JAKARTA – Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) di Washington, Amerika Serikat (AS) terus menuai cibiran. Pasalnya, KPK tak hanya dianggap mengistimewakan Sri Mulyani tapi juga bakal menghamburkan uang negara dengan mengirim penyidik ke AS.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan, harusnya KPK memanggil Sri Mulyani untuk pulang ke Indonesia guna diperiksa. Alasannya, setiap warga negara punya kedudukan sama di depan hukum.
“Jadi KPK harusnya membatalkan rencana mengirim dua penyidiknya ke Washington DC. Kenapa tidak Sri Mulyani nya yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (5/3).
Politisi muda yang juga pemimpin Institute for Policy Studi (IPS) itu justru heran dengan langkah KPK yang tiba-tiba hendak mengirimkan penyidiknya ke AS. Sebab, KPK seolah-olah tak proaktif menanyakan kesediaan Sri Mulyani untuk diperiksa di Jakarta. “Saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal Bank Century,” ulasnya.
Karenanya, lanjut Fadli, jangan sampai KPK hanya buang-buang anggaran dengan mengirim dua penyidiknya untuk memeriksa Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. “Selain untuk menghemat anggaran, hal ini penting agar tidak memberikan perlakuan istimewa pada orang yang diduga terlibat kasus hukum,” cetusnya.
Seperti diketahui, pada pekan ketiga April nanti KPK akan mengirimkan dua penyidiknya ke AS. Rencananya, Sri akan diperiksa di Kedutaan Besar RI di Wanshington, sebagai saksi bagi bekas Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Saat pengucuran bailout Rp 6,7 triliun pada 2008, Sri adalah Menteri Keuangan merangkap Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).(ara/jpnn)