Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunjungi kantor Radar Bogor yang digeruduk massa PDIP terkait pemberitaan tentang Megawati Soekarnoputri. Fadli meminta pers, termasuk Radar Bogor, terus menyuarakan kebenaran.
Kunjungannya ke Radar Bogor diunggah Fadli melalui Twitter, @FadliZon, seperti dilihat detikcom, Sabtu (2/6/2018). Sembari membawa bunga, Fadli bersimpati.
“Tadi mampir ke harian @radar_bogor menyampaikan bunga simpati agar pers terus berani suarakan kebenaran dan tak boleh diintimidasi,” ujar Fadli Zon.
“Bunga untuk @radar_bogor pd P Hazairin sbg tanda simpati atas kejadian bbrp hari lalu. Tanpa pers tak ada demokrasi. Suarakan kebenaran!” tegas Fadli.
Fadli mengaku prihatin atas kejadian di kantor Radar Bogor. Menurut Fadli, pers seharusnya tidak ditekan pihak mana pun.
“Kita boleh saja berbeda dan boleh saja mungkin tidak suka atas suatu pemberitaan ya, tetapi kita saya kira punya mekanisme. Tidak boleh pers diancam dan diteror. Kita paham sekali bahwa tanpa pers tidak ada demokrasi. Dan pers adalah pilar keempat demokrasi dan saya kira kita semua memahami,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuat video yang menegaskan bahwa pancasila betul-betul bukan sekedar slogan.
Hal ini diungkapnya untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.
Ungkapan Fadli ini dituainya dalam sebuah video dengan durasi 58 detik
Fadli mengatakan, pancasila sudah menjadi dasar negara dan sudah menjadi bagian dari kesepakatan nasional.
“Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI ingin menyampaikan selamat hari lahir pancasila, pancasila merupakan dasar negara kita dan telah menjadi bagian dari kesepakatan nasional bagian dari konsessus nasional dan menjadi semacam pedoman bagi kita berbangsa dan bernegara,”.
Dirinya menuturkan, Indonesia bangsa yang menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini merupakan sebuah refleksi bahwa kita adalah bangsa yang berbhineka tunggal ika, kita bangsa yang menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”.
Ia juga mengharapkan untuk pancasila bukan hanya sekedar slogan dan retorika, Fadli menginginkan masyarakat menjadikan pancasila sebagai pedoman menuju kepada Indonesia yang kita cita-citakan.
“Mudah-mudahan pancasila ini betul-betul bukan sekedar hanya slogan dan retorika, kita harapkan masyarakat menjadi kan ini pedoman menuju kepada Indonesia yang kita cita-citakan dan cita-citakan juga bagi para pendiri bangsa founding father kita, Selamat Hari Lahir Pancasila
Berpulangnya ekonom senior Dawam Rahardjo membawa kesedihan bagi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurut dia, Indonesia telah kehilangan salah satu putera terbaiknya. Dawam bukan hanya pemikir besar dalam bidang ekonomi, tapi juga pemikiran sosial, keagamaan, dan gerakan kemasyarakatan.
“Saya sangat merasa kehilangan. Mas Dawam adalah pemikir ekonomi kerakyatan. Bersama almarhum Mubyarto dan Prof Sri Edi Swasono, mereka merupakan intelektual pejuang yang telah mempertahankan eksistensi Pasal 33 UUD 1945 dari serangan para ekonom neoliberal pada proses amendemen konstitusi dulu,” kata Fadli dalam siaran persnya, Kamis (31/5/2018).
Menurut dia, para ekonom neolib yang permisif terhadap kepentingan asing ingin menggusur pasal keramat tersebut. Namun Dawam dan beberapa ekonom nasionalis dengan gigih berusaha mempertahankannya.
“Meski kemudian Mas Dawam dan Prof Mubyarto mundur dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc amendemen Pasal 33, pandangan keduanya berhasil meyakinkan publik mengenai bahaya amendemen pasal penting tersebut,” tuturnya.
Menurut dia, hal tersebut terbukti sesudah Reformasi telah puluhan undang-undang yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33. Mulai dari UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Migas, hingga UU Koperasi.
“Bisa kita bayangkan, bagaimana rusaknya negara kita hari ini jika Pasal 33 dulu berhasil digusur? Karena jasa Mas Dawam dan kawan-kawan itulah kita masih bisa agak membendung arus liberalisasi,” tandasnya.
Dengan berpulangnya Dawam, kata dia, Indonesia kehilangan satu lagi pemikir ekonomi kerakyatan. Padahal negeri ini membutuhkan lebih banyak ekonom kerakyatan untuk membenahi arah perekonomian nasional.
