PARTAI Gerinda tetap mengharapkan agar UU Pemilihan Presiden (Pilpres) direvisi terutama mengenai syarat jumlah suara atau jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik agar dapat mengusung calon presiden.
“Menurut hasil survei, masyarakat ingin agar ada revisi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Senin (29/07).
Menurut UU Pilpres, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon presiden jika memperoleh 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.
Fadli mengatakan sebenarnya ia tidak tidak kuatir jika angka tersebut tidak diturunkan karena menurut survei partainya diperkirakan akan menduduki urutan ketiga besar pada pemilu yang akan datang. “Sehingga terbuka peluang untuk memperoleh 20 persen kursi,” katanya.
Namun demikian, katanya, menurut survei yang lain masyarakat menginginkan angka tersebut diturunkan agar makin banyak calon presiden yang maju sehingga makin banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik.
Mengenai berapa angka yang diminta, Fadli Zon mengatakan paling tidak partai yang lolos ke DPR bisa mengusung calon presiden.
Ia mengatakan peluang untuk merevisi UU Pilpres masih terbuka. “Tergantung publik,” katanya.
Ia mengatakan, suara-suara dari tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan media sangat dibutuhkan untuk mendorong terjadinya revisi undang-undang tersebut. “Saya yakin bisa digoyang,” katanya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menduga Istana sudah disadap oleh pihak asing. Hal ini dikatakan terkait berita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan yang disadap oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London, 2009 lalu. Sebagaimana dilaporkan oleh Sydney Morning Herald, Jumat (26/7/2013), Perdana Menteri Australia Kevin Rudd diungkap, memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu.
Fadli kemudian mengkritisi pernyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang akan mengkonfirmasii ke pihak Inggris mengenai berita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rombongan disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris, pada April 2009 lalu.
“Masak mengkonfirmasi, ditanya menyadap atau tidak. Dalam hal ini, harusnya pemerintah tegas, pemerintah panggil Dubes Inggris. Dan kalau memang benar, dapat dibuktikan ada penyadapan yang dilakukan, ini bukti dipliomiasi kita memang lemah. Kita harus tunjukkan sikap sebagai negara berdaulat,” kata Fadli, Selasa (30/7/2013).
“Dan kalau benar telah terjadi penyadapan oleh pihak asing, selain sistem yang kita lemah, membahayakan kepentingan negara di mata internasional. Dipanggil saja Dubes Inggris. Karena kalau benar, ini suatu tanda kita tidak dihargai, dan itu pelanggaran,” kecam Fadli Zon.
Fadli kemudian menyarankan agar Istana Negara tempat presiden melakukan aktivitasnya sehari-hari diperiksa, jangan sampai Istana memang sudah lama disadap oleh pihak asing. Lebih baik, dengan adanya informasi ini, pemerintah melakukan antisipasi terkait kemungkinan penyadapan yang sifatnya dilakukan secara langsung.
“Harus diperiksa Istana, juga Bina Graha dan tempat-tempat pemerintah strategis atau yang penting. Jangan-jangan memang sudah tidak steril. Jangan-jangan ada lembaga asing di lembaga-lembaga negara yang disusupi,” Fadli Zon mengingatkan.
Berlatar belakang Gunung Marapi yang menjulang di bumi Nagari Aie Angek, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, patung Chairil Anwar siap diresmikan pada Jumat
sore, 26 Juli 2013.
Para tamu sebagian sudah datang. Ada di antara mereka beberapa seniman seperti Taufiq Ismail, Jose Rizal Manua, Iman Soleh, Mak Katik, dan beberapa pejabat setempat.
Selum acara peresmian, Fadli Zon selaku tuan rumah dan pemilik Rumah Budaya serta Taufiq Ismail, memberikan sambutan. Fadli mengungkap, chairil sebagai seorang penyair besar negeri ini patut mendapat penghormatan yang semestinya. Peresmian Patung Perunggu Chairil Anwar karya Bambang Win, diharapkan mampu melengkapi koleksi Rumah Budaya dan menarik para pelajar berkunjung ke Rumah Budaya dan juga Rumah Puisi yang bersebelahan tempatnya. “Sehingga mereka bisa mengenang jasa-jasa besar Chairil bagi perkembangan dunia sastra di Indonesia.”
