Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu tetap menjalankan redenominasi meskipun banyak diprotes. Menkeu berpandangan, perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit rupiah agar nilai rupiah tidak dinilai terlalu rendah.
“Redenominasi bukan kebijakan yang tepat saat ini. Tidak prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi,” kecam Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Minggu (27/1/2013) dan diberitakan Tribunnews.com.
“Redenominasi ini perlu ketika kita mengalami hyperinflasi. Sekarang kan tidak hyperinflasi, namun pemerataan ekonominya timpang. Maka, ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah,” jelasnya.
Dengan redenominasi, lanjut Fadli Zon, ini maka akan dicetak pecahan mata uang baru. Saat ini saja, imbuhnya lagi, menurut anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI Sadar Subagyo, BI menghabiskan Rp 8,3 triliun rupiah untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya.
“Diperkirakan kebijakan redenominasi ini bisa memakan anggaran Rp 100 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi bancakan para pemburu rente (rent seeker). Tentunya rawan korupsi,” urainya.
Efek redenominasi pun besar implikasinya. Terutama, sambung Fadli lagi, berpeluang menaikkan level inflasi. Masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah. Sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah.
Dalam prosesnya, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR. Belum ada, katanya lagi, penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi dan rencananya bagaimana dari Kemenkeu ke DPR. Bahkan DPR belum terima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik. Kenapa?
Fadli menegaskan, redenominasi harus dibatalkan. Tak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. “Fraksi Gerindra di DPR akan tegas menolak rencana redenominasi ini,” tegas Fadli Zon.