Blog

Taufiq Ismail Resmikan Rumah Budaya Fadli Zon

Taufiq Ismail Resmikan Rumah Budaya Fadli Zon

Sastrawan nasional Taufiq Ismail meresmikan Rumah Budaya Fadli Zon di kawasan daerah budaya Aie Angek, Kecamatan X koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Rabu. Pengelola Rumah Budaya Aie Angek, Edin Hadzalic dalam penjelasan tertulis di Padang, Jumat, menjelaskan, Rumah Budaya “Fadli Zon” dibangun pada lahan seluas 4.700 M2 berada di sekitar Rumah Puisi dan Budaya, Taufiq Ismail.

Peresmian Rumah Budaya “Fadli Zon” juga dihadiri Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan para sastrawan dari Indonesia dan Singapuria seperti, Suratman Markasan dan Ajip Rosidi. Ia menjelaskan, dalam Rumah Budaya “Fadli Zon” tersimpan sejumlah koleksi benda-benda kuno bernilai tinggi, khususnya yang terkait dengan benda kebudayaan Minangkabau tempoe doeloe.

Rumah budaya itu dibangun Fadli Zon, seorang politisi muda asal Minang yang juga pengusaha serta pengoleksi benda-benda kuno. Banyak diantara koleksi milik Fadli Zon itu disimpan dan dirawat serta menjadi Rumah Budaya “Fadli Zon” di Aie Angek sejak 2010, kata Edin. Koleksi budaya di rumah itu antara lain, Keris Luk sembilan asal Pagaruyung yang dibuat pada abad 18, setrika pakaian dari bara, songket lama, seribu koleksi buku bertema Minang, dan sejumlah lukisan kuno.

Kemudian, terdapat fosil kerbau berusia dua juta tahun dan fosil-fosil kayu yang telah menjadi batu, tambahnya. Ia menyebutkan, selanjutnya, konsep Rumah Budaya “Fadli Zon” selain untuk menyimpan koleksi benda kuno, juga akan dijadikan tempat pementasan yang menampilkan kesenian-kesenian Minangkabau, seperti saluang, rabab, randai dan tari-tari tradisional Minangkabau. Dengan semakin seringnya digelar pementasan tersebut ditujukan untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian Minangakabau, katanya.

Gerindra Minta KPK Usut Mark Up Gedung Baru DPR

Jakarta – Proses pembangunan Gedung Baru DPR diwarnai tudingan mark up biaya. Partai Gerindra pun meminta KPK turun tangan mengusut polemik itu. “Pak Marzuki yang bilang sendiri ada dugaan mark up proyek. Ini yang harus diusut KPK, siapa yang melakukan mark up itu, apakah benar atau tidak,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Selasa (23/5/2011) malam. Selain itu, Fadli juga meminta KPK mengusut dana yang telah dikeluarkan dalam proses pembangunan gedung baru tersebut.

Menurutnya, walau dibatalkan sementara, tetap saja dana yang dikeluarkan adalah dana milik rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan. “Seperti ucapan Ketua DPR waktu bulan Januari itu. Katanya sudah keluar uang Rp 18 M, Sementara Sekjen DPR bilang sudah keluar Rp 14 M. Itu untuk apa? Apa ada kerugian negara?” Bebernya. Fadli mengapresiasi langkah DPR untuk menghentikan sementara Gedung Baru DPR. Hal ini dinilainya sebagai langkah maju DPR dalam mendengarkan aspirasi rakyat. “Tapi kami tetap meyakini bukan penundaan tapi gedung baru itu harus dibatalkan,” tutup dia.

Di Jakarta Tak Ada Orang yang Asli

Orang Jakarta asli itu adalah campuran seluruh etnis berbagai negara di dunia yang masuk ke kawasan ini sejak beberapa abad silam, demikian salah satu benang merah kajian diskusi terbatas di `Fadli Zon Library`, di Jakarta, Rabu (25/5/2011) kemarin.

Diskusi mengangkat tema khusus: “VOC, Pedagang atau Penjajah”, dihadiri lebih 20-an tokoh beraneka latar, termasuk mantan menteri dan menampilkan pakar sejarah Prof Dr Djoko Marihandono, Dr Batara R Hutagalung serta Dr Harto Juwono.

