Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) mengadakan kegiatan forum kemitraan Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasific atau Indonesia Pasific Parliamsntary Human Development and Maritime Sustainability tanggal 23 – 24 Juli 2018 di Jakarta.
Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik Keamanan Fadli Zon. “Bertujua agar negara Pasific mengetahui tentang Indonesia sehingga mereka tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa wilayah termasuk wilayah Indonesia bagian timur yaitu Papua,” kata Fadli kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Fadli menjelaskan, mengapa negara negara di Pasific sebanyak 13 itu perlu didekati oleh Indonesia karena walau ada wilayah negara mereka kecil seperti Bogor atau jumlah penduduknya sedikit tetapi saat pemungutan suara di PBB mereka itu satu negara satu suara.
“Suara mereka sangat diperlukan untuk kepentingan Indonesia. Seperti contoh ada satu negara yang mendukung Papua merdeka, karena mereka belum tahu tentang sebenarnya Papua. Setelah mereka ke Indonesia nanti bisa melihat langsung Indonesia,” beber Fadli.
Dari pertemuan itu nantinya secara perlahan menjelaskan kepada negara itu tentang Papua sehingga tidak lagi mendukung Papua merdeka, selain agar ada kedekatan antara Indonesia dan Pasific sehingga terjalin erat hubungannya. Sebab, selama ini Indonesia belum menganggap Pasific itu penting.
“Sementara itu Australia dan New Zealand, Jepang serta Malaysia yang juga menganggap penting negara Pasific itu,” pungkas Fadli.
DPR akan menggelar Indonesia-Pacific Parliementary Partnership on Human Development and Maritime pada 23–24 Juli mendatang.
Hal itu sebagai komitmen dan bukti dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di kawasan Timur Indonesia dan Pasifik.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat jumpa pers, di Gedung DPR, Jakarta, Jakarta, Kamis (19/7).
Menurutnya, pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik terutama 16 negara yang tergabung di Pacific Island Fourum (PIF).
Negara kepulauan di Samudera Pasifik terutama 16 negara yang tergabung di PIF adalah Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanutu.
“Ini merupakan inisiatif DPR untuk membuka komunikasi yang lebih fokus lagi terutama dengan negara-negara Pasifik Selatan,” kata Fadli.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, sebagai sesama negara kepulauan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Pasifik.
Ia berharap kesempatan ini menjadi pertemuan yang produktif sehingga dapat membangun diplomasi parlemen untuk banyak aspek, salah satunya politik dan ekonomi
Sebagaimana dituangkan dalam UU MD3 bahwasanya salah satu tugas DPR adalah memperkuat diplomasi untuk kepentingan nasional dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk memperkuat kemitraan.
DPR telah menjalin kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Pasifik dalam bentuk Group Kerjasama Bilateral (GKSB) dan diperkuat MoU di berbagai bidang.
Untuk memperkuat kemitraan, saat ini sedang dalam proses penandatanganan MoU dengan parlemen Papua Nugini, Fiji, dan Mikronesia yang diharapkan dapat ditandatangani pada sidang IPPP mendatang.
“Ini merupakan kesempatan kita untuk mengeksplorasi kerjasama pada negara-negara Pasifik,” tutur Fadli.
Pertemuan ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama pembahasan tentang membangun kemitraan untuk pembangunan ke depan.
Sesi kedua, pembahasan tentang peran parlemen mendukung potensi dalam ekonomi biru, dalam hal ini kekayaan laut untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.
Dan sesi ketiga, pembahasan mengenai pembangunan manusia sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia bagi kemitraan pasifik.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan politisi kutu loncat tak baik bagi politik Indonesia.
Hal itu disampaikan Fadli menanggapi beberapa politisi yang pindah dan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) melalui partai lain pada Pemilu 2019.
Transfer ini kan kayak sepak bola. Bahaya kalau misalnya para politisi ini dianggap kayak pemain sepak bola enggak ada ideologinya. Jadi menurut saya ke depan harus ada penataan lah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).
