Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan hari ini harus dimaknai lebih fundamental, jangan sebatas seremoni. Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan hari ini harus dimaknai lebih fundamental, jangan sebatas seremoni.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan paripurna, yang dapat diteladani seluruh umat. “Pemimpin yang punya integritas akan diteladani oleh pengikutnya. Pemimpin yang korup mendorong perilaku korup pengikutnya,” kata Fadli Zon dalam rilis yang diterima JurnalParlemen, Kamis (24/1).
Fadli menambahkan, Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga bisa mengingatkan bangsa Indonesia tentang tugas pemimpin untuk melayani, bukan minta dilayani atau dihormati. Pemimpin justru mengabdi pada rakyat yang dipimpinnya, bukan sebaliknya.
Hal itu tercermin dari empat sifat Nabi, yang sesungguhnya merupakan karakter yang harus dimiliki setiap pemimpin dan negarawan, yaitu yaitu shiddiq (benar), amanah (bisa dipercaya), fathonah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan).
Shiddiq bukan hanya perkataannya yang benar dan jujur, tapi juga perbuatan. Satu kata dan perbuatan. Amanah bermakna dapat dipercaya, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak korupsi atas amanah yang diberikan.
Fathonah, artinya cerdas, akurat dan solutif dalam mengambil kebijakan. Serta tabligh, yang maknanya menyampaikan kebenaran, bukan akrobat kata yang memanipulasi masyarakatnya.
Nabi Muhammad SAW, kata Fadli, juga merupakan sosok yang adil, egaliter, toleran, dan humanis. Nabi Muhammad mewakafkan hidupnya bagi kemajuan peradaban umat dan dunia. “Kepemimpinannya kemudian mampu membawa tatanan masyarakat sosial Arab kala itu menuju tatanan masyarakat yang sejahtera dan tenteram,” kata Fadli, yang juga dikenal sebagai kolektor keris.
Di tengah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak hal yang bisa ditiru dari Rasulullah. Banyak karakter Nabi Muhammad yang bisa diteladani, terutama dalam kepemimpinan. Nabi Muhammad adalah sosok negarawan yang handal, dan mempunyai setidaknya empat karakteristik pemimpin utama yaitu benar (shidiq), bisa dipercaya (amanah), cerdas (fathonah) dan menyampaiakan (tabligh).
“Shidiq, satunya kata dan perbuatan. Amanah, dapat dipercaya, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak korupsi atas amanah yang diberikan. Fathonah artinya cerdas, akurat dan solutif dalam mengambil kebijakan. Serta tabligh, menyampaikan kebenaran, bukan akrobat kata yang memanipulasi masyarakatnya,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 24/1).
Sosok Nabi Muhammad, lanjut Fadli, juga merupakan sosok yang adil, egaliter, toleran, dan humanis. Nabi Muhammad mewakafkan hidupnya bagi kemajuan peradaban umat dan dunia. Kepemimpinannya kemudian mampu membawa tatanan masyarakat sosial Arab kala itu menuju tatanan masyarakat yang sejahtera dan tenteram.
Karena itu, lanjut Fadli, momentum Maulid Nabi SAW ini harus dimaknai lebih fundamental, dan tidak hanya sebatas seremoni saja. Sehingga kelahiran beliau tak semata sebagai kelahiran Nabi, namun kelahiran sosok panutan paripurna yang dapat diteladani.
“Pemimpin yang punya integritas akan diteladani oleh pengikutnya. Pemimpin yang korup mendorong perilaku korup pengikutnya,” tegas Fadli, yang menulis buku Hari Terakhir Kartosuwirjo, sambil berharap Maulid Nabi Muhammad SAW ini bisa mengingatkan semua pihak tentang tugas pemimpin untuk melayani, dan bukan minta dilayani atau dihormati.
“Pemimpin justru mengabdi pada rakyat yang dipimpinnya dan bukan sebaliknya. Dan, Partai Gerindra mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia,” demikian Fadli.
PEMILU 2014 tinggal sekitar setahun lagi. Meski ini pemilu ke-4 di era reformasi, tak ada jaminan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) tak akan muncul lagi.
