Anggota Parlemen di Indonesia diminta bercermin kepada pengalaman politisi di Jepang dalam mengurangi praktik korupsi. Setiap anggota Parlemen di Jepang diwajibkan melaporkan secara terbuka kegiatan hingga keuangan kepada publik.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (4/3/2013), menyikapi hasil pertemuannya dengan sejumlah anggota Parlemen Partai Demokrasi Liberal (LDP) pekan lalu di Jepang.
Fadli mengatakan, setiap anggota Parlemen di Jepang wajib membuat laporan kegiatan tahunan lalu dipublikasikan ke dunia maya sehingga dapat diakses publik. Mereka juga diwajibkan melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rinci. Bahkan, hingga pengeluaran yang hanya sebesar 1 Yen.
Dikatakan Fadli, prinsip transparansi itu berdampak baik dalam pengurangan korupsi politik di Jepang. “Pernah ada kasus anggota Parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP yang berusaha memanipulasi laporan penggunaan listrik. Padahal, acara dilakukan di Gedung Parlemen. Dia menjadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tidak seberapa, namun dia merasa malu hingga akhirnya bunuh diri,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, selain karena tingginya biaya politik, maraknya kasus korupsi yang menjerat politisi di Indonesia disebabkan minimnya transparansi. Anggota Dewan di Indonesia selama ini tidak diwajibkan melaporkan kegiatan tahunan. Akhirnya, mereka merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat.
“Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin bisa mengurangi korupsi. Kedepan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan publik,” pungkas Fadli.