Ia menambahkan, semestinya setiap politisi memegang teguh ideologi yang diusung partai sehingga tidak berpindah-pindah.
Menurutnya, menjadi anggota partai bukan untuk mengejar jabatan, tetapi memperjuangkan visi dan misi.
“Artinya orang berada di satu parpol itu kan karena platformnya, karena ideologinya, karena kesamaan program-programnya. Bukan hanya sekedar untuk jabatan posisi saja,” ucap dia.
“Itu yang saya kira berbahaya ke depan. Karena politik akhirnya menjadi permainan bagi orang-orang kaya. Orang-orang yang punya uang,” lanjut dia.
Diketahui, ada sejumlah fenomena yang menarik disimak saat pendaftaran calon legislatif (caleg) partai untuk pemilu 2019.
Tak hanya banyaknya artis yang mendaftar, namun juga beberapa kader memutuskan untuk pindah partai.
Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership 2018, di Tbilisi, Georgia 17-18 Juli 2018.
Dalam KTT OGP ke-5 tersebut, Fadli Zon menegaskan komitmen dan kesiapan DPR-RI, untuk bergabung dalam Open Parliament.
“Inisiatif Open Parlemen secara global dideklarasikan sejak 2012. Satu tahun setelah deklarasi Open Government Partnership (OGP), di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu inisiatornya. Jadi, Open Parlemen (OP) ini merupakan perluasan dari OGP, yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen. Dengan hadirnya delegasi DPR RI di KTT OGP ke-5, menandakan kesiapan dan komitmen DPR RI untuk bergabung secara formal dengan Open Parlemen,” ujar Fadli dalam keterangannya yang diterima Radio Republik Indonesia, Rabu (18/7/2018).
menurutnya, tindak lanjut dari KTT OGP ke-5 ini, DPR RI akan menyusun National Action Plan (NAP), atau Rencana Aksi Nasional, yang disesuaikan dengan standar internasional. Ini salah satu mekanisme formal untuk tergabung dalam Open Parlemen.
Setelah NAP DPR RI disubmit ke Open Parlemen, selain akan ada evaluasi rutin oleh Independent Reporting Mechanism (IRM), praktik keterbukaan parlemen di Indonesia juga menjadi bersifat internasional. Hal ini sejalan dengan keputusan DPR sejak 2015 menuju parlemen modern.
“Mengacu pada hasil deklarasi 2012, ada empat tujuan dari dideklarasikannya Open Parlemen. Yaitu, mendorong kultur keterbukaan; membuat informasi parlemen lebih transparan; memudahkan akses informasi parlemen; dan memberdayakan komunikasi elektronik atas informasi parlemen (IT). Semua itu sebenarnya telah dilakukan oleh DPR sebagai wujud parlemen modern,” terangnya.
Diakunya, DPR selama ini sudah mengembangkan praktik keterbukaan. Prinsip Keterbukaan di DPR RI telah diterapkan pada dua hal. Keterbukaan Akses Kegiatan, dan Keterbukaan Akses Dokumen. Keterbukaan Akses Kegiatan mencakup keterbukaan rapat, keterbukaan legislasi, keterbukaan anggaran, dan keterbukaan pengawasan.
kata dia, semua telah memiliki dasar ketentuannya. Seperti UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Penyusunan Peraturan Perundangan, UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Tata Tertib DPR No.1/2014.”
Sementara untuk keterbukaan akses dokumen, mencakup Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (diatur UU No.14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), Pendokumentasian dan Pengelolaan (diatur UU No.43/2009 tentang Arsip), dan Pelayanan Informasi Publik (diatur UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik).
Secara teknis, tambah dia, perkembangan praktik keterbukaan DPR juga menujukan trend yang positif. Seperti adanya penerapan penggunaan teknologi yang telah mencapai 67 aplikasi online (LAKIP DPR 2016), adanya mekanisme pengaduan dan aspirasi, hingga PPID DPR online yang dinilai sangat responsif. Selain itu, laporan singkat Komisi di DPR juga mengalami peningkatan drastis. Dari 183 dokumen pada Desember 2016, menjadi 5.172 per Oktober 2017.