Setiap kali Pemilu, isu DPT selalu hadir. DPT yang kacau sangat rawan kecurangan. DPT bermasalah mengurangi hak konstitusi rakyat. Rawan diselewengkan dan memunculkan anggota legislatif siluman.
KPU perlu segera benahi DPT Pemilu 2014. Kesalahan penetapan DPT, sama saja bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Apalagi melihat proses e-KTP juga belum rampung. E-KTP ditargetkan ulang hingga Desember 2013.
Perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri juga bermasalah. KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP. Hal ini harus disinkronkan. Basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak.
Kita harus belajar dari kisruh DPT Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, lebih dari 7juta pemilih fiktif terdapat dalam DPT. Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal.
KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih. Kesalahan DPT 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu.
Pada Pemilukada Jakarta saja sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT. Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain? Pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru. Kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat,dan pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara.
Partai Gerindra berharap tak ada lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu mendatang. Ia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi masalah itu.
“KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu (23/1).
Menurutnya, isu DPT bermasalah selalu muncul di dalam setiap pemilu. Padahal, DPT yang kacau sangat rawan terhadap kecurangan. Yaitu, rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Tak hanya itu, DPT yang bermasalah juga akan mengurangi hak konstitusi rakyat. Karena, dapat memunculkan anggota legislatif siluman.
Ia meminta agar semua pihak belajar dari kisruh DPT sebelumnya. Pada pemilu 2009, ada lebih dari tujuh juta pemilih fiktif di dalam DPT.
“Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal,” ujar dia.
Bahkan, tambah dia, DPT dalam pemilukada DKI Jakarta saja bermasalah. Sempat ada 1 ribu pemilih siluman dan ganda pada DPT. Bukan tidak mungkin kalau hal ini juga terjadi di daerah lain.
Padahal, DPT merupakan kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur. Dengan data DPT yang akurat, maka kualitas pemilu akan menjadi lebih baik.
“DPT tak boleh keliru. Kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara,” cetusnya.
KPU pun diminta untuk segera membenahi DPT untuk pemilu mendatang. Apalagi, sudah terlihat tanda-tanda akan adanya masalah di DPT.
Misalnya, perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri. KPU menggunakan basis DPT 2009. Sementara Kemendagri berbasis e-KTP.
Perbedaan ini harus segera dibenahi. Apalagi, melihat proses e-KTP yang masih belum rampung dan malah ditarget ulang hingga Desember 2013.
“Hal ini harus disinkronkan. Basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pesimis permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diatasi dalam Pemilu 2014 mendatang. Meskipun pemilu 2014 nanti merupakan pemilu yang ke-4, tidak ada jaminan permasalahan DPT tidak muncul lagi.
“Pemilu 2014 tinggal sekitar setahun lagi. Meski ini pemilu ke-4 di era reformasi, tak ada jaminan masalah DPT tak akan muncul lagi,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Aktual.co, Rabu (23/1).
Kesalahan dalam DPT bisa terjadi dalam Pemilu 2014 mendatang, dan permasalahan DPT sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak tertentu sehingga terjadi kecurangan.
“Kesalahan DPT pada pemilu 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu. Setiap kali Pemilu, isu DPT selalu hadir, DPT yang kacau sangat rawan kecurangan,” tambahnya.
Ia meminta KPU agar segera membenahi permasalahan DPT dalam pemilu 2014, karena kesalahan dalam penetapan DPT adalah bentuk korupsi terhadap suara rakyat.
“Kesalahan penetapan DPT, sama saja bentuk korupsi terhadap suara rakyat.” Kemendagri sudah menyatakan proses pembuatan KTP Elektronik (e-KTP) belum selesai. Hal ini memicu Partai Gerindra untuk mencurigai fakta demikian akan membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 takkan beres, sama seperti Pemilu 2009 lalu.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar secara khusus memberi perhatian terhadap masalah data penduduk dan DPT itu. Sebab menurutnya, pemilu 2014 tinggal sekitar setahun lagi, dan masih belum ada jaminan masalah DPT takkan muncul lagi.
