Maraknya kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia, selain karena tingginya biaya politik juga disebabkan minimnya transparansi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, mengungkapkan selama ini anggota parlemen di Indonesia tak ada kewajiban melakukan laporan tahunan kegiatannya kepada publik. Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas.
“Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat,” kata Fadli dalam siaran persnya, Senin 4 Maret 2013.
Menurut Fadli, negara maju seperti Jepang memiliki sistem menjamin transparansi para politisi. Menurutnya, setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik.
“Selain laporan kerja, juga diwajibkan laporan keuangan,” ujarnya
Fadli menuturkan, semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp. 100). Masyarakat bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja.
“Prinsip transparansi ini dampaknya dapat mengurangi korupsi politik di Jepang.”
Apakah dengan begitu di Jepang tidak ada penyimpangan? Menurutnya, pernah ada kasus beberapa waktu lalu, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen.
“Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu. Akhirnya yang bersangkutan bunuh diri,” kata Fadli.
“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik.”
Anggota Parlemen di Indonesia diminta bercermin kepada pengalaman politisi di Jepang dalam mengurangi praktik korupsi. Setiap anggota Parlemen di Jepang diwajibkan melaporkan secara terbuka kegiatan hingga keuangan kepada publik.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (4/3/2013), menyikapi hasil pertemuannya dengan sejumlah anggota Parlemen Partai Demokrasi Liberal (LDP) pekan lalu di Jepang.
Fadli mengatakan, setiap anggota Parlemen di Jepang wajib membuat laporan kegiatan tahunan lalu dipublikasikan ke dunia maya sehingga dapat diakses publik. Mereka juga diwajibkan melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rinci. Bahkan, hingga pengeluaran yang hanya sebesar 1 Yen.
Dikatakan Fadli, prinsip transparansi itu berdampak baik dalam pengurangan korupsi politik di Jepang. “Pernah ada kasus anggota Parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP yang berusaha memanipulasi laporan penggunaan listrik. Padahal, acara dilakukan di Gedung Parlemen. Dia menjadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tidak seberapa, namun dia merasa malu hingga akhirnya bunuh diri,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, selain karena tingginya biaya politik, maraknya kasus korupsi yang menjerat politisi di Indonesia disebabkan minimnya transparansi. Anggota Dewan di Indonesia selama ini tidak diwajibkan melaporkan kegiatan tahunan. Akhirnya, mereka merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat.
“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin bisa mengurangi korupsi. Kedepan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan publik,” pungkas Fadli.
Draf RUU Perdagangan yang berasal dari pemerintah dinilai lebih memihak pada kepentingan asing dibanding kepentingan nasional. Pemerintah juga belum melakukan perubahan mendasar pada draf yang ada.
“Isu utama yang substansial adalah proteksi pedagang tradisional, keberpihakan pada UKM (usaha kecil menengah), kebijakan ekspor barang jadi, pembatasan waralaba asing, dan regulasi produk impor,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam rilisnya, Senin (25/2).
Fadli menambahkan, isu-isu itu belum mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Misalnya, dalam pasal 1 saja tidak ada pembedaan antara pelaku usaha domestik dan asing. Semua disamakan, kompetisi bebas. Dalam pasal 48 juga tak ada dukungan kuat terhadap UKM, sebagai kebijakan affirmative action.
“Sebenarnya RUU Perdagangan ini sangat kita butuhkan. Sebab, sejak merdeka hingga sekarang, kita belum punya UU Perdagangan. Selama ini regulasi hanya bersandar pada kitab UU hukum dagang warisan kolonial. Jadi, wajar saja jika negeri ini dibanjiri impor produk asing setiap tahunnya,” papar Fadli.
Di satu sisi, pemerintah aktif mendukung pembuatan aturan perdagangan bebas di ASEAN, namun aturan perdagangan di dalam negeri sendiri tak dibenahi untuk memproteksi kepentingan nasional.
