Mengenang 18 Tahun Wafatnya Benyamin S, Fadli Zon Library meluncurkan CD Benyamin Sueb The Legend hari ini, Kamis (5/9/2013).
Benyamin Sueb The Legend berisi lima lagu. Antara lain, Sepak Bola, Jali-Jali, Surilang, Mengapa Harus Jumpa, Trompet. Warna jenaka dipastikan tetap ada seperti lagu Sepak Bola dan Trompet.
Almarhum Benyamin S ternyata bisa bernyanyi dengan sangat serius diiringi orkestra musik simfoni Idris Sardi. Fadli Zon, founder Fadli Zon Library mengungkap, banyak penggemar Benyamin S yang belum pernah mendengar sang legenda bernyanyi serius.
Materi lagu dalam CD ini dibuat sekitar 1976 ketika Idris Sardi memimpin Orkes Simfoni Jakarta, didukung backing vocal Kelompok Lima, yaitu Chrisye, Keenan Nasution, Bornok Hutauruk, Berlian Hutauruk, Rugun Hutauruk.” Sebagian besar lagu belum pernah dirilis,” ungkap Fadli,
Benyamin Sueb atau Benyamin S lahir di Kemayoran, Jakarta, 5 Maret 1939. Ia seniman budayawan Betawi berbakat. Bahkan jenius, berkarya hampir setengah abad. Belum ada lagi sosok yang dapat menggantikan Benyamin S. Ia serba bisa. Menyanyi, berakting, dan komedi sama hebatnya.
Tak heran jika popularitasnya menembus tak hanya nasional, melainkan internasional.
Fadli Zon Library mendapat kehormatan meluncurkan karya fenomenal ini. Kolaborasi dua sahabat, Benyamin S dan Idris Sardi, telah menjadi catatan budaya yang penting. Dua maestro, dua legenda dalam musik Indonesia.
“Terima kasih pada Idris Sardi yang sudah teliti menyimpan rekaman ini. Walaupun baru dipublikasikan 37 tahun kemudian,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon Library berharap karya ini dapat menjadi inspirasi bagi semua orang untuk mengikuti jejak almarhum Benyamin S yang multitalenta.
Indonesia butuh pemimpin yang tegas, bersih, dan cerdas, mengingat perubahan di Indonesia ini, harus dari atas, yaitu presiden.
“Kalau dari atasnya bersih, maka ke bawahnya akan bersih, dan seterusnya. Jadi, dalam masa transisi ini jangan sampai salah pilih,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon dalam diskusi bertema “Mencari Pemimpin Bangsa: Geliat Capres Menjelang Pemilu 2014” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2013).
Menurut Fadli Zon, salah memilih akan menentukan nasib Indonesia 5 tahun dan malah 50 tahun ke depan.
“Jadi masyarakat jangan sampai memilih calon pemimpin hanya berdasarkan popularitas semata, tanpa melihat track recordnya,” ujar Fadli Zon.(js)
Nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto selalu menjadi salah satu tokoh capres yang tertinggi di sejumlah survei nasional. Prabowo hanya kalah oleh popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, bahwa Jokowi harusnya konsen dan konsisten pada janjinya yang ingin membenahi Jakarta selama lima tahun ke depan. Karena itu, ia tidak khawatir jika elektabilitas Jokowi mengalahkan Prabowo di survei capres.
“Kami tentu sangat beruntung ada pak Prabowo yang dalam survei lalu menonjol, meski ada figur baru yang dianggap melesat, yang saya kira kita tidak khawatir karena yang mendukung pak Jokowi termasuk Gerindra pada mulanya,” jelas Fadli saat menghadiri sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9).
Menurut Fadli, Jokowi sudah berjanji akan melakukan pembenahan Jakarta selama ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
“Beliau mengatakan akan berkonsen untuk Jakarta. Jakarta kan sejauh ini bagi kami sudah baik, mencontohkan bahwa pemimpin yang bagus ke bawah juga bagus, pemimpin korup ke bawah juga korup,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti tak menampik jika Fadli sering menagih janji Jokowi untuk menjadi gubernur. Sebab, survei nasional menyebut bahwa Prabowo hanya dapat dikalahkan oleh Jokowi.
