Blog

Gerindra : Redenominasi Rupiah Tidak Prioritas

Gerindra : Redenominasi Rupiah Tidak Prioritas

Fadli Zon Gerindra Siap Hadapi Pemilu 2014Kebijakan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk redenominasi bukan kebijakan prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Minggu (27/1/2013), ketika menyoroti kebijakan redenominasi yang tetap dijalankan meskipun banyak diprotes.

Sebelumnya Menkeu berpandangan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit rupiah agar nilai rupiah tidak dinilai terlalu rendah.

Menurut Fadli Zon, redenominasi perlu dilakukan saat hiperinflasi. “Sekarang masalahnya bukan hiperinflasi tapi pemerataan ekonomi timpang. Seharusnya ketimpangan ini yang diselesaikan dulu,” katanya.

Dengan redenominasi ini maka akan dicetak pecahan mata uang baru. Saat ini, menurut anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, BI menghabiskan Rp 8,3 triliun untuk mencetak uang tiap tahunnya. Diperkirakan kebijakan redenominasi ini bisa menghabiskan anggaran Rp 00 triliun. Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi incaran bersama para pemburu rente.

Efek redenominasi pun besar implikasinya. Masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah.

Dalam prosesnya, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR. Belum ada penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi rupiah dan belum jelas juga bagaimana Kementerian Keuangan akan menjelaskan ke DPR. “Bahkan DPR belum terima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik,” ujar Sadar.

“Redenominasi harus dibatalkan,” kata Fadli. Tak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

“Fraksi Gerindra di DPR akan tegas menolak rencana redenominasi ini,” tandas Fadli.

Fadli Zon: Ada Masalah Lain yang Lebih Penting dari Redenominasi

Fadli Zon: Ada Masalah Lain yang Lebih Penting dari Redenominasi

Fadli Zon Ada Masalah Lain yang Lebih Penting dari Redenominasi
Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu tetap menjalankan redenominasi meskipun banyak diprotes. Menkeu berpandangan, perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit rupiah agar nilai rupiah tidak dinilai terlalu rendah.

“Redenominasi bukan kebijakan yang tepat saat ini. Tidak prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi,” kecam Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Minggu (27/1/2013) dan diberitakan Tribunnews.com.

“Redenominasi ini perlu ketika kita mengalami hyperinflasi. Sekarang kan tidak hyperinflasi, namun pemerataan ekonominya timpang. Maka, ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah,” jelasnya.

Dengan redenominasi, lanjut Fadli Zon, ini maka akan dicetak pecahan mata uang baru. Saat ini saja, imbuhnya lagi, menurut anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI Sadar Subagyo, BI menghabiskan Rp 8,3 triliun rupiah untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya.

“Diperkirakan kebijakan redenominasi ini bisa memakan anggaran Rp 100 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi bancakan para pemburu rente (rent seeker). Tentunya rawan korupsi,” urainya.

Efek redenominasi pun besar implikasinya. Terutama, sambung Fadli lagi, berpeluang menaikkan level inflasi. Masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah. Sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah.

Dalam prosesnya, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR. Belum ada, katanya lagi, penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi dan rencananya bagaimana dari Kemenkeu ke DPR. Bahkan DPR belum terima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik. Kenapa?

Fadli menegaskan, redenominasi harus dibatalkan. Tak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. “Fraksi Gerindra di DPR akan tegas menolak rencana redenominasi ini,” tegas Fadli Zon.

Partai Gerindra: Redenominasi Rupiah Harus Dibatalkan

Partai Gerindra: Redenominasi Rupiah Harus Dibatalkan

Partai Gerindra: Redenominasi Rupiah Harus Dibatalkan
Redenominasi bukan prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi. Fraksi Gerindra di DPR menolak rencana redenominasi mata uang Rupiah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai GERINDRA, Fadli Zon berdasarkan rilis yang diterima Aktual.co, Minggu (27/1).

