Blog

Gerindra Menilai Baik Kinerja Jokowi-Basuki

Gerindra Menilai Baik Kinerja Jokowi-Basuki

Gerindra Menilai Baik Kinerja Jokowi-Basuki

Tepat 100 hari pertama Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebgai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada Selasa (22/1/2013) besok, Partai Gerindra menyatakan oke dengan kinerja keduanya. Gerindra adalahsalah satu partai politik pendukung Jokowi-Basuki dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

“100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Namun kita bisa mengukur 100 hari ini kualitas komitmennya sebagai pemimpin. Sebagai partai yang ikut mengusung Jokowi-Basuki, kami menilai kinerja mereka baik sekali. Sejak dilantik, Jokowi-Basuki sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan tahu prioritas,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (21/1/2013).

Beberapa kebijakan yang disoroti Gerindra dari pasangan Jokowi-Basuki antara lain Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar yang sudah didistribusikan. “Kami juga lihat kebijakan Jokowi-Basuki menaikkan Upah Buruh menjadi Rp 2,2 juta,” katanya.

Soal banjir, bagi Gerindra, Jokowi-Basuki sebenarnya sudah mulai antisipasi sejak November 2012. “Tak bisa serta merta menyalahkan Jokowi-Basuki. Banjir ini adalah bencana. Tentu semua masalah tak bisa diselesaikan instan. Butuh proses, dan dari proses ini kita lihat Jokowi-Basuki masih di rel yang benar,” ujar Fadli.

Fadli Zon: Gerindra Wadah Perjuangan bagi Masyarakat

Fadli Zon: Gerindra Wadah Perjuangan bagi Masyarakat

Fadli Zon: Gerindra Wadah Perjuangan bagi Masyarakat

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu 2014 yang membuka kesempatan kepada semua elemen masyarakat (non-kader) menjadi bakal calon legislatif (Caleg). Terhitung mulai pekan lalu, pengrekrutan dibuka umum hingga 28 Februari mendatang.

Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengungkapkan sejauh ini sudah banyak tokoh-tokoh maupun masyarakat yang ingin menjadi bakal caleg di Partai Gerindra.

“Umumnya baru tahap mengambil formulir dan mengisi formulir. Namun ada syarat-syarat yang harus dilengkapi sesuai syarat dari KPU,” ungkap Fadli kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Fadli tegaskan, maksud perekrutan Caleg dari luar kader, tak lain sesuai visi dan misi Partai sendiri. Yakni, Gerindra adalah partai terbuka dan partai rakyat. Artinya, Gerindra bukan hanya milik kader tapi juga milik masyarakat.

“Ini wadah perjuangan. Kami ingin semakin banyak orang baik mau berkiprah di dunia politik,” tegasnya.

Gerindra Puas dengan Kinerja Jokowi-Ahok

Gerindra Puas dengan Kinerja Jokowi-Ahok

Gerindra Jokowi-Ahok Banyak Lakukan Perubahan

Gerindra Puas dengan Kinerja Jokowi-Ahok
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memasuki masa 100 hari Selasa (22/1). Partai Gerindra pun mengaku puas dengan kinerja pasangan tersebut dalam menangani Jakarta hingga saat ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, 100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Namun kualitas dan komitmennya sudah bisa terukur.

Meski pun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, Fadli menilai, Jokowi-Ahok sudah dalam rel yang benar.

“Sebagai partai yang ikut mengusung Jokowi-Basuki, kami menilai kinerja mereka baik sekali,” katanya, Senin (21/1).

Sejak dilantik pada 15 Oktober, ujar dia, Jokowi-Ahok sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan tahu prioritas. Beberapa kebijakan, baik makro maupun mikro pun telah diputuskan.

Misalnya, Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah didistribusikan sejak Oktober. Kemudian kebijakan mereka menaikkan upah buruh menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Ia pun melihat banjir yang merendam Jakarta sepekan terakhir bulan sebagai kesalahan gubernur dan wakilnya. Hal itu, dianggap semata sebagai bencana.

“Terkait banjir, Jokowi-Ahok sudah mulai antisipasi sejak November 2012. Ada pengerukan sungai, dan normalisasi kali. Juga menjajagi Deep Tunnel terowongan multifungsi,” jelas dia.

Terkait transportasi publik, tambah Fadli, telah direncanakan penambahan seribu armada Transjakarta. Kemudian, meneruskan konsesi pembuatan monorail, dan menyetujui pembangunan MRT.

Jokowi-Basuki juga memproses pembangunan jalan tol yang sudah ditetapkan pada era Fauzi Bowo.

