Wakil ketua DPR Fadli Zon menanggapi kisruh pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, kisruh THR ini menunjukkan rancangan pemerintah sangat buruk pemerintah merencanakan hal itu dengan tidak tepat sehingga hal ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah orientasinya bukan untuk kepentingan THR itu sendiri tetapi adanya muatan politik.
“Ya sudah pasti lah, apalagi. Namanya juga tahun politik, nuansanya pasti nuansa politik,” kata Fadli Zon saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (08/06/2018).
Menurut Fadli kebijakan tersebut akan mengganggu APBD seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan harus adanya komunikasi yang baik termasuk kalkulasi dari postur anggran dari APBN ke APBD.
“Tentunya kita tidak bodohlah untuk melihat kaitannya dengan tahun politik dan kalau mau meningkatkan kenapa tidak dari tahun-tahun yang lalu tahun 2017, 2016, 2015 tetapi malah di tahun seperti ini. Jadi ini sudah jelas ada muatan politiknya karena itu tidak dilakukan dengan cermat dan tidak tepat makanya terjadi kekisruhan,” jelasnya.
Selain itu kata Fadli, kebijakan tersebut menjerumuskan kepala daerah untuk melakukan maladministrasi dalam penganggaran sehingga akan mengganggu apa yang sudah diprioritaskan dan program dalam pembangunan daerah.
“Penggunaan anggaran yang sudah dirancang sebelumnya nantinya akan ada switching yang saya rasa akan mengganggu daerah tersebut,” tambahnya.
Fadli menambahkan bahwa semua pasti mendukung peningkatan kesejahteraan ASN atau PNS bahkan masyarakat secara umum. Fadli menyebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut harus diberikan kepada yang tepat, semisal tenaga honorer pemerintah yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Ia juga mengaskan lagi kebijakan tersebut harus dilakukan dengan tepat termasuk ketersediaan anggaran.
“Kalau sekarang ini menghabiskan anggaran tapi anggarannya tidak ada. Pastinya kita mendukung dan semangat memberikan bantuan, apalagi hari raya sudah pasti kita dukung tetapi anggarannya bagaimana perhitungannya,” pungkas Fadli.
Sebelumnya, kebijakan penerimaan THR dari pemerintah kepada ASN / PNS juga berlaku bagi pegawai pemerintah daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) no 19 tahun 2018 tentang THR dimana termasuk anggaran THR PNS daerah sumber angrannya dibebankan ke APBD.
Sebagian daerah mengeluhkan kebijakan penerimaan THR karena dana APBD tidak cukup membayarkan THR yang jumlahnya termasuk gaji pokok beserta tujangan lainnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keberatan sejumlah derah mengikuti arahan presiden untuk membayarkan Tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuktikan bahwa perencanaan pemerintah buruk.
“Terkait dengan kisruh THR ini terhadap PNS/ASN, ini menunjukkan bahwa perencanaan pemerintah ini sangat buruk. Pemerintah tidak merencanakan ini dengan perkiraan yang tepat,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (7/6/2018).
Adanya keberatan sejumlah daerah menurut Fadli menunjukan bahwa kebijakan pemerintah bukan murni untuk memberikan THR, melainkan ada tujun politik. Fadli mengatakan seharusnya pemerintah berkordinasi terlebih dahulu dengan daerah sebelum mengeluarkan kebijkan tersebut. Karena menurutnya, pemberian THR dengan sumber dana dari APBD akan membebani keuangan daerah.
”Sebelum melakukan atau mengeluarkan kebijakan, seharusnya ada komunikasi, koordinasi yang baik, termasuk kalkulasi dari postur anggaran di APBN dan APBD, terkait denganTHR itu,” pungkasnya.
Terkait dengan mundurnya Yudi Latif dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan tanggapan yang beragam dari beberapa pihak. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun memuji langkah yang diambil Yudi. Menurutnya, hal itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. “Dia fair. Apa yang dia lakukan itu tindakan yang pancasilais menurut saya mengundurkan diri dari BPIP,” ujar Fadli, Jumat (8/6/2018).
Ia menilai, jika apa yang dilakukan oleh Yudi sangatlah bagus. Fadli pun menduga jika mundurnya Yudi Latif terkait dengan perubahan status BPIP yang sebelumnya hanya unit kerja. “Sinyal yang diberikan saudara Yudi Latif ini bagus. Saya apresiasi apa yang dilakukan Yudi Latif,” sebut Fadli.
Seperti diberitakan sebelumnya, pengunduran diri Yudi Latif diumumkan lewat akun facebook Yudi Latif Dua. Lewat akun Facebook-nya, Yudi menulis panjang soal pamitannya itu. “Saya mohon pamit. ‘Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali’,” tulis Yudi.
Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menjelaskan jika mundurnya Yudi Latif karena ada alasan keluarga. Berdasarkan suarat yang diterimanya, Johan menyatakan jika Yudi tak mampu mengikuti kesibukan kerja di BPIP. “Dalam surat itu, beliau tidak sanggup karena masih ada urusan-urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh Pak Yudi Latif,” kata Johan.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunggah catatannya di twitter yang menyoroti melonjaknya utang BUMN sampai Rp 1.300 triliun dalam 4 tahun terakhir. Dalam unggahannya yang berjudul Krisis Utang BUMN Pasti Berimbas pada APBN itu mengatakan BUMN sedang berada diambang krisis utang yang serius.
Dalam catatannya ia mengatakan telah mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat perekonomian sedang lesu dan negara tak punya uang sangatlah berbahaya. “Tapi presiden berdalih pebangunan infrastruktur tak akan membebani APBN,” tulis Fadli Zon dalam catatannya yang diunggah di twitter Kamis, 7 Juni 2018.
Ia mengatakan pembangunan yang telah dibiayai oleh utang BUMN tersebut pada akhirnya akan kembali lagi ke APBN. Ia menjelaskan utang BUMN saat ini mencapai Rp 4.825 triliun atau naik Rp 1.337 triliun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 3.488 triliun.
“Kalau kita perhatikan data-data mengenai utang Indonesia, lonjakan utang sector public terjadi sejak 2014 memang terutama disebabkan lonjakan utang BUMN,” kata dia.
Menurut Fadli Zon ada dua masalah fatal terkait utang BUMN tersebut. Pertama, kata Fadli, sebagian besar utang itu merupakan utang jangka pendek. “Ini kan berbahaya, sebab situasi perekonomian baik global maupun domestik sedang mengalami kontraksi,” kata dia.
Kedua, sekitar 60 persen utang tersebut berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. “Jika nilai tukar Rupiah melemah, BUMN tentu akan semakin berdarah-darah,” tulisnya.
Lebih lanjut,Fadli Zon menuturkan total dari asset BUMN naik menjadi Rp 7.212 triliun pada akhir 2017 dengan jumlah utang Rp 4.825 triliun dan rasio utang BUMN sudah mencapai 67 persen asset. “Ini sudah lampu merah sebenarnya. Celakanya dalam kondisi itu BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp 5.253 triliun sepanjang tahun ini,” tutur dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berulang tahun pada Jumat (1/6/2018). Di usianya yang menginjak 47 tahun itu, Fadli membagikan kebahagiaannya bersama keluarga, termasuk teman, sahabat, dan guru-gurunya semasa sekolah di Bogor.
Meski dia yang berulang tahun, di sela momen bahagia itu, Fadli memberikan sebuah kado untuk ibundanya tercinta.
Kadonya adalah peluncuran buku biografi dirinya sendiri yang berjudul “Passing through The Hall of Time”.
“Dalam kesempatan ini yang merupakan hari ulang tahun, saya juga meluncurkan buku berjudul Passing Through The Hall Of Time sebagai hadiah dan juga bentuk laporan pertanggungjawaban saya kepada ibu kandung saya,” ucap Fadli.
Buku itu, lanjut dia, memuat cerita tentang perjalanan hidupnya, mulai dari kecil. Dalam buku itu dikisahkan pula kecelakaan yang hampir membuat nyawanya melayang.
“Buku ini isinya tentang lorong waktu. Sebenarnya, edisi pertama itu bahasa inggris, sekarang dibuat versi bahasa Indonesia. Itu cerita tentang hidup saya, apa yang saya lakukan, sejarah tentang kecelakaan saya di depan Cimori hampir meninggal. Saya pernah dirawat di Cimande karena patah tulang,” ungkapnya.
Dalam acara ulang tahun yang digelar di Rumah Kreatif The Paseban Hidden Paradise, Kampung Budaya Sunda, Puncak, Bogor, Jawa Barat, itu, hadir sejumlah tokoh seniman, budayawan dan artis ternama seperti Ridwan Saidi, Neno Warisman, Komeng, Sutardji Caldzoum Bachri, dan Fauzi Ba’adilah. Fadli memang menggelar acara ulang tahun berbalut nuansa tadarus dan puisi. Tahun lalu, acara yang sama sempat digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, bertepatan pada hari lahirnya juga.
Dia mengambil tema Pancasila karena berbarengan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Menurut dia, Pancasila harus benar-benar dilaksanakan dan tidak hanya retorika di bibir saja. “Tentunya pedoman tak boleh salah, kalau kita salah, kita tak akan pernah sampai kepada tujuan,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon bertemu Duta Besar (Dubes) Korea Selatan (Korsel) untuk Indonesia, Kim Chang-beom. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai potensi kerjasama kedua negara termasuk juga membahas rencana pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Singapura pekan depan.