“Jangan sampai ada pembiaran pemerintah agar asing tetap bisa bermain bebas di Indonesia tanpa aturan dagang yang ketat. UU Perdagangan harus berpihak pada kepentingan rakyat.”
Meskipun RUU Perdagangan harus tuntas, tambah Fadli, bukan RUU Perdagangan yang kental kepentingan asing.
“Draf yang ada sekarang harus lebih memihak kepentingan nasional. Jika tidak, UU Perdagangan yang nanti ada hanya menjadi jalan baru bagi asing untuk mendominasi perdagangan Indonesia. Indonesia bisa-bisa hanya jadi pasar bagi produk asing. Dan pedagang lokal tak sanggup bersaing.”
Hingga kini, RUU perdagangan belum juga tuntas pembahasannya. Masalahnya, draf yang ada saat ini, yang berasal dari pemerintah, dinilai lebih memihak pada kepentingan asing dibanding kepentingan nasional. Pemerintah juga belum melakukan perubahan mendasar pada draft yang ada.
Isu utama yang substansial adalah proteksi pedagang tradisional, keberpihakan pada UKM (usaha kecil menengah), kebijakan ekspor barang jadi, pembatasan waralaba asing, dan regulasi produk impor. Isu-isu itu belum mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
“Misalnya dalam pasal 1 saja tidak ada pembedaan antara pelaku usaha domestik dan asing. Semua disamakan, kompetisi bebas. Dalam pasal 48 juga tak ada dukungan kuat terhadap UKM, sebagai kebijakan affirmative action,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dalam keterangan pers kepada LICOM, Senin malam (GERINDRA).
Sebenarnya RUU perdagangan ini sangat kita butuhkan. Sebab, sejak merdeka hingga sekarang, kita belum punya UU Perdagangan. Selama ini regulasi hanya bersandar pada kitab UU hukum dagang warisan kolonial. Jadi, wajar saja jika negeri ini dibanjiri impor produk asing setiap tahunnya.
“Di satu sisi, pemerintah aktif mendukung pembuatan aturan perdagangan bebas di ASEAN, namun aturan perdagangan di dalam negeri sendiri tak dibenahi untuk memproteksi kepentingan nasional,” sambungnya.
Jangan sampai ada pembiaran pemerintah agar asing tetap bisa bermain bebas di Indonesia tanpa aturan dagang yang ketat. UU perdagangan harus berpihak pada kepentingan rakyat.
“UU perdagangan mendesak kita perlukan. Saat ini sudah masuk prolegnas 2013 dan harus dituntaskan. Meskipun harus tuntas, namun bukan RUU perdagangan yang kental kepentingan asing. Draft yang ada sekarang harus lebih memihak kepentingan nasional. Jika tidak,UU perdagangan yang nanti ada, hanya menjadi jalan baru bagi asing untuk mendominasi perdagangan Indonesia. Indonesia bisa-bisa hanya jadi pasar bagi produk asing. Dan pedagang lokal tak sanggup bersaing,” demikian Fadli.
Gugurnya delapan prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil merupakan pukulan bagi bangsa Indonesia. Tindakan pembunuhan itu pengecut. Pelaku harus segera diungkap dan hukum harus ditegakkan. Keluarga besar Partai Gerindra berbela sungkawa sedalam-dalamnya.
Mereka gugur dalam aksi penembakan dan serangan dari orang tak dikenal di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Papua 21 Februari lalu. Merespon kejadian itu, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa hal ini dikarenakan ketidaksiagaan TNI.
“Gerindra menyayangkan pernyataan sikap komisioner Komnas HAM tersebut. Di tengah kondisi berkabung, dan belum adanya investigasi, tentu sangat tidak tepat jika kita menyalahkan TNI yang telah berupaya menjaga pertahanan dan wilayah NKRI di sana. Itu tak akan menyelesaikan permasalahan di Papua,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Senin (25/2/2013).
