Meski diprotes oleh sementara kalangan, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan tetap akan menjalankan redenominasi. Menteri Keuangan berpandangan bahwa perlu dilakukan penyederhanaan jumlah digit rupiah agar nilai rupiah tidak dinilai terlalu rendah.
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, redenominasi bukanlah kebijakan yang tepat saat ini. Apalagi ada hal lain yang lebih lebih penting ketimbang soal kebijakan redenominasi.
“Redenominasi ini perlu ketika kita mengalami hyperinflasi. Sekarang kan tidak hyperinflasi, namun pemerataan ekonominya timpang. Maka ketimpangan inilah yang harusnya diselesaikan dulu oleh pemerintah,” kata Fadli kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 27/1).
Fadli mengingatkan bahwa dengan adanya kebijakan redenominasi maka akan dicetak pecahan mata uang baru. Padahal saat ini saja, sebagaimana disampaikan anggota Fraksi Gerindra di Komisi XI Sadar Subagyo, BI menghabiskan Rp 8,3 triliun untuk mencetak 10 persen uang tiap tahunnya. Dan diperkirakan, dengan kebijakan redenominasi ini bisa memakan anggaran Rp 100 triliun.
“Anggaran sebesar ini sangat berpeluang menjadi bancakan para pemburu rente. Tentunya rawan korupsi,” tegas Fadli, sambil mengatakan bahwa efek redenominasi pun akan besar implikasinya, terutama berpeluang menaikkan level inflasi. Sementara di sisi lain, masyarakat akan merasa uang yang dipegangnya murah sehingga ketika harga sedikit naik bisa dipandang sesuatu yang wajar dan tak masalah.
Dalam prosesnya, lanjut Fadli, kebijakan ini pun belum menyelesaikan mekanisme prosedural di DPR. Hingga kini belum ada penjelasan mendalam tentang apa substansi redenominasi dan rencananya bagaimana dari Kemenkeu ke DPR. Bahkan DPR belum menerima draft RUU redenominasi, namun Kemenkeu sudah melakukan konsultasi publik.
“Redenominasi harus dibatalkan. Tak ada urgensi ekonomi terhadap ini. Jangan hanya didasarkan pada gengsi semata saja. Sementara masih banyak masalah ekonomi lain yang harus segera direspon dan prioritas seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Fraksi Gerindra di DPR akan tegas menolak rencana redenominasi ini,” tegas Fadli.