Pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar menuai pro dan kontra. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap pemerintah menipu rakyat karena wacana Iriawan jadi Pj Gubernur sempat dikaji ulang.
“Dulu dinyatakan batal oleh Menko Polhukam, sekarang mau dilantik. Ini jelas kebohongan publik. Pemerintah menipu rakyat. Pilkada Jabar ternoda,” kata Fadli Zon lewat Twitter, Senin (18/6/2018).
Wacana Iriawan (saat itu berpangkat Irjen dan menjabat Asisten Kapolri Bidang Operasi) menjadi Pj Gubernur Jabar menjadi kontroversi pada Januari-Februari 2018. Menko Polhukam Wiranto lalu mengatakan usulan itu dikaji ulang.
“Pelantikan Komjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik, bahkan penipuan terhadap rakyat,” ungkap Fadli.
Setelah polemik wacana itu mereda, Iriawan dimutasi ke Lemhannas sebagai Sestama dan pangkatnya naik jadi komjen. Fadli menduga mutasi Iriawan hanya untuk memuluskan jalan menuju kursi Pj Gubernur Jabar.
“Tetap ditunjuknya nama yang bersangkutan tentu memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja,” kata Waketum Gerindra ini.
Fadli mencatat ada tiga persoalan dalam pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur. Yang pertama, dia menyebut pengangkatan ini menjatuhkan kredibilitas pemerintah, lalu membuat independensi Polri kian dipertanyakan sehingga memancing spekulasi di tengah masyarakat.
“Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,” ujar Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk segera menjelaskan terkait persoalan Yahya Staquf atau Gus Yahya yang melakukan kunjungan ke Israel.
Ia mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri pelepasan acara mudik bersama di halaman Masjid At-Tin, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2018).
“Menurut saya, bahwa harus ada klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah. Karena bagaimanapun keberangkatan seorang anggota Watimpres itu melekat,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon menganggap, jabatan Gus Yahya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pertimbangan Presiden itu melekat, meski Presiden Joko Widodo mengatakan Yahya Cholil Staquf pergi karena urusan pribadi.
Ia mengatakan, kunjungan Gus Yahya ke Israel menyangkut masalah politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia.
“Karena ini menyangkut masalah politik luar negeri kita, hakekat dari politik luar negeri kita adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional apa yang kita dapat dari ini, kecuali kegaduhan,” ujar Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, terkait kunjungan Anggota Wantimpres Yahya Cholil Staquf ke Israel beberapa waktu lalu, pemerintah harus bertanggung jawab.
“Kita tinggu saja penjelasan dari pemerintah dan langkah-langkah apa yang diambil terkait kasus ini, intinya peemrintah harus bertanggung jawab,” kata Fadli di halaman Masjid At-Tin, TMII, Jakarta (17/6).
Ia menambahkan, posisi sebagai anggota Wantimpres melekat di dalam di diri Staquf walaupun kunjungan itu dianggap bersifat pribadi. Terlebih menurutnya, Staquf sudah melanggar amanat Pembukaan UUD 45 dan peraturan lain tentangan hubungan diplomatik.
“Dalam penerbitan pasport saja tidak ada untuk Israel karena kita tidak membuka hubungan diplomatik, ini jelas melukai kita semua,” bebernya.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, rakyat Palestina sendiri menyatakan kekecewaannya terhadap Indonesia yang selama ini berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Rakyat Palestina juga kecewa terhadap kunjungan ini, karena jelas selama ini Indonesia memiliki komitmen untuk kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku kasus chat mesum yang menyeret imam besar Front Pembela Islam ( FPI ) Habib Rizieq Shihab memang sudah seharusnya dihentikan. Ia menilai, kasus tersebut hanya dibuat-buat.
Untuk diketahui, polisi resmi menerbitkan Surat Perintah Pengehentian Perkara (SP3) atas kasus Habib Rizieq tersebut. Menurut Fadli Zon, kasus tersebut merupakan satu catatan hukum yang buruk.
“Jadi memang sudah semestinya SP3,” kata Fadli di Masjid At-tin, TMII, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2018).
Ia mengatakan, Partai Gerindra adalah partai nasionalis, religius dan pluralis. Fadli bahkan menuding, jika kasus Habib Rizieq tersebut merupakan tuduhan-tuduhan yang berasal dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Kan yang membawa SARA kan Ahok. Jadi tuduhan itu menurut saya fitnah,” katanya.
Meski resmi menerbitkan SP3, tidak menutup kemungkinan kasus chat porno Habib Rizieq bisa dibuka kembali.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Kabid Humas) Polri Kombes Mohammad Iqbal mengatakan kasus tersebut bisa dibuka kembali apabila ditemukan bukti baru.