Kebijakan taktis lain yang dianggap memuaskan yaitu pembenahan internal birokrasi dan turun langsung ke masyarakat. Hal itu dianggap sebagai langkah strategis karena dibutuhkan masyarakat. Dengan cara itu, Jokowi bisa merasakan langsung denyut masalah warga Jakarta.

“Semua kebijakan itu tentu sangat sulit lahir dalam tempo 100 hari tanpa komitmen kuat. Butuh keberanian untuk eksekusinya,” tutur dia.

Waketum Gerindra: Jokowi-Basuki Masih di Rel yang Benar

Waketum Gerindra: Jokowi-Basuki Masih di Rel yang Benar

Waketum Gerindra: Jokowi-Basuki Masih di Rel yang Benar
Tanggal 22 Januari besok, tepat 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki di Jakarta. Tentu saja, 100 hari bukan waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan seorang pemimpin. Namun dalam 100 hari itu, bisa mengukur kualitas komitmennya sebagai pemimpin.

“Sebagai partai yang ikut mengusung Jokowi-Basuki, kami menilai kinerja mereka baik sekali. Sejak 15 Oktober dilantik, Jokowi-Basuki sudah menunjukkan kinerja cepat, tanggap dan tahu prioritas,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 21/1).

Selama memimpin, lanjut Fadli, beberapa kebijakan, baik makro maupun mikro telah diputuskan Jokowi-Basuki. Pada Oktober misalnya, Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah didistribusikan. Jokowi-Basuki juga menaikkan upah buruh menjadi RP 2,2 juta.

Sementata terkait banjir, lanjut Fadli, Jokowi-Basuki sudah mulai mengantisipasi sejak November 2012, dengan mengeruk sungai, menormalisasi kali dan menjajagi ndeep tunnel terowongan multifungsi. Dalam soal transportasi publik, Jokowi-Basuki juga menambah 1.000 armada Transjakarta, meneruskan konsesi pembuatan monorail, dan menyetujui pembangunan MRT. Jokowi-Basuki juga memproses pembangunan jalan tol yang sudah ditetapkan pada era Fauzi Bowo.

Kebijakan taktis dan strategis lain yang dilakukan Jokowi, masih kata Fadli, adalah membenahi internal birokrasi dan turun langsung ke masyarakat, untuk bisa merasakan langsung denyut masalah warga Jakarta. Dan semua kebijakan itu tentu sangat sulit lahir dalam tempo 100 hari tanpa komitmen kuat, dan tentu saja butuh keberanian untuk eksekusinya.

“Terkait banjir baru-baru ini, tak bisa serta merta menyalahkan Jokowi-Basuki. Banjir ini adalah bencana.Jadi, secara keseluruhan, kinerja Jokowi-Basuki masih bagus. Tentu semua masalah tak bisa diselesaikan instan. Butuh proses, dan dari proses ini kita lihat Jokowi-Basuki masih di rel yang benar,” demikian Fadli.

Pemerintah Didesak Pertahankan Proteksionisme Impor Hortikultura

Pemerintah Didesak Pertahankan Proteksionisme Impor Hortikultura

Pemerintah Didesak Pertahankan Proteksionisme Impor Hortikultura

AS menyesalkan kebijakan izin impor yang ketat dan adanya pembatasan impor pangan di Indonesia

Pemerintah didesak untuk tak mau tunduk dan terus melawan usaha AS terkait sengketa pembatasan kebijakan impor hortikultura.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, pasca penyerahan gugatan AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap pembatasan kebijakan impor hortikultura di Indonesia, Pemerintah memiliki waktu 60 hari melakukan klarifikasi balik ke WTO.

Dengan gugatan itu, kata Fadli Zon yang juga Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), itu artinya AS menyesalkan kebijakan izin impor yang ketat dan adanya pembatasan impor pangan di Indonesia.

“HKTI mendukung segala upaya pemerintah menghadapi gugatan AS. HKTI yakin pemerintah bisa mempertahankan kepentingan nasional dan jangan mau didikte oleh AS. Ini juga soal kedaulatan dan harkat kita sebagai bangsa,” tegas Fadli Zon di Jakarta, Minggu (20/1).

Dia melanjutkan bahwa posisi Pemerintah Indonesia kuat dalam sengketa itu. Sebab prinsipnya adalah kebijakan kuota impor itu adalah hak setiap negara.