“Wajar saja jika Fadli selalu bicara seperti itu,” sambung Ikrar sembari tertawa.
Insiden salah lirik saat menyanyikan “Indonesia Raya” yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo terus menuai komentar. Roy salah menyanyikan lirik bait pertama Indonesia Raya saat menenangkan pendukung klub Persija dan Persib, yang tengah bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Rabu (28/8/2013) kemarin.
Kali ini, kritik datang dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadi miliknya, @fadlizon.
“Sangat memalukan Menteri tak hafal Indonesia Raya. Padahal cuma nyanyi doang, tak perlu angkat senjata menebus kemerdekaan,” tulis Fadli, Kamis (29/8/2013).
Insiden itu berawal dari dihentikannya pertandingan untuk sementara setelah terdengar bunyi petasan dari tribun penonton pada menit ke-18. Roy yang berada dalam stadion kemudian berinisiatif menenangkan suporter kedua tim tersebut dengan meminta suporter menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Namun, Roy salah melantunkan lirik bait pertama “Indonesia Raya”. Lirik bait pertama lagu yang seharusnya “Di sanalah aku berdiri” dinyanyikan Roy dengan “Di sanalah tanah airku”.
Setelah itu, Roy pun menghentikan nyanyiannya dan meminta kepada para penonton untuk turut serta bernyanyi. Atas kesalahan lirik itu, ia pun ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya Twitter. Bahkan, tak lama berselang, video berdurasi 32 detik kesalahan Menpora menyanyikan “Indonesia Raya” pun langsung muncul di Youtube.
Roy Suryo sendiri telah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukakannya. Permintaan maaf itu disampaikannya melalui akun Twitter-nya, @KRMTRoySuryo, “Tweeps Yth, tadi ada “insiden” saat mendamaikan Suporter Persija-Persib menyanyikan Lagu Indonesia Raya karena mengikuti flow. Mohon Maaf,” tulis Roy.
Tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2014 juga memberi kontribusi terdongkraknya suara partai politik. Jika elektabilitas dan popularitas tokoh tersebut tinggi, hal itu bisa memengaruhi elektabilitas parpol.
Salah satu yang paling mencolok adalah popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagaimana terekam dalam sejumlah survei, termasuk hasil survei Kompas.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tubagus Hasanuddin, Senin (26/8/2013), mengatakan, dalam sejumlah survei, elektabilitas PDI-P terus meningkat. Selain karena mesin parpol terus bergerak, faktor Jokowi tidak dimungkiri turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan elektabilitas parpol.
Korelasi antara peningkatan elektabilitas Jokowi dan elektabilitas parpol itu, ujar Hasanuddin, terlihat pada perolehan suara calon PDI-P di sejumlah pilkada gubernur. Elektabilitas PDI-P di daerah juga meningkat. Ia mencontohkan, hasil survei elektabilitas PDI-P di Jawa Barat per 22 Juli lalu menempati posisi teratas dengan 19,7 persen. Di tingkat nasional, diperkirakan elektabilitas PDI-P menyentuh 20 persen.
Begitu juga dengan popularitas Prabowo Subianto terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi hasil survei dan merasa yakin sosok Prabowo mendapat tempat di masyarakat.
”Memang Jokowi mendapat tempat teratas karena gencarnya pemberitaan media dan kinerja yang dinilai positif. Meski demikian, konstelasi capres-cawapres masih ditentukan hasil Pemilu Legislatif 2014,” kata Fadli Zon.
