Blog

Pemimpin RI perlu teladani keberanian dan semangat Chavez

Pemimpin RI perlu teladani keberanian dan semangat Chavez

Pemimpin RI perlu teladani keberanian dan semangat Chavez

Partai Gerindra mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Presiden Venezuela Hugo Chavez. Gerindra pun minta pemimpin Indonesia meneladani keberanian Chavez melawan dominasi asing plus pelayanannya pada rakyat miskin.

“Sikap tegas Chavez dalam membela hak rakyat miskin, sangat patut dicontoh. Dia berani mengambil risiko atas setiap kebijakan dan tindakannya. Itulah pemimpin. Indonesia perlu pemimpin jujur, melayani dan kuat. Berani bersikap membela kepentingan rakyat. Berani bertindak menjaga kepentingan nasional tanpa ketakutan atas bayang-bayang kepentingan asing,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada merdeka.com, Rabu (6/3).

Menurut Fadli, kepergian el comandante adalah duka bagi dunia internasional. Chavez adalah pembela rakyat miskin di Venezuela sekaligus pelopor demokrasi sosialis dan integrasi Amerika Latin.

“Dunia kehilangan salah satu sosok pemimpin negara yang berani dan tegas. Dia berjuang penuh totalitas untuk kepentingan rakyatnya,” katanya.

Selain itu, Chavez sedikit dari pemimpin negara yang berani secara lantang meneriakkan anti imperialisme dan mengkritik secara keras globalisasi neoliberal serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Bush. Sehingga, walaupun sebagian pihak di negara Barat tak menyukainya, namun rakyat Venezuela mencintainya.

“Hal ini terbukti atas percobaan kudeta militer atas Chavez yang terjadi tahun 2002. Dimana, ribuan rakyat Venezuela berunjuk rasa agar Chavez tetap dikukuhkan menjadi Presiden. Atas dukungan rakyat, akhirnya kudeta itupun gagal. Ini wujud begitu cintanya rakyat kepada pemimpinnya,” jelas Fadli.

Fadli Zon: Keberanian dan Ketegasan Hugo Chavez Patut Diteladani!

Fadli Zon: Keberanian dan Ketegasan Hugo Chavez Patut Diteladani!

Fadli Zon Keberanian dan Ketegasan Hugo Chavez Patut Diteladani!

Dunia internasional dikejutkan dengan meninggalnya Presiden Venezuela Hugo Chavez akibat penyakit kanker yang dideritanya. Dunia pun kehilangan salah satu sosok pemimpin negara yang berani dan tegas.

“Ia berjuang penuh totalitas untuk kepentingan rakyatnya. Chavez adalah pembela rakyat miskin di Venezuela sekaligus pelopor demokrasi sosialis dan integrasi Amerika Latin,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 6/3).

Selain itu, ungkap Fadli, Chavez sedikit dari pemimpin negara yang berani secara lantang meneriakkan anti imperialisme dan mengkritik secara keras globalisasi neoliberal serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Bush. Sehingga, walaupun sebagian pihak di negara Barat tak menyukainya, namun rakyat Venezuela mencintainya.

Hal ini terbukti, kata pemilik Fadli Zon Library ini, atas percobaan kudeta militer terhadap Chavez yang terjadi tahun 2002. Saat itu, ribuan rakyat Venezuela berunjuk rasa agar Chavez tetap dikukuhkan menjadi Presiden. Atas dukungan rakyat, akhirnya kudeta itupun gagal.

“Ini wujud begitu cintanya rakyat kepada pemimpinnya. Sikap tegas Chavez dalam membela hak rakyat miskin ini, sangat patut dicontoh. Ia berani mengambil resiko atas setiap kebijakan dan tindakannya. Itulah pemimpin,” tega Fadli.

Masih kata Fadli, Indonesia pun perlu pemimpin jujur, melayani dan kuat. Indonesia juga butuh pemimpin yang berani bersikap membela kepentingan rakyat, dan berani bertindak menjaga kepentingan nasional tanpa ketakutan atas bayang-bayang kepentingan asing.

“Selamat jalan Hugo Chavez dalam peristirahatan yang damai dan abadi. Legacy mu menjadi teladan bagi sebagian orang yang mencintai kemerdekaan,” demikian Fadli.