Mereka mengungkapkan bahwa Batavia adalah nama sebuah suku di Negeri Belanda.

“Ini kemudian diadopsi jadi Betawi. Dan karenanya, sebenarnya tak ada orang asli Betawi. Yang ada ialah percampuran etnik dari mana-mana, termasuk Eropa, Arab, Tionghoa, bahkan Afrika, termasuk dari Nusantara,” ujar Batar Hutagalung.

Diskusi yang dimodetarori langsung Fadli Zon ini, kemudian menyimpulkan, pentingnya terus menggali sejarah, demi menemukan jati diri serta nilai-nilai kebenaran untuk menghantar kepada perbaikan serta kemajuan.

Anggota F-Gerindra Dilarang Bergaul dengan Markus & Broker Proyek

Jakarta – Diduga banyak makelar kasus dan makelar proyek bergentayangan di DPR. Partai Gerindra pun melarang anggota fraksi mereka bergaul dengan markus dan makelar proyek.

“Kita sangat menghindari hal-hal semacam itu. Berkali-kali Ketua Dewan Pembina kita (Prabowo) sudah menyampaikan hal ini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (16/5/2011).

Menurut Fadli, karena merupakan penghuni baru di DPR, F-Gerindra relatif jarang didekati para makelar itu. Gerindra pun berharap kader-kadernya tidak terlibat kasus-kasus ini.

“Ini rata-rata yang main kan orang-orang lama, ada semacam koordinatornya,” terangnya.

Menurut Fadli, seharusnya DPR tidak membuka diri untuk semua orang. Jika ada orang yang ingin menyampaikan aspirasi, tentu harus segera disambut. Namun untuk orang-orang yang hanya ingin menjadi makelar atau membawa proposal fiktif, sebaiknya diusir saja.

“Mungkin orang yang masuk bisa ditanya di lobi. Kalau yang mau cari dana bawa-bawa proposal fiktif untuk apa disuruh masuk. Ini harus ada pengawasan di DPR,” katanya.

Sebelumnya, dari investigasi Partai Demokrat, Mindo Rosalina Manulang sering berkunjung ke DPR. Rosa pun banyak mengenal orang-orang DPR. Broker dan makelar seperti Rosa rupanya banyak berkeliaran di DPR.

“Itu seringkali ditemui, bahkan proyek ini diinisiasi bersama oleh makelar, kontraktor, dan DPR sendiri. Dalam kasus Abdul Hadi Djamal (pembangunan bandara Indonesia Timur), misalnya kan belum ada pemikiran di pemerintah penting akan dibangun tapi tiba-tiba dibentuk sedemikian rupa bahwa itu penting,” ujar Wakil Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Junto dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5).

Fadli Zon, Tuding Pemerintah Malas Kerja

Akibat penentuan mendadadak cuti bersama, hari ini, Fadli Zon menuding aparat pemerintah malas bekerja. Politisi dari Partai Gerindra ini menilai, pemerintah bekerjanya tidak terorganisir. Seperti dilaporkan detik.com, menurut Fadli Zon, ketentuan libur mestinya sudah ditentukan sejak enam bulan yang lalu. Sehingga semua orang, terutama pelaku bisnis sudah mempersiapkan diri.

Tampaknya tudingan Fadli Zon ada benarnya juga, berkaitan dengan tidak terkoordinasikannya sistem pemerintahan saat ini. Dan seringkali keputusan yang diambil SBY juga sangat tidak strategis. Banyak kasus yang bisa diangkat sebagai contoh mengenai tudingan Fadli Zon. Penanganan kasus pembajakan kapal dagang oleh bajak laut Somalia, terbaca jelas bagaimana tidak adanya koordinasi dari setiap elemen yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayaran. Penanganan kasus-kasus tenaga kerja indonesia menjadi contoh yang lain.

Untuk mengatakan tidak strategis, keputusan SBY dalam pemutasian M. Nazaruddin yang disebut-sebut diduga terlibat dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Meskipun pemutasian merupakan hal yang wajar dan benarkan secara prosedur, tetapi keputusan yang juga mendadak itu, tentu mengundang banyak pertanyaan di masyarakat.