“Semua negara, dengan alasan dan cara yang berbeda, menerapkan kebijakan kuota impor. Pastinya semua negara tak hanya ingin menjadi pasar bagi produk pertanian negara lain, juga harus mempertahankan kepentingan nasionalnya,” ujarnya.

Alasan lainnya adalah kuota impor Indonesia sudah terlalu tinggi, dengan contoh izin pemerintah untuk impor daging tahun ini saja sudah melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 14.650 ton.

Selain itu, kualitas produk tertentu seperti daging di Indonesia masih lebih baik dan sehat, sementara impor daging AS masih rawan dengan penyakit hewan menular seperti kuku dan mulut.

Dia juga menekankan Pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum sengketa itu untuk mengkritisi AS dan dunia luar. Terkait kebijakan mereka terhadap produk ekspor Indonesia.

Sebagai contoh, kata Fadli Zon, selama ini pihak asing banyak melemparkan tuduhan terhadap produk ekspor Indonesia seperti cassiavera atau kayu manis yang katanya menggunakan formalin, atau produk CPO yang dituduh tak ramah lingkungan sehingga ketika tiba di AS terkena ditahan.

“Kebijakan kuota impor sendiri jangan dimaknai sebagai kebijakan jual beli produk saja, tetapi juga harus dilandasi kebutuhan nasional, kemampuan produksi dalam negeri, dan yang tak kalah penting adalah melindungi petani,” tandasnya.

Pemerintah RI Harus Berani Hadapi AS di WTO

Pemerintah RI Harus Berani Hadapi AS di WTO

Pemerintah RI Harus Berani Hadapi AS di WTO

 

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadi Zon menyatakan, Pemerintah Indonesia memiliki waktu 60 hari untuk memberi klarifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pascapenyerahan gugatan Amerika Serikat (AS) atas pembatasan impor holtikultura yang dilakukan RI. Namun Fadli wanti-wanti agar pemeirnta Indonesia tak surut langkah dan takut dengan gugatan AS.

HKTI mendukung segala upaya pemerintah menghadapi gugatan AS. HKTI yakin pemerintah bisa memertahankan kepentingan nasional dan jangan mau didikte oleh AS. Ini juga soal kedaulatan dan harkat kita sebagai bangsa, katanya, Minggu (20/1).

Menurutnya, kebijakan kuota impor itu adalah hak setiap negara. Semua negara dengan alasan dan cara yang berbeda, katanya, menerapkan kebijakan kuota impor.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, wajar saja jika sebuah negara tak mau jadi pasar bagi produk pertanian negara lain dan memilih mengutamakan kepentingan nasional. Ia mencontohkan, izin pemerintah untuk impor daging tahun ini saja sudah melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 14.650 ton.Kuota impor kita sudah terlalu tinggi, tegasnya.

Ditambahkannya, kualitas produk daging Indonesia masih lebih baik dan sehat. Sementara daging impor dari AS justru rawan dengan penyakit hewan menular seperti kuku dan mulut.

Karenanya Fadli berharap gugatan ke WTO itu bisa dimanfaatkan Pemerintah RI untuk mengkritisi AS dan negara lain. Misalnya, produk minyak sawit Indonesia selalu dipersulit masuk pasar AS dengan berbagai macam tuduhan. Karenanya pemerintah harus berani melawan gugatan AS agar kepentingan nasional terjaga dan para petani bisa hidup lebih sejahtera.

Kebijakan kuota impor sendiri jangan dimaknai sebagai kebijakan jual beli produk saja. Tetapi juga harus dilandasi kebutuhan nasional, kemampuan produksi dalam negeri, dan yang tak kalah penting adalah melindungi petani, pungkas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Fadli Zon Pemerintah Jangan Mau Didikte Amerika

Fadli Zon Pemerintah Jangan Mau Didikte Amerika

Fadli Zon Pemerintah Jangan Mau Didikte Amerika

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (HKTI) Fadli Zon mengungkap, pasca penyerahan gugatan Amerika Serikat (AS) ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) terhadap pembatasan kebijakan impor hortikultura di Indonesia, pemerintah memiliki waktu 60 hari melakukan klarifikasi balik ke WTO.

AS menyesalkan kebijakan izin impor yang ketat dan adanya pembatasan impor pangan di Indonesia.

Ditegaskan, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mendukung segala upaya pemerintah menghadapi gugatan AS. HKTI yakin pemerintah bisa mempertahankan kepentingan nasional dan jangan mau didikte oleh AS. Ini juga soal kedaulatan dan harkat kita sebagai bangsa.