“Betul, penyidik sudah hentikan kasus ini. Bahwa ini semua kewenangan penyidik, karena ada surat permintaaan SP3 resmi dari pengacara,” ungkap Iqbal.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai mundurnya Yudi Latif dari kursi Ketua Dewan Pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) sebagai sikap yang Pancasilais.
Ia menilai keberadaan BPIP sebagai sebuah lembaga negara perlu dievaluasi sehingga ia mengapresiasi langkah Yudi yang memutuskan mundur dari pucuk pimpinan.
“Jadi keberadaan BPIP perlu dievaluasi lah. Saudara Yudi Latif ini bagus, fair. Itu tindakan yang pancasilais menurut saya mengundurkan diri dari BPIP,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).
Ia mengatakan, keberadaan BPIP sebagai lembaga yang bertugas menyemaikan dan menebar benih Pancasila bertentangan dengan spirit reformasi birokrasi.
Saat ini, lanjut Fadli, sudah banyak lembaga negara yang menjadi suar bagi Pancasila dan mensosialisasikannya ke masyarakat, salah satunya MPR.
Ia pun mengatakan semestinya persemaian dan penyebaran nilai-nilai Pancasila datang dari masyarakat, bukan negara.
“Saya kira di MPR sudah ada program terkait empat pilar, ini anggota DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi.
Jadi memang harus bottom up, bukan top down,” lanjut Fadli.
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak rencana pemerintah yang akan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga Ketua Umum DPN HKTI saat melantik pengurus DPD HKTI Kalimantan Tengah, Jumat, 8 Juni 2018, di gedung Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
“Kebijakan tersebut sudah pasti akan merugikan petani. Itu sebabnya kami menolak rencana tersebut,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Penurunan HET beras secara linier akan langsung menekan harga gabah, padahal saat ini saja harga gabah di tingkat petani sudah sangat rendah, akibat panen raya April-Mei 2018. “Bagaimana petani bisa mendapatkan insentif jika harga gabahnya hendak ditekan melalui penurunan HET?”
Diterangkan Fadli, dalam catatan HKTI, HET beras yang diatur oleh Permendag No. 57/2017 sebenarnya sudah cukup moderat. Walau harga pembelian pemerintah tak ada koreksi, tetap di angka Rp3.750 per kg, namun di lapangan petani bisa menjual gabah di kisaran harga Rp. 4.500 hingga Rp. 5.000 per kg.
“Itu harga yang bisa memberi sedikit keuntungan bagi para petani, sebab menurut catatan IRRI, harga pokok produksi gabah adalah sekitar Rp. 4.079 per kg.”
Jika pemerintah menurunkan HET beras, petani bisa kehilangan insentif. “Menurut saya itu jahat sekali, memberikan harga murah kepada konsumen tapi dengan menginjak periuk nasi petani. Ini tidak fair.”
Dalam kaitannya dengan harga pangan, orientasi pemerintah mestinya adalah keadilan dan keterjangkauan, bukan murah dan mahal. “Adil untuk petani, dan terjangkau untuk konsumen,” tegas Fadli, yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Permendag No. 57/2017 telah membentuk equilibrium baru di pasaran. Peraturan tersebut bisa menjinakkan harga beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp.15.000 hingga Rp.17.500 per kg. Konsumen kini bisa menerima dan menjangkau harga equilibrium baru yang berada di kisaran Rp.9.450 hingga Rp.12.800.
“Permendag No. 57/2017 menurut saya juga sudah efektif menekan inflasi. Sehingga, sangat aneh jika kebijakan yang belum berumur setahun tersebut hendak dibongkar kembali. Apalagi, opsinya tidak lebih baik. Penurunan HET hanya akan membuat gaduh saja.”
Ketimbang mengubah HET, HKTI menyarankan kepada pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Permendag No. 57/2017. Meningkatkan pengawasan jauh lebih murah risikonya daripada merilis kebijakan baru yang akan membongkar keseimbangan yang sudah terbentuk.
“HKTI juga mendorong agar Bulog menyerap gabah petani dan minta harga pembelian pemerintah yang jadi patokan Bulog dinaikkan 10% dari harga pokok produksi gabah, menjadi Rp. 4.500 per kg. Agak sulit bagi Bulog untuk menyerap gabah petani pada harga Rp. 3.750 per kg, sebab harga itu di bawah harga pokok produksi yang dikeluarkan petani. Kenaikan 10% itu saya kira sangat wajar, agar petani bisa hidup sejahtera,” tandasnya.