Menurut Fadli Zon, redenominasi bukan prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi

“Redenominasi ini perlu ketika kita mengalami hyperinflasi. Sekarang kan tidak hyperinflasi, namun pemerataan ekonominya timpang. Maka ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah.” kata Fadli Zon.

Menurut anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI Sadar Subagyo, Bank Indonesia menghabiskan Rp.8.3 triliun rupiah untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya. Fraksi Gerindra memperkirakan kebijakan redenominasi ini bisa menghabiskan anggaran Rp100 triliun.

Fadli Zon mengkhawatirkan dengan jumlah anggaran sebesar itu dapat dijadikan pintu masuk para pemburu rente (rent seeker) dan hal tersebut tentunya rawan tindak korupsi.

Fadli Zon menambahkan efek redenominasi pun besar implikasinya. Terutama berpeluang menaikkan level inflasi.

“Masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah. Sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah,” jelasnya.

Dalam prosesnya, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR.

“Belum ada penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi dan rencananya bagaimana dari Kemenkeu ke DPR. Bahkan DPR belum terima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik. Kenapa?” urainya.

Oleh karena itu lah Fadli Zon menganggap redenominasi harus dibatalkan karena tidak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Gerindra Desak Pemerintah Batalkan Redenominasi

Gerindra Desak Pemerintah Batalkan Redenominasi

Gerindra Desak Pemerintah Batalkan RedenominasiMeski diprotes oleh sementara kalangan, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan tetap akan menjalankan redenominasi. Menteri Keuangan berpandangan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit rupiah agar nilai rupiah tidak dinilai terlalu rendah.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, redenominasi bukanlah kebijakan yang tepat saat ini. Apalagi ada hal lain yang lebih lebih penting ketimbang soal kebijakan redenominasi.

“Redenominasi ini perlu ketika kita mengalami hyperinflasi. Sekarang kan tidak hyperinflasi, namun pemerataan ekonominya timpang. Maka ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah,” kata Fadli kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 27/1).

Fadli mengingatkan bahwa dengan adanya kebijakan redenominasi maka akan dicetak pecahan mata uang baru. Padahal saat ini saja, sebagaimana disampaikan anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI Sadar Subagyo, BI menghabiskan Rp 8,3 triliun untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya. Dan diperkirakan, dengan kebijakan redenominasi ini bisa memakan anggaran Rp 100 triliun.

“Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi bancakan para pemburu rente. Tentunya rawan korupsi,” tegas Fadli, sambil mengatakan bahwa efek redenominasi pun akan besar implikasinya, terutama berpeluang menaikkan level inflasi. Sementara di sisi lain, masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah.

Dalam prosesnya, lanjut Fadli, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR. Hingga kini belum ada penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi dan rencananya bagaimana dari Kemenkeu ke DPR. Bahkan DPR belum menerima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik.

“Redenominasi harus dibatalkan. Tak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Fraksi Gerindra di DPR akan tegas menolak rencana redenominasi ini,” tegas Fadli.

Fadli Zon : Dibanding Negara ASEAN, Kualitas Gizi Anak Indonesia Masih Buruk

Fadli Zon : Dibanding Negara ASEAN, Kualitas Gizi Anak Indonesia Masih Buruk

Fadli Zon Dibanding Negara ASEAN, Kualitas Gizi Anak Indonesia Masih Buruk

Pemerintah diharapkan bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas gizi nasional. Pasalnya, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kualitas gizi anak indonesia saat ini masih memprihatinkan bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

“Hari ini, 25 Januari, merupakan Hari Gizi Nasional. Pemenuhan gizi masyarakat merupakan hal fundamental bagi pembangunan bangsa. Kualitas gizi anak Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Dibanding negara-negara ASEAN, kualitas gizi Indonesia masih jauh dari cukup,” ujar Fadli seperti dikutip dari pers rilis yang diterima SOROTnews.com, Jumat (25/1/2013).

Lebih lanjut, Fadli menambahkan bahwa hal ini bertolak belakang dari Indonesia yang merupakan bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya masih sangat rendah.