“Kebijakan kuota impor itu adalah hak setiap negara. Semua negara, dengan alasan dan cara yang berbeda, menerapkan kebijakan kuota impor. Pastinya semua negara tak hanya ingin menjadi pasar bagi produk pertanian negara lain, juga harus mempertahankan kepentingan nasionalnya,” kata Fadli dalam rilisnya kepada Tribun, Minggu (20/1/2013).

“Kuota impor kita sudah terlalu tinggi. Contoh izin pemerintah untuk impor daging tahun ini saja sudah melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 14.650 ton,” tambahnya.

Lebih lanjut, imbuhnya lagi, akualitas produk daging Indonesia masih lebih baik dan sehat. Sementara impor daging AS masih rawan dengan penyakit hewan menular seperti kuku dan mulut. Dan hal itu diatur dalam UU No.18/2009.

“Momen ini juga harus kita manfaatkan untuk mengkritisi AS dan dunia luar. Mereka juga banyak melemparkan tuduhan terhadap produk ekspor kita seperti cassiavera atau kayu manis yang katanya menggunakan formalin, atau produk CPO kita yang dituduh tak ramah lingkungan sehingga ketika tiba di AS terkena detention,” Fadli mengingatkan.

Pemerintah, diharapkan berani melawan gugatan AS agar kepentingan nasional a terjaga dan para petani kita bisa hidup lebih sejahtera.

“Kebijakan kuota impor sendiri jangan dimaknai sebagai kebijakan jual beli produk saja, tetapi juga harus dilandasi kebutuhan nasional. Kemampuan produksi dalam negeri, dan yang tak kalah penting adalah melindungi petani,” Fadli Zon menegaskan.

HKTI Dukung Pemerintah Hadapi Gugatan AS di WTO

HKTI Dukung Pemerintah Hadapi Gugatan AS di WTO

HKTI Dukung Pemerintah Hadapi Gugatan AS di WTO

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendukung segala upaya pemerintah untuk menghadapi gugatan Amerika Serikat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pembatasan impor hortikultura di Indonesia.

AS menyesalkan kebijakan izin impor ketat dan pembatasan impor pangan itu. Pemerintah pun memiliki waktu 60 hari sebelum melakukan klarifikasi balik ke WTO.

“HKTI yakin pemerintah bisa mempertahankan kepentingan nasional. Jangan mau didikte oleh AS. Ini juga soal kedaulatan dan harkat kita sebagai bangsa,” kata Sekjen Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Fadli Zon, Minggu 20 Januari 2013.

Fadli Zon mengatakan, kebijakan kuota impor adalah hak setiap negara. Semua negara, dengan alasan dan cara yang berbeda, menerapkan kebijakan kuota impor. Ini karena negara tak hanya ingin menjadi pasar bagi produk pertanian negara lain.

“Kuota impor kita sudah terlalu tinggi. Izin pemerintah untuk impor daging tahun ini saja sudah melebihi kuota yang ditetapkan sebanyak 14.650 ton,” kata Fadli Zon.

Padahal, kualitas produk daging domestik RI masih lebih baik dan sehat, sedangkan impor daging AS masih rawan dengan penyakit hewan menular seperti kuku dan mulut.

AS pun harus dikritisi oleh pemerintah RI. “Mereka banyak melemparkan tuduhan terhadap produk ekspor kita, seperti cassiavera atau kayu manis yang katanya menggunakan formalin, atau produk CPO kita yang dituduh tak ramah lingkungan, sehingga ketika tiba di AS ditahan,” ujar Fadli Zon.

HKTI menyatakan, pemerintah harus berani melawan gugatan AS agar para petani Indonesia bisa hidup lebih sejahtera. “Kebijakan kuota impor bukan soal jual beli produk, tetapi harus dilandasi kebutuhan nasional, kemampuan produksi dalam negeri, dan perlindungan terhadap petani,” kata Fadli Zon.

Pemerintah Didesak Pertahankan Proteksionisme Impor Hortikultura

Pemerintah Didesak Pertahankan Proteksionisme Impor Hortikultura

Pemerintah Didesak Pertahankan Proteksionisme Impor Hortikultura
AS menyesalkan kebijakan izin impor yang ketat dan adanya pembatasan impor pangan di Indonesia, Pemerintah didesak untuk tak mau tunduk dan terus melawan usaha AS terkait sengketa pembatasan kebijakan impor hortikultura.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, pasca penyerahan gugatan AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap pembatasan kebijakan impor hortikultura di Indonesia, Pemerintah memiliki waktu 60 hari melakukan klarifikasi balik ke WTO.

