Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengaku prihatin dengan kejadian peledakan bom di Pasuruan Jawa Timur pada Kamis (5/7/2018). Diketahui, akibat ledakan bom tersebut, seorang anak kecil mengalami luka-luka.
“Tentu kita sangat prihatin atas kejadian meledaknya lagi bom di daerah Jawa Timur. Kita berharap harus ada penanganan yang cepat latar belakang dari meledaknya bom ini apakah ini kegiatan teror atau yang lain,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).
Aksi bom di tanah air kata Fadli sangat merugikan ekonomi nasional dan membuat iklim investasi tidak kondusif.
“Tentu apapun yang terkait dengan bom itu tentu akan merugikan ekonomi kita, membuat iklim investasi tidak kondusif. Saya kira harus ada penanganan sebab pelakunya baik asal usul penyebabnya,” tegasnya.
Ledakan terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Pogar, Kamis (5/7). Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan ledakan yang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB itu mengakibatkan seorang anak berusia enam tahun mengalami luka-luka.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan kejadian tersebut bermula saat pemilik kontrakan, Saprani, melaporkan ke pihak kepolisian jika telah terjadi ledakan sebanyak dua kali di rumah tersebut sekitar pukul 11.30 WIB.
Saat ledakan pertama, Saprani langsung mengecek ke dalam rumah dan mengaku mencium bau mesiu. Namun, karena takut akhirnya saksi keluar. Setelah keluar, Saprani kembali mendengar ledakan kedua yang akhirnya membuat warga menjauh dari rumah tersebut.
Namun, saat polisi mendatangi rumah tempat ledakan yang dihuni oleh A alias AR sekitar pukul 11.35 WIB, terlihat seorang ibu, yang kemudian diketahui berinisial DR (40) dan seorang anak, berusia 6 tahun, kabur membawa ransel.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membenahi sistem Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki KPU. Hal ini menyusul sempat tidak bisa diaksesnya situs penghitungan hasil Pilkada Serentak 2018 di laman https://infopemilu.kpu.go.id.
Menurut Fadli, perbaikan di sistem IT ini harus menjadi perhatian serius KPU, apalagi dalam menghadapi Pemilu 2019 yang digelar serentak antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Salah satunya karena ini era digital seharusnya itu tidak boleh diretas, harus ada kepastian. Ke depan saya kira karena ini akan menghadapi pileg dan pilpres, ini benar benar tidak boleh terjadi,” jelas Fadli, Jumat 5 Juli 2018.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, sangat disesalkan bila lembaga seperti KPU memiliki masalah pada laman situsnya. Apalagi, KPU memiliki tugas yang sangat penting dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.
“Bagaimana sebuah situs dari komite pemilu bisa mudah diretas oleh pihak manapun. Ini artinya kan suara rakyat bisa dibajak dan ini menimbulkan kecurigaan, keragu-raguan masyarakat terhadap KPU untuk menyelenggarakan Pemilu,” ucap Fadli.
Fadli bahkan menyarankan KPU agar mencontoh penggunaan situs internet pada lembaga perbankan. Menurut Fadli, meski rawan diretas, situs internet yang dimiliki lembaga-lembaga perbankan memiliki sistem mempertahankan diri agar tak gampang diretas.
“Jadi semestinya KPU belajarlah dari sektor perbankan yang relatif aman dari peretasan,” tuturnya.
Situs penghitungan hasil Pilkada Serentak 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di laman https://infopemilu.kpu.go.id dilaporkan tidak bisa diakses atau down pada beberapa waktu. KPU berdalih tak bisa diaksesnya laman tersebut dalam beberapa waktu karena kesengajaan untuk menangkal serangan hacker.
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, masyarakat yang mengunjungi situs tersebut akan mengalami ketidaknyamanan karena laman akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Pada saat itulah proses pembersihan dari upaya hack sedang dilakukan.
“Jadi kita buka, tutup bersihkan lagi, buka lagi. Begitu. Karena kalau kita buka terus akan merepotkan banyak pihak juga,” terang Arief.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah memberikan penjelasan soal polemik Susu Kental Manis.
Polemik tersebut muncul setelah Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) merilis sejumlah larangan dalam Susu kental Manis.