“Setiap kali Pemilu, isu DPT selalu hadir. DPT yang kacau sangat rawan kecurangan. DPT bermasalah mengurangi hak konstitusi rakyat. Rawan diselewengkan dan memunculkan anggota legislatif siluman,” kata Fadli Zon di Jakarta, Rabu (23/1).
“KPU perlu segera membenahi DPT Pemilu 2014. Kesalahan penetapan DPT, sama saja bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Apalagi melihat proses e-KTP juga belum rampung.”
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, ada potensi masalah DPT dipicu perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri. KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP.
“Hal ini harus disinkronkan. Basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak,” kata dia.
Sebagai latar belakang, pada Pemilu 2009, muncul lebih dari 7 juta pemilih fiktif dalam DPT. Bentuk data salah dalam DPT saat itu termasuk pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih, serta warga yang sudah meninggal.
Fadli juga mencontohkan di Pemilukada Jakarta, dimana sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT.
“Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain? Pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru,” tandas Fadli Zon.
Sebelumnya, Kemendagri menyatakan belum mendistribusikan lebih dari 60 juta e-KTP. Sementara data warga mendaftar untuk e-KTP sudah mencapai 175 juta warga.
Karena masih belum selesai, Kemendagri memutuskan untuk mengundurkan target waktu penyelesaian e-KTP.
Pemilu 2014 tinggal sekitar setahun lagi, dan meskipun ini pemilu keempat di era reformasi namun tak ada jaminan masalah daftar pemilih tetap (DPT) tak akan muncul lagi. Setiap kali pemilu, isu DPT selalu mencuat dan dinilai rawan kecurangan.
“Tentu saja DPT bermasalah ini mengurangi hak konstitusi rakyat dan bisa memunculkan anggota legislatif siluman,” kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 23/1).
Karena itu, ungkap Fadli, KPU harus segera membenahi DPT Pemilu 2014. Sebab kesalahan penetapan DPT merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Fadli pun menyesalkan proses e-KTP yang juga belum rampung, dan harus segera dilesaikan hingga Desember 2013.
Fadli mengingatkan, perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri saat ini harus disinkronkan sebab basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak. Kini, KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP.
“Kita harus belajar dari kisruh DPT Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, lebih dari 7 juta pemilih fiktif terdapat dalam DPT. Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal,” kata Fadli, sambil mengingatkan bahwa KPU harus memiliki sistem untuk mencegah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pemilih.
Masih kata Fadli, kesalahan DPT 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu. Pada Pemilukada Jakarta saja, sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT.
Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain? Pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru,” demikian Fadli.
Partai Gerindra berharap tak ada lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu mendatang. Ia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatasi masalah itu.
“KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu (23/1).
Menurutnya, isu DPT bermasalah selalu muncul di dalam setiap pemilu. Padahal, DPT yang kacau sangat rawan terhadap kecurangan. Yaitu, rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Tak hanya itu, DPT yang bermasalah juga akan mengurangi hak konstitusi rakyat. Karena, dapat memunculkan anggota legislatif ‘siluman’.
Ia meminta agar semua pihak belajar dari kisruh DPT sebelumnya. Pada pemilu 2009, ada lebih dari tujuh juta pemilih fiktif di dalam DPT.
“Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal,” ujar dia.
Bahkan, tambah dia, DPT dalam pemilukada DKI Jakarta saja bermasalah. Sempat ada 1 ribu pemilih siluman dan ganda pada DPT. Bukan tidak mungkin kalau hal ini juga terjadi di daerah lain.
Padahal, DPT merupakan kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur. Dengan data DPT yang akurat, maka kualitas pemilu akan menjadi lebih baik.
“DPT tak boleh keliru. Kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara,” cetusnya.
KPU pun diminta untuk segera membenahi DPT untuk pemilu mendatang. Apalagi, sudah terlihat tanda-tanda akan adanya masalah di DPT.
Misalnya, perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri. KPU menggunakan basis DPT 2009. Sementara Kemendagri berbasis e-KTP.
Perbedaan ini harus segera dibenahi. Apalagi, melihat proses e-KTP yang masih belum rampung dan malah ditarget ulang hingga Desember 2013.
“Hal ini harus disinkronkan. Basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak,” jelasnya.
