Pemilu 2014 tinggal sekitar setahun lagi, dan meskipun ini pemilu keempat di era reformasi namun tak ada jaminan masalah daftar pemilih tetap (DPT) tak akan muncul lagi. Setiap kali pemilu, isu DPT selalu mencuat dan dinilai rawan kecurangan.
“Tentu saja DPT bermasalah ini mengurangi hak konstitusi rakyat dan bisa memunculkan anggota legislatif siluman,” kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 23/1).
Karena itu, ungkap Fadli, KPU harus segera membenahi DPT Pemilu 2014. Sebab kesalahan penetapan DPT merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Fadli pun menyesalkan proses e-KTP yang juga belum rampung, dan harus segera dilesaikan hingga Desember 2013.
Fadli mengingatkan, perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri saat ini harus disinkronkan sebab basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak. Kini, KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP.
“Kita harus belajar dari kisruh DPT Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, lebih dari 7 juta pemilih fiktif terdapat dalam DPT. Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal,” kata Fadli, sambil mengingatkan bahwa KPU harus memiliki sistem untuk mencegah terjadi kesalahan dalam memasukkan data pemilih.
Masih kata Fadli, kesalahan DPT 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu. Pada Pemilukada Jakarta saja, sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT.
Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain? Pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru,” demikian Fadli.