Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai GERINDRA mengungkapkan kader-kader Partai Gerindra ikut mendirikan beberapa posko di titik banjir di Jakarta. “Kader-kader Partai Gerindra ikut mendirikan beberapa posko di titik banjir,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (17/1/2013).
Lebih lanjut, terkait banjir besar di sejumlah titik di Jakarta dan yang telah membuat lumpuh sebagian besar aktivitas warga, kata dia, itu harus ditangani bersama-sama.
Menurut Fadli, bukan saatnya saling menyalahkan. Karenanya, tak bijak mempertanyakan bahkan menyalahkan kinerja pasangan Gubernur DKI Jokowi-Basuki dalam antisipasi banjir ini.
“Banjir yang melanda Jakarta saat ini, harus ditangani dengan gotong royong saling mendukung dan menolong. Khususnya prioritas menyelamatkan dan membantu korban banjir,” jelasnya.
Dia tegaskan, langkah Gubernur DKI sudah tepat. Beberapa upaya taktis jangka pendek yang dilakukan Jokowi-Basuki, yang baru 3 bulan menjabat, sudah on the right track. Yaitu menangani korban banjir dan identifikasi titik banjir. Dalam jangka tengah dan panjang akan dilakukan normalisasi sungai, pengerukan sampah, dan memperbanyak daerah resapan.
Upaya aktif Jokowi melibatkan pemerintah pusat patut didukung. Proses komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Hampir seluruh fasilitas pemerintah pusat terletak di Jakarta.
Ini masalah nasional. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Perlu peran aktif pemerintah pusat.
Untuk jangka panjang, ada beberapa upaya bisa dioptimalkan seperti pembenahan sistem drainase Jakarta, normalisasi kali besar seperti kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter. Sebab, kemampuan sungai-sungai di Jakarta untuk mengalirkan air turun 70 persen, akibat pendangkalan dan penyempitan.
Hulu sungai Ciliwung yang berada di Puncak juga harus dibenahi. Debit air Ciliwung meningkat drastis. Kajian citra satelit juga menunjukkan bahwa keseimbangan ekologis kawasan puncak tahun ini merosot 50 persen. Pembenahan oleh pemerintah di hulu sungai di Puncak juga harus ditingkatkan.
HPP beras 2013 tidak akan dinaikkan pemerintah. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) meminta Pemerintah meninjau ulang keputusan takkan menaikkan harga pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras
Pernyataan itu dikeluarkan Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menanggapi informasi yang diperolehnya bahwa di tahun 2013 ini, HPP beras tidak akan dinaikkan pemerintah.
HPP beras, gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) tahun ini sama dengan tahun 2012, yakni Rp6.600 per kilogram. Sementara harga beras di pasaran sudah mencapai Rp7.000 perkilogram.
“Ini bukti pemerintah tak peduli nasib petani,” kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu (16/1).
Dia menyatakan pihaknya sudah melihat adanya pola dampak dari kebijakan tak menaikkan HPP beras itu kepada keputusan petani tak mau menjual beras pada pemerintah. Akibatnya, stok beras di Bulog menjadi kosong atau kurang, sehingga dapat menjadi alasan lagi untuk impor beras.
“Harusnya pemerintah menawarkan HPP yang lebih tinggi,” tukas dia.
Dia lantas mendorong pemerintah agar sekalian menerapkan sistem harga dasar dan harga eceran tertinggi. Dengan harga dasar, pemerintah wajib membeli beras petani jika harga jatuh.
Fadli Zon menyontohkan di negara lain seperti India, pemerintahnya berani membeli beras petani seharga 3-5 persen di atas harga pasar.
Sementara di Indonesia, lanjutnya, kebijakan HPP seringkali mengorbankan petani beras yang ujungnya makin rendah tingkat kesejahteraannya. Di beberapa daerah, banyak petani beras yang sudah beralih ke komoditas lain atau profesi lain.
“Petani beras tak punya harapan sejahtera, dan pemerintah justru makin mengubur harapan itu. Di tengah meningkatnya harga komoditas lain, harusnya ada pula peningkatan untuk HPP beras,” kaþa Fadli Zon.