Dengan gugatan itu, kata Fadli Zon yang juga Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), itu artinya AS menyesalkan kebijakan izin impor yang ketat dan adanya pembatasan impor pangan di Indonesia.

“HKTI mendukung segala upaya pemerintah menghadapi gugatan AS. HKTI yakin pemerintah bisa mempertahankan kepentingan nasional dan jangan mau didikte oleh AS. Ini juga soal kedaulatan dan harkat kita sebagai bangsa,” tegas Fadli Zon di Jakarta, Minggu (20/1).

Dia melanjutkan bahwa posisi Pemerintah Indonesia kuat dalam sengketa itu. Sebab prinsipnya adalah kebijakan kuota impor itu adalah hak setiap negara.

“Semua negara, dengan alasan dan cara yang berbeda, menerapkan kebijakan kuota impor. Pastinya semua negara tak hanya ingin menjadi pasar bagi produk pertanian negara lain, juga harus mempertahankan kepentingan nasionalnya,” ujarnya.

Alasan lainnya adalah kuota impor Indonesia sudah terlalu tinggi, dengan contoh izin pemerintah untuk impor daging tahun ini saja sudah melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 14.650 ton.

Selain itu, kualitas produk tertentu seperti daging di Indonesia masih lebih baik dan sehat, sementara impor daging AS masih rawan dengan penyakit hewan menular seperti kuku dan mulut.

Dia juga menekankan Pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum sengketa itu untuk mengkritisi AS dan dunia luar. Terkait kebijakan mereka terhadap produk ekspor Indonesia.

Sebagai contoh, kata Fadli Zon, selama ini pihak asing banyak melemparkan tuduhan terhadap produk ekspor Indonesia seperti cassiavera atau kayu manis yang katanya menggunakan formalin, atau produk CPO yang dituduh tak ramah lingkungan sehingga ketika tiba di AS terkena ditahan.

“Kebijakan kuota impor sendiri jangan dimaknai sebagai kebijakan jual beli produk saja, tetapi juga harus dilandasi kebutuhan nasional, kemampuan produksi dalam negeri, dan yang tak kalah penting adalah melindungi petani,” tandasnya.

Gerindra: Jokowi-Ahok Banyak Lakukan Perubahan

Gerindra: Jokowi-Ahok Banyak Lakukan Perubahan

Gerindra: Jokowi-Ahok Banyak Lakukan Perubahan
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Joko Widodo-Basuki T Purnama menjelang 100 hari kerjanya tidaklah mengecewakan sama sekali. Namun, Fadli mengakui bila persoalaan Jakarta tidak bisa diselesaikan secara singkat.

“Tak mungkin bisa menyelesaikan persoalan Jakarta dalam waktu singkat, apalagi 100 hari. 100 hari pertama bisa menunjukkan arah kebijakan dan program aksi apa yang akan dilakukan, dan menurut saya langkah-langkah yang diambil Jokowi-Ahok cukup jelas dan kongkrit,” ungkap Fadli kepada Okezone, Minggu (20/1/2013).

Buktinya kata dia, pelayanan publik semakin baik. Bahkan, keduanya sangat tegas dalam memimpin pemerintahan saat ini.

“Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik dan lebih cepat. Pembenahan birokrasi ke dalam pun terlihat maju. Terobosan melibatkan publik dengan mengawasi lewat youtube atau media sosial lain, mendapat tanggapan positif,” kata dia.

“Saya yakin sebagian besar rakyat Jakarta maklum bahwa penanganan banjir bukan sekedar urusan Pemprov DKI tapi harus bersama dengan pemerintah pusat maupun masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Banjir yang menerjang Ibu Kota seakan menghapus janji kejutan 100 hari masa kerja Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Mantan wali kota Solo itu mengaku tak lagi memikirkan kejutan yang akan diumumkan pada 22 Januari 2013 nanti.

“Kita tidak mikir 100 hari atau 1.000 hari kerja. Sekarang kita bicara banjir saja dulu,” kata Jokowi kepada Okezone, usai melihat perbaikan tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2013).

Masa kerja pasangan Jokowi-Ahok memimpin Jakarta akan genap 100 hari pada 22 Januari nanti. Perihal adanya kejutan sempat dikatakan oleh Wakil Gubernur, Basuki T Purnama alias Ahok. Namun, beberapa kali didesak, Ahok tak bersedia, apa kejutan buat warga yang dimaksud.

“Pak Gubernur DKI akan bikin kejutan pada 22 Januari nanti,” ujar mantan bupati Belitung Timur itu di Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu 2 Januari 2012 lalu.