“Pembangunan kita saat ini kan sudah salah arah. Kebijakan ekonomi kita tidak lagi tunduk kepada konstitusi, melainkan tunduk kepada teori-teori liberal. Keterpurukan ekonomi yang kita alami saat ini sebenarnya berawal dari pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu sebabnya, jika kita ingin bangkit dari keterpurukan, kita harus menengok pemikiran-pemikiran sebagaimana yang diperjuangkan oleh Mas Dawam. Selamat jalan Mas Dawam,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku prihatin dengan aksi massa Partai PDIP yang menyeruduk ke kantor Radar Bogor, Rabu (30/5).
Aksi itu kemudian berlanjut hari ini, Jumat (1/6).
mendesak aparat keamanan melakukan investigasi atas aksi yang dilakukan massa Partai PDIP ke kantor Radar Bogor, Rabu (30/5/2018) lalu.
“Aparat keamanan harus segera melakukan penyelidikan. Tidak boleh dibiarkan ada oknum merusak lembaga pers,” katanya kepada Radar Bogor di Gedung Graha Pena, Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (01/06/2018).
Menurutnya, penyerangan yang menimpa Radar Bogor adalah sebuah persekusi. Karena tidak boleh ada penggeredukan terhadap kantor media.
“Kejadian ini bukan yang pertama kali. Tahun 2014 juga menimpa Tv One,” pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, kalau politik Indonesia seperti itu, sangat berbahaya. Hanya melahirkan kekacauan. Padahal Indonesia selalu diagungkan sebagai negara demokrasi, negara beradab dan pancasila.
Tetapi cara yang dilakukan terhadap Radar Bogor tidak mencerminkan pancasilais,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kantor Radar Bogor diseruduk massa PDIP pada Rabu sore, atas pemberitaan yang memajang foto Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dengan judul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta’
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Kenya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sama-sama memahami bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Kenya memiliki peluang kerja sama yang besar, sehingga perlu dioptimalkan. Namun meskipun demikian, Pimpinan DPR bidang Korpolkam ini menyadari, faktor jarak antara kedua negara cukup jauh.
“Indonesia dengan Kenya memiliki faktor jarak yang jauh. Saya kira peluangnya masih besar, tapi belum optimal. Dan kita lihat hubungan diplomatik yang sudah cukup lama, 39 tahun bisa menjadi salah satu modal untuk mengembangkan,” papar Fadli di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018) sore.
Fadli juga memaparkan, Kenya merupakan negara yang cukup besar di Arfika, terutama di belahan Afrka Timur. Negara ini memiliki pangsa pasar yang potensial dan luas.
Mereka mempunyai banyak sekali pasar yang cukup luas. Jadi mereka tertarik dengan CPO (Crude Palm Oil, RED), kelapa sawit dan produk-produk lain dari Indonesia,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang dihasilkan Indonesia, menarik minat Kenya dalam menjalin relasi bisnis. Menurut Fadli salah satu tujuan kunjungan Perlemen Kenya untuk bertemu dengan kalangan pengusaha di Indonesia.
Dia juga menjelaskan delegasi Parlemen Kenya yang datang ke Indonesia juga untuk bertukar pikiran dan meningkatkan hubungan dengan Parlemen Indonesia. Rombongan ini ingin mengetahui sistem kerja dari lembaga legislatif di Indonesia.
Delegasi Parlemen Kenya ini terdiri dari komite yang mengurusi keamanan dan ekonomi yang berasal dari lintas partai di Kenya.
Dalam pertemuan ini, Fadli didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dan Anggota Komisi I DPR RI Arief Suditomo
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir pemerintah terkait Hari Kebangkitan Nasional 2018 lewat akun twitternya @fadlizon baru-baru ini. Fadli menyebut, pemerintah kerap bangga dengan kekayaan sumber daya alam dan semacamnya sementara posisi Indonesia menurutnya tertinggal.
“Namun ironisnya, posisi Indonesia justru cukup tertinggal dengan negara-negara yang potensi sumber daya alamnya jauh di bawah kita. #Harkitnas2018,” tulis politikus Partai Gerindra ini.
Menurut catatannya, PDB perkapita Indonesia hanya US$ 3800, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Menurut UNDP Report on Financing the Sustainable Development Goals (SDGs) in ASEAN, yang dikutipnya, di seluruh Asia Tenggara, 36 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.
“Menyedihkan lagi, 90 persennya tinggal di Indonesia dan Filipina. Ini suatu fakta ironis. #Harkitnas2018,” lanjutnya.
Fadli menyebut, dari sisi cadangan dan produksi, Indonesia punya sumber daya alam yang besar. Seperti timah, emas, energi panas bumi, nikel, bauksit, gas, batubara dan crude palm oil.
“Perekonomian kita sebenarnya memiliki potensi besar. Namun sayangnya, potensi tsb dikelola scr tak serius. Dari catatan yg sy peroleh, dari total 255 blok migas yg ada, sekitar 70% sdh dikuasai dan dikelola oleh kontraktor asing. #Harkitnas2018,” kata dia.