Dia tak menolak bila kenaikan harga beras bisa meningkatkan potensi inflasi akibat kenaikan harga barang-barang lainnya. Namun, lanjutnya, jika khawatir inflasi meningkat, seharusnya pemerintah mampu menemukan jalan tengah yang tidak mengorbankan petani beras.
Berdasarkan pengalaman Beritasatu berkunjung ke salah satu wilayah produsen beras di Bogor, Jawa Barat, akhir tahun lalu, petani masih kerap merugi sekalipun HPP beras Rp 6.000 perkilogram.
Pasalnya, infrastruktur jalan serta transportasi di pedesaan tempat mereka tinggal sangat buruk. Sehingga walau hasil panen dan kualitas beras bagus, harganya tetap jauh di bawah harga HPP karena termakan biaya pengangkutan produk.
Rata-rata harga jual dari petani itu hanya sekitar Rp2000-Rp4000 perkilogram.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon meminta Pemerintah melakukan antisipasi penyebaran virus flu burung.
“Pemerintah harus lebih cepat antisipasi penyebaran virus ini. Sebab, yang rugi adalah masyarakat umum khususnya petani itik yang menggantungkan hidup mereka dari sana,” ujarnya melalui rilis kepada Aktual.co, Selasa, (15/01).
Pemerintah harus segera menetapkan penyebaran virus ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus juga berpotensi menular ke manusia.
“Pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah virus ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia, seperti yang terjadi di RRC, Hongkong, dan Bangladesh,” tambahnya.
Disisi lain Pemerintah perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi petani itik.
“Lebih jauh, pemerintah perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik,” jelasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia bahwa virus flu burung H5N1 Clade 2.3.2 saat ini sudah berjangkit di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati. Total kerugian karena wabah ini ditaksir mencapai Rp115 miliar.
Virus flu burung H5N1 clade 2.3.2 sudah menyebar di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon meminta pemerintah menetapkan kejadian ini sebagai wabah nasional.
“Pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia, seperti yang pernah dilaporkan terjadi di China, Hongkong, dan Bangladesh,” kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kepada Metrotvnews.com, Selasa (15/1).
Menurut Fadli, Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan, harus melakukan koreksi dalam pengawasan dan peredaran unggas. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya dicek dan diawasi ketat.
“Jika ini sudah dilakukan, namun virus masih bisa masuk, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri,” kata Fadli
Pemerintah juga harus lebih cepat mengantisipasi penyebaran virus ini. Sebab, yang rugi adalah masyarakat umum, khususnya petani itik, yang menggantungkan hidup mereka dari sana.
“Kita juga seharusnya mengembangkan vaksin strain khusus yang sesuai dengan seed virus lokal. Indonesia harus menjadi pusat penanggulangan virus flu burung berbasis tropis,” kata Fadli.
Lebih jauh, kata Fadli, pemerintah perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik. (metrotv/l-4) foto: antara
Virus flu burung H5N1 Clade 2.3.2 sudah berjangkit di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati. Total kerugian ditaksir mencapai Rp115 miliar. Pemerintah tampaknya belum mengantisipasi masalah ini secara serius.
Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia, seperti yang pernah dilaporkan terjadi di China, Hongkong dan Bangladesh.
“Ini harus jadi koreksi pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian dan Ditjen Peternakan, harus segera melakukan security control dan peredaran unggas. Bisa jadi, dinas peternakan kurang kontrol unggas masuk. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya dicek dan di awasi ketat,” ujar Fadli, Selasa (15/1).
Jika ini sudah dilakukan, lanjut Fadli yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri.
Pemerintah didesak lebih cepat mengantisipasi penyebaran virus ini. Sebab, yang rugi adalah masyarakat umum khususnya petani itik yang menggantungkan hidup mereka dari sana.
“Kita juga seharusnya mengembangkan vaksin strain khusus yang sesuai dengan seed virus lokal. Indonesia harus menjadi pusat penanggulangan virus flu burung berbasis tropis,” kata Fadli.
Lebih jauh, Fadli juga meminta pemerintah mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik.
