Anas Urbaningrum secara resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang. Atas kejadian ini, Anas diminta membuka semua yang diketahuinya tersangkut proyek Hambalang.
“Sebagai kawan, meskipun beda partai, kami sangat prihatin. Anas sebaiknya bongkar semua yang terlibat dan semua yang diketahuinya. Jangan tanggung jangan kepalang. Ini harus jadi pembelajaran bagi kita semua,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon kepada wartawan, Sabtu (23/2/2013).
Fadli mengakui, penetapan status tersangka Anas membuat perasaan rakyat terhadap politik dan partai politik terluka. Apalagi, status Anas menambah daftar pucuk pimpinan partai yang terseret kasus korupsi.
“Setelah Presiden PKS, kini Ketua Umum Partai Demokrat. Apalagi keduanya merupakan bagian the rulling party saat ini,” ujar Fadli.
Bagi Fadli, hukum harus tegak dan jangan jadi subordinasi politik. Campur tangan politik terhadap hukum akan melahirkan ketidakadilan.
“Untuk antisipasi efek negatif kejadian ini, kami berharap semoga rakyat tak makin apatis dengan partai politik. Semoga seluruh parpol mampu bermain politik secara bersih, beretika dan bertanggung jawab, sebagai upaya bersama membangun kembali kepercayaan rakyat kepada partai politik,” papar Fadli.
Secara khusus, Partai Gerindra terus mendukung KPK agar kasus Hambalang ini diselesaikan sampai tuntas sebagai komitmen penegakan hukum di Indonesia.
“Jangan sampai proses hukum menjadi diintervensi kekuasaan. Skandal korupsi Hambalang harus tuntas ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu,” cetus Fadli.
Jakarta : Anas Urbaningrum telah resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi Hambalang. Meski sudah jadi tersangka, namun dukungan kepada Ketua Umum Partai Demokrat itu terus mengalir.
Salah satu dukungan berasal dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon. Dia menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Anas. Fadli Zon pun menyarankan kepada kawannya itu untuk membongkar kasus korupsi yang diketahuinya.
“Jangan tanggung jangan kepalang. Ini harus jadi pembelajaran bagi kita semua,” kata Fadli Zon dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Sabtu (23/2/2013).
Menurutnya, hukum harus ditegakkan dan jangan menjadi subordinasi politik. “Campur tangan politik terhadap hukum akan melahirkan ketidakadilan,” ujarnya.
Fadli Zon pun berharap ditetapkannya dua ketua umum partai politik sebagai tersangka tidak menjadikan rakyat menjadi apatis dengan partai politik. “Semoga seluruh parpol mampu bermain politik secara bersih, beretika, dan bertanggung jawab, sebagai upaya bersama membangun kembali kepercayaan rakyat kepada partai politik,” jelasnya.
Selain itu, Fadli Zon menegaskan, partainya juga akan mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang. Fadli berharap kasus ini tidak diintervensi kekuasaan. “Skandal korupsi Hambalang harus tuntas ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu,” ujarnya. (Ary)
Kebijakan SBY yang mau menaikkan gaji bupati patut ditolak. Sebab selama ini, pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar. Selain gaji misalnya, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, bupati juga menerima banyak tunjangan, seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu, bupati juga mendapatkan insentif pajak, yang besarnya minimal enam kali gaji. Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal 125 juta perbulan.
“Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji. Dan pemerintah SBY juga seharusnya berpikir, bahwa kenaikan gaji bupati juga akan membuat beban APBN bertambah berat,” kata Fadli beberapa saat lalu (Jumat, 22/2).
Fadli mengingatkan bahwa sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen APBN yang tersedia habis untuk membayar gaji aparatur. Angka ini terus meningkat 18,6 persen pertahunnya. Bahkan di beberapa daerah persentase gaji aparatur ini ada yang mencapai 70 persen dari APBD. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan.
“Kenaikan gaji bupati ini harus ditolak,” kata Fadli menegaskan, sambil mengatakan bahwa jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian, bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang memang mengejar pendapatan.
“Sehingga sangat kurang pantas kepala daerah menuntut kenaikan gaji. Yang harus dinaikkan adalah pelayanan terhadap rakyat,” demikian Fadli.
Wacana pembentukan panitia khusus orang hilang dan peradilan HAM dinilai Partai Gerindra sebagai manuver politik pihak tertentu. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, meyakini hal itu berkaitan dengan pemilihan umum 2014. “Ya, ini merupakan suatu manuver politik. Pasti kaitannya dengan pemilu dan lain-lain,” katanya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (22/2).