Dia yakin posisi Prabowo sudah masuk lima besar dan terus menanjak naik. Pada posisi lima besar, saat itu barulah Partai Gerindra mencalonkan Prabowo. Dia mengakui, survei bisa menjadi indikator dalam periode waktu tertentu dan menjadi semacam snapshot terhadap tokoh-tokoh yang dimunculkan. Fadli Zon berharap jumlah parliamentary threshold (PT) dapat dijadikan acuan parpol mengajukan capres dan cawapres. Fadli Zon menambahkan, sikap PDI-P juga belum jelas mencalonkan siapa sebagai capres-cawapres pada 2014.
Partai Demokrat saat ini justru turun setelah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi dan penurunan citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terlebih SBY tidak bisa lagi menjadi capres. Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, kalaupun sosok sebagai capres itu mendongkrak elektabilitas parpol, hal itu memang sangat diharapkan. Namun, yang terpenting tetaplah tanggung jawab parpol untuk menghadirkan sosok pemimpin yang pada akhirnya dikembalikan kepada rakyat.
”Berulang kali survei dilakukan, termasuk terhadap partai politik. Semua survei selalu kami jadikan bahan introspeksi diri.” katanya.
Partai Demokrat kini sedang melakukan proses konvensi pencalonan presiden. ”Ini adalah salah satu strategi, tetapi strategi ini sesungguhnya ingin mempersembahkan kepada rakyat tentang sosok pemimpin masa depan,” lanjutnya.
Wakil Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Didi Apriadi sepakat bahwa PT menjadi dasar mengajukan capres-cawapres. Dinamika politik terus berkembang dan posisi Hanura juga merambat naik.
”Survei internal Hanura membuktikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo masuk lima besar. Kader Hanura solid karena jelas siapa yang diajukan dan tak ada perbedaan capres-cawapres karena berasal dari satu partai,” katanya.
”Dia berani mengeksekusi sesuatu yang menurut orang lain mustahil dilakukan,” ujarnya.
Pengajar Filsafat di STF Driyarkara, Mudji Sutrisno, mengatakan, figur Jokowi mampu mendekonstruksi paradigma dan formalitas pejabat negara dan politisi. ”Figur Jokowi mampu memanusiakan manusia. Ia mau mendengarkan yang menjadi keinginan masyarakat,” katanya.
Namun, sosok Jokowi bergantung pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena parpol yang mengusung capres. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur calon perseorangan. Pihak yang berhak mengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan tertentu.
”Jokowi memang teratas dalam survei, tetapi masalahnya capres dan cawapres itu harus diusung parpol. Jadi, walaupun populer, kalau tidak ada partai yang mengusung, ya tidak bisa jadi capres,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo.
Pengajar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengingatkan, PDI-P harus siap dan rela mencermati fenomena Jokowi yang antara lain terlihat di survei. Sejumlah langkah harus disiapkan sejak sekarang. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan, ”Kami selalu mencermati hasil survei terkait dengan elektabilitas capres. Namun, pengambilan keputusan politik PDI-P tak hanya berdasarkan survei.”
PAN malah sudah berkomunikasi dengan Jokowi meski telah menetapkan Hatta Rajasa sebagai capres. ”Tapi, baru sebatas silaturahim,” tuturnya.
Pasalnya, Jokowi adalah kader PDI-P. Etikanya, PAN harus meminta izin kepada PDI-P dan Megawati jika ingin mengajak Jokowi. PAN juga menjalin komunikasi dengan bakal capres dan parpol lain.
Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, tidak mau diganggu soal survei capres 2014. Jokowi berkali-kali mengatakan ingin berkonsentrasi mengurusi Jakarta. ”Jangan ganggu konsentrasi kerja saya sebagai gubernur. Kalau urusan politik, silakan tanya ke Ibu Ketua Umum (PDI-P),” kata Jokowi.
”Saya enggak mengerti kenapa begitu (hasil survei). Yang saya lakukan yang memang harus saya lakukan. Itu saja,” ujarnya.
Jika hasil survei itu ditanyakan, kata Jokowi, dirinya tidak bisa memberi jawaban.