Pemerintah diminta segera menetapkan status khusus wabah virus flu burung H5N1 Clade 2.3.2 sebagai wabah nasional karena sudah berjangkit di 12 provinsi dan menyebabkan hampir setengah juta itik mati. Terlebih virus flu burung jenis ini juga berpotensi menular ke manusia.
“Virus flu burung H5N1 Clade 2.3.2 sudah berjangkit di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 115 miliar. Pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Selasa (15/1).
Fadli yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia versi Prabowo Subianto ini mengatakan, selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus flu burung jenis ini berpotensi menular ke manusia, seperti yang pernah dilaporkan terjadi di China, Hongkong, dan Bangladesh.
Fadli mengatakan, kembali berjangkitnya virus flu burung ini juga harus menjadi bahan koreksi pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dalam melakukan kontrol keamanan terhadap peredaran unggas masuk ke Indonesia. “Bisa jadi, dinas peternakan kurang kontrol unggas masuk. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya dicek dan di awasi ketat. Jika ini sudah dilakukan, namun virus masih bisa masuk, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri,” ujarnya.
Fadli mengatakan, pemerintah harus lebih cepat mengantisipasi penyebaran virus ini. Sebab, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari peternakan itik. Pemerintah, lanjutnya, perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik.
Virus flu burung H5N1 clade 2.3.2 sudah menyebar di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon meminta pemerintah menetapkan kejadian ini sebagai wabah nasional.
“Pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia, seperti yang pernah dilaporkan terjadi di China, Hongkong, dan Bangladesh,” kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kepada Metrotvnews.com, Selasa (15/1).
Menurut Fadli, Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan, harus melakukan koreksi dalam pengawasan dan peredaran unggas. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya dicek dan diawasi ketat.
“Jika ini sudah dilakukan, namun virus masih bisa masuk, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri,” kata Fadli
Pemerintah juga harus lebih cepat mengantisipasi penyebaran virus ini. Sebab, yang rugi adalah masyarakat umum, khususnya petani itik, yang menggantungkan hidup mereka dari sana.
“Kita juga seharusnya mengembangkan vaksin strain khusus yang sesuai dengan seed virus lokal. Indonesia harus menjadi pusat penanggulangan virus flu burung berbasis tropis,” kata Fadli.
Lebih jauh, kata Fadli, pemerintah perlu mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik. (Andhini)
Virus flu burung H5N1 sudah berjangkit di 12 provinsi dan telah menyebabkan lebih dari 420 ribu itik mati dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp 115 miliar. Pemerintah diminta menyiapkan antisipasi.
“Pemerintah harus segera menetapkan status khusus wabah ini sebagai wabah nasional. Selain menimbulkan kerugian bagi petani itik, virus ini berpotensi menular ke manusia, seperti yang pernah dilaporkan terjadi di RRC, Hongkong, dan Bangladesh,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam siaran pers, Selasa (15/1/2013).
Fadli mengatakan Kementerian Pertanian khususnya Ditjen Peternakan harus melakukan security control dan peredaran unggas dengan seksama. Semua unggas yang masuk dari luar negeri mestinya harus dicek dan diawasi ketat.
“Jika ini sudah dilakukan, namun virus masih bisa masuk, tak menutup kemungkinan ada perdagangan unggas ilegal dari luar negeri,” ujarnya.
Fadli meminta pemerintah untuk lebih cepat mengantisipasi penyebaran virus ini. Sebab, yang rugi adalah masyarakat umum, khususnya petani itik yang menggantungkan hidup mereka dari peternakan itiknya.
“Kita juga seharusnya mengembangkan vaksin strain khusus yang sesuai dengan seed virus lokal. Indonesia harus menjadi pusat penanggulangan virus flu burung berbasis tropis,” tuturnya.
Lebih jauh, Fadli juga meminta pemerintah mengeluarkan dukungan anggaran kompensasi bagi para petani itik.
Partai Geridra meminta agar Muhammad Daming Sunusi (MDS) agar didiskualifikasi dari proses uji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi hakim agung. Dikatakan, Daming tak patut menjadi penegak hukum, apalagi menjadi hakim agung.