“Karena itu, hasil dari KTT OGP kali ini sangat penting bagi langkah keterbukaan DPR kedepan. Rencananya, DPR RI juga akan mendeklarasikan keterbukaan parlemen yang kemudian diikuti dengan penyusunan rencana aksi Open Parlemen. Seluruh upaya formal ini penting bagi DPR RI, terutama untuk memantapkan diri sebagai parlemen modern,” demikian Fadli
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menegaskan komitmen dan kesiapan DPR-RI, untuk bergabung dalam Open Parliament. Ketegasan itu diungkapkan Fadli ketika memimpin delegasi DPR RI di Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership 2018, di Tbilisi, Georgia.
Dijelaskan dia, Inisiatif Open Parlemen secara global dideklarasikan sejak 2012. Satu tahun setelah deklarasi Open Government Partnership (OGP), di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu inisiatornya.
Jadi, Open Parlemen (OP) ini merupakan perluasan dari OGP, yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen. “Dengan hadirnya delegasi DPR RI di KTT OGP ke-5, menandakan kesiapan dan komitmen DPR RI untuk bergabung secara formal dengan Open Parlemen,” ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Rabu.
Tindak lanjut dari KTT OGP ke-5 ini, DPR RI akan menyusun National Action Plan (NAP), atau Rencana Aksi Nasional, yang disesuaikan dengan standar internasional. Ini salah satu mekanisme formal untuk tergabung dalam Open Parlemen.
Setelah NAP DPR RI disubmit ke Open Parlemen, selain akan ada evaluasi rutin oleh Independent Reporting Mechanism (IRM), praktik keterbukaan parlemen di Indonesia juga menjadi bersifat internasional. Hal ini sejalan dengan keputusan DPR sejak 2015 menuju parlemen modern.
Bahkan, jika mengacu pada hasil deklarasi 2012, ada empat tujuan dari dideklarasikannya Open Parlemen. Yaitu, mendorong kultur keterbukaan; membuat informasi parlemen lebih transparan; memudahkan akses informasi parlemen; dan memberdayakan komunikasi elektronik atas informasi parlemen (IT). Semua itu sebenarnya telah dilakukan oleh DPR sebagai wujud parlemen modern.
“DPR selama ini sudah mengembangkan praktik keterbukaan. Prinsip Keterbukaan di DPR RI telah diterapkan pada dua hal. Keterbukaan Akses Kegiatan, dan Keterbukaan Akses Dokumen. Keterbukaan Akses Kegiatan mencakup keterbukaan rapat, keterbukaan legislasi, keterbukaan anggaran, dan keterbukaan pengawasan. Semua telah memiliki dasar ketentuannya. Seperti UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Penyusunan Peraturan Perundangan, UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Tata Tertib DPR No.1/2014.”
Sementara untuk keterbukaan akses dokumen, mencakup Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (diatur UU No.14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), Pendokumentasian dan Pengelolaan (diatur UU No.43/2009 tentang Arsip), dan Pelayanan Informasi Publik (diatur UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik).
Lebih jauh, Fadli mengatakan secara teknis, perkembangan praktik keterbukaan DPR juga menujukan trend yang positif. Seperti adanya penerapan penggunaan teknologi yang telah mencapai 67 aplikasi online (LAKIP DPR 2016), adanya mekanisme pengaduan dan aspirasi, hingga PPID DPR online yang dinilai sangat responsif.
Selain itu, laporan singkat Komisi di DPR juga mengalami peningkatan drastis. Dari 183 dokumen pada Desember 2016, menjadi 5.172 per Oktober 2017.
Karena itu, hasil dari KTT OGP kali ini sangat penting bagi langkah keterbukaan DPR kedepan. Selepas KTT OGP segera membentuk Tim DPR dengan Sekretariat Bersama yang dibentuk sejalan dengan prinsip-prinsip Open Parlemen.
