Partai Gerindra: Redenominasi Rupiah Harus Dibatalkan

Partai Gerindra: Redenominasi Rupiah Harus Dibatalkan

Partai Gerindra: Redenominasi Rupiah Harus Dibatalkan
Redenominasi bukan prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi. Fraksi Gerindra di DPR menolak rencana redenominasi mata uang Rupiah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai GERINDRA, Fadli Zon berdasarkan rilis yang diterima Aktual.co, Minggu (27/1).

Menurut Fadli Zon, redenominasi bukan prioritas dan hanya menghamburkan anggaran. Ada masalah lain yang lebih penting ketimbang redenominasi

“Redenominasi ini perlu ketika kita mengalami hyperinflasi. Sekarang kan tidak hyperinflasi, namun pemerataan ekonominya timpang. Maka ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah.” kata Fadli Zon.

Menurut anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI Sadar Subagyo, Bank Indonesia menghabiskan Rp.8.3 triliun rupiah untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya. Fraksi Gerindra memperkirakan kebijakan redenominasi ini bisa menghabiskan anggaran Rp100 triliun.

Fadli Zon mengkhawatirkan dengan jumlah anggaran sebesar itu dapat dijadikan pintu masuk para pemburu rente (rent seeker) dan hal tersebut tentunya rawan tindak korupsi.

Fadli Zon menambahkan efek redenominasi pun besar implikasinya. Terutama berpeluang menaikkan level inflasi.

“Masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah. Sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah,” jelasnya.

Dalam prosesnya, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR.

“Belum ada penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi dan rencananya bagaimana dari Kemenkeu ke DPR. Bahkan DPR belum terima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik. Kenapa?” urainya.

Oleh karena itu lah Fadli Zon menganggap redenominasi harus dibatalkan karena tidak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.