Gerindra Minta KPK Periksa Sri Mulyani di Jakarta!

Gerindra Minta KPK Periksa Sri Mulyani di Jakarta!

Gerindra Minta KPK Periksa Sri Mulyani di Jakarta!

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat, terkait skandal Century, disesalkan sementara pihak.

“Rencana KPK ini harus dibatalkan. Kenapa tidak Sri Mulyani nya yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS, selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani. Seharusnya, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 5/3).

Bila penyidik KPK tetap terbang ke AS, Fadli menilai hal ini akan jadi preseden buruk dalam penegakkan hukum. Bahkan, hal ini juga bisa menimbulkan tanda tanya dan kesalahpahaman di masyarakat.

Namun bila rencana ini dibatalkan, lanjut Fadli, selain akan menghemat anggaran, juga penting agar tidak memberikan perlakuan istimewa pada orang yang diduga terlibat kasus hukum, sekalipun dia adalah tokoh atau pejabat. Sebab setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan harus mematuhi segala proses hukum yang ada.

“Itu bunyi konstitusi kita. Dan saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal bank Century,” demikian Fadli.

KPK Didesak Batalkan Pemeriksaan Sri Mulyani

KPK Didesak Batalkan Pemeriksaan Sri Mulyani

KPK Didesak Batalkan Pemeriksaan Sri Mulyani

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membatalkan rencana pemeriksaan terhadap mantan menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), di Washington DC, Amerika Serikat.

“Rencana KPK ini harus dibatalkan. Kenapa tidak Sri Mulyani-nya yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS, selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (5/3).

“Seharusnya, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum.”

Seperti diumumkan Juru Bicara KPK, Johan Budi, pemeriksaan SMI akan dilakukan minggu ketiga April dengan mengirimkan dua penyidik KPK ke AS. SMI berada di markas World Bank dimana dia menjabat sebagai Managing Director.

KPK menyatakan alasan dibalik dilakukannya hal ini untuk penyederhanaan saja, sebab lokasi kerja Sri Mulyani berada di AS.

Namun bagi Gerindra, KPK seharusnya cukup dengan memanggil Sri Mulyani ke Indonesia. Sebab apabila tidak, bisa menjadi preseden buruk dalam menegakkan hukum sekaligus potensial menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Kesan KPK memberikan perlakuan istimewa kepada SMI sangat kental, ujar Fadli Zon.

“Sekalipun dia adalah tokoh atau pejabat, harus diingat prinsip setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan harus mematuhi segala proses hukum yang ada. Itu bunyi konstitusi kita,” tegas Fadli.

“Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal bank Century.”

Politicians Slam KPK Plan to Send Investigators to Washington to Probe Sri Mulyani

Politicians Slam KPK Plan to Send Investigators to Washington to Probe Sri Mulyani

Politicians Slam KPK Plan to Send Investigators to Washington to Probe Sri MulyaniPolitical parties on Tuesday criticized the Corruption Eradication Commission’s (KPK) plan to send investigators to Washington to question World Bank Managing Director Sri Mulyani Indrawati about the Bank Century bailout scandal.

“As a member of the House of Representatives commission [III] that oversees legal affairs, I oppose the plan,” lawmaker from Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) Ahmad Basarah said on Tuesday. “KPK will not be able to get an objective explanation and instead the investigation result will be fabricated to benefit Sri Mulyani and her cronies.”

Ahmad said that the KPK should not waste its funds on arranging overseas transportation for two investigators.

“It will be wasting the KPK budget,” Ahmad said. “If Sri Mulyani doesn’t turn up after three summons, then it would make sense for the KPK investigators to go to the US and forcefully pick her up according to the law.”

Deputy chairman of Great Indonesia Movement (Gerindra) Party Fadli Zon said that he also opposed the plan.

“Even though she’s an official, it should be remembered there is principle stating all citizens shall be equal before the law, and shall be required to respect the law. That’s what the Constitution said,” Fadli said. “I’m sure Sri Mulyani won’t mind coming and meeting the KPK summoning and explaining what she knows about the Bank Century scandal.”