“Rencananya, DPR RI juga akan mendeklarasikan keterbukaan parlemen yang kemudian diikuti dengan penyusunan rencana aksi Open Parlemen. Seluruh upaya formal ini penting bagi DPR RI, terutama untuk memantapkan diri sebagai parlemen modern,” tuntasnya.
Pendekatan kultural TNI dalam melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon mendapat apresiasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Bahkan, akibat pendekatan budaya tersebut, membuat TNI mudah berbaur dengan masyarakat setempat, Minggu 15 Juli 2018.
“Menteri Pertahanan Lebanon pun sampai mengatakan kepada saya bahwa Kontingen Garuda UNIFIL adalah pembeda,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, saat mengunjungi prajurit Garuda di Lebanon.
Dengan pendekatan secara kultural dan keramahan Prajurit Garuda, sehingga mendapat tempat di hati masyarakat Lebanon.
“Ini sangat membanggakan sekali,” ujarnya.
Kunjungan Wakil DPR RI, Fadli Zon dan Ahmad Chozim Chumaidy ke Lebanon diterima langsung Komandan Kontingen Garuda UNIFIL, Kolonel Inf Murbianto, bersama Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL, Letkol Inf Arfan Johan Wihananto.
Kedatangan Fadli ke Lebanon didampingi Dubes RI berkuasa penuh untuk Lebanon, Ahmad Chozim Chumaidy, untuk mengetahui secara dekat pelaksanaan tugas prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Keduanya dijamu di Panorama Point Area Operasi Indobatt yang berada di sekitar perbatasan negara (blue line) Lebanon dengan Israel, Kamis, 12 Juli 2018 waktu setempat.
Diketahui, prajurit Garuda merupakan sebutan untuk prajurit TNI yang ditugaskan membantu perdamaian dunia yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga di Lebanon, ditugaskanlah Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda (Konga) XXIII-L/United Nations Interim Forces In Lebanon (UNIFIL) atau Indonesian Battalion (Indobatt).
Setelah pertemuan dengan Menteri Pertanian Lebanon, Menteri Pertahanan Lebanon dan Ketua Parlemen Lebanon, Wakil Ketua DPR RI Dr.Fadli Zon menjenguk kontingen Pasukan Garuda yang tergabung dalam UNIFIL (United Nations Interim Forces In Lebanon), Rabu, (12/7/2018) lalu.
Kunjungan tersebut sangat penting untuk menunjukkan komitmen dan dukungan Indonesia pada upaya perdamaian di Lebanon. Lebanon adalah negara yang pernah hampir diduduki Israel pada tahun 2006.
Wakil Ketua DPR RI, Dr Fadli Zon, M.Sc didampingi delegasi DPR RI diantaranya Elnino M.Husein Mohi (Komisi I), Hj. Ratieh Sanggarwaty (Komisi X), Tubagus Soenmandjaja Roekmandis (Komisi III), Deding Ishak (Komisi VIII), Andika Pandu Puragabaya (Komisi I), dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, H.E. Achmad Chozin Chumaidy.
Delegasi berkunjung ke markas Indonesian Battalion (Indobatt) di Adchit al-Qusayr, Lebanon Selatan. Delegasi disambut oleh tari Pasembahan dan penampilan drum band.
Di hadapan para prajurit Konga di markas Indobatt, yang dihadiri oleh Indonesian Contingent Commander (Contico), Wakil Komandan Sector East UNIFIL, Wakil Komandan Maritime Task Force UNIFIL, dan seluruh Komandan Satgas Kontingen Garuda, Wakil Ketua DPR RI menyatakan kebanggaanya terhadap prestasi dan kinerja Kontingen Garuda selama menjalankan Misi Perdamaian di Perbatasan Lebanon-Israel.
“Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara dekat pelaksanaan tugas prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon” ungkap Fadli Zon.
Disamping tugas dan fungsi menjaga perdamaian di Lebanon, Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL juga menjalankan misi kebudayaan.