Taufiq menambahkan, peresmian patung tersebut merupakan penghormatan untuk mengenang seorang pelopor sasta, “Maka kita menenangnya melalui sebuah image, dibikinlah patung, tapi tidak untuk dipuja. Patung ini tidak lebih dari sebatas kenangan. Setelah mengenal, maka bacalah karya-karyanya.”
Sementara Evawani yang juga puteri tunggal Chairil dan Hapsah, sebelum membuka selubung patung mengucapkan teimakasih kepada Fadli Zon dan hadirin yang turut menyaksikan acara peresmian tersebut.
Peresmian patung yang dikemas dalam acara silaturahim ramadhan dan peringatan “87 Tahun Charil Anwar” memang bertepatan dengan hari kelahiran Chairil. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 1922. Ia merupakan penyair terkemuka Indonesia yang bersama Asrul Sani dan Rivai Apin, dinobatkan oleh HB Jassin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia.
Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi; Puisi terakhir Chairil berjudul Derai-derai Cemara yang ditulis pada tahun 1949, sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Krawang Bekasi.
Karya kompilasi pertama berjudul Deru Campur Debu (1949), kemudian disusul oleh Kerikil Tajam Yang Terampas dan Yang Putus (1949), dan Tiga Menguak Takdir (1950, kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rivai Apin). Chairil Anwar meninggal di Jakarta, 28 April 1949 pada umur 26 tahun.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah Budaya Fadli Zon, Aie Angek Cottage, Jl Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi KM 6. Sumatera Barat dengan menampilkan pembaca puisi seperti Taufiq Ismail, Fadli Zon, Jose Rizal Manua, Iman Soleh, Iyut Fitra dan penampilan Jodhi Yudono yang melagukan empat puisi karya Chairil. Acara ditutup oleh pertunjukan musik Idris Sardi.
Partai Gerindra mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus blusukan. Namun anggaran blusukan harus ditekan seminim mungkin.
“Kalau blusukan jadi beban anggaran, ya itu harus dievaluasi anggarannya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Minggu (21/7/2013).
Metode blusukan sendiri dinilai Fadli sangat tepat untuk menjemput bola. Dalam artian bisa langsung melihat dinamika di masyarakat, untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
“Itu metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Ketika blusukan itu jadi sesuatu yang protokoler pasti anggarannya membengkak,” katanya.
Karena itu yang paling pas adalah blusukan tetap dilakukan, namun harus dipastikan tidak terjadi pemborosan. Caranya dengan tidak melibatkan protokoler.
“Kalau sudah protokoler itu pencitraan, dan menurut saya tidak lagi untuk menyerap aspirasi. Tapi sejauh ini saya kira maksud blusukan itu menyerap aspirasi dari bawah,” katanya.
Jokowi sendiri sudah memastikan tidak ada pemborosan dalam blusukan. Jokowi mengatakan blusukan hanya bermodalkan jalan kaki saja.
Partai Gerindra mendeklarasikan 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra di Puri Agung, Hotel Sahid, Jakarta, Senin (15/7/2013). Enam Program Aksi merupakan hasil kajian mendalam dari Dewan Pakar Partai Gerindra yang diketuai oleh Prof. Burhanuddin Abdullah.
“6 Program Aksi adalah penyempurnaan dari 8 Program Aksi yang sebelumnya telah diluncurkan. Tidak ada perubahan paradigma dalam 6 Program Aksi. Hanya penyempurnaan untuk menangkap perkembangan tuntutan zaman. Hal-hal yang telah tercapai, tak kami masukan kembali. Seperti misalnya penghapusan BHP” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam keterangan persnya kepada Tribunnews.com.
Fadli Zon menjelaskan, 6 Program Aksi tersebut adalahm embangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur, kemudian melaksanakan ekonomi kerakyatan serta membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumberdaya air.
Selanjutnya meningkatkan kualitas pembangunan manusia indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya lalu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup.
Terakhir, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif.
Melalui Deklarasi 6 Program Aksi Transformasi Bangsa, menunjukan Partai Gerindra adalah partai politik yang secara terbuka dan transparan mempublikasikan semua program kerja, kegiatan, dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan bila memenangkan Pemilu 2014.
