah penemuan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa yang berangkat dari kenyataan sosial budaya masyarakat.

Sebab di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai umum sekaligus khusus yang menjadi pengikat bangsa ini. Berangkat dari ketuhanan, menghormati nilai dasar kemanusiaan, mengedepankan persatuan,dan menjunjung mekanisme mufakat sebagai karakter dasar bangsa serta keadilan yang menyeluruh, sehingga menempatkan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara merupakan hal yang sudah final dan teruji.

Partai Gerindra, kata Fadli, meyakini bahwa Pancasila merupakan pedoman negara menuju kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan, dan perdamaian.

“Kami menyerukan agar seluruh elemen bangsa, terus berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam mengisi pembangunan di negeri ini,” tegasnya.