Selain itu, disebutkan juga bahwa Susu Kental Manis memiliki kandungan gula yang tinggi.
“Artinya pemerintah harus memberikan penjelasan dan sanski kepada pihak yang menjual susu tapi tidak ada nutrisinya,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (6/7/2018).
Fadli mengatakan pemerintah harus bertindak tegas.
Apabila susu tersebut benar-benar tidak memiliki gizi seharusnya tidak diedarkan dengan menyebut mengandung gizi.
“Tidak membohongi konsumen ya harusnya dicabut diganti dengan yang lain yang jelas kadar nutrisi sesuai dengan klaim,” katanya.
Menurut Fadli tindakan tegas pemerintah diperlukan karena sekarang ini ada 37 persen anak Indonesia mengalami stunting.
Bahkan menurut Fadli kondisi tersebut terus memburuk dari tahun ke tahun.
Pak Jokowi harusnya concern. Ini sistem atau gejala yang muncul ada makanan yang engga sesuai dari klaim,” katanya.
Polemik susu kental manis mencuat setelah BPOM mengeluarkan sejumlah larangan dalam memasarkan produk Susu Kental Manis yang ditujukan kepada produsen, distributor, importir.
Larangan tertuang dalam surat edaran bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018.
Pertama, dilarang menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apa pun.
Kedua, dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk Susu Kental dan analoginya, disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi.
Produk susu lain antara lain susu sapi, susu yang dipasteurisasi, susu yang disterilisasi, susu formula, susu pertumbuhan.
Ketiga, dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman.
Keempat, untuk iklan Susu Kental Manis dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak.
Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 23-24 Juli 2018 mendatang, merupakan upaya DPR RI untuk mendukung diplomasi pemerintah dengan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik. Selain itu, juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.
“Ini adalah salah satu forum yang sangat penting, karena kawasan pasifik adalah negara-negara yang sangat jarang disentuh. Padahal mereka punya hak suara di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB),” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menggelar Konferensi Pers Terkait IPPP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (06/7/2018).
Di Samudera Pasifik sendiri ada 16 negara yaitu kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palua, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Beberapa diantaranya kurang mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Waktu itu ada enam negara pasifik yang mendukung Papua merdeka di PBB. Tahun lalu tinggal 2 negara lagi yang masih mendukung itu. Untuk itu melalui parliamentary channel (saluran parlemen), kita harus memulai dialog tentang kerja sama, sehingga kesalahpahaman itu bisa kita hindari,” terang Fadli.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwasanya banyak negara di Samudera Pasifik memiliki parlemen yang kuat, sehingga pemerintahannya ditopang oleh parlemen. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harusnya memberdayakan seluruh stakeholder dalam sebuah pendekatan first track diplomacy dan second track diplomacy. Dalam hal ini, DPR RI bagian dari first track diplomacy, karena bagian dari unsur legislatif negara.
Terkait dengan tujuan forum ini, Fadli berharap DPR RI menjadi jembatan, sehingga parlemen itu benar-benar mewakili rakyat. DPR RI akan melakukan pendekatan-pendekatan kemitraan positif yang memberikan ruang saling pengertian untuk penjajakan kerja sama.
“Kerja sama dengan dengan negara-negara pasifik potensinya sangat besar. Melalui kerja sama ini, kita bisa menurunkan tensi politik. Karena ada negara-negara yang punya kepentingan dan sentimen yang sama, seolah-olah ingin memisahkan dari NKRI,” jelasnya.
Fadli menambahkan, dari 16 negara-negara Pasifik, hingga Kamis (05/7/2018) kemarin sudah ada enam delegasi yang memastikan hadir pada forum ini, dan langsung dipimpin oleh Ketua Parlemennya. Selebihnya ada delegasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen dan ada juga yang delegasinya dipimpin oleh Ketua Komisi.
Pertemuan IPPP tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan membicarakan tentang Building Partnership for Future Development, sesi kedua tentang Parliamentary Drives to Promote Potential of Blue Economy to Ensure Sustainable Development of Marine Resource dan sesi ketiga tentang Human Capital Development as a New Driving Force for Economic Growth in Indonesia – Pacific Partnership.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah bersiap menghadapi perang dagang yang didengungkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia.
