Wakil Ketua DPR RI,Fadli Zon menyatakan bahwa kondisi peternakan ayam di Indonesia saat ini sudah dalam keadaan darurat, dan sudah masuk ke dalam jurang kehancuran.
Kondisi peternakan ayam sudah darurat, di jurang kehancuran, harus kita selamatkan. Collateral damage-nya akan sangat luas dan berdampak pada ekonomi nasional. Pemerintah harus selamatkan peternak dan peternakan ayam nasional,” katanya dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (31/07/2018).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini pun memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait langkah-langkah yang menurutnya penting dilakukan segera untuk menyelamatkan peternakan ayam nasional.
Pertama, subsidi pakan. Harga pakan konsentrat dan jagung disubsidi senilai rupiah tertentu, jagung misalnya disubsidi Rp500-Rp1.000,” katanya.
Kemudian saran Fadli, pemerintah harus juga menjamin ketersediaan pakan, terutama jagung. Disamping pemerintah pun harus jamin ketersediaan dan harga DOC (Day Old Chicken).
“Langkah darurat tersebut dibarengi dengan pendataan produksi dan perbaikan tata niaga daging ayam dan telur ayam. Kombinasi ini akan selamatkan peternak dan peternakan ayam nasional, juga perekonomian bangsa,” jelasnya.
Penghadangan terhadap penggiat gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman, Sang Alang, dan rombongan yang mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam pada Sabtu (28/7) sore oleh sekelompok massa dikecam oleh beberapa pihak bahkan menjadi tranding topik di media sosial.
Hal itu juga ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang mengatakan seharusnya tidak boleh ada Persekutor terhadap mereka karena yang dilakukan oleh Neno dan rombongan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.
“Tadi malam saya mengikuti apa yg terjadi di Batam, rencana mba Neno dan Sang Alang serta kawan-kawan yang rencananya ingin menyelenggarakan deklarasi #2019GantiPresiden, yang dilakukan oleh mba Neno dan kawan-kawan merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk menyatakan sikap, pikiran, dan pendapat baik tulisan mau tulisan. Itu dijamin oleh konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28,” kata Fadli, Ahad (29/7).
Karena itu, lanjutnya, tidak boleh ada dari pihak manapun yang melarang, mengintimidasi, dan mengancam setiap kegiatan yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945.
Selain itu, Fadli mengucapkan terima kasih kepada warga Batam yang sudah menunjukkan sikapnya menurut konsitusi yang berlaku.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam hal tersebut seharusnya para penegak hukum bisa netral menghadapi para persekutor karena itu merupakan hak konstitusional Neno Warisman dan rombongan.
“Aparat penegak hukum saya kira, kita harapkan harusnya bisa menjamin netralitas terhadap hak konstitusional tersebut,” tuturnya.
Fadli Zon berharap agar kejadian yang diterima oleh Neno Warisman dan kawan-kawan di Batam tidak terjadi lagi kepada setiap orang yang sudah menentukan sikapnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan semangat yang dibangun oleh Partai Gerindra dan koalisinya ialah semangat mengganti presiden yang ada saat ini.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut banyak janji-janji pemerintahan saat ini yang tidak sanggup ditunaikan dalam empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Banyak hal yang dijanjikan tapi tidak ditunaikan, begitu juga keadaan ekonomi yang dijanjikan,” kata Fadli di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).
Pertumbuhan ekonomi 70 persen gagal terlaksana dalam empat tahun.
Perhatian masyarakat tertuju pada harga yang semakin melambung, tingkat pengangguran yang tinggi, juga kelaparan yang ada di Maluku.
Saya kira konsen masyarakat banyak sekali. Harga yang tinggi, kemudian pengangguran yang cukup banyak, bahkan ada kelaparan juga yah seperti yang kita baca di Maluku dan sebagainya,” ujar Fadli.
