Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat, terkait skandal Century, disesalkan sementara pihak.
“Rencana KPK ini harus dibatalkan. Kenapa tidak Sri Mulyani nya yang dipanggil KPK ke Jakarta? Mengirim dua penyidik ke AS, selain akan buang-buang uang negara, juga menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap Sri Mulyani. Seharusnya, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Selasa, 5/3).
Bila penyidik KPK tetap terbang ke AS, Fadli menilai hal ini akan jadi preseden buruk dalam penegakkan hukum. Bahkan, hal ini juga bisa menimbulkan tanda tanya dan kesalahpahaman di masyarakat.
Namun bila rencana ini dibatalkan, lanjut Fadli, selain akan menghemat anggaran, juga penting agar tidak memberikan perlakuan istimewa pada orang yang diduga terlibat kasus hukum, sekalipun dia adalah tokoh atau pejabat. Sebab setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan harus mematuhi segala proses hukum yang ada.
“Itu bunyi konstitusi kita. Dan saya yakin Sri Mulyani tak keberatan untuk datang memenuhi panggilan KPK dan menjelaskan apa yang diketahuinya terkait skandal bank Century,” demikian Fadli.