Besok (22/1) tepat 100 hari kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki T Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun Gerindra sebagai salah satu partai pengusung pasangan yang tenar dengan sebutan Jokowi-Ahok itu menganggap waktu 100 hari belum bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas kepemimpinan.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, 100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Namun menurutnya, selama 100 hari ini sudah bisa dilihat komitmen Jokowi-Ahok di DKI. “Sejak 15 Oktober dilantik, Jokowi-Basuki sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan tahu prioritas,” kata Fadli di Jakarta, Senin (21/1).
Menurutnya, beberapa kebijakan baik makro maupun mikro telah diputuskan. Pada Oktober tahun lalu, Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar yang menjadi program kampanye Jokowi-Ahok juga sudah didistribusikan. Bahkan, kata Fadli, Jokowi-Basuki sudah membuat kebijakan berani dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp 2,2 juta.
Lantas bagaimana dengan kinerja Jokowi-Ahok mengatasi banjir yang baru-baru ini menghajar Ibu Kota? “Banjir ini adalah bencana,” tegas Fadli memberikan pembelaan.
Namun dipaparkannya, sebenarnya Jokowi-Ahok sudah mulai mengantisipasi banjir sejak November 2012 dengan program pengerukan sungai dan normalisasi kali. “Bahkan kini juga sedang ada kajian deep tunnel sebagai terowongan multifungsi,” paparnya.
Sementara dalam soal transportasi publik, akan ada penambahan 1000 armada Transjakarta. Konsep lain dari Jokowi-Ahok adalah meneruskan konsesi pembuatan monorail dan menyetujui pembangunan MRT. “Jokowi-Basuki juga memproses pembangunan jalan tol yang sudah ditetapkan pada era Fauzi Bowo,” ungkap dia.
Ditegaskannya, sudah ada beberapa program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat DKI. Yang pasti, sambungnya, Jokowi-Basuki punya komitmen kuat memberesi DKI. “Butuh proses, dan dari proses ini kita lihat Jokowi-Basuki masih di rel yang benar,” pungkasnya.
Tanggal 22 Januari hari ini, tepat 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki di Jakarta. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, 100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin.
Namun kita bisa mengukur 100 hari ini kualitas komitmennya sebagai pemimpin. Sebagai partai yang ikut mengusung Jokowi-Basuki, kami menilai kinerja mereka baik sekali. Sejak 15 Oktober dilantik, Jokowi-Basuki sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan tahu prioritas,” ujar Fadli Zon, Senin (21/1/2013).
Dijelaskan, beberapa kebijakan, baik makro maupun mikro telah diputuskan. Pada Oktober, Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah didistribusikan. “Kita juga lihat kebijakan Jokowi-Basuki menaikkan upah buruh menjadi 2.2 juta rupiah,” imbuhnya.
Terkait banjir, lanjut Fadli lagi, Jokowi-Basuki sudah mulai antisipasi sejak November 2012. Ada pengerukan sungai, dan normalisasi kali. Juga, menjajagi Deep Tunnel terowongan multifungsi.
Dalam soal transportasi publik, katanya lagi, akan ada penambahan 1000 armada Transjakarta, meneruskan konsesi pembuatan monorail, dan menyetujui pembangunan MRT. Jokowi-Basuki juga memproses pembangunan jalan tol yang sudah ditetapkan pada era Fauzi Bowo.
“Kebijakan taktis lain seperti pembenahan internal birokrasi dan turun langsung ke masyarakat, merupakan upaya strategis Jokowi-Basuki. Hal itu dibutuhkan agar bisa merasakan langsung denyut masalah warga Jakarta,” Fadli menegaskan.
Semua kebijakan itu, sambung Fadli lagi, sangat sulit lahir dalam tempo 100 hari tanpa komitmen kuat. Butuh keberanian untuk eksekusinya.
Sementara terkait banjir baru-baru ini, tak bisa serta merta menyalahkan Jokowi-Basuki. Banjir ini adalah bencana.
“Jadi, secara keseluruhan, kinerja Jokowi-Basuki masih bagus. Tentu semua masalah tak bisa diselesaikan instan. Butuh proses, dan dari proses ini kita lihat Jokowi-Basuki masih di rel yang benar,” Fadli Zon memastikan.