“Program aksi ini jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah dimengerti masyarakat umum” ujar Fadli Zon.
“Melalui Deklarasi 6 Program Aksi, keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas bisa terjamin. Partai Gerindra bisa dievaluasi dan ditagih janji politiknya” tambah Fadli Zon.
Calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, meyakini koperasi bisa menjadi alat untuk membuat perekonomian nasional makin mandiri. Sebab dalam sejarahnya di Indonesia, koperasi pernah menjadi alat perjuangan bangsa dalam melawan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan pada peluncuran buku “Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940)” di Hotel Kartika Candra Jakarta, Jumat (12/7). Menurutnya, koperasi bisa menjadi alat bagi kaum lemah dan miskin untuk memberdayakan diri.
Sayangnya, kata Prabowo, justru para elit saat ini tak suka dengan keberadaan koperasi. “Elite bangsa kini tidak suka koperasi, koperasi telah ditinggalkan oleh para elit,” katanya.
Lebih lanjut Prabowo mengatakan, sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ada koperasi yang berdiri. Bahkan, lanjutnya, kala itu koperasi sudah menunjukkan kemampuannya memajukan perekonimian.
Karenanya Prabowo mengajak seluruh pihak untuk kembali menggerakkan koperasi. “Kita perlu memerbaiki pandangan terhadap koperasi yang saat ini telah ditinggalkan. KUD contohnya, mampu menciptakan swa sembada pangan,” paparnya.
Karenanya dalam kesempatan itu Prabowo juga menyinggung kiprah kakeknya, RM Margono Djojohadikusumo yang dikenal sebagai pelopor koperasi di Indonesia. Buku “Sepuluh Tahun Koperasi (1930-1940)” merupakan buku karya Margono yang terbit pertama kali pada 1941.
Buku yang kini diterbitkan ulang oleh Fadli Zon Library itu mendokumentasikan perjalanan koperasi semasa Indonesia masih bernama Hindia-Belanda. Kala itu, koperasi mampu menjadi penolong saat rakyat berada dalam kesulitan ekonomi.
Karenanya Prabowo meyakini koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian nasional sebagaimana amanat dalam pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama dengat semangat kekeluargaan. “Melalui koperasi, masyarakat secara riil dan bersama-sama dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah, keuntungan, dan kesempatan kerja yang lebih besar,” tegasnya.
Pembahasan revisi UU Pilpres kembali ditunda. Ada fraksi yang setuju direvisi dan ada yang menolak revisi.
Fraksi Partai Gerindra termasuk yang setuju revisi dalam mengevaluasi syarat pencalonan Presiden dengan Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengatakan tertundanya pembahasan UU Pilpres ini sangat disayangkan, mengingat waktu pelaksanaan pemilu semakin dekat.
Pembahasan seharusnya tak hanya menjadi domain baleg, DPR atau parpol saja, tetapi harus melibatkan masyarakat. Karena yang akan memilih Presiden adalah rakyat. Perlu dengar aspirasi masyarakat soal syarat pencalonan.
Dia menegaskan, Gerindra sama sekali tak khawatir meskipun PT tetap 20 persen untuk pencalonan presiden. “Kami yakin dapat mencapainya. Namun, ini bertentangan dengan semangat konstitusi,” tegasnya kepada Tribunnews.com, Rabu (10/7/2013).
Menurut Fadli, ambang batas 20 persen yang ada dalam UU pilpres saat ini tak ada dasarnya kecuali argumentasi sumir soal sistem presidensial. Menurutnya, tanpa PT pun sistem presidensial kita saat ini sudah sangat kuat, bahkan terkuat di dunia.
“Sebaiknya pembicaraan ini dibawa ke diskursus publik,” ucapnya.
Dia menjelaskan, dalam UUD 1945 pasal 6 tak diamanatkan penetapan threshold. Konstitusi menyebutkan bahwa presiden dan wapres diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Sehingga, penetapan angka treshold untuk pencalonan presiden, jelas melanggar konstitusi dan mencederai prinsip civil rights dalam sistem demokrasi.
Pembatasan presidential treshold hanya membuat praktik politik transaksional terus berlanjut, dan kader-kader bangsa terbaik semakin sulit mendapat kesempatan dipilih sebagai capres di masa depan.
