Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membatalkan rencana pemeriksaan terhadap mantan menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), di Washington DC, Amerika Serikat.
“Rencana KPK ini harus dibatalkan. Kenapa tidak Sri Mulyani-nya yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS, selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (5/3).
“Seharusnya, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum.”
Seperti diumumkan Juru Bicara KPK, Johan Budi, pemeriksaan SMI akan dilakukan minggu ketiga April dengan mengirimkan dua penyidik KPK ke AS. SMI berada di markas World Bank dimana dia menjabat sebagai Managing Director.
KPK menyatakan alasan dibalik dilakukannya hal ini untuk penyederhanaan saja, sebab lokasi kerja Sri Mulyani berada di AS.
Namun bagi Gerindra, KPK seharusnya cukup dengan memanggil Sri Mulyani ke Indonesia. Sebab apabila tidak, bisa menjadi preseden buruk dalam menegakkan hukum sekaligus potensial menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Kesan KPK memberikan perlakuan istimewa kepada SMI sangat kental, ujar Fadli Zon.
“Sekalipun dia adalah tokoh atau pejabat, harus diingat prinsip setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan harus mematuhi segala proses hukum yang ada. Itu bunyi konstitusi kita,” tegas Fadli.
“Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal bank Century.”