KPK chairman Abraham Samad recently announced that it would question Sri Mulyani in April in Washington. Abraham said that the antigraft agency is unable to force Sri Mulyani to come to Jakarta for questioning because she is busy as with her role at the World Bank.

Sri Mulyani has been blamed by the House of Representatives for illegally bailing out the collapsing Bank Century during her time as the Finance Minister. She was probed by the KPK in relation to the case in 2010.

The KPK has named Bank Indonesia’s former deputy governors Budi Mulya and Siti Chalimah Fadjrijah as suspects for abusing authority by giving the bank short-term loan facility in 2008.

Bank Century was created in 2004 as the result of a merger of three problematic lenders: Bank Pikko, Bank CIC and Bank Danpac. In 2008, the bank collapsed, but the government injected Rp 6.7 trillion ($717 million) to bail it out and bring its co-owner, Robert Tantular, to justice for siphoning off customers’ money.

Since then, the Indonesian government has taken over the bank and renamed it Bank Mutiara.

Fadli Kritik Rencana KPK Periksa Sri Mulyani di AS

Fadli Kritik Rencana KPK Periksa Sri Mulyani di AS

Fadli Kritik Rencana KPK Periksa Sri Mulyani di AS

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membatalkan pengiriman penyidiknya ke Amerika Serikat (AS) untuk memeriksa mantan Menteri Kuangan Sri Mulyani (Ani) di sana. Seharusnya, menurut Fadli, KPK memanggilnya untuk diperiksa di Jakarta.

“KPK harus membatalkan rencana ke Washington DC. Cukup dengan memanggil Sri Mulyani ke Indonesia,” kata Fadli, di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurutnya, pengiriman dua penyidik KPK ke AS untuk memeriksa Ani merupakan preseden buruk dalam menegakkan hukum di negeri ini, karena akan menimbulkan kesan mengistimewakan Ani.

“Jangan sampai hal ini jadi preseden buruk dalam menegakkan hukum. Juga jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” tandasnya.

Selain menghemat anggaran, kata Fadli, hal ini penting agar tidak memberikan perlakuan istimewa pada orang yang diduga terlibat kasus hukum, sekalipun dia adalah tokoh atau pejabat.

“Setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan harus mematuhi segala proses hukum yang ada. Itu bunyi konstitusi kita,” tegasnya.

Fadli meyakini, Ani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliyun tersebut.

Dituturkan Fadli, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap mantan menteri keuangan itu di Washington DC, Amerika Serikat. Pemeriksaan akan dilakukan minggu ketiga bulan April setelah KPK mengirimkan dua penyidiknya.

Sesuai keterangan Juru Bicara KPK, Johan Budi, kata Fadli, alasan KPK mengirim kedua penyidiknya ke negeri paman sam, yakni demi memudahkan dan tidak mengganggu pekerjaan Sri Mulyani.

Gerindra: KPK Periksa Sri Mulyani di AS Jadi Preseden Buruk

Gerindra: KPK Periksa Sri Mulyani di AS Jadi Preseden Buruk

Gerindra KPK Periksa Sri Mulyani di AS Jadi Preseden BurukJakarta: Partai Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan rencana pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat. Sebab rencana tersebut dianggap akan membuang uang negara.

“Selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kepada Metrotvnews.com, Selasa (5/3).

Fadli mengatakan, seharusnya setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jika KPK memeriksa Sri Mulyani di AS maka akan menjadi preseden buruk.

“Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal bank Century.” kata dia.

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pemeriksaan Sri Mulyani akan dilakukan minggu ketiga April dengan mengirimkan dua penyidik KPK ke AS.

KPK menyatakan alasan di balik dilakukannya hal itu untuk penyederhanaan saja, sebab lokasi kerja Sri Mulyani berada di AS. (Andhini/Adf)

Editor: Asnawi Khaddaf

KPK Dinilai Tak Pantas Periksa SMI di AS

KPK Dinilai Tak Pantas Periksa SMI di AS

KPK Dinilai Tak Pantas Periksa SMI di AS
JAKARTA – Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) di Washington, Amerika Serikat (AS) terus menuai cibiran. Pasalnya, KPK tak hanya dianggap mengistimewakan Sri Mulyani tapi juga bakal menghamburkan uang negara dengan mengirim penyidik ke AS.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan, harusnya KPK memanggil Sri Mulyani untuk pulang ke Indonesia guna diperiksa. Alasannya, setiap warga negara punya kedudukan sama di depan hukum.