Bahkan, hal ini merupakan cermin oligarki partai secara sistemik yang melukai penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Pada akhirnya, oligarki partai inilah yang memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
Jakarta – Meskipun stok beras di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) masih tergolong cukup karena masih menyimpan 1,5 juta ton, namun Kementerian Pertanian masih membuka peluang kepada Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton sampai dengan akhir tahun. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achamad Suryana, kesempatan impor tersebut mengantisipasi hiruk pikuk Pemilu 2014.
Suryana menjelaskan bahwa Bulog bisa saja mengimpor beras paling banyak 500 ribu ton di akhir tahun nanti. “Ada kemungkinan Bulog bisa mengimpor beras akhir tahun walaupun sebenarnya stok di gudang Bulog nanti mencapai 1,5 juta ton yang seharusnya tidak perlu impor lagi karena jumlahnya cukup,” ucap Suryana, akhir pekan kemarin.
Ia menuturkan dengan adanya impor beras akan memantapkan stok beras di awal tahun sebelum panen sehingga hiruk pikuk Pemilu 2014 tak terganggu adanya potensi kekurangan pasokan dan kenaikan harga beras. Jika dilakukan impor, maka stok beras di gudang Bulog mencapai 2 juta ton. “Karena tahun politik tahun depan diharapkan stok di gudang Bulog bisa mencapai 2 juta ton, biar aman, jika terjadi gejolak atau bencana alam atau ada kenaikan harga Bulog bisa melepas stoknya bisa menstabilkan harga,” ucapnya.
Ditambahkan Suryana, Bulog saat ini penyerapan beras ke petani cukup baik, dimana per harinya bisa mencapai 13.000 ton. “Jika kondisi ini terus berlangsung, maka Bulog menargetkan stok beras di gudang Bulog bisa mencapai 1,4-1,6 juta ton, angka itu sudah cukup tidak perlu impor lagi, tapi karena tahun depan tahun politik biar aman, stoknya ditambah dari impor sebesar 500.000 ton agar capai 2 juta ton,” tandasnya.
Mantan Menteri Pertanian M Prakosa menegaskan dari sisi kebijakan, impor beras harus selalu dibuka untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak terduga. “Seandainya impor pun, itu sifatnya hanya untuk cadangan nasional kita,” ujarnya.
Dia menegaskan jika melihat data produksi yang disodorkan pemerintah, seharusnya beras dalam negeri sangat cukup memenuhi kebutuhan nasional. “Pengurangan impor tentu merupakan langkah yang positif, yang diharapkan memberikan dampak yang lebih kondusif untuk meningkatkan produksi padi,” katanya.
Kebijakan Impor
Sementara itu, Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengatakan, kebijakan impor beras harus dicegah karena kontradiksi dengan data pemerintah. Sebagai catatan, realisasi impor tahun lalu hampir menembus dua juta ton. “Ada kontradiksi dari data pemerintah sendiri. Dengan perencanaan peningkatan target produksi padi 10 juta ton per tahun, seharusnya tak perlu lagi impor beras. Bahkan, Kementerian Pertanian sendiri menyatakan produksi beras meningkat menjadi sebanyak 39 juta ton dengan total konsumsi 34-35 juta ton. Berarti masih ada surplus lima juta ton,” kata Fadli.
Fadli mempertanyakan kebijakan impor beras dilakukan saat data pemerintah justru menunjukkan adanya surplus produksi. “Kalau sudah surplus, buat apa impor beras lagi? Ini merugikan petani yang telah kerja keras dalam proses produksi,” katanya.
Impor beras terus-menerus, menurut Fadli Zon, juga akan membuat Indonesia semakin jauh dari keinginan untuk mewujudkan ketahanan pangan. “Jika terus-menerus impor, harga di pasaran bisa menjadi liar. Lebih jauh, kita semakin kehilangan kedaulatan pangan,” ujarnya.
Fadli menduga di balik impor beras sering kali ada praktik perburuan rente alias praktik korupsi. “Kebijakan impor beras harus ditinjau ulang dan dihentikan. Pemerintah harus membuat perencanaan yang matang dan melakukan koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Bulog serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya,” ujar Fadli.