“Kita harus bersiap-siap ya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Politik luar negeri kita, politik dagang kita adalah untuk kepentingan nasional. Dan untuk kepentingan nasional hakekatnya adalah diuntungkan,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Karena itu, kata Fadli, pemerintah tak perlu segan untuk membalas dengan perang dagang pula terhadap AS
Namun, ia mengingatkan setiap langkah yang akan diambil pemerintah terkait penyikapan terhadap perang dagang AS harus cermat agar tak merugikan perekonomian nasional.
“Jadi menurut saya dalam hal ini pemerintah harus menghitung. Kalau ada perang dagang dengan AS, apa yang kita dirugikan, kita juga harus resiprokal supaya kita tidak drugikan. Sebagai negara yang berdaulat kita harus siap memproteksi kepentingan nasional kita,” lanjut dia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melayangkan peringatan kepada Indonesia karena jumlah ekspor ke AS lebih tinggi dibanding jumlah ekspor AS ke Indonesia.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Sofjan Wanandi saat acara halal bihalal di kantor Apindo, Kamis (5/7/2018) malam.
“Dia (Trump) sudah kasih kita warning bahwa ekspor kita lebih banyak pada dia dan kita harus bicara pada dia mengenai beberapa aturan-aturan di mana dia memiliki special tariff placement yang dia mau cabut. Itu terutama di bidang tekstil dan lain-lain,” kata Sofjan di hadapan pengurus Apindo.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum mau banyak berkomentar soal ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan perang dagang dengan Indonesia.
Sebab, Jokowi dan para menteri kabinet baru akan membahas mengenai ancaman Trump itu pada Senin pekan depan.
“Saya kira nanti Senin kita bicara secara khusus mengenai hal itu,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri Ronny Prasetyo Yuliantoro (kanan) menyampaikan keterangan pers, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7). Jumpa pers terkait rencana penyelenggaraan pertemuan “Indonesia Pacific Parliementary Partnership on Human Development and Maritime Sustainability”.
Pertemuan kemitraan Parlemen yang akan diselenggarakan di Jakarta 23-24 Juli 2018 mendatang, diikuti oleh 16 Negara Pacific Island Forum (PIF) dalam rangka pengembangan dan pembangunan kawasan pasific, sebagai dukungan DPR atas upaya pemerintah meningkatkan konektivitas percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia yang masuk dalam cicin Api Pasifik.
Menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) tidak dilarang ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019. Namun, setiap menteri diminta menaati aturan yang berlaku.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan, para menteri yang menjadi caleg jangan menyalahgunakan kewenangannya. Jangan sampai dalam prosesnya tidak ada konflik kepentingan.
“Menggunakan kewenangannya (sebagai menteri) untuk memenangkan dirinya,” ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,(6/7/2018).
Menurutnya, sebagai pejabat eksekutif mereka masih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan target yang harus diselesaikan pada periode pemerintahan ini. Jangan sampai mereka lebih fokus memenangkan menjadi anggota legislatif ketimbang menjalankan tugasnya sebagai menteri.
“Jadi jangan sampai kemudian ketika melakukan kampanye ini merugikan masyarakat karena mereka terlalu banyak cuti atau justru lebih banyak bekerja demi pemenangan sebagai calegnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berencana maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) 2019. Namun, dia belum mempersiapkan berkas pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dia mengaku tidak memerlukan persiapan khusus untuk maju sebagai caleg. Apalagi putri Megawati Soekarnoputri itu mengaku sudah dua kali pernah menjadi anggota DPR.
“Belum ada kabar yang pasti, masih saya pertimbangkan, di (dapil) Jawa Tengah. Kan tidak ada aturannya bahwa kemudian (menteri) harus mundur atau tidak. Namun harus seizin Presiden (Joko Widodo),” ujar Puan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti kecelakaan kapal yang terjadi secara beruntun belakangan ini. Insiden terakhir adalah KM Maju Lestari di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa.
