Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, mengungkap anggaran Rp 12 triliun rupiah untuk alokasi BLSM (bantuan langsung sementara sudah disetujui DPR. Artinya, harga BBM subsidi, akan mengalami kenaikan.
Meski begitu, Fadli menegaskan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini dipandang tak masuk akal. Pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Harga BBM naik, katanya lagi, akan tetapi subsidi BBM juga ikut naik.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Rencananya, harga premium akan naik Rp. 2000 dan solar Rp. 1000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp. 210 triliun. Logikanya, samnung Fadli, seharusnya alokasi subsidi BBM turun jika harga BBM naik.
“Kedua, di RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa kita harus menambah utang. Pendapatan perpajakan kita turun Rp 53.6 trilyun, sedangkan belanja naik Rp. 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp. 53.6 triliiun. Akibatnya defisit melebar dari Rp. 153.3 trilyin menjadi. Rp. 233.5 trilyun,” Fadli Zon memaparkan kepada Tribun Rabu (12/6/213).
Fadli kemudian mengungkap keanehan lain dalam postur RAPBN-P adalah pada anggaran perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013. Alokasi naik menjadi Rp. 6.598 trilyun dari Rp. 5.944 trilyun di tahun 2012. Anehnya, pemerintah malah mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor perikanan turun dari Rp. 215 miliar menjadi Rp. 180 miliar.
“Hal inilah yang membuat Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM menjadi patut dikaji lagi. Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru,” pungkas Fadli Zon.
Dikutip dari Kontan.co.id, dijelaskan target semula APBN 2013 adalah Rp 1.529 triliun, kini dipangkas menjadi Rp 1.488 triliun.
Dari sisi belanja, alokasinya naik Rp 39 triliun dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp 1.722 triliun. Alhasil defisit anggaran perubahan naik Rp 80 triliun dari Rp 153 triliun menjadi Rp 233 triliun.
Niat pemangkasan anggaran subsidi energi tidak tercermin dalam RAPBNP 2013. Anehnya, subsidi energi dan anggaran belanja pemerintah tetap melonjak.
Mari kita lihat alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah berniat menaikkan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 dan solar menjadi Rp 5.500 per liter, plafon subsidi BBM tetap saja naik Rp 16,11 triliun. Anggaran subsidi listrik juga Rp 19,04 triliun meski tahun ini tarif listrik naik sudah sebesar 15%. Jadi, buat apa menaikkan harga BBM subsidi, ya?
Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menjelaskan, kenaikan anggaran belanja sekitar Rp 39,03 triliun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dana subsidi energi dan dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, menambahkan, kuota BBM subsidi ditambah dari 46 juta kilo liter (kl) menjadi 48 juta kl, sehingga dana subsidi BBM naik.
Secara umum, RAPBNP 2013 menyiratkan pesimisme pemerintah menghadapi tahun ini. Lihat saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipangkas dari 6,8% (APBN 2013) menjadi 6,2% (RAPBNP). Di sisi lain, proyeksi inflasi dinaikkan dari 4,9% ke 7,2%.
Akibat pemangkasan asumsi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dari pajak dan bea cukai turun Rp 53,6 triliun, dari Rp 1.193 triliun menjadi Rp 1.139 triliun. Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, melihat, pemerintah memiliki beberapa peluang mengisi kas negara. Di antaranya, memburu wajib pajak baru dari kalangan perorangan.
Selain itu, penerbitan surat utang negara bisa menjadi pilihan untuk menambal kekurangan anggaran negara. Hitungan Kementerian Keuangan, perlu sekitar Rp 60 triliun tambahan surat utang baru.
Namun yang harus diingat pemerintah, inflasi berpotensi naik menjadi 7,2% dan menjadi patokan pembeli obligasi negara untuk meminta bunga tinggi. Duh, lagi-lagi negara harus menggali utang berbunga mahal dan ujungnya pembayar pajak yang harus menanggungnya.