Misi kebudayaan ini diimplementasikan bersamaan dengan tugas dan fungsi sebagai pasukan penjaga perdamaian dengan memperkenalkan berbagai kesenian tradisional Indonesia kepada masyarakat di Lebanon Selatan maupun kepada sesama kontingen UNIFIL yang berasal dari negara lain.
“Kegiatan ini menunjukkan bahwa dalam konteks diplomasi publik, Kontingen Garuda/UNIFIL TNI telah menjadi duta bangsa dalam memperkenalkan Indonesia dan kebudayaannya kepada masyarakat luas” ungkap Fadli Zon.
Saat ini Indonesia merupakan kontributor pasukan terbesar pada UNIFIL dengan jumlah total 1.297 personel di berbagai lokasi termasuk 100 personel angkatan laut Indonesia di Maritime Task Force UNIFILPasukan UNIFIL dibentuk PBB pada tahun 1978 untuk mendukung pelaksanaan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 yang meminta Israel menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan.
Sejak tahun 2006 dengan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah personel pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan keikutsertaan Kontingen Garuda dari Indonesia.
“Ikut serta menjaga perdamaian dunia telah menjadi amanat konstitusi UUD 1945, karena itu Indonesia menyatakan siap dan tetap berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PBB di bawah bendera UNIFIL untuk terus menjaga keamanan dan perdamaian di Lebanon, khususnya di wilayah selatan,” ungkap Fadli Zon.
Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Duta Besar (Dubes) RI Berkuasa Penuh Untuk Lebanon Ahmad Chozim Chumaidy mengunjungi Pasukan Garuda Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXIII-L United Nations Interim Forces In Lebanon (UNIFIL) atau Indonesian Battalion (Indobatt) yang bertugas dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.
Kedatangan Fadli Zon bersama Ahmad Chozim Chumaidy dan rombongan diterima langsung oleh Komandan Kontingen Garuda UNIFIL Kolonel Inf Murbianto didampingi Komandan Satgas (Dansatgas) Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL, Letkol Inf Arfan Johan Wihananto dan perwira terkait di Panorama Point Area Operasi Indobatt di Panorama Point Area Operasi Indobatt, Lebanon, Kamis (12/7/2018).
Kunjungan Delegasi DPR RI ini dalam rangka mengetahui secara lebih dekat pelaksanaan tugas prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.
Dalam kesempatan ini Dansatgas Indobatt Letkol Inf Arfan Johan Wihananto memberikan penjelasan secara singkat kepada Fadli Zon beserta rombongan tentang tugas-tugas yang diemban Satgas Indobatt serta perkembangan situasi terkini wilayah operasi di Lebanon Selatan.
Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas semua prestasi yang telah ditorehkan oleh prajurit Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon.
“Menteri Pertahanan Lebanon pun sampai mengatakan kepada saya bahwa Kontingen Garuda UNIFIL adalah pembeda, pendekatan secara kultural dan keramahan prajurit Garuda mendapat tempat di hati masyarakat Lebanon, ini sangat membanggakan sekali”, ujar Fadli Zon.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, anggota DPR RI Bidang Seni dan Budaya Hj. Ratih Sanggarwati mengatakan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL tidak hanya mampu menjaga perdamaian di Lebanon akan tetapi juga dapat mempromosikan seni budaya bangsa Indonesia.
Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Fadli Zon, SS, Msc, didampingi Duta Besar (Dubes) RI Berkuasa Penuh Untuk Lebanon Ahmad Chozim Chumaidy mengunjungi Pasukan Garuda Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXIII-L United Nations Interim Forces In Lebanon (UNIFIL) atau Indonesian Battalion (Indobatt) yang bertugas dalam misi perdamaian dunia di Lebanon.