Emang Gue Pikirin

Hanya saja, untuk bisa mengendalikan emosi mengenai berbagai sikap dan kebijakan SBY dalam berbagai kasus di Indonesia, hendaknya segera memikirkan Pemilu 2014. Bagi SBY tidak penting amat saat ini membangun citra yang baik dalam pemerintahannya. Dalam bahasa gaulnya, Emang Gue Pikirin (EGP).

Pasalnya, pada Pemilu 2014 nanti, SBY sudah tidak ada lagi kepentingan untuk menjadi Presiden. Saat ini yang harus dipikirkannya, bagaimana bisa mengakhiri masa kekuasaannya dengan selamat, tidak diutak-atik DPR, yang juga memiliki banyak masalah itu.

Selamat, tentu saja tidak hanya turun menjadi Presiden setelah Pemilu 2014, melainkan juga bagaimana masa setelah kepresidenannya bisa menjalani masa pensiun yang tenang, tidak diganggu gugat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab tidak mustahil, pada 3 atau 4 tahun setelah kekuasaan purna, justru berbagai kasus yang terbuka saat nanti, bisa saja melibatkan dirinya. Kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan persiapan pasca Presiden, jauh lebih penting ketimbang memikirkan soal-soal pencitraan pada situasi sekarang ini.

Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap, berbagai persoalan saat ini akan terselesaikan, manakala menengerai apa yang mungkin dan harus dilakukan SBY untuk situasi 4 sampai lima tahun ke depan. Lalu bagaimana ini, entahlah…, kata Ebiet DG Ade, sich tanya saja pada rumput yang bergoyang.

 

Fadli Zon: Noura Besok Kita Panggil

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, resah terkait pemberitaan Wakil Sekjen Partai Gerindra, Noura Dian Hartarony yang dikabarkan mabuk-mabukan di sebuah kafe di Jakarta. Meski sudah mengklarifikasi namun, Noura akan dipanggil partainya, Gerindra, sekaligus menjelaskan kronologis kejadian yang sebenarnya.

“Kami sudah menelepon Noura. Dalam pembicaraan itu, ia membantah semua tuduhan-tuduhan yang ada di media. Ia tidak mabuk, tidak joget, atau tidak bagi-bagi kartu. Bahkan, tadi Naura berani bersumpah, tak benar semua tuduhan itu,” kata Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Politik, Fadli Zon, kepada tribun, Jumat (06/05/2011).

Meski sudah mengklarifikasi, Partai Gerindra, belum percaya 100 persen. Untuk itu, sedianya Noura akan datang menemuinya untuk mengklarifikasi secara langsung, sekaligus memberikan koronologis kejadian yang sebenarnya. “Kami akan segera klarifikasi secara langung besok kepada yang bersangkutan. Dan saya sudah minta dia untuk membuat kronologi. Jangan sampai, masalah ini hanya membuat buruk citra partai,” tegas Fadli Zon.

Prabowo: Jangan Sebut Siapa Orangnya

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto meyakini ada kepentingan lain di balik kisruh dua kepengurusan HKTI. Tetapi, Prabowo menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan.

“Ya, pasti ada lah kepentingan tertentu. Tetapi jangan disebut siapa orangnya,” kata Prabowo Subianto di sela Pelantikan Pengurus DPD HKTI Bali 2011-2016 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar, Minggu 1 Mei 2011.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) (HKTI) M Fadli Zon menyebut politisi partai besar berada di balik dualisme HKTI. Fadli menuding kisruh HKTI didesain demi kepentingan pemilu 2014 mendatang. “Ini sudah jelas ada motif politik. Saya kira ini sangat erat kaitannya dengan Pemilu 2014,” kata Fadli Zon yang mendampingi Prabowo.

Padahal, kata Fadli, organisasi HKTI dilahirkan jauh dari kepentingan politik praktis,  untuk memperjuangkan nasib para petani. Sehingga, sebagai organisasi, HKTI lahir untuk kepentingan politik pertanian, bukan politik praktis.

