Salah satu penyebab akan dinaikannya harga bahan bakar minyak (BBM) karena postur APBN saat ini dianggap tak sehat. Pendapatan negara di APBN Perubahan 2013 diprediksi turun Rp 27,2 triliun.
“Fakta ekonomi nasional kita saat ini sangat memprihatinkan. Defisit APBN per akhir Mei sudah mencapai Rp 25,9 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Mei 2012, anggaran kita masih surplus Rp 27 triliun,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, beberapa saat lalu (Rabu, 19/6).
Defisit ini, katanya, disebabkan oleh tingginya belanja dan rendahnya pendapatan. Belanja negara di APBNP mencapai Rp 1.726 triliun, sementara pendapatan hanya Rp 1.502 triliun. Minimnya pendapatan inilah yang harusnya juga diperhatikan.
“Salah satu penyebab keterpurukan anggaran Indonesia disebabkan minimnya kontribusi pendapatan dari BUMN. Kemana uang keuntungan BUMN?” tanya Fadli.
Fadli pun mencatat peran dan kontribusi BUMN masih sangat minim. Padahal, salah satu peran BUMN adalah menghasilkan pendapatan negara di APBN, atau biasa yang disebut dengan “Bagian Laba BUMN”. Namun, sejak 2007 hingga 2012, pos Bagian Laba BUMN tak memberikan kontribusi signifikan padahal ada 141 BUMN yang beroperasi.
“Tapi, seluruh BUMN hanya mampu menyumbang kurang lebih Rp 27 triliun atau hanya 3 persen dari total pendapatan ekonomi nasional. Angka ini tentu sangat kecil. Cukai tembakau saja mampu menyumbang 6,3 persen. Ironis kontribusi 141 BUMN hanya setengahnya. Jika saja pendapatan negara dapat ditingkatkan di sektor BUMN, maka harga BBM subsidi tak perlu naik,” papar Fadli.
Fadli pun menyarakan agar ada optimalisasi peran BUMN yang lebih nyata. Selain membangun manajemen BUMN yang profesional, intervensi kepentingan politik dalam manajemen BUMN harus dihilangkan. Sehingga, laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, dapat sepenuhnya dimasukan ke dalam pendapatan negara.
“Jangan ada perburuan rente di BUMN. BUMN jangan jadi bancakan segelintir orang,” demikian Fadli.