Setuju atau tidak, polemik mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai telah meruntuhkan sebagian wibawa lembaga tersebut.
Pemerintah pun diminta untuk meninjau kembali keberadaan dan kelembagaan BPIP jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengomentari polemik di masyarakat mengenai keberadaan lembaga BPIP.
“Sebagaimana catatan yang saya sampaikan kemarin atas Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP, pemerintah seharusnya peka terhadap kritik dan ketersinggungan masyarakat. Publik bertanya, bagaimana bisa hak keuangan ketua dan anggota dewan pengarah lebih besar dari ketua badan dan para deputinya? Siapa sebenarnya yang menjadi eksekutif dan figur sentral di lembaga tersebut? Itu model manajemen kelembagaan dari mana?” tutur Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/6/2018).
Sayangnya, kata dia, persoalan tersebut tidak ditanggapi secara memadai oleh pemerintah. Pembelaan dan klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan Pengarah BPIP juga terkesan defensif, bahkan malah menyerang para pengkritik.
Dengan demikian, sambung Fadli, suka atau tidak suka kini sebagian wibawa BPIP pun ikut terkikis. Tidak akan efektif jika hendak diteruskan. Presiden perlu mengevaluasi kembali kelembagaan dan administrasi lembaga tersebut jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.
“Mundurnya Saudara Yudi Latif sebagai Ketua BPIP kemarin saya kira juga akan berpengaruh terhadap persepsi publik atas lembaga tersebut. Langkah Yudi untuk mundur adalah sebuah tindakan keteladanan. Apalagi, dalam catatan saya, sejauh ini Yudi mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga fatsoen. Sebagai kepala, ia konsisten hanya mau berbicara mengenai Pancasila, tak ikut sibuk menjadi juru bicara pemerintah.”
Menurut dia, sikap profesional Yudipenting ditiru. Meskipun dibentuk oleh Presiden, dan menginduk di lingkungan Sekretariat Kabinet, para punggawa UKP-PIP, atau yang kini telah menjadi BPIP, seharusnya menyadari Pancasila adalah instrumen kebangsaan dan bukan instrumen kekuasaan pemerintah.
Itu sebabnya, sambung Fadli, mereka secara profesional harus bisa menjaga diri dan jarak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa agar lembaga BPIP tidak dikesankan hanya menjadi alat penampung bagi bekas tim sukses dan para pendukung pemerintah, seperti lembaga yang dibentuk Presiden lainnya.”
“Yudi saya kira berhasil melewati ujian itu dengan baik. Sayangnya, koleganya yang lain tidak demikian. Itu tidak bagus bagi kampanye pembudayaan Pancasila ke depannya,” tandasnya.
Menurut dia, semua perlu banyak belajar dari masa lalu. Dia tidak ingin cara pemerintah mengelola dan melembagakan wacana Pancasila justru merugikan proses pengakaran Pancasila itu sendiri. Bukan zamannya lagi pembudayaan Pancasila dilakukan secara top-down, menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk ‘di-Pancasila-kan’.”
“Jika pun lembaga semacam BPIP perlu ada maka fungsinya seharusnya bersifat internal saja, yaitu untuk membantu Presiden dalam menjaga dan mengevaluasi agenda pemerintah, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Dengan begitu BPIP tidak akan mengulang kembali kesalahan BP-7, yang ingin mempancasilakan masyarakat seolah pemerintah adalah pihak yang paling tahu, paling sahih, dan menjadi pemilik kebenaran tunggal atas tafsir Pancasila,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurut dia, mundurnya Yudi sebagai Kepala BPIP dan kian meluasnya pandangan negatif isu hak keuangan BPIP yang dinilai memboroskan anggaran, seharusnya sudah cukup dijadikan bahan oleh Presiden untuk meninjau kembali keberadaan lembaga tersebut.”
“Jika Presiden benar-benar punya komitmen untuk pembudayaan dan pengakaran Pancasila dan tidak hendak mengkooptasi agenda tersebut, maka lembaga semacam BPIP perlu dibentuk oleh undang-undang, agar posisinya kuat dan tidak tergantung kepada rezim yang berkuasa. Itu artinya Presiden perlu melibatkan DPR dan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk membahas, merancang dan mendefinisikan kembali lembaga semacam itu,” tutur Fadli.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, turut tampil dalam acara Tausiyah Kerakyatan #2019IndonesiaPascaJokowi di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu (9/6/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Fadli tidak memberikan orasi seperti tokoh lain yang hadir. Fadli justru membacakan puisi berjudul ‘Tukang Gusur’.
