Maraknya kasus korupsi yang melilit politisi Indonesia, selain karena tingginya biaya politik juga disebabkan minimnya transparansi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, mengungkapkan selama ini anggota parlemen di Indonesia tak ada kewajiban melakukan laporan tahunan kegiatannya kepada publik. Sehingga minim transparansi dan akuntabilitas.
“Anggota DPR merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat,” kata Fadli dalam siaran persnya, Senin 4 Maret 2013.
Menurut Fadli, negara maju seperti Jepang memiliki sistem menjamin transparansi para politisi. Menurutnya, setiap anggota parlemen Jepang wajib membuat laporan kegiatan. Laporan tahunan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui internet dan dapat diakses oleh publik.
“Selain laporan kerja, juga diwajibkan laporan keuangan,” ujarnya
Fadli menuturkan, semua pemasukan dan pengeluaran anggota harus dipublikasikan di website. Secara rinci dimulai dengan pengeluaran 1 Yen (Rp. 100). Masyarakat bisa melihat laporan itu secara terbuka kapan saja.
“Prinsip transparansi ini dampaknya dapat mengurangi korupsi politik di Jepang.”
Apakah dengan begitu di Jepang tidak ada penyimpangan? Menurutnya, pernah ada kasus beberapa waktu lalu, anggota parlemen berusaha memanipulasi laporan biaya penggunaan listrik, padahal acara dilakukan di gedung parlemen.
“Anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP itu jadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tak seberapa, namun Matsuoka merasa malu. Akhirnya yang bersangkutan bunuh diri,” kata Fadli.
“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin hal ini bisa kurangi korupsi. Korupsi melilit banyak politisi Indonesia. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan pada publik.”