Lewat forum Ijtima ini, kata Fadli, pihak partai koalisi bisa mendengarkan masukan dari para ulama dan tokoh masyarakat yang hadir untuk menentukan capres-cawapres. Mengingat agenda pendaftaran untuk pilpres 2019 dibuka pada 4 hingga 10 Agustus mendatang.
Fadli berharap momen ini dapat menjadi keputusan bagi parpol yang sampai saat ini belum menentukan sikap, terutama perwakilan parpol di parlemen seperti Gerindra, PKS dan Demokrat.
“Saya kira persoalan penting kita menyamakan persepsi tentang keadaan bangsa, baik dari sisi ekonomi politik, hukum sosial ya,” kata Fadli.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kembali berkicau di akun media sosialnya terkait pemerintahan yang berkuasa sekarang ini.
Politikus Partai Gerindra ini menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla sudah gagal dalam mengurus negara dan rakyat, karena menurut dia pemerintahan sekarang ini tidak mempunyai keahlian dalam hal ini.
“Jika urusan tdk diserahkan pd ahlinya maka tunggulah kehancuran (Hadist). Inilah yg terjadi sekarang, pemerintah GAGAL urus negara dan rakyat,” tulis Fadli Zon, Jumat (27/7/2018).
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon kembali mengomentari terkait pemerintahan.
Komentar itu diberikan Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya, @FadliZon, Jumat (27/7/2018).
Fadli mengatakan jika pemerintah telah gagal urus negara.
“Jika urusan tidak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran (Hadist). Inilah yang terjadi sekarang, pemerintah GAGAL urus negara dan rakyat,” tulis Fadli Zon.
Sebelumnya, Fadli Zon juga pernah mengomentari tindakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang menyalahgunakan jabatannya untuk berkampanye untuk Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Pernyataan Tjahjo yang mengaku akan mendukung Jokowi itu diucapkan dalam kapasitasnya sebagai menteri saat menghadiri peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang dihadiri ribuan kapala desa di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta pada Rabu (25/7/2018).
“Menurut saya tidak etis, lah, kalau dalam sepak bola sudah kartu merah itu. Semestinya tindakan Tjahjo Kumolo itu jelas mencoreng pemerintah itu sendiri,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis(26/7/2018), dikutip dari Kompas.com.
Fadli menuturkan, tindakan yang dilakukan oleh Mendagri tersebut mencerminan bahwa pemerintah tidak percaya diri untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Ini menyebabkan pemerintah, dalam hal ini Mendagri, menggunakan forum-forum yang dibiayai negara untuk kepentingan politik praktis.
Sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan forum dengan kepala desa,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, Fadli Zon berharap perilaku tersebut harus dicegah untuk menghadirkan pemilu mendatang dapat diselenggarakan dengan jujur dan adil.
“Supaya pemilu kita yang jujur, adil, bersih, demokratis, fair election,” ujar Fadli
Konfrensi parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara pasifik, Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, telah berlangsung sejak tanggal 23-25 Juli 2018. Konfrensi ini mengambil tema Human Development and Maritime Sustainability.
Yang hadir dalam konferensi itu adalah para pimpinan Parlemen dari berbagai negara kawasan Pasifik, antara lain Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), Kenneth A. Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall), Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini), dan Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia).
Konferensi ini dipimpin Fadli Zon selaku Ketua Sidang didampingi Ketua Parlemen Fiji, Jiko Luveni.
Dalam kegiatan ini, dilansir akurat.co.id edisi 24 Juli 2018, DPR RI bersama delegasi negara-negara Pasifik juga menanam 16 jenis pohon langka di seluruh Indonesia. Ke-16 pohon ini ditanam langsung oleh ketua-ketua parlemen Pasifik peserta IPPP.
“Hari ini kita melakukan penanaman pohon di DPR, kita saksikan ada 16 perwakilan dari pohon-pohon langka yang ada di seluruh nusantara. Saya kira ini akan menjadi kenang-kenangan DPR dan pimpinan parlemen sekawasan Pasifik,” kata Fadli usai menanam pohon di kawasan Parlemen.
