Jakarta: Partai Gerindra menilai rencana pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan manuver politik untuk menjegal pasangan calon presiden (capres) tertentu di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PilpreS) 2014. Padahal masalah HAM bukan lah prioritas bagi rakyat.
“Ya ini merupakan suatu manuver politik. Pasti kaitannya dengan pemilu dan lain-lain. Tapi masyarakat konsennya bukan masalah HAM kok,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Jumat (22/2).
Menurut Fadli, masalah harga bahan pokok yang melambung tinggi mestinya jadi prioritas pemerintah. Bukan merencanakan membentuk pengadilan HAM bersama DPR. “Kalau itu kan hanya sekedar manuver politik,”kata Fadli.
Ia pun menantang soal apakah rencana pengadilan HAM menjadi keinginan rakyat dalam survei. Bagi Gerindra, ini tidak penting untuk rakyat. “Yang penting bagaimana rakyat bisa menjangkau harga-harga, menciptakan lapangan kerja, memberantas korupsi, kesehatan, pendidikan. Itu prioritas,” kata Fadli. (Andhini/Hnr)