Dia mengingatkan Harkitnas adalah momentum mengingatkan agar Indonesia tidak menuju kebangkrutan nasional. Harkitnas disebut sebagai terbitnya kesadaran nasional.
“Dengan itu, kita berhasil meraih kemerdekaan. Namun meski sudah merdeka, apakah kini negara kita telah benar-benar bangkit? Atau sebaliknya justru menuju kebangkrutan?” tulisnya.
Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini 20 Mei, ucapan dan harapan dari berbagai pihak pun dicurahkan untuk bangsa dan negara.
Tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Selain mengucapkan selamat, Fadli juga berharap pemerintah bisa membawa Indonesia ke jalan kesuksesan, bukan kebangkrutan.
“Selamat HARI KEBANGKITAN NASIONAL, smg pemerintah skrg tak membawa kita pd KEBANGKRUTAN NASIONAL,” kata Fadli Zon di akun twitternya @fadlizon, Jakarta, Minggu (20/5).
Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Tak sedikit pernyataan Fadli Zon yang dianggap kontroversi yang ditujukan untuk Jokowi. Meskipun kerap mendapat kritikan pedas dari pengguna internet atau netizen karena pernyataannya, namun Fadli tak bergeming.
Wakil Ketua DPR mengkritik pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 pada rapat Paripurna DPR.
Dari paparan itu, Fadli mengaku belum melihat kerja keras pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini.
“Pemerintah hanya menargetkan rasio gini tahun 2019 berada di kisaran 0,38 hingga 0,39 saja. Artinya, tidak berbeda jauh dengan angka rasio gini tiga tahun terakhir,” ujar Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/5/2018).
Ia mengungkapkan, meskipun dalam tiga tahun terakhir rasio ini kita cenderung turun. Namun, penurunan itu terjadi bukan karena membaiknya perekonomian rakyat kecil, melainkan lebih karena penurunan spending dari golongan kelas menengah kita, sehingga kini gap-nya jadi lebih kecil.
“Artinya, turunnya angka rasio ini tadi tidak menunjukkan adanya perbaikan ekonomi,” jelas Fadli.
Selain itu, kata Fadli, pidato Menteri Keuangan yang mengungkapkan desain APBN di tahun 2019 akan difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia sebenarnya terdengar bagus asal dilakukan tiga atau empat tahun lalu. Menjelang tahun-tahun politik, menurutnya, fokus pada pengembangan sumber daya manusia patut dicurigai penuh dengan bias populisme.
“Kita akan cermati rencana teknis pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia ini. Jangan sampai APBN kita ditunggangi oleh belanja politik,” beber Fadli.
Fadli juga menyinggung, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Menurut dia, juga terlalu ambisius dan tidak realistis. Pasalnya pemerintah malah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 5,8 persen.
“Pemerintah sudah terlalu sering menyusun agenda yang realisasinya pasti tidak tercapai. Dan itu akan kembali diulang untuk APBN 2019,” pungkas Fadli.
Fadli berharap, APBN 2019 dapat dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Namun nyatanya, hingga saat ini dirinya belum melihat pemerintah melakukannya.
“Karena kita adalah negara dengan jumlah pasar domestik terbesar di ASEAN. Jika dikelola dengan baik, mestinya pertumbuhan ekonomi kita tak kalah dari Filipina yang pada 2017 mencapai 6,6 persen, atau Vietnam yang mencapai 6,8 persen,” tandasnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, turut angkat bicara mengenai kabar pihak kepolisian turut mengambil kitab suci Alquran dari terduga teroris untuk dijadikan barang bukti.
Pantauan TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya yang diunggah pada Minggu (20/5/2018).
Fadli Zon menuntut pihak kepolisian untuk menyampaikan kebenaran berita tersebut.
Karena jika benar, tindakan tersebut dinilai Fadli Zon sangat keliru
Fadli Zon lantas menyebutkan contoh di mana Polri menyita Alquran sebagai barang bukti.
Yakni dalam kasus terpidana Masykur Rahmat di Aceh.
Dalam dokumen putusan MA, Alquran disebutkan sebagai barang bukti.
Diketahui, sejumlah masyarakat telah membuat petisi yang meminta agar Polri tak lagi menjadikan Alquran sebagai barang bukti.
Berikut pernyataan Fadli Zon terkait hal itu.
“Kontroversi Al Quran sbg barang bukti tindak kejahatan terorisme hrs dibahas scr serius.
Sy jg menilai, menyita Al Quran untuk kepentingan penyidikan, merupakan tindakan yang tak pantas dan tak bisa dibenarkan.
Di lapangan, Polri kerap menyita Al Quran sbg barang bukti.