Hal itu juga bisa dilihat sejak awal HKTI kubu Prabowo merangkul semua pengurus dari parpol lain tidak hanya dari Partai Gerindra seperti dari Golkar, Demokrat, PDIP, Hanura dan lainnya.

Karena itu, Fadli sudah melakukan empat langkah hukum dalam menyikapi keberadaan HKTI tandingan versi Oso, sapaan Oemar Sapta Odang. Empat langkah dimaksud adalah memperkarakan lewat pengadilan niaga karena HKTI versi Oso mengklaim logo HKTI. “Dan, hasilnya sudah jelas logo itu tidak boleh lagi diklaim kubu Oso,” tandasnya.

Langkah hukum lain, sambung Fadli, adalah mem-PTUN-kan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan HKTI versi Oso. Sedangkan langkah hukum berikutnya dengan menempuh jalur hukum pidana, lantaran ada pemalsuan alamat sekretariat HKTI oleh kubu Oso.

Meski terjadi dualisme kepengurusan, namun Fadli mengklaim bahwa HKTI versi Prabowo tetap solid yang didukung 33 provinsi. Jika kemudian keberadaaan HKTI versi Oso terlihat masih eksis, menurut Fadli hal itu karena politik pencitraan lewat iklan di media dan cara-cara lain.

Apakah ada peluang untuk rekonsiliasi di antara kedua kubu? Fadli menjawab, sebenarnya langkah mediasi sudah dua kali dilakukan seperti di Kementerian Dalam Negeri.

Kubu Prabowo Tuding Elit Golkar Dibalik Kisruh HKTI

Kubu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Prabowo Subiyanto menuding elit politik bermain dibalik kisruh dualisme kepemimpinan di tubuh HKTI, demi motif politik pada Pemilu 2014 mendatang.

Menurut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon, sejak awal indikasi adanya kepentingan elit politik saat Munas ke-7 yang digelar Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar sudah terlihat jelas.

Seperti diketahui sesuai hasil Munas di Bali, secara aklamasi memilih Prabowo sebagai Ketua HKTI dan Jafar Hafsah sebagai Ketua BPO, namun tiba-tiba muncul HKTI tandingan versi Oesman Sapta yang dihasilkan di Hotel Aston, Denpasar.

Kehadiran Menko Kesra Agung Laksono yang sejak awal mendukung Oso, panggilan Oesman Sapta, menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan elit dalam Munas HKTI. “Ini sudah jelas ya ada motif politik, saya kira ini sangat ada kaitannya dengan 2014,” kata Fadli di sela Pelantikan Pengurus DPD HKTI Bali 2011-2016 di Denpasar, Minggu (30/04/2011).

Padahal, kata Fadli, organisasi HKTI dilahirkan jauh dari kepentingan politik praktis melainkan bagaimana organisasi ini memperjuangkan nasib para petani. Sehinga, sebagai organisasi HKTI lahir untuk kepentingan politik pertanian, bukan politik praktis.

Hal itu juga bisa dilihat sejak awal HKTI kubu Prabowo merangkul semua pengurus dari parpol lain tidak hanya dari Partai Gerindra seperti dari Golkar, Demokrat, PDIP , Hanura dan lainnya.

Karena itu pihaknya, sudah melakukan empat langkah hukum dalam menyikapi keberadaan HKTI tandingan versi Oso. Empat langkah dimaksud adalah lewat pengadilan niaga karena HKTI versi Oso mengklaim logo HKTI dan hasilnya sudah jelas, logo tersebut tidak boleh lagi diklaim kubu Oso.

Langkah hukum ketiga, pihaknya telah menggugat lewat PTUN ke Menteri Hukum dan HAM. Sedangankan langkah hukum kelima karena lewat pidana karena ada pemalsuan alamat sekretariatan HKTI oleh kubu Oso.

Meski terjadi dualisme kepengurusan, namun Fadli mengklaim bahwa HKTI versi Prabowo tetap solid yang dudukung 33 provinsi. Jika kemudian keberadaaan HKTI versi Oso terlihat masih eksis, menurut Fadli hal itu karena pengusaha tersebut memainkan politik pencitraan lewat iklan di media dan cara-cara lain.