Setelah menanam pohon, Fadli memimpin peserta untuk mengelilingi gedung DPR. Mulai dari Perpustakaan, Museum, Ruang Rapat Komisi hingga Museum DPR. Selanjutnya, delegasi mengunjungi kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara.
“Delegasi akan ke Ancol untuk melihat satu integrated tourism laut karena Pasifik kan laut. Kemudian ada juga beberapa kegiatan lain dari konferensi Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership ini,” lanjutnya.
Sebagai penyelenggara, mulai tumbuh optimisme bahwa di masa depan Indonesia akan jadi kekuatan ekonomi-politik baru negara-negara Melanesia dan Pasifik. Apalagi, beberapa negara yang mengirim parlemennya itu, setahun yang lalu bahkan telah mengumumkan mendukung kemerdekaan rakyat Papua di Tanah Papua.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan optimisme ini dalam sesi jumpa pers usai konfrensi IPPP.
“Dalam pertemuan-pertemuan bilateral disampaikan bahwa mereka berharap Indonesia menjadi leader, pengambil inisiatif untuk Kawasan Pasifik,” kata Fadli kepada wartawan, sebagaimana dikutip akurat.co.id edisi 24 Juli 2018.
Fadli menyatakan, dalam sidang IPPP, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi baru dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hampir 862 miliar dolar AS.
“Selain di bidang ekonomi, Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi terbesar dunia dan juga selalu terbuka dan ingin bekerja sama dengan negara-negara yang ada di Pasifik,” ujar Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan ini.
Menurut dia, hampir semua delegasi dari negara yang hadir menyampaikan forum ini sebenarnya terlambat.
Dilansir teropongsenayan.com edisi Kamis 26 Juli 2018, Fadli menjelaskan, sebagai negara besar Indonesia seharusnya sudah sejak lama menjadi inisiator forum kerja sama seperti ini.
“Semua negara sebenarnya sudah lama memimpikan ada forum kerja sama semacam ini dengan Indonesia, yang mereka sebut sebagai ‘kakak’,” ucapnya.
Untuk Kasus Papua, IPPP Ubah Pandangan Pasifik
Fadli mengklaim, para wakil rakyat dari negara-negara Pasifik itu mengaku salah paham selama ini, menerima informasi tidak benar mengenai Indonesia dan Papua. Negara-negara Pasifik juga berkomitmen untuk mendukung Papua dalam bingkai NKRI.
“Mereka mengaku salah paham terhadap Indonesia, dan ternyata Indonesia tidak seperti yang digembar-gemborkan kejelekannya, terutama soal Papua. Mereka berharap Indonesia bisa mengambil peran terhadap negara Pasifik, yang selama ini diambil oleh negara lain. Dan mereka berterima kasih telah diundang ke Jakarta,” ungkapnya dalam konferensi pers hasil IPPP hari pertama di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin (23/7/2018) malam.
Menurut Fadli, masalah Papua memang tidak dibahas secara khusus di IPPP, namun mereka berkomitmen mendukung sikap Indonesia terhadap Papua.
“Negara Pasifik yang mendukung Papua Merdeka itu hanya satu-dua saja, tidak banyak dan tidak semua. Sebagian besar Negara Pasifik tidak mendukung Papua Merdeka, itu komitmen mereka dari pertemuan IPPP ini,” katanya.
Di forum , dilansir batamtoday.com edisi 24 Juli 2018, Fadli mengklaim negara-negara Pasifik meminta maaf terhadap dukungan atas perjuangan Papua Merdeka karena ketidaktahuan tentang Papua sebenarnya.
“Setelah mendapat info yang lengkap di forum ini, maka mereka menyatakan tidak akan mengungkit soal Papua merdeka lagi,” katanya.