“Kondisi ini paradoks, bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya sangat rendah. Anak-anak Indonesia adalah generasi penerus. Mereka harus hidup layak gizi agar bangsa ini menjadi bangsa yang sehat dan kuat,” tambahnya.

Karena itu, pemerintah harus kerja keras meningkatan kualitas gizi nasional. Seperti percepat swasembada susu, telur, dan daging serta batasi kuota impor.

Sementara itu, Forum Pecinta Anak (Forcita) merilis data jumlah penderita gizi buruk. Pasalnya, ada 8 juta atau 35 persen dari 23 juta balita Indonesia menderita gizi buruk kategori stunting, artinya hampir separuh balita memiliki badan lebih rendah daripada standar tinggi badan balita seumurnya.

“Sedangkan 23 juta balita itu, 900 ribu bayi atau sekitar 4,5 persennya menderita gizi buruk,” ungkap Pembina Forcita,
Siti Rubaidah dalam tulisanya yang dimuat salah satu media daerah.

Sedangkan data Unicef pada tahun 2006, jumlah balita penderita gizi buruk di Indonesia sudah mencapai 2,3 juta jiwa. Sedang pada tahun 2005 jumlahnya hanya 1,8 juta jiwa.

Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang menderita kekurangan gizi mikro, yaitu zat besi, yodium dan vitamin A yang menyebabkan kekeringan selaput ikat mata karena kekurangan vitamin A.

Kualitas Gizi Nasional Masih Rendah

Kualitas Gizi Nasional Masih Rendah

Kualitas Gizi Nasional Masih RendahKondisi yang ada saat ini bertolak belakang, Indonesia adalah bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya masih sangat rendah. Bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas gizi nasional.

“Pemerintah harus kerja keras meningkatan kualitas gizi nasional. Percepat swasembada susu, telur, dan daging serta batasi kuota impor,” ujar Fadli melalui siaran pers yang diterima Aktual.co, Jumat (25/1).

Kualitas gizi anak indonesia saat ini masih memprihatinkan. Kualitas gizi nasional masih jauh dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

“Hari ini, 25 Januari, merupakan Hari Gizi Nasional. Pemenuhan gizi masyarakat merupakan hal fundamental bagi pembangunan bangsa. Kualitas gizi anak Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Dibanding negara-negara ASEAN, kualitas gizi Indonesia masih jauh dari cukup,” tambahnya.

Kondisi yang ada saat ini bertolak belakang, Indonesia adalah bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya masih sangat rendah.

“Kondisi ini paradoks, bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya sangat rendah. Anak-anak Indonesia adalah generasi penerus. Mereka harus hidup layak gizi agar bangsa ini menjadi bangsa yang sehat dan kuat,” tutupnya.

Defisit Protein Anak Indonesia Capai 80 Persen

Defisit Protein Anak Indonesia Capai 80 Persen

Defisit Protein Anak Indonesia Capai 80 PersenWakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon prihatin atas buruknya kualitas gizi anak Indonesia. Karenanya, Fadli menegaskan Partai Gerindra memelopori Revolusi Putih di Indonesia agar setiap anak minum susu dan terpenuhi gizinya.

Hal itu dikatakan Fadli terkait momen peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada hari ini (25/1). Kata Fadli, pemenuhan gizi masyarakat merupakan hal fundamental bagi pembangunan sebuah bangsa. Menurutnya, kualitas gizi anak Indonesia saat ini masih memprihatinkan. “Dibanding negara-negara ASEAN, kualitas gizi Indonesia masih jauh dari cukup,” ungkapnya.

Dicontohkan Fadli, anak Indonesia berusia 6-12 tahun saat ini mengalami defisit energi hingga 70 persen. Belum lagi defisit protein anak Indonesia yang mencapai angka 80 persen dari batas kebutuhan normal standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Jumlah anak Indonesia yang alami hambatan pertumbuhan juga masih tinggi, yakni 25 persen. “Sementara Malaysia hanya 6 persen,” tegasnya.

Menurutnya, fakta ini tentu berkaitan erat dengan akses masyarakat terhadap pangan. “Konsumsi susu kita hanya lima tetes per orang per hari, atau 11 liter per tahun,” ujarnya.