Ditanya apakah ada peluang untuk rekonsiliasi diantara kedua kubu, kata Fadli, sebenarnya langkah mediasi sudah dua kali dilakukan seperti di Depdagri. Hanya saja tim dari kubu Oso ternyata tidak siap karena tidak bisa menunjukkan bukti apapun terkait legitimasi HKTI yang sah.

Menyoal adanya sejumlah tokoh mantan pengurus HKTI seperti Siswono Yudhohusodo yang ikut mendukung HKTI versi Oso, dia menilai jika mereka telah salah langkah. “Saya kira mereka salah langkah,kalau mengertri organisasi pasti tidak akan seperti itu sebab kedaulatan tertingi organisasi ada di tangan Munas dan anggota,” tutup mantan Fadli yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra ini.

Gerindra Segera Copot Pius Lustrilanang dari BURT DPR

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon memastikan Pius Lustrilanang akan digeser dari keanggotaaanya di Badan Urusan Rumah Tangga DPR karena sikapnya yang berseberangan dengan garis kebijakan partai.

Fadli mengatakan pencopotan mantan aktivis tersebut akan dilakukan setelah masa reses DPR pada 10 Mei mendatang. “Sanksi itu sudah kami persiapkan. Partai akan menarik Pius dan mengganti dengan orang lain. Setelah reses ini akan kami buktikan pergantian posisi Pius,” tegas Fadli ketika ditanya wartawan hari ini.

Ketika ditanya mengapa Partai Gerindra tidak melakukan penarikan Pius sebelum rapat konsultasi BURT dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Fadli mengatakan secara mendasar arah menarik Pius sudah ada dan dipastikan terjadi. Hanya saja, katanya, Partai Gerindra tidak ingin keputusan itu diputuskan secara sembarangan.

“Kami mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Intinya, sanksi itu sudah ada karena sikap Pius belakangan ini berbeda, seharusnya Pius tidak boleh menyuarakan suara kontraktor karena sebagai anggota Dewan dia sepantasnya menyuarakan suara rakyat dan menjalankan amanat partainya,” ujar Fadli Zon.

Menyikapi hasil rapat konsultasi, Fadli juga menilai rapat tersebut sangat kental sabotase. Menurut dia, keputusan pada rapat konsultasi sangat terkesan diputuskan secara semena-mena oleh pimpinan DPR.

“Ini seperti ada sabotase, harusnya masukan diendapkan dan dikaji ulang dulu dong. Tapi ini tidak, ada pemaksaan dan fait accompli, seperti mereka khawatir ada ekses lain kalau pembangunan ini tidak dilanjutkan,” ujar Fadli.

Sebelumnya, Pius yang menjabat sebagai wakil ketua BURT, mengatakan pembangunan gedung baru akan tetap dilanjutkan. Bahkan, dia mengatakan BURT tidak akan takut dengan kecaman pers yang lebih banyak memberikan kritik atas pembangunan gedung tersebut.(er)

Gerindra: Marzuki Alie Tidak Aspiratif

Ketua DPR Marzuki Alie dituding sepihak melanjutkan rencana proyek pembangunan gedung baru DPR, meski setidaknya ada tiga fraksi yang menolak usulan rencana pembangunan itu.

“Saya kira sikap itu terlalu dipaksakan dan terburu-buru,” kata Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon saat dihubungi okezone, Minggu (10/4/2011).

Menurut Fadli Zon, rencana mega proyek senilai Rp1,1 triliun itu sudah jelas-jelas ditentang banyak kalangan. Termasuk di DPR, rencana itu juga sudah ditolak oleh Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan.

“Saya kira sikap (Marzuki Alie) itu tidak arif dan tidak aspiratif pada anggotanya sendiri,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menuding Partai Demokrat bersandiwara dan memasang dua muka.

Hal ini merujuk pada pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Muhammad Jafar Hafsah yang memastikan siap menunda sementara pembangunan gedung DPR jika rakyat menghendaki.

Namun, di saat yang nyaris bersamaan, Ketua DPR, yang anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie justru ngotot melanjutkan proyek ini. Padahal dalam survei yang dilakukan salah satu media cetak nasional menyebutkan bahwa 82,2 persen masyarakat menolak pembangunan gedung baru DPR.