“Saya membaca di berita, sudah 35 korban tewas. Kami berharap jumlahnya tak bertambah lagi, dan para korban yang selamat dapat segera diberikan pelayanan dan jaminan pembiayaan perawatan dari pemerintah,” kata Fadli, Kamis (5/7).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan, kejadian tragis itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera membenahi sektor transportasi laut. Dia menegaskan, gembar-gembor pemerintah soal pembangunan poros maritim ternyata tak berefek pada jaminan keamanan bagi transportasi laut.
“Artinya, bisa jadi poros maritim selama ini hanya jargon saja. Tidak dirancang dan dikerjakan secara serius,” ujar Fadli.
Wakil ketua DPR yang mengoordinasikan urusan politik, hukum dan keamanan itu menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya memiliki priprotas tinggi terhadap jaminan keselamatan kapal penumpang. Sementara selama ini, katanya, fokus pemerintah masih soal transportasi darat dan infrastrukturnya.
“Perlu dipikirkan secara serius pelayanan transportasi air, baik laut, danau, dan sungai,” paparnya.
Dia menambahkan, kejadian itu seharusnya bisa dihindari jika pemerintah melihat tren kenaikan angka kecelakaan laut. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat pada 2014 ada tujuh kecelakaan kapal laut.
Angkanya bertambah pada 2015 ada 11 kecelakaan. Sedangkan pada 2016 meningkat menjadi 18 kecelakaan.
Pada 2017 angkanya meningkat menjadi 34 kecelakaan. “Ini bukan perkembangan baik. Peningkatan jumlah kecelakaan, mengesankan seperti adanya pembiaran yang cukup lama pada keselamatan dan keamanan kapal penumpang,” katanya.
Ironisnya, lanjut Fadli, meski angka kecelakaan meningkat, tak ada perhatian terhadap peningkatan transportasi air. Menurutnya, fokus pemerintah justru lebih pada pembangunan transportasi darat, seperti jalan tol yang mudah terlihat dan populer.
Karena itu Fadli meminta Kementerian Perhubungan segera membenahi penataan sistem dan infrastruktur transportasi laut. Hal yang harus diperhatikan adalah sistem pengawasan terhadap kondisi kapal.
“Dalam kasus KM Sinar Bangun kemarin, misalnya, bagaimana bisa kapal yang tak memiliki manifes diizinkan berlayar? Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim,” kata Fadli.
Karena itu dia mengharapkan kecelakaan KM Lestari Maju harus menjadi yang terakhir. Peristiwa itu harus menjadi momentum bagi pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan menata dan memperbaiki sistem dan infrastruktur transportasi air Indonesia lebih serius.
“Jangan sekadar jargon. Pemerintah juga jangan terus menerus mengurusi jalan tol, tapi mengabaikan transportasi lainnya. Kita berharap kecelakaan serupa tidak terulang kedepannya,” pungkasnya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap pemerintah fokus pada sektor pertanian. Pasalnya di sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Hal tersebut diungkapkannya saat menerima lebih dari seratus lima puluh petani, nelayan dan peternak ikan hias dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (05/7/2018).
“Setelah mendengar aduan dan aspirasi dari petani, peternak, dan nelayan Kabupaten Bogor, permasalahan mendasar mereka satu, yakni masalah permodalan.
Mereka kekurangan modal, padahal demand atau permintaan pasar cukup tinggi. Ini sebenarnya masalah klise yang hingga saat ini belum ada solusinya.
Inilah saatnya pemerintah untuk lebih fokus pada sektor pertanian. Pasalnya, sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbanyak,” jelas Fadli.
Maka, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, jika ingin menyejahterakan masyarakat, maka sejahterakan saja petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengomentari perihal Komjen Pol Mochamad Iriawan yang dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018).
Hal ini membuat Fadli Zon turut angkat bicara melalui akun Twitter pribadinya, @FadliZon Senin (18/6/2018).
Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat berencana menempatkan Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara.
Tak berselang lama, rencana tersebut gugur. Hingga pada akhirnya Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memutasi sejumlah pejabat Polri, salah satunya Iriawan.
Dalam telegram Nomor ST/663/III/KEP/2018 tertanggal 8 Maret 2018, Iriawan ditempatkan di Lembaga Ketahanan Nasional. Sumber