“Ada pembicaraan juga terkait politik tentang hubungan Korsel dengan Korut, perkembangan dari pembicaraan denuklirisasi di Korut, rencana pertemuan dengan pihak Amerika, dengan Donald Trump tanggal 12 Juni di Singapura,” jelasnya usai bertemu Kim Chang-beom di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6).
Setelah Kim Jong Un bertemu Presiden Korsel, Moon Jae-in pada akhir April lalu dan menyepakati mengakhiri perang kedua negara, Kim Jong Un akan bertemu seterunya Donald Trump di Singapura. Presiden Joko Widodo pernah menawarkan pertemuan dilakukan di Indonesia tapi akhirnya Trump memilih Singapura.
Fadli mengatakan dalam pertemuan dengan Dubes Korsel juga dibahas rencana Korsel dan Korut mengirimkan tim bersama dalam salah satu cabang olahraga pada Asian Games mendatang di Jakarta.
“Saya kira kalau itu terjadi sebuah momentum yang bagus bagi Asian Games kita baru pertama kali ada satu grup di bidang olahraga tertentu, yang mereka Korut dan korsel akan jadi satu tim. Ini baru mereka jajaki,” jelasnya.
Kim Chang-beom adalah Dubes yang baru bertugas beberapa bulan di Indonesia. Sebelumnya pada 2003 sampai 2005, Kim Chang-beom pernah bertugas di Indonesia sebagai Atase Politik.
Saat ini hubungan Indonesia-Korsel dinilai semakin baik dan terus berkembang di berbagai bidang. Kunjungan kedua delegasi baik dari pemerintah maupun parlemen juga terus meningkat, begitu juga dengan kerjasama di berbagai bidang seperti militer dimana ada kerjasama kapal selam dan jet fighter atau jet tempur.
“Beliau sebagai Dubes yang baru ingin terus menjalin hubungan yang baik dengan DPR, dengan parlemen kita, dengan pemerintah dan juga terutama meningkatkan hubungan people to people context yang sekarang ini antara lain cukup besar karena pariwisata, turisme,” jelasnya.
Saat ini sekitar 350 ribu turis dari Korsel yang berkunjung ke Indonesia. Sedangkan jumlah turis Indonesia ke Korsel mencapai 250 ribu.
“Dan saya kira Korea juga banyak mengirim karya-karya seni budaya, drama korea, dan lain-lain. Di televisi-televisi kita banyak masyarakat kita yang familiar (dengan budaya Korea),” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi dua periode sebagaimana amanah UUD 1945.
Hal itu disampaikan Fadli menanggapi masuknya gugatan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai penggemar Jusuf Kalla agar Wakil Presiden ini bisa kembali mendampingi Presiden Joko Widodo.
“Ya menurut saya sih itu sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Memang harus sesuai konstitusi dan undang-undang. Karena kalau begitu dibuka nanti akan seperti membuka kotak pandora,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Ia menambahkan dalam Pasal 169 huruf n dan huruf 227 huruf i Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan syarat bagi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama.
Selain itu, Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. “Nanti orang bisa melewati dua kali periode dan sebagainya, atau berselang boleh maju lagi. Jadi saya kira harus ada satu fatsun lah terhadap mekanisme politik kita,”lanjut Fadli.
Sebelumnya Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono berharap, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai pencalonan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Harapan tersebut berdasarkan rapat yang digelar di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (2/6/2018), yang dipimpin Agung Laksono. “Dewan Pakar DPP Partai Golkar berpandangan agar Mahkamah Konstitusi sungguh-sungguh menegakkan konstitusi,” ujar Agung seusai rapat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan aktivitas pembagian sembako dalam kunjungannya ke daerah. Kini, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukannya di kawasan Jakarta Utara, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Kegiatan Jokowi itu pun langsung ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon. Dia mengatakan, tak semestinya orang nomor satu Indonesia melakukan kegiatan pembagian sembako. Sebaliknya, dirinya pun memberikan kritik terhadap kegiatan itu.
“Kasian lah masa presiden bagi-bagi sembako gitu ya, saya kira itu tugasnya ketua RT, ketua RW atau Lurah,” cetus Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/6).
Lebih lanjut, Fadli pun menyayangkan kegiatan mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden yang hanya dihabiskan dengan kegiatan tak berguna. Dirinya pun tak setuju bila kegiatan seperti itu dijadikan ajang pencitraan seorang pemimpin negara.