Fadli mengaku pernah membacakan puisi tersebut pada 2016 lalu saat mengunjungi warga korban penggusuran Kampung Akuarium.
“Tukang gusur menebar ketakutan di Ibu Kota. Gayanya pongah bagai penjajah. Caci maki kanan kiri. Mulutnya srigala penguasa. Segala kotoran muntah. Kawan-kawannya konglomerat. Centengnya oknum aparat. Menteror kehidupan rakyat,” ujar Fadli dalam puisinya.
Setelah membacakan puisi tersebut, Fadli menyindir Presiden Joko Widodo yang menurutnya akan diganti pada Pemilu 2019.
“Tukang gusur itu sudah digusur oleh warga Jakarta. Tinggal 2019 kita ganti presiden,” seru Fadli yang disambut tepuk tangan warga Kampung Akuarium.
Seperti diketahui, Fadli menghadiri Tausiyah Kerakyatan #2019IndonesiaPascaJokowi di Kampung Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara, Sabtu (9/6/2018).
Selain Fadli, acara ini juga dihadiri oleh Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Habib Umar Al Hamid, dan Ketua Forum Aspirasi Rakyat Indonesia, Lieus Sungkharisma serta Amien Rais.
Lieus Sungkharisma yang menjadi penggagas acara ini menyebut tujuan mereka untuk konsolidasi mengganti presiden pada Pemilu 2019 mendatang.
Rencananya acara ini juga akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, hingga mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.
Evaluasi atas kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menjadi polemik belakangan ini harus segera dilakukan pemerintah.
“Perlu dievaluasi, ya, kalau perlu dibubarkan saja,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon usai menghadiri tausiyah karakyatan di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (9/6/2018).
Pasalnya, sambungnya, sudah banyak lembaga yang dapat menampung upaya pembinaan Pancasila, salah satunya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didalam salah satu program kemasyaratannya ada pembinaan empat pilar.
Di sisi lain, dia memandang pendekatan BPIP salah karena upaya pembinaan ideologi Pancasila seharusnya dilakukan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.
“Pendekatannya top down, harusnya dari bawah ke atas,” tuturnya.
Karena itu, dia sepakat jika pembentukan BPIP buang-buang anggaran.
“Iya menurut saya begitu (buang-buang anggaran),” tuntasnya
Polemik Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP) masih menjadi perbincangan publik.
Mulai dari keberadaan BPIP hingga mundurnya Kepala BPIP, Yudi Latif.
Terkait berbagai polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon memberikan komentarnya melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (9/6/2018).
Ia mengatakan bahwa polemik mengenai BPIP yang bergulir selama ini telah meruntuhkan wibawa dari lembaga tersebut.
Fadli menambahkan oleh sebab itu, pemerintah seharusnya meninjau kembali kelembagaan BPIP jika ingin tetap meneruskan agenda pembudayaan Pancasila.
Hal ini terkait banyaknya polemik di masyarakat atas keberadaan lembaga BPIP.
Menurut Fadli polemik yang terjadi di masyarakat tersebut mengenai hak keuangan, fasilitas bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP, serta banyaknya kritik masyarakat kepada pemerintah.
Besaran hak keuangan yang diterima dewan pengarah dan ketua BPIP juga menjadi pertanyaan.
Namun, Fadli menyayangkan tindakan pemerintah yang tidak menanggapi kritikan tersebut secara memadai.
Sementara klarifikasi atas kritikan yang dilakukan dewan pengarah BPIP justru terkesan defensif dan malah menyerang balik si pengkritik.
Persoalan tersebut-lah yang membuat wibawa BPIP semakin terkikis dan menjadi tidak efektif untuk diteruskan.
Fadli juga mengomentari terkait mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala BPIP.
Fadli menilai langkah Yudi untuk mundur adalah sebuah tindakan keteladanan.
Fadli juga menganggap Yudi adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga fatsun (sopan santun).
Sebagai Kepala BPIP, Yudi juga konsisten hanya mau berbicara mengenai Pancasila dan tidak sibuk menjadi juru bicara Pemerintah.
Sikap profesional Yudi tersebut yang dianggap Fadli Zon layak untuk ditiru.
Fadli juga menambahkan, BPIP juga seharusnya menjaga diri dan jarak terhadap pemerintahan berkuasa agar BPIP tidak terkesan menjadi alat penampung bagi bekas tim sukses para pendukung pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI ini menganggap Yudi telah berhasil melewati ujian-ujian yang selama ini ada di BPIP dengan baik, namun hal ini tidak terjadi pada rekan lainnya di lembaga tersebut.