”Yang (bisa) jawab masyarakat, masak yang jawab saya. Karena, saya kira, yang merasakan, yang melihat, dan yang menilai, saya kira masyarakat. Semua kembali ke masyarakat,” ungkapnya lagi.
Ditanya tentang Indonesia ke depan, Jokowi mengatakan, ”Urusan saya Jakarta, kok ditanya Indonesia. Kalau tanyanya urusan Jakarta, saya jawab. Kalau tanya urusan Indonesia, tanya ke yang lain, jangan tanya saya.
Partai Gerindra tak resah meskipun elektabilitas Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) melonjak jauh meninggalkan capres Gerindra Prabowo Subianto. Gerindra melihat pencapresan Jokowi belum jelas.
“Kalau sekarang yang sudah jelas menjadi capres kan Pak Prabowo, Pak Wiranto dan Pak Ical yang sudah deklarasi. Selain itu kan masih wacana,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (26/8/2013).
Gerindra melihat hasil survei hanya indikator. Bagi Fadli, naik-turun survei politik adalah hal yang wajar.
“Yang terpenting kan pada saat pemilihan sebagai indikator yang paling tepat,” katanya.
Hasil survei tokoh pilihan publik yang diselenggarakan Litbang Kompas menunjukkan peningkatan elektabilitas Jokowi secara signifikan pada periode Desember 2012 (17,7%) naik menjadi 32,5% pada periode survei Juni 2013. Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan elektabilitas 12,3% pada Desember 2012 menjadi 15,1% di Juni 2013.
Di suvei ini, elektabilitas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menurun dari 9,3% di Desember 2012 menjadi 8,0% di Juni 2013. Hasil ini menempatkan Mega di urutan ketiga. Sama dengan Mega, elektabilitas Jusuf Kalla juga mengalami penurunan. JK yang meraih 6,7% dukungan pada Desember 2012 hanya menjadi 4,5% di Juni 2013.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kondisi nilai tukar rupiah semakin melemah. Setelah bertahan di angka Rp 10 ribu per dolar AS selama beberapa hari, kini nilai tukar rupiah mencapai Rp 11 ribu per dolar AS.
Menurut Fadli, krisis ini terjadi karena kelangkaan dolar AS. Dolar AS langka karena terjadi defisit neraca pembayaran yang disebabkan membengkaknya impor bahan baku dan barang modal. Selain itu, utang swasta dalam denominasi dolar AS yang sudah jatuh tempo sehingga Indonesia membutuhkan dolar AS dalam jumlah banyak.
Total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2013, terang Fadli, mencapai Rp 2.102,56 triliun. Ini merupakan bukti kegagalan pengelolaan perekonomian negara.
Kondisi ini, ujar Fadli, jelas mengakibatkan kebutuhan dolar AS yang sangat tinggi. Namun ironisnya Indonesia belum punya aturan yang dapat memaksa dolar hasil ekspor harus kembali mengendap dulu di dalam negeri untuk periode tertentu.
Pemerintah, terangnya, juga tidak mau membuat langkah nyata dengan alasan takut dianggap melanggar devisa bebas. Padahal, negara di kawasan sudah menerapkan aturan tersebut.
Krisis saat ini, tambah Fadli, menunjukkan bahwa sistem dan kinerja ekonomi pemerintah gagal. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu penerapan ekonomi kerakyatan sesuai konstitusi. “Ekonomi saat ini terlalu bebas. Akhirnya ekonomi salah urus dan selalu rawan terhadap krisis,” kata Fadli.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berseteru Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang akrab dipanggil Haji Lulung. Perseteruan itu menyangkut penataan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mendukung Ahok dalam upaya penertiban pasar Tanah Abang.
“Patokannya itu yang dipakai, itu yang harus dilakukan. Style orang memang berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang tegas. Sejauh ini apa yang disampaikan Ahok itu hampir semuanya benar,” kata Fadli Zon disela-sela open house dikediaman Jimly Asshiddiqie, Jakarta, Sabtu (10/8/2013).
