Jakarta – Proses pembangunan Gedung Baru DPR diwarnai tudingan mark up biaya. Partai Gerindra pun meminta KPK turun tangan mengusut polemik itu. “Pak Marzuki yang bilang sendiri ada dugaan mark up proyek. Ini yang harus diusut KPK, siapa yang melakukan mark up itu, apakah benar atau tidak,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Selasa (23/5/2011) malam. Selain itu, Fadli juga meminta KPK mengusut dana yang telah dikeluarkan dalam proses pembangunan gedung baru tersebut.
Menurutnya, walau dibatalkan sementara, tetap saja dana yang dikeluarkan adalah dana milik rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan. “Seperti ucapan Ketua DPR waktu bulan Januari itu. Katanya sudah keluar uang Rp 18 M, Sementara Sekjen DPR bilang sudah keluar Rp 14 M. Itu untuk apa? Apa ada kerugian negara?” Bebernya. Fadli mengapresiasi langkah DPR untuk menghentikan sementara Gedung Baru DPR. Hal ini dinilainya sebagai langkah maju DPR dalam mendengarkan aspirasi rakyat. “Tapi kami tetap meyakini bukan penundaan tapi gedung baru itu harus dibatalkan,” tutup dia.