“Saya kira pencitraan seperti itu kurang tepat untuk jabatan seorang presiden. Maksud saya ini kan terlalu, ini kan presiden kita semua. Masa kerjanya bagi-bagi sembako,” ucapnya.
Tak hanya itu, Fadli menegaskan, jika Jokowi memang ingin menunjukkan sikap pro kepada masyarakat kecil, maka seharusnya kader PDIP menunjukkan dengan kebijakan yang pro rakyat. Sehingga dengan tidak menggunakan cara-cara yang bersifat lebih artifictual.
“Jadi bagaimana membuat lapangan kerja yang lebih baik. Nah itu rakyat pasti akan dekat. Tapi kalau harga-harga mahal, BBM mahal, listrik mahal, beras mahal mau deket apapun rakyat juga ngerasain hidup makin sulit,” pungkasnya.
Densus 88 Antiteror menggeledah gelanggang mahasiswa FISIP Universitas Riau, Pekanbaru. Hasilnya, diamankan tiga orang terduga teroris Riau diamankan.
Selain itu, Densus juga menyita bahan peledak jenis TATP (triaceton triperoxide) yang sudah jadi. TATP merupakan bom kimiawi yang sangat berbahaya dan memiliki daya ledak tinggi (high explosive).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan tak yakin jika ada bibit radikalisme berkembang di kampus-kampus dengan adanya temuan Densus 88 di Universitas Riau itu. Menurutnya asumsi itu harus diverifikasi.
“Saya masih tidak yakin bahwa kampus-kampus kita itu mudah sekali diintervensi dengan gagasan-gagasan yang radikal. Apalagi ini adalah tempat ilmu pengetahuan. Saya kira harus diverifikasi apakah betul seperti itu,” jelas dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Jika ada bibit radikalisme berkembang di perguruan tinggi, menurutnya menjadi pertanda ada kegagalan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun ia kembali menegaskan tak yakin dengan asumsi itu.
Ia mengatakan harus ditelusuri juga latar belakang tiga orang yang diamankan Densus 88, apakah mereka kebetulan lagi kampus itu atau memang benar-benar mahasiswa. “Ini harus ada transparansi,” tegas Fadli.
“Menurut saya informasi ini sangat mengganggu kalau misalnya perguruan tinggi dianggap mudah diintervensi sebagai sarang radikal apalagi teroris. Saya kira ini membahayakan dan merugikan pemerintah sendiri,” lanjut Fadli Zon
Fadli juga meminta aparat melakukan verifikasi atas informasi yang beredar. Jangan sampai informasi yang beredar justru merugikan citra perguruan tinggi di Indonesia.
“Apalagi ini perguruan tinggi ternama, terkemuka. Kalau tercoreng itu kan nanti akan merugikan civitas akademika dari perguruan tinggi tersebut dan bahkan perguruan tinggi seluruh Indonesia,” kata dia.
Ia pun mengatakan tak yakin bahwa bahan peledak yang disita akan diledakkan di Gedung DPRD dan DPR RI. Informasi itu juga harus diverifikasi.
“Saya kira itu juga harus diverifikasi, harus diklarifikasi apa benar. Saya ini kok enggak yakin ya. DPR ini rumah rakyat, DPRD juga rumah rakyat. Untuk apa mereka menargetkan itu? Benar atau enggak itu? Dicek dulu lah. Saya belum percaya itu,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meyakini, terduga teroris yang ditangkap di Universitas Riau tidak akan melakukan aksi pengeboman Gedung DPRD Riau dan DPR RI.
“Saya tidak yakin, mudah-mudahan tidak benar. Dan apa tujuannya? DPR kan gedung rakyat. Mereka ini siapa? apa kepentingannya?” kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Akan tetapi jika pernyataan tersebut memang benar adanya, Fadli meminta agar aparat penegak hukum untuk dapat penyelidiki dan mengadili mereka dengan hukuman setimpal.
“Kalau ketangkep jangan dibunuh, tapi diadili agar kita tahu apa yang mereka rencanakan,” tegasnya.
Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Anti Teror bekerjasama dengan Kapolda Riau menangkap tiga terduga teroris.
Penangkapan tersebut berlangsung di Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Riau di Jalam HR Soebrantas, Pekanbaru, Sabtu (2/6/2018).
Dalam hal ini, Tiga alumni dari universitas dimaksud, masing berinisial Z, D dan K diamankan dengan sejumlah barang bukti. Di antaranya empat bom rakitan yang siap diledakkan, beberapa bubuk mesiu peledak, busur serta anak panah.
Ia menyebut, Y dan dua rekannya bersiap melakukan teror dengan sasaran DPRD Riau dan gedung DPR di Jakarta. Soal kepastian tinggal teror itu bakal dilangsungkan, Nandang menyebut masih didalami.