Fadli mengatakan bila sikap Ahok salah selama ini, warga pasti akan menuntutnya. Namun, hingga kini tuntutan kepada orang nomor dua di Jakarta itu tidak pernah ada. “Dia punya dasar yang cukup kuat,” imbuhnya.
Menurut Fadli, sikap Ahok dalam menjalankan kebijakannya masih sejalan dengan Gerindra. Apalagi, Ahok merupakan salah satu Ketua DPP Gerindra.
“Untuk menghadapi situasi seperti sekarang memang diperlukan gaya seperti itu, kalau gayanya terlalu lembek kan dikritik juga. Itu masalah gaya sih, kita harus kembali ke substansinya dulu. Substansi yang dikemukakan benar atau salah,” ungkapnya.
Mengenai gaya Ahok yang dinilai sebagian orang arogan, Fadli menyarankan Mantan Anggota DPR itu lebih bijak dalam bersikap. Tetapi tidak menurunkan kualitas untuk membenahi Jakarta.
“Kalau tidak dengan cara seperti itu, jangan-jangan tak terjadi perubahan,” katanya.
Beberapa kali kesempatan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak jarang, pertemuan dilangsungkan secara tertutup.
Terakhir, pertemuan keduanya dilakukan di Istana Negara, Kamis (8/8), saat Presiden SBY menggelar open house dalam rangka Idul Fitri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberikan bocoran pembicaraan antara dua politisi tersebut.
Fadli Zon menuturkan, ada pesan khusus dari Presiden SBY untuk mantan Komandan Kopasus tersebut. Dia mengklaim SBY menginginkan agar Prabowo tetap maju dan bertarung dalam pemilihan presiden 2014.
“Presiden sambutannya hangat. Pak SBY mengatakan “Pak Prabowo confim ya, confirm maju terus ya!” Begitu katanya,” ujar Fadli Zon menirukan ucapan SBY, Jakarta, Sabtu (10/8).
Dari pernyataan itu, Fadli Zon sesumbar bahwa ucapan SBY sebagai sinyal positif Demokrat mengajukan koalisi.
“Kalau Gerindra punya posisi bagus bisa 20 persen lebih tentu kita punya opsi lebih banyak, tapi pada dasarnya semangat koalisi itu mungkin dengan ‘confirm ya, siap ya, maju terus ya’.” tambah dia.
Namun, Partai Gerindra belum memberi tanggapan serius atas pernyataan SBY tersebut. Gerindra berjanji akan memberi bocoran pendamping Prabowo setelah pemilihan legislatif.
“Pokoknya semua itu baru akan jelas setelah Pileg. Sekarang masih wacana.” tutupnya.
Penangkapan Ketua ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) sekaligus ormas sayap Partai Gerindra, Hercules Rozario Marshal beberapa waktu lalu menimbulkan banyak keganjilan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan polisi hanya mencari-cari alasan saat penangkapan Hercules.
“Penegakan hukum seperti dicari-cari, itu memperburuk citra polisi kenapa harus dicari sampai ke 2006, itu konyol. Polisi tidak akan mendapatkan kewibawaan,” kata Fadli Zon saat open house di kediaman mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Pondok Labu, Jakarta, Sabtu (10/8).
Fadli juga mengkritik apel yang dilakukan polisi di perumahan tempat Hercules pertama kali dipolisikan. Apel yang dibuat polisi seperti skenario yang ditujukan untuk tujuan tertentu.
“Itu konyol menurut saya. Kita ini bukan negara polisi, jadi harus diawasi. Kita ini negara hukum, kita tunduk dalam hukum dan bersamaan kedudukannya dalam hukum. Termasuk polisi, tentara dan pejabat negara,” lanjutnya.
Juli lalu, Hercules resmi bebas dari tahanan Polda Metro Jaya. Baru saja bebas, Hercules malahan dijemput polisi, untuk kembali ditahan dalam kasus pencucian uang dan pemerasan
