PEMILU 2014 tinggal sekitar setahun lagi. Meski ini pemilu ke-4 di era reformasi, tak ada jaminan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) tak akan muncul lagi.
Setiap kali Pemilu, isu DPT selalu hadir. DPT yang kacau sangat rawan kecurangan. DPT bermasalah mengurangi hak konstitusi rakyat. Rawan diselewengkan dan memunculkan anggota legislatif siluman.
KPU perlu segera benahi DPT Pemilu 2014. Kesalahan penetapan DPT, sama saja bentuk korupsi terhadap suara rakyat. Apalagi melihat proses e-KTP juga belum rampung. E-KTP ditargetkan ulang hingga Desember 2013.
Perbedaan basis data pemilih antara KPU dan Kemendagri juga bermasalah. KPU menggunakan basis DPT 2009 sementara Kemendagri berbasis e-KTP. Hal ini harus disinkronkan. Basis penentuan DPT tak boleh berdasarkan data kependudukan yang sudah rusak.
Kita harus belajar dari kisruh DPT Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2009, lebih dari 7juta pemilih fiktif terdapat dalam DPT. Banyak data salah dalam DPT. Misal, ada pemilih ganda, dimasukannya warga yang belum punya hak pilih serta warga yang sudah meninggal.
KPU harus punya sistem mencegah terjadinya kesalahan dalam memasukkan data pemilih. Kesalahan DPT 2014 sangat mungkin terjadi dan rawan dimanfaatkan pihak tertentu.
Pada Pemilukada Jakarta saja sempat terdapat 21 ribu pemilih siluman ganda pada DPT. Kalau Jakarta saja demikian, apalagi di daerah lain? Pemilu yang jujur hanya akan bisa dijalankan ketika pelaksanaannya memiliki data pemilih yang benar. DPT akurat, kualitas pemilu kita pun baik. DPT tak boleh keliru. Kalau ada yang sampai tak masuk dalam DPT, maka itu merupakan bentuk korupsi terhadap suara rakyat,dan pelanggaran terhadap hak sipil politik warga negara.
(Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai GERINDRA)