Fadli Zon, Tuding Pemerintah Malas Kerja

Akibat penentuan mendadadak cuti bersama, hari ini, Fadli Zon menuding aparat pemerintah malas bekerja. Politisi dari Partai Gerindra ini menilai, pemerintah bekerjanya tidak terorganisir. Seperti dilaporkan detik.com, menurut Fadli Zon, ketentuan libur mestinya sudah ditentukan sejak enam bulan yang lalu. Sehingga semua orang, terutama pelaku bisnis sudah mempersiapkan diri.

Tampaknya tudingan Fadli Zon ada benarnya juga, berkaitan dengan tidak terkoordinasikannya sistem pemerintahan saat ini. Dan seringkali keputusan yang diambil SBY juga sangat tidak strategis. Banyak kasus yang bisa diangkat sebagai contoh mengenai tudingan Fadli Zon. Penanganan kasus pembajakan kapal dagang oleh bajak laut Somalia, terbaca jelas bagaimana tidak adanya koordinasi dari setiap elemen yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayaran. Penanganan kasus-kasus tenaga kerja indonesia menjadi contoh yang lain.

Untuk mengatakan tidak strategis, keputusan SBY dalam pemutasian M. Nazaruddin yang disebut-sebut diduga terlibat dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Meskipun pemutasian merupakan hal yang wajar dan benarkan secara prosedur, tetapi keputusan yang juga mendadak itu, tentu mengundang banyak pertanyaan di masyarakat.

Emang Gue Pikirin

Hanya saja, untuk bisa mengendalikan emosi mengenai berbagai sikap dan kebijakan SBY dalam berbagai kasus di Indonesia, hendaknya segera memikirkan Pemilu 2014. Bagi SBY tidak penting amat saat ini membangun citra yang baik dalam pemerintahannya. Dalam bahasa gaulnya, Emang Gue Pikirin (EGP).

Pasalnya, pada Pemilu 2014 nanti, SBY sudah tidak ada lagi kepentingan untuk menjadi Presiden. Saat ini yang harus dipikirkannya, bagaimana bisa mengakhiri masa kekuasaannya dengan selamat, tidak diutak-atik DPR, yang juga memiliki banyak masalah itu.

Selamat, tentu saja tidak hanya turun menjadi Presiden setelah Pemilu 2014, melainkan juga bagaimana masa setelah kepresidenannya bisa menjalani masa pensiun yang tenang, tidak diganggu gugat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab tidak mustahil, pada 3 atau 4 tahun setelah kekuasaan purna, justru berbagai kasus yang terbuka saat nanti, bisa saja melibatkan dirinya. Kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan persiapan pasca Presiden, jauh lebih penting ketimbang memikirkan soal-soal pencitraan pada situasi sekarang ini.

Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap, berbagai persoalan saat ini akan terselesaikan, manakala menengerai apa yang mungkin dan harus dilakukan SBY untuk situasi 4 sampai lima tahun ke depan. Lalu bagaimana ini, entahlah…, kata Ebiet DG Ade, sich tanya saja pada rumput yang bergoyang.