“Kami, Partai Gerindra mengecam keras sikap komisioner Komnas HAM itu. Pigai harus minta maaf. Pernyataan itu juga melukai keluarga yang tengah berkabung. Kami belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga prajurit dan 4 masyarakat yang gugur. Bagi kami gugurnya prajurit dalam tugas, memberi pelajaran berharga tentang nilai pengorbanan,” kata Fadli.
Semangat 8 prajurit TNI yang gugur untuk menjaga kedaulatan Indonesia, imbuhnya, harus selalu diteruskan, tak hanya oleh prajurit TNI yang lain, tapi oleh seluruh elemen bangsa ini.
Selain itu, kata Fadli lagi, Partai Gerindra juga mendesak pemerintah untuk memperkuat kapasitas TNI dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan NKRI. Perlu penguatan infrastruktur lapangan agar dalam tugas, TNI lebih mantap untuk antisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam jiwa prajurit yang ditugaskan.
Gugurnya delapan prajurit TNI dan empat masyarakat sipil di Papua merupakan pukulan bagi bangsa Indonesia. Pelaku pembunuhan itu harus segera diungkap dan harus segera dihukum.
“Keluarga besar Partai Gerindra bela sungkawa sedalam-dalamnya. Kami belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga prajurit dan empat masyarakat yang gugur. Bagi kami gugurnya prajurit dalam tugas, memberi pelajaran berharga tentang nilai pengorbanan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 25/2).
Selain itu, Fadli pun mengecam komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa hal ini dikarenakan ketidaksiagaan TNI. Di tengah kondisi berkabung, dan belum adanya investigasi, tentu sangat tidak tepat jika Natalius menyalahkan TNI yang telah berupaya menjaga pertahanan dan wilayah NKRI di sana.
“Itu tak akan menyelesaikan permasalahan di Papua. Dan Kami dari Partai Gerindra mengecam keras sikap komisioner Komnas HAM itu. Pigai harus minta maaf. Pernyataan itu juga melukai keluarga yang tengah berkabung,” tegas Fadli.
Fadli mengatakan bahwa semangat delapan prajurit TNI yang gugur untuk menjaga kedaulatan Indonesia, harus selalu diteruskan, tak hanya oleh prajurit TNI yang lain, tapi oleh seluruh elemen bangsa ini. Partai Gerindra pun mendesak pemerintah untuk memperkuat kapasitas TNI dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan NKRI.
“Perlu penguatan infrastruktur lapangan agar dalam tugas, TNI lebih mantap untuk antisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam jiwa prajurit yang ditugaskan,” demikian Fadli. [ysa]
Jakarta, GATRAnews – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengecam keras pernyataan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai yang menyatakan, tewasnya 8 prajurit dan 4 orang warga sipil di Papua karena ketidaksiagaan TNI. “Partai Gerindra mengecam keras sikap komisioner Komnas HAM itu. Pigai harus minta maaf. Pernyataan itu juga melukai keluarga yang tengah berkabung,” tengas Fadi di Jakarta, Minggu, (24/2).
Menurutnya, Gerindra mengecam pernyataan tersebut, karena selain masih dalam kondisi berkabung dan belum ada hasil investigasi dari insiden penembakan tersebut. Tentunya, sangat tidak tepat jika langsung menyalahkan TNI yang telah berupaya menjaga pertahanan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua.
Ditegaskan Fadli, pernyataan komisioner Komnas HAM tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan di Papua dan hanya menyakiti perasaan keluarga korban yang tengah dirundung duka.
Selain mengecam keras pernyataan Pigai, Gerindra juga mendesak pemerintah memperkuat kapasitas TNI dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan NKRI. “Perlu penguatan infrastruktur lapangan agar dalam tugas, TNI lebih mantap untuk antisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam jiwa prajurit yang ditugaskan,” tegasnya.
Gugurnya 8 prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil pada insiden penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Papua, 21 Februari lalu, imbuh Fadli, merupakan pukulan bagi bangsa Indonesia. Tindakan pembunuhan itu pengecut dan pelakunya harus segera diungkap dan hukum harus ditegakkan.
