Jakarta – Diduga banyak makelar kasus dan makelar proyek bergentayangan di DPR. Partai Gerindra pun melarang anggota fraksi mereka bergaul dengan markus dan makelar proyek.
“Kita sangat menghindari hal-hal semacam itu. Berkali-kali Ketua Dewan Pembina kita (Prabowo) sudah menyampaikan hal ini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Senin (16/5/2011).
Menurut Fadli, karena merupakan penghuni baru di DPR, F-Gerindra relatif jarang didekati para makelar itu. Gerindra pun berharap kader-kadernya tidak terlibat kasus-kasus ini.
“Ini rata-rata yang main kan orang-orang lama, ada semacam koordinatornya,” terangnya.
Menurut Fadli, seharusnya DPR tidak membuka diri untuk semua orang. Jika ada orang yang ingin menyampaikan aspirasi, tentu harus segera disambut. Namun untuk orang-orang yang hanya ingin menjadi makelar atau membawa proposal fiktif, sebaiknya diusir saja.
“Mungkin orang yang masuk bisa ditanya di lobi. Kalau yang mau cari dana bawa-bawa proposal fiktif untuk apa disuruh masuk. Ini harus ada pengawasan di DPR,” katanya.
Sebelumnya, dari investigasi Partai Demokrat, Mindo Rosalina Manulang sering berkunjung ke DPR. Rosa pun banyak mengenal orang-orang DPR. Broker dan makelar seperti Rosa rupanya banyak berkeliaran di DPR.
“Itu seringkali ditemui, bahkan proyek ini diinisiasi bersama oleh makelar, kontraktor, dan DPR sendiri. Dalam kasus Abdul Hadi Djamal (pembangunan bandara Indonesia Timur), misalnya kan belum ada pemikiran di pemerintah penting akan dibangun tapi tiba-tiba dibentuk sedemikian rupa bahwa itu penting,” ujar Wakil Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Junto dalam diskusi di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5).