Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keberatan sejumlah derah mengikuti arahan presiden untuk membayarkan Tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuktikan bahwa perencanaan pemerintah buruk.
“Terkait dengan kisruh THR ini terhadap PNS/ASN, ini menunjukkan bahwa perencanaan pemerintah ini sangat buruk. Pemerintah tidak merencanakan ini dengan perkiraan yang tepat,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (7/6/2018).
Adanya keberatan sejumlah daerah menurut Fadli menunjukan bahwa kebijakan pemerintah bukan murni untuk memberikan THR, melainkan ada tujun politik. Fadli mengatakan seharusnya pemerintah berkordinasi terlebih dahulu dengan daerah sebelum mengeluarkan kebijkan tersebut. Karena menurutnya, pemberian THR dengan sumber dana dari APBD akan membebani keuangan daerah.
”Sebelum melakukan atau mengeluarkan kebijakan, seharusnya ada komunikasi, koordinasi yang baik, termasuk kalkulasi dari postur anggaran di APBN dan APBD, terkait denganTHR itu,” pungkasnya.