Sedangkan konsumsi telur hanya 87 butir per orang per tahun dan daging ayam hanya tujuh kilogram per orang per tahun. Menurutnya, angka ini cukup timpang dibanding Malaysia yang konsumsi telur 311 dan daging 38,5 kilogram per orang per tahun. “Level Indonesia masih rendah di ASEAN apalagi Eropa,” paparnya.

Dia menilai konsumsi gizi yang rendah juga terkait harga dan daya beli rakyat. “(Apalagi) selama ini 70 persen susu kita masih impor,” ungkap dia.

Melihat fakta ini, kata Fadli, semua pihak khususnya pemerintah, harus kerja keras meningkatan kualitas gizi nasional. Percepat swasembada susu, telur, dan daging serta batasi kuota impor. “Jika tidak, efeknya buruk sekali. Anak Indonesia rawan cacat mental, degradasi IQ, mudah terserang penyakit menular, produktivitas kurang, dan besarnya resiko kematian,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Fadli, kondisi ini paradoks, bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya sangat rendah. Anak-anak Indonesia adalah generasi penerus. “Mereka harus hidup layak gizi agar bangsa ini menjadi bangsa yang sehat dan kuat,” katanya

Gerindra Pelopori Revolusi Putih agar Anak-anak Indonesia Bergizi

Gerindra Pelopori Revolusi Putih agar Anak-anak Indonesia Bergizi

Gerindra Pelopori Revolusi Putih agar Anak-anak Indonesia BergiziPemenuhan gizi masyarakat merupakan hal fundamental bagi pembangunan sebuah bangsa. Namun sayang, hari ini (Jumat, 25/1), yang merupakan Hari Gizi Nasional, kualitas gizi anak Indonesia saat ini masih memprihatinkan, dan bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kualitas gizi Indonesia masih jauh dari cukup.

Contoh, saat ini, anak Indonesia yang berusia antara 6 sampai 12 tahun mengalami defisit energi hingga 70 persen. Belum lagi defisit protein anak Indonesia yang mencapai angka 80 persen dari batas kebutuhan normal standar WHO. Sementara jumlah anak Indonesia yang menalami hambatan pertumbuhan juga masih tinggi, yakni 25 persen, jaug dengan Malaysia yang hanya 6 persen.

Fakta ini, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, berkaitan erat dengan akses masyarakat terhadap pangan. Konsumsi susu di Indonesia misalnya, hanya lima tetes per orang per hari, atau 11 liter per tahun. Sementara konsumsi telur hanya 87 butir per orang per tahun, dan daging ayam hanya 7 kg per orang per tahun.

“Angka ini cukup timpang dibanding Malaysia yang konsumsi telur 311 dan daging 38,5 kg per orang per tahun. Level Indonesia masih rendah di ASEAN apalagi Eropa. Dan konsumsi gizi yang rendah terkait harga dan daya beli rakyat. Selama ini 70 persen susu kita masih impor,” tegas Fadli, yang jug Sekjen Gimpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) beberapa saat lalu (Jumat, 25/1).

Melihat fakta ini, lanjut Fadli, semua pihak, khususnya pemerintah, harus kerja keras meningkatan kualitas gizi nasional. Misalnya dengen mempercepat swasembada susu, telur, dan daging serta membatasi kuota impor. Jika hal ini tidak diperhatikan maka efeknya buruk sekali, dan anak-anak Indonesia rawan cacat mental, degradasi IQ, mudah terserang penyakit menular, produktivitas kurang, dan besarnya resiko kematian.

“Kondisi ini paradoks. Bangsa yang kaya sumber daya pangan, namun kualitas pemenuhan gizinya sangat rendah. Anak-anak Indonesia adalah generasi penerus. Mereka harus hidup layak gizi agar bangsa ini menjadi bangsa yang sehat dan kuat, dan Gerindra memelopori Revolusi Putih di Indonesia agar setiap anak minum susu dan terpenuhi gizinya,” demikian Fadli.