“Jadi KPK harusnya membatalkan rencana mengirim dua penyidiknya ke Washington DC. Kenapa tidak Sri Mulyani nya yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (5/3).

Politisi muda yang juga pemimpin Institute for Policy Studi (IPS) itu justru heran dengan langkah KPK yang tiba-tiba hendak mengirimkan penyidiknya ke AS. Sebab, KPK seolah-olah tak proaktif menanyakan kesediaan Sri Mulyani untuk diperiksa di Jakarta. “Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal Bank Century,” ulasnya.

Karenanya, lanjut Fadli, jangan sampai KPK hanya buang-buang anggaran dengan mengirim dua penyidiknya untuk memeriksa Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. “Selain untuk menghemat anggaran, hal ini penting agar tidak memberikan perlakuan istimewa pada orang yang diduga terlibat kasus hukum,” cetusnya.

Seperti diketahui, pada pekan ketiga April nanti KPK akan mengirimkan dua penyidiknya ke AS. Rencananya, Sri akan diperiksa di Kedutaan Besar RI di Wanshington, sebagai saksi bagi bekas Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Saat pengucuran bailout Rp 6,7 triliun pada 2008, Sri adalah Menteri Keuangan merangkap Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).(ara/jpnn)

Politisi Indonesia, Belajarlah dari Politisi Jepang yang Tahu Malu

Politisi Indonesia, Belajarlah dari Politisi Jepang yang Tahu Malu

Politisi Indonesia, Belajarlah dari Politisi Jepang yang Tahu MaluJakarta – Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon punya oleh-oleh dari Jepang. Bukan dalam bentuk barang tetapi ilmu yang berguna, terutama bagi politisi. Fadli mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang politisi bertanggung jawab kepada pemilihnya.

“Maraknya kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia, selain karena tingginya biaya politik juga disebabkan minimnya transparansi. Selama ini anggota parlemen di Indonesia tak ada kewajiban melakukan laporan tahunan kegiatannya kepada publik. Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas. Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat,” jelas Fadli dalam siaran pers, Senin (4/3/2012).

Pekan lalu, Fadli bercerita, dia diundang pemerintah Jepang dan bertemu sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrasi Liberal (LDP). Yang menarik melihat sistem di Jepang, setiap anggota parlemen di negeri matahari terbit itu wajib membuat laporan kegiatan.

“Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik,” imbuhnya.

Selain laporan kerja, juga diwajibkan laporan keuangan. “Semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp 100). Masyarakat bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja,” tambahnya.

Prinsip transparansi ini memiliki dampak signifikan dapat mengurangi korupsi politik di Jepang. Fadli bercerita, pernah ada kasus beberapa waktu lalu, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen.

“Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu. Akhirnya yang bersangkutan bunuh diri. Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik,” urainya.

Fadli Zon: Bercermin dari Jepang, Transparansi Politik Kurangi Praktek Korupsi

Fadli Zon: Bercermin dari Jepang, Transparansi Politik Kurangi Praktek Korupsi

Transparansi Politik Kurangi Praktek KorupsiSelain karena biaya politik yang tinggi, minimnya transparansi juga membuat kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia terus marak. Selama ini, anggota parlemen di Indonesia tidak wajib melaporkan kegiatan tahunan kepada publik.

“Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas. Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 4/2).

Fadli Zon berbagi pengalaman. Pekan lalu ia diundang pemerintah Jepang dan bertemu dengan sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrasi Liberal (LDP). Sistem yang ada di Jepang ternyata sangat menarik, dan setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik.

Selain laporan kerja, lanjut Fadlu, anggota parlemen juga diwajibkan membuat laporan keuangan. Semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp 100). Masyarakat pun bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja.

“Prinsip transparansi ini dampaknya dapat mengurangi korupsi politik di Jepang,” ungkap Fadli.

Pernah ada kasus beberapa waktu lalu, Fadli bercerita, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen. Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu dan akhirnya bunuh diri.

“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik,” demikian Fadli.