Di lain sisi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyatakan bahwa Indonesia tak akan mengimpor beras pada 2013. Sebab, pasokan dari petani cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Menurutnya, stok beras nasional aman hingga akhir 2013, yaitu 2,5 juta ton di berbagai gudang milik Bulog. Sementara itu Bulog melakukan pengadaan sebanyak 3,5 juta ton beras pada musim panen. “Kalau Bulog dalam musim panen tahun ini bisa melakukan pengadaan beras sebanyak 3,5 juta ton, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri sudah tidak perlu impor lagi seperti tahun lalu,” kata Dahlan.
Impor beras pada 2012, katanya, memberikan keuntungan sebesar Rp800 miliar kepada Bulog. Tetapi keuntungan itu dikembalikan lagi kepada petani sehingga harga beras juga tidak mengalami penurunan. “Bulog untuk melakukan pengadaan beras sebanyak tersebut mulai sekarang harus telah mengerahkan semua kekutannya, dan kalau Bulog mau bekerja keras saya optimis bisa tercapai. Untuk 2012 saja Bulog mampu membeli beras dari petani sebanyak 2,6 juta ton,” katanya.
Dahlan mengatakan PT Pertani akan membangun 100 unit pengering padi yang tersebar di berbagai tempat. Melalui alat itu, petani dapat mengeringkan padi secara maksimal. Sementara penyebaran pupuk lancar dan merata. Dahlan mengaku tak mendengar lagi informasi yang menyatakan beberapa pedagang menumpuk pupuk. Sehingga petani dapat membelinya dengan mudah.
Polri merayakan hari ulang tahun ke 67 pada Senin 1 Juli 2013 ini. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan HUT Bhayangkara ke 67 harus menjadi evaluasi agar Polri semakin meningkatkan profesionalitas dan pengabdian kepada masyarakat.
“Terlebih di era demokrasi liberal ini, permasalahan keamanan dan ketertiban semakin berubah cepat. Mulai dari terorisme, narkoba, kejahatan jalanan, korupsi hingga berbagai modus kejahatan baru,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menuturkan, penegakan hukum menjadi masalah penting dalam menentukan kualitas demokrasi. Tanpa hukum, katanya, demokrasi menjadi anarki. Hukum, menurut Fadli, seringkali dikalahkan uang atau kekuasaan dan tak jarang pula institusi penegakan hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
“Sebagai alat negara, perlu peningkatan kapasitas dan kualitas di institusi Polri. Agar peran negara di sektor keamanan dan ketertiban, bisa semakin dirasakan masyarakat luas,” katanya.
KPU telah mempublikasikan CV (curriculum vitae) atau daftar riwayat hidup caleg melalui website. Gerindra tak keberatan semua riwayat hidup calegnya disiarkan.
Menurut KPU, ada sekitar 140 caleg keberatan riwayat hidup mereka disiarkan. Ada 14 diantaranya dari caleg Partai Gerindra.
“Partai Gerindra memandang hal ini merupakan bagian dari bentuk transparansi bagi publik. Sebagai calon wakil rakyat, maka rakyat yang akan diwakili berhak memperoleh informasi tentang riwayat hidup calon wakilnya,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam siaran pers, Rabu (26/6/2013).
Publikasi riwayat hidup caleg, menurut Fadli, akan sangat membantu rakyat dalam mengenal sosok calon wakilnya di parlemen. Partai Gerindra juga menilai upaya KPU ini sebagai bentuk edukasi pemilih dalam memberikan penilaian bagi seorang caleg.
“Agar tak terjadi membeli kucing dalam karung,” kata Fadli.
Partai Gerindra mendukung sepenuhnya publikasi riwayat hidup caleg oleh KPU. Ketika diberitakan ada 14 caleg Gerindra yang menyatakan tak mau dicantumkan riwayat hidup mereka, menurut Fadli, karena ada opsi/pilihan dalam formulir KPU.
“Harusnya secara otomatis saja dipublikasikan ke publik. Saya yakin semua caleg Gerindra tak keberatan disiarkan CV mereka. Karena memang tak ada yang harus ditutup-tutupi. Calon wakil rakyat harus dikenal oleh rakyatnya,” tandasnya.