Fadli: Maulid Nabi Jadikan Momentum Perbaiki Kepemimpinan

Fadli: Maulid Nabi Jadikan Momentum Perbaiki Kepemimpinan

maulid nabiPeringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus dimaknai lebih fundamental, bukan hanya sebatas peringatan seremonial. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini bisa menjadi momentum untuk pembenahan kepemimpinan di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus dimaknai lebih fundamental, bukan hanya sebatas peringatan seremonial.

“Momentum Maulid Nabi SAW ini harus dimaknai lebih fundamental, jangan sebatas seremoni saja. Sehingga hari kelahiran Beliau tak semata sebagai kelahiran Nabi, namun kelahiran sosok panutan paripurna, yang dapat diteladani,” ujar Fadli melalui siaran pers kepada Aktual.co, Kamis, (24/01).

Pemimpin akan selalu menjadi panutan dan diteladani oleh pengikutnya. Pemimpin yang punya integritas akan jadi teladan yang baik. Sedangkan pemimpin yang korup akan mendorong perilaku korup.

“Pemimpin yang punya integritas akan diteladani oleh pengikutnya. Pemimpin yang korup mendorong perilaku korup pengikutnya,” tambah Fadli.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani, ataupun dihormati. Karena, pemimpin tugasnya adalah untuk mengabdi kepada rakyat.

“Maulid Nabi Muhammad SAW ini semoga bisa mengingatkan kita tentang tugas pemimpin untuk melayani, dan bukan minta dilayani atau dihormati. Pemimpin justru mengabdi pada rakyat yang dipimpinnya dan bukan sebaliknya,” jelasnya.

Terakhir dia mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat islam di Indonesia.

“Partai Gerindra mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia,” pungkas Fadli.

Maulid Nabi Momentum Pembenahan Kepemimpinan

Maulid Nabi Momentum Pembenahan Kepemimpinan

Gerindra Pindah Ibu Kota Buat Jakarta Lebih Sehat

Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai Momentum Pembenahan Kepemimpinan. Hari ini, Kamis (24/1/2013), bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak karakter Nabi Muhammad yang bisa diteladani, terutama kepemimpinannya.

“Nabi Muhammad adalah sosok negarawan yang handal. Mempunyai setidaknya 4 karakteristik pemimpin utama yaitu shidiq (benar), amanah (bisa dipercaya), fatonah (cerdas), dan tabligh (menyampaian),” puji Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam rilisnya kepada Tribunnews.com, Kamis (24/1/2013).

Shidiq, katanya, bukan hanya perkataannya saja yang benar dan jujur, tapi juga perbuatan. Satu kata dan perbuatan. Amanah bermakna dapat dipercaya, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak korupsi atas amanah yang diberikan.

Fathonah, artinya cerdas, akurat dan solutif dalam mengambil kebijakan. Serta tabligh, yang maknanya menyampaikan kebenaran, bukan akrobat kata yang memanipulasi masyarakatnya.

“Sosok beliau juga merupakan sosok yang adil, egaliter, toleran, dan humanis. Nabi Muhammad mewakafkan hidupnya bagi kemajuan peradaban umat dan dunia. Kepemimpinannya kemudian mampu membawa tatanan masyarakat sosial Arab kala itu menuju tatanan masyarakat yang sejahtera dan tenteram,” imbuhnya.

Momentum Maulid Nabi SAW ini harus dimaknai lebih fundamental, jangan sebatas seremoni saja. Sehingga kelahiran beliau tak semata sebagai kelahiran Nabi, namun kelahiran sosok panutan paripurna, yang dapat diteladani. Pemimpin yang punya integritas akan diteladani oleh pengikutnya. Pemimpin yang korup mendorong perilaku korup pengikutnya.

“Maulid Nabi Muhammad SAW ini semoga bisa mengingatkan kita tentang tugas pemimpin untuk melayani, dan bukan minta dilayani atau dihormati. Pemimpin justru mengabdi pada rakyat yang adipimpinnya dan bukan sebaliknya,”ujarnya lagi.

“Partai Gerindra mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia,” imbuh Fadli Zon.