Kedatangan rombongan Wakil Ketua DPR RI diterima Komandan Kontingen (Dan Kontingen) Garuda UNIFIL Kolonel Inf Murbianto, didampingi Komandan Satgas (Dansatgas) Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL, Letkol Inf Arfan Johan Wihananto, S.I.P. dan perwira terkait di Panorama Point Area Operasi Indobatt, Lebanon, Kamis (12/7/2018).
Tujuan kunjungan Delegasi DPR RI yang dipimpin Dr. H. Fadli Zon adalah untuk mengetahui secara lebih dekat pelaksanaan tugas prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.
Dalam kesempatan ini, Dansatgas Indobatt Letkol Inf Arfan Johan Wihananto memberikan penjelasan secara singkat tentang tugas-tugas yang diemban Satgas Indobatt, sekaligus menyampaikan perkembangan situasi terkini wilayah operasi di Lebanon Selatan.
Selanjutnya, rombongan menuju Markas Indobatt United Nation Position (UNP) 7-1 Adshit al Qusayr di Lebanon Selatan.
Setibanya di Markas Indobatt, Wakil Ketua DPR RI beserta rombongan disambut oleh prajurit Indobatt dan penampilan kesenian seperti tari Pasambahan dari Sumatera Barat, seni Tek-tek, dan seni Barongan khas Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Fadli Zon, SS, Msc, mengapresiasi semua prestasi yang telah ditorehkan oleh prajurit Indonesia yang tergabung dalam Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon.
“Menteri Pertahanan Lebanon pun sampai mengatakan kepada saya bahwa Kontingen Garuda UNIFIL adalah pembeda. Pendekatan secara kultural dan keramahan Prajurit Garuda mendapat tempat di hati masyarakat Lebanon. Ini sangat membanggakan sekali,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Bidang Seni dan Budaya Hj. Ratih Sanggarwati yang turut dalam kunjungan tersebut mengatakan, prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobatt Konga XXIII-L/UNIFIL tidak hanya mampu menjaga perdamaian di Lebanon akan tetapi juga dapat mempromosikan seni budaya bangsa Indonesia.
DPR RI akan merangkul negara di kawasan Pasific agar tidak terpangaruh atas sekelompok orang yang ingin Papua Merdeka. Sebab, Indonensia akan tetap mempertahakan Papua sampai kapan pun. Hal itu akan dilakukan ketika sebagai penyelenggara Indoensia – Pacific parliamentary partnership (IPPP) akan membahas isu-isu pembangunan di bidang kemaritiman dan kelautan bagi 16 negara .
Ke-16 negara tersebut diantaranya, Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Francis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon ada dua negara di kawasan Pasific mendukung Papua Merdeka di PBB dan tahun lalu .
“Sekarang kita di DPR ingin mengajak mereka untuk berdialog tentang sebuah kerja sama sehingga kesalah fahaman itu bisa kita hindari. Dalam IPPP kita akan jelaskan supaya negara di Pasific tidak mendukung Papua Merdeka,” kata Fadly Zon di Komplek Paralemen.
Pembangunan kelangsungan kemaritiman atau on human development and maritime sustainability tersebut akan berlangsung di Jakarta, pada 23 – 24 Juli 2018 mendatang. ” Hampir 80 persen negara dari 16 negara sudah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan IPPP ini,” tegas
Human development and maritime sustainability, itu revelevansinya dengan kepentingan bersama Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasific. Sebagai negara kepulauan, isu-isu pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman merupakan fokus bersama Indoensia dan negara-negara yang berada di kawasan Pasific tersebut.
“DPR berharap pertemuan ini dapat menjadi gerbang baru kerjasama antarparlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasific. Apalagi meski negara kecil, mereka itu memiliki satu suara di PBB termasuk terkait dengan Papua Merdeka,” ujar Waketum Gerindra itu.
Karena itu kata Fadli, kehadiran mereka sangat penting untuk mengetahui dan memahami integritas kewilayahan Indoensia dari Sabang hingga Merauke. “Selama ini banyak negara-negara yang salah memahami Indonesia. Maka, dengan IPPP ini diharapkan benar dalam melihat teritorial Indonesi,” tegasnya.
