Partai Geridra meminta agar Muhammad Daming Sunusi (MDS) agar didiskualifikasi dari proses uji kepatutan dan kelayakan untuk menjadi hakim agung. Dikatakan, Daming tak patut menjadi penegak hukum, apalagi menjadi hakim agung.
“Ucapannya adalah cerminan bias gender dan insensitif. Daming Sanusi harus minta maaf pada masyarakat. Karena ungkapannya melukai publik. Terlebih ketika ungkapan itu disampaikan dalam forum resmi dan terhormat,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (15/1).
Sebelumnya, Daming melontarkan pernyataan kontroversial ketika tengah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Senin (14/1).
Ketika itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Azhar mengajukan pertanyaan serius mengenai kejahatan pemerkosaan. Azhar meminta pendapat Daming mengenai hukuman mati bagi pemerkosa.
Menjawab pertanyaan itu, Daming mengatakan, harus pikir ulang sebelum terhadap kebijakan hukuman mati terhadap pemerkosa. ”Yang diperkosa dengan yang memerkosa ini sama-sama menikmati,” jawab dia.
Jawaban ini pun mendapat reaksi keras. Di berbagai jejaring sosial, banyak komentar yang mengecam Daming yang dianggap menyepelekan masalah pemerkosaan. Terutama, para perempuan yang menjadi korban.
Menurut Fadli, ucapan Daming tersebut tak pantas diucapkan oleh siapa pun. Apalagi oleh seseorang yang akan menjadi Hakim Agung yang seharusnya mampu menjadi teladan masyarakat.
Penegak hukum, katanya, harus jadi pionir gerakan penentangan terhadap tindakan pemerkosaan seperti di India. Pascakejadian gang rape 16 Desember lalu, semua elemen di India bergerak menentang pemerkosaan. Politisi parlemen hingga pemerintah India sampai turun tangan langsung menjemput korban perkosaan ke dan dari rumah sakit di Singapura. Ini contoh yang patut ditiru oleh para penegak hukum dan pemerintah kita. Bukan malah mengolok-olok isu perkosaan menjadi sebuah candaan.
“Makanya, Daming Sanusi layak didiskualifikasi atau secara berjiwa besar mengundurkan diri. itu sebagai bentuk tanggung jawab moral atas ucapannya yang telah menyakiti publik,” tegas dia.