Kalau kita lihat pd dokumen Putusan MA kasus terpidana Masykur Rahmat bin Mahmud di Aceh, misalnya, di situ Al Quran dijadikan sbg barang bukti yg disita.
Jadi, petisi masyarakat tsb ada dasarnya.
Sehingga, Polri harus merespon petisi masyarakat tsb dgn serius.
Bahkan Polri harus menjelaskan knp Al Quran kerap disita dan dijadikan barang bukti oleh aparatnya.
Kalau kita lihat Pasal 39 KUHAP, disebutkan ttg kriteria barang yg dapat disita.
Di antaranya adlh benda yg diperoleh, digunakan scra langsung, atau benda yg mempunyai hubungan langsung dgn tindak pidana yg dilakukan.
Sebagai kitab suci, Al Quran tak bisa dijadikan barang bukti yg disita.
Jika penyidik menyita Al Quran sebagai barang bukti, sama saja penyidik ingin mengatakan ada hubungan antara Al Quran dan tindak pidana terorisme.
Itu logika yang keliru dan sangat melecehkan.
Penyidik harus sensitif.
Sebab jika tidak, tindakan tersebut justru bisa memicu radikalisme yg lain.
Sebagaimana kitab suci agama lain, tak ada hubungan antara Al Quran dan tindakan radikal.
Justru sebaliknya, Al Quran sbg kitab suci menjadi sumber kebaikan dan kedamaian.
Akar dari radikalisme, lebih dipicu oleh konteks sosial.
Dimana terdapat individu atau kelompok, yg memiliki keyakinan kuat bahwa mereka adlh korban dari ketidakadilan.
Situasi ini yg memungkinkan sejumlah individu memiliki pandangan sempit thdp teks-teks yg dibacanya.
Belum lagi adanya kemungkinan tindak pidana terorisme itu bagian dari plot dan rekayasa untuk tujuan tertentu.
Kontroversi ini harus dijawab secara tegas dan terang oleh Polri.
Sy menyayangkan statemen Polri yang berbeda-beda merespon petisi tsb.
Sebelumnya dari media kita baca, Kadiv Humas Polri menyatakan menerima petisi ini sebagai masukan dan bahan evaluasi.
Namun di lain kesempatan, Kapolri menyatakan itu hoaks. @DivHumas_Polri
Menurut sy, Polri harus memberikan keterangan yg jelas dan apa adanya.
Jangan beda-beda penyikapannya. Jika ditemukan kekeliruan, tinggal diakui dan evaluasi kedepannya,” tulis Fadli Zon.
Baru-baru ini beredar video berdurasi satu menit dua detik berisi konvoi kendaraan yang membawa bendera Israel menyebar secara viral. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jayapura, Papua.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar aparat penegak hukum setempat segera menghentikan aktifitas pengibaran Bendera Israel yang dilakukan sejumlah masyarakat di Papua itu. Fadli mengatakan sebaiknya aksi pengibaran bendera Israel tidak terjadi lagi. Sebab, aksi itu akan menimbulkan kesalahpahaman.
“Baiknya itu dihentikan. Karena itu jelas dari Negara Israel yang bukan bendera dari tradisi, melainkan bendera dari zionis Israel ,” papar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Fadli juga menegaskan agar Kepolisian atau aparat penegak hukum setempat bisa menjelaskan peristiwa pengibaran bendera Israel di Jayapura, Papua. Menurutnya keterangan dari Polisi itu penting agar tidak menimbulkan interpretasi macam-macam.
“Saya melihat bahwa ini bisa memberikan satu intepretasi berbeda ya. Dan harus ada penjelasan dari pihak Kepolisian terkait pengibaran bendera Israel di Papua,” imbuh politisi Partai Gerindra itu.
Dia juga mengungkapkan, bahwa aspirasi mayoritas masyarakat di Indonesia menolak Israel serta menolak pemindahan Kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv, kemudian ada peristiwa pengibaran bendera seperti itu bisa memicu persepsi dan reaksi negatif.
Fadli juga mengingatkan, pernah ada kejadian di Papua penghalangan pengibaran bendera yang identik dengan Islam. Maka jika pengibaran bendera bintang Daud dibiarkan, akan menimbulkan asumsi diskriminasi.
Pengibaran bendera bintang Daud di bumi Cendrawasih itu ternyata bukan kali pertama. Video serupa konvoi dan pertemuan umum dengan aneka atribut bintang Daud di Papua nyatanya cukup banyak ditemukan dalam situs berbagi video, Youtube.
Menurut berbagai sumber kegiatan itu untuk memperingati satu dasawarsa Sion Kids Centre dalam Visi Misinya bagi Israel. Sion Kids Center pada pokoknya ialah gerakan untuk mengembalikan Alkitab ke akar-akar Yahudi