“Kami belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga prajurit dan 4 masyarakat yang gugur. Bagi kami, gugurnya prajurit dalam tugas, memberi pelajaran berharga tentang nilai pengorbanan,” nilai Fadli. Menurutnya, semangat 8 prajurit TNI yang gugur untuk menjaga kedaulatan Indonesia, harus selalu diteruskan, tak hanya oleh prajurit TNI yang lain, tapi oleh seluruh elemen bangsa ini.(IS)
Jakarta – Partai Gerindra mendesak aparat keamanan segera menangkap biang keladi dari gugurnya 8 prajurit TNI dan 4 masyarakat sipil di Papua.
“Ini merupakan pukulan bagi bangsa Indonesia. Tindakan itu pengecut. Pelaku harus segera diungkap dan hukum harus ditegakkan,” tegas Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Minggu (24/2).
Fadli mengatakan, semangat 8 prajurit TNI yang gugur untuk menjaga kedaulatan Indonesia harus selalu diteruskan, tak hanya oleh prajurit TNI yang lain, tapi oleh seluruh elemen bangsa ini.
Partai Gerindra juga mendesak pemerintah untuk memperkuat kapasitas TNI dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan NKRI.
“Perlu penguatan infrastruktur lapangan agar dalam tugas, TNI lebih mantap untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam jiwa prajurit yang ditugaskan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Fadli juga mengkritik Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai atas pernyataannya yang mengatakan, tewasnya para prajurit itu akibat ketidaksiagaan TNI.
“Di tengah kondisi berkabung, dan belum adanya investigasi, tentu sangat tidak tepat jika kita menyalahkan TNI yang telah berupaya menjaga pertahanan dan wilayah NKRI di sana. Itu tak akan menyelesaikan permasalahan di Papua,” kata Fadli.
Bagi Gerindra, Pigai harus minta maaf kepada publik atas pernyataannya itu.
Gugurnya delapan prajurit TNI dan empat masyarakat sipil merupakan pukulan bagi bangsa Indonesia. Tindakan pembunuhan itu pengecut. Pelaku harus segera diungkap dan hukum harus ditegakkan. Keluarga besar Partai Gerindra bela sungkawa sedalam-dalamnya.
“Mereka gugur dalam aksi penembakan dan serangan dari orang tak dikenal di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Papua 21 Februari lalu. Merespon kejadian itu, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa hal ini dikarenakan ketidaksiagaan TNI,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam keterangan pers kepada LICOM, hari ini (Minggu, 24/2/2013).
Gerindra juga menyayangkan pernyataan sikap komisioner Komnas HAM. Di tengah kondisi berkabung, dan belum adanya investigasi. Dan tentu sangat tidak tepat jika kita menyalahkan TNI yang telah berupaya menjaga pertahanan dan wilayah NKRI di sana. Itu tak akan menyelesaikan permasalahan di Papua.
“Partai Gerindra mengecam keras sikap komisioner Komnas HAM itu. Pigai harus minta maaf. Pernyataan itu juga melukai keluarga yang tengah berkabung. Kami belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga prajurit dan empat masyarakat yang gugur. Bagi kami gugurnya prajurit dalam tugas, memberi pelajaran berharga tentang nilai pengorbanan,” sambungnya lagi.
Semangat delapan prajurit TNI yang gugur untuk menjaga kedaulatan Indonesia, harus selalu diteruskan, tak hanya oleh prajurit TNI yang lain, tapi oleh seluruh elemen bangsa ini.
“Selain itu, Partai Gerindra juga mendesak pemerintah untuk memperkuat kapasitas TNI dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan NKRI. Perlu penguatan infrastruktur lapangan agar dalam tugas, TNI lebih mantap untuk antisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam jiwa prajurit yang ditugaskan,” imbuhnya. @ari