“Ucapannya adalah cerminan bias gender dan insensitif. Daming Sanusi harus minta maaf pada masyarakat. Karena ungkapannya melukai publik. Terlebih ketika ungkapan itu disampaikan dalam forum resmi dan terhormat,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (15/1).
Sebelumnya, Daming melontarkan pernyataan kontroversial ketika tengah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Senin (14/1).
Ketika itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Azhar mengajukan pertanyaan serius mengenai kejahatan pemerkosaan. Azhar meminta pendapat Daming mengenai hukuman mati bagi pemerkosa.
Menjawab pertanyaan itu, Daming mengatakan, harus pikir ulang sebelum terhadap kebijakan hukuman mati terhadap pemerkosa. ”Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati,” jawab dia.
Jawaban ini pun mendapat reaksi keras. Di berbagai jejaring sosial, banyak komentar yang mengecam Daming yang dianggap menyepelekan masalah pemerkosaan. Terutama, para perempuan yang menjadi korban.
Menurut Fadli, ucapan Daming tersebut tak pantas diucapkan oleh siapa pun. Apalagi oleh seseorang yang akan menjadi Hakim Agung yang seharusnya mampu menjadi teladan masyarakat.
Penegak hukum, katanya, harus jadi pionir gerakan penentangan terhadap tindakan pemerkosaan seperti di India. Pascakejadian gang rape 16 Desember lalu, semua elemen di India bergerak menentang pemerkosaan. Politisi parlemen hingga pemerintah India sampai turun tangan langsung menjemput korban perkosaan ke dan dari rumah sakit di Singapura. Ini contoh yang patut ditiru oleh para penegak hukum dan pemerintah kita. Bukan malah mengolok-olok isu perkosaan menjadi sebuah candaan.
“Makanya, Daming Sanusi layak didiskualifikasi atau secara berjiwa besar mengundurkan diri. itu sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ucapannya yang telah menyakiti publik,” tegas dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai pernyataan calon hakim agung Daming Sunusi memalukan. “Hal tersebut sangatlah memalukan, apalagi yang menyampaikan adalah seorang penegak hukum dan calon Hakim Agung,” kata Fadli, Selasa (15/1).
Seperti diketahui, saat uji kelayakan dan kepatuhan calon hakim agung di Komisi III DPR, Daming Sunusi menyebut perlu pertimbangan matang untuk menjatuhkan hukuman mati kasus pemerkosaan karena kedua belah pihak sama-sama menikmati.
Menurut Fadli, ungkapan itu tak pantas diucapkan oleh siapapun. Apalagi seorang calon hakim agung yang seharusnya mampu menjadi teladan masyarakat.
“Daming Sunusi tak patut menjadi penegak hukum, apalagi menjadi hakim agung. Ucapannya adalah cerminan bias gender dan insensitif,” kata Fadli.
Ia menegaskan, Daming Sanusi harus minta maaf pada masyarakat, karena ungkapannya melukai publik. “Terlebih ketika ungkapan itu disampaikan dalam forum resmi dan terhormat,” papar Fadli.
Dia menilai penegak hukum harus jadi pionir gerakan penentangan terhadap tindakan pemerkosaan seperti di India. Pascakejadian gang rape 16 Desember lalu, semua elemen di India bergerak menentang pemerkosaan.
Politisi parlemen hingga pemerintah India sampai turun tangan langsung mengantar dan menjemput korban perkosaan ke rumah sakit di Singapura. “Ini contoh yang patut ditiru oleh para penegak hukum dan pemerintah kita. Bukan malah mengolok-olok isu perkosaan menjadi sebuah candaan,” kata Fadli.
Karenanya, Fadli menegaskan, Daming Sanusi layak didiskualifikasi atau secara berjiwa besar mengundurkan diri.
Menurut dia, Partai Gerindra melalui anggota Fraksi Komisi III DPR Martin Hutabarat telah memutuskan bahwa Daming tak layak dipilih sebagai hakim agung.
“Daming seharusnya didiskualifikasi atau mundur sebagai pertanggungjawaban moral atas ucapannya yang telah menyakiti publik,” pungkas Fadli.