Menurut Fadli, saat ini isu HAM tidak terlalu menjadi perhatian publik. Yang lebih difokuskan masyarakat adalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari. Seharusnya, kata dia, problem ini yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah.
“Jangan memprioritaskan sesuatu yang selesai atau sesuatu yang tidak terlalu signifikan terhadap rakyat. Kalau ini hanya sekedar manuver politik,” ucapnya.
Dia menegaskan, pembentukan peradilan HAM tidak terlalu penting untuk sekarang ini.
“Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi yang merajalela, kesehatan, dan pendidikan. Itu prioritas,” tegas Fadli.
Langkah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkoplhukam), Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, yang menggenjot kembali rekomendasi DPR terkait pembentukan Pengadilan Khusus HAM menjadi alarm bagi capres yang selama ini sering dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM.
DPR sudah menerbitkan rekomendasi pembentukan Pengadilan Khusus HAM sejak 2009. Tapi, rekomendasi tersebut tak pernah dijalankan. Tapi baru ingin dijalankan pemerintah menjelang Pilpres 2014. [ald]
Jakarta: Partai Gerindra menilai rencana pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan manuver politik untuk menjegal pasangan calon presiden (capres) tertentu di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PilpreS) 2014. Padahal masalah HAM bukan lah prioritas bagi rakyat.
“Ya ini merupakan suatu manuver politik. Pasti kaitannya dengan pemilu dan lain-lain. Tapi masyarakat konsennya bukan masalah HAM kok,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Jumat (22/2).
Menurut Fadli, masalah harga bahan pokok yang melambung tinggi mestinya jadi prioritas pemerintah. Bukan merencanakan membentuk pengadilan HAM bersama DPR. “Kalau itu kan hanya sekedar manuver politik,”kata Fadli.
Ia pun menantang soal apakah rencana pengadilan HAM menjadi keinginan rakyat dalam survei. Bagi Gerindra, ini tidak penting untuk rakyat. “Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, kesehatan, pendidikan. Itu prioritas,” kata Fadli. (Andhini/Hnr)
Partai Gerindra menilai wacana pembentukan pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) jelang Pemilu 2014 tidak penting. Pengadilan HAM disebut sebagai manuver politik jelang pemilihan presiden nanti.
“Tidak penting. Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi yang merajalela, kesehatan, pendidikan. Itu prioritas,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (22/2).
Fadli memandang usulan pembentukan pengadilan HAM sebagai suatu manuver politik yang pasti berkaitan dengan pemilu. Menurutnya, saat ini masalah HAM bukan perhatian utama masyarakat. Persoalan harga-harga yang melambung tinggi, masalah pemerintahan, disebutnya lebih diprioritaskan masyarakat.
“Jangan memprioritaskan sesuatu yang selesai atau sesuatu yang tidak terlalu signifikan terhadap rakyat. Kalau ini kan hanya sekedar manuver politik,” ungkapnya.
Fadli sangat yakin bila wacana pengadilan HAM sebagai langkah politik dari pihak tertentu untuk menjegal lawan-lawan politik pada pilpres nanti. Ia yakin, persoalan tersebut tidak akan menghambat laju Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2014 nanti.
Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Djoko Suyanto, menyambangi gedung Parlemen, Selasa (29/1) lalu. Tujuan kedatangannya seperti yang tertulis dalam daftar hadir rapat konsultasi yaitu untuk membicarakan rekomendasi DPR RI tentang Pembentukan Pengadilan HAM.
Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
Rencana pembentukan Pengadilan HAM saat ini tidak penting. Yang terpenting saat ini pemerintah bisa menekan harga-harga kebutuhan pokok rumah tangga, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
“Tidak penting. Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi yang merajalela, kesehatan, dan pendidikan. Itu prioritas,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Menurutnya, seharusnya pemerintah saat ini lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan bukan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM.
“Ini kan sekadar manuver politik. Ya, boleh dicoba apakah rakyat menginginkan itu? Coba dicek, disurvei aja. Sekarang ini harga-harga melambung tinggi, pemerintah seharusnya memprioritaskan soal kesejahteraan,” ucap dia.
Fadli menjelaskan, pembentukan Pengadilan HAM yang saat ini santer dibicarakan antara pemerintah dan DPR itu, penuh dengan muatan politis dan manuver politik yang ditujukan terhadap Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menjelang Pemilu 2014 mendatang.
“Ya, ini merupakan suatu manuver politik. Pasti kaitannya dengan pemilu dan lain-lain,” ujarnya.
Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
Presiden dan segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
Pansus juga merekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang, serta meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia. Namun, hingga kini rekomendasi itu belum secara penuh dilakukan pemerintah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengkritisi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji kepala daerah. Menurutnya, kenaikan gaji dirasa belum diperlukan, karena gaji kepala daerah sudah cukup tinggi.
“Kami melihat gaji sekarang sudah tinggi. Jangan sampai APBN dibebani lagi dengan biaya rutin,” ujar Fadli Zon, Kamis (21/2/2013).
Kinerja yang ditunjukkan para kepala daerah, lanjutnya, juga belum maksimal. Dengan tidak adanya peningkatan kinerja pelayanan publik tapi gaji dinaikkan, tentu akan menjadi sesuatu yang kurang pas.
“Tidak ada jaminan, ketika gaji naik tidak ada korupsi. Nanti malah gaji naik, korupsi tambah naik juga. Tidak perlu ada kenaikan gaji, sudah cukup membebani APBN, nanti malah kita utang lagi ke luar negeri,” papar Fadli.
Ketika ditanya apakah rencana kebijakan populis menaikkan gaji kepala daerah merupakan strategi politik jelang 2014 dari SBY, Fadli enggan berkomentar.
“Wah itu tanya sama Pak SBY,” cetusnya seraya tertawa.
Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY setuju menaikkan gaji kepala daerah, yang selama hampir delapan tahun tidak naik. Sementara, gaji pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintah yang lain naik.
Partai Gerindra menolak rencana pemerintah menaikkan gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Pasalnya, pendapatan dan fasilitas yang diberikan dinilai sudah besar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, selain menerima gaji, bupati juga menerima banyak tunjangan seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu, kata dia, mereka juga mendapat insentif pajak yang besarnya minimal 6 kali gaji.
“Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal Rp 125 juta perbulan. Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji,” kata Fadli di Jakarta, Jumat (22/2/2013).
Fadli menambahkan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya berpikir bahwa kenaikan gaji kepala daerah akan semakin membebani APBN. Saat ini, 30 persen dari APBN atau Rp 547 triliun, kata dia, habis untuk menbayar gaji aparatur negara. Bahkan, di beberapa daerah persentase gaji aparatur mencapai 70 persen dari APBD.
“Di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan. Kenaikan gaji bupati ini harus ditolak. Selain pendapatan sudah sangat besar dan membebani APBN, jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian. Bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang mengejar pendapatan. Jadi, kurang pantas kepala daerah menuntut kenaikan gaji. Yang harus dinaikkan adalah pelayanan terhadap rakyat,” kata Fadli.
Sebelumnya, Presiden SBY menilai sudah saatnya gaji kepala daerah dinaikkan. Pasalnya, kata Presiden, sudah delapan tahun gaji mereka tidak mengalami kenaikan.
Hal itu dikatakan Presiden menanggapi permintaan para bupati agar gaji dinaikkan ketika Rapat Kerja Nasional Asosisasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu ( 20/2/2013 ).
Presiden mengaku sudah menugasi para menteri terkait, terutama Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk membahas kenaikan gaji kepala daerah dengan membandingkan dengan yang lain. Pembahasan itu, kata dia, dikoordinasikan oleh Wakil Presiden Boediono.
“Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar,” kata Presiden.
Kebijakan SBY yang mau menaikkan gaji bupati patut ditolak. Sebab selama ini, pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar. Selain gaji misalnya, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, bupati juga menerima banyak tunjangan, seperti biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu, bupati juga mendapatkan insentif pajak, yang besarnya minimal enam kali gaji. Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal 125 juta perbulan.
“Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji. Dan pemerintah SBY juga seharusnya berpikir, bahwa kenaikan gaji bupati juga akan membuat beban APBN bertambah berat,” kata Fadli beberapa saat lalu (Jumat, 22/2).
Fadli mengingatkan bahwa sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen APBN yang tersedia habis untuk membayar gaji aparatur. Angka ini terus meningkat 18,6 persen pertahunnya. Bahkan di beberapa daerah persentase gaji aparatur ini ada yang mencapai 70 persen dari APBD. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan.
“Kenaikan gaji bupati ini harus ditolak,” kata Fadli menegaskan, sambil mengatakan bahwa jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian, bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang memang mengejar pendapatan.
“Sehingga sangat kurang pantas kepala daerah menuntut kenaikan gaji. Yang harus dinaikkan adalah pelayanan terhadap rakyat,” demikian Fadli.