Fadli menegaskan, DPR akan mengawal hasil pertemuan IPPP sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Bahkan DPR akan menginisiasi akan melanjutkan pertemuan IPPP digelar di Negara Pasifik secara berkala.
“Kita sedang merancang untuk melanjutkan pertemuan ini, kita tentu tidak ingin pertemua sampai di sini atau di Jakarta saja. Kita masih bahas pertemuan lanjutan IPPP di Negara Pasifik, waktunya kapan nanti kita bahas. Prinsipnya DPR akan menginisiasi agar hasil-hasil IPPP bisa dijalankan sesuai kesepakatan yang telah dicapai,” kata Fadli.
Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia ini menambahkan, IPPP merupakan forum inisiatif DPR sekaligus terobosan penting diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan Indonesia di tengah-tengah negara tetangga di kawasan Pasifik.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali berbicara soal kasus kematian di maluku akibat kelaparan Menurutnya, kasus ini karena pemerintah yang sibuk pencitraan sehingga membuat rakyat mati kelaparan.
“Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Jangan sibuk memoles diri dengan pencitraan. Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara,” kata Fadli dalam keterangannya, Jumat (27/7/2018).
Fadli lalu bicara soal laporan pertanggungjawaban APBN 2017 ke DPR yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Fadli heran terhadap laporan Sri Mulyani.
“Saya bilang pada Bu Sri Mulyani, bagaimana kesejahteraan meningkat, padahal ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR ini menganggap peristiwa kematian karena kelaparan sangat ironis. Padahal, kata Fadli, anggaran untuk bantuan sosial sebenarnya sangat besar.
Menurut Fadli, hingga April lalu, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76% alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja Bansos tahun lalu. Kenaikan anggaran Bansos, dilanjutkan Fadli, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos-pos belanja lainnya. Semestinya anggaran tersebut bisa mengatasi, bahkan mencegah, masalah kelaparan yang berujung kematian.
Fadli meminta pemerintah tidak mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kata Fadli, kelaparan yang dialami sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu.
“Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dalam berbagai varian.
Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu,” ucap Fadli memberi saran.
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon angkat bicara terkait kasus kematian tiga warga suku terasing Mausu Ane yang masuk dalam Komunitas Adat Terpencil di pedalaman hutan Seram pegunungan Morkele, Kabupaten Maluku Tengah.
Fadli menuturkan, kasus kelaparan seharusnya tidak terjadi lagi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah tidak boleh tutup mata atau mengecilkan kasus ini.
“Peristiwa kelaparan ini memang sangat ironis, apalagi sampai merenggut korban jiwa. Kenapa ironis, krn tahun ini anggaran bantuan sosial pemerintah sebenarnya sangat besar,” cuit Fahri dalam Twitternya.
Hingga April kemarin, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76%, alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dgn belanja Bansos tahun lalu,” sambungnya.
Tak hanya itu, Fadli pun heran dengan anggapan pemerintah yang menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Ketika Menteri Keuangan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBN 2017 di DPR kemarin, sy bilang pd Bu Sri Mulyani, bgmn kesejahteraan meningkat, padahal ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku,” ujarnya.
Fadli meminta kepada pemerintah untuk tidak sibuk pencitraan jelang Pemilu 2019.
“Jadi, ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, jangan sibuk memoles diri dgn pencitraan,” tulisnya.
“Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dgn memanfaatkan fasilitas negara,” pungkasnya
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Konsultan Pajak menjadi usul DPR RI.
Keputusan persetujuan diperoleh dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).
“Kini saya menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang konsultan pajak usul inisitif Anggota DPR RI dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI, setuju?” para peserta rapat menjawab ‘setuju’, dan ketukan palu pimpinan rapat pun menjadi tanda keputusan persetujuan.
Sebelumnya, para Anggota Dewan menyepakati pandangan umum fraksi-fraksi diserahkan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan.
Dari Fraksi PDI Perjuangan diserahkan oleh Irmadi Lubis, Fraksi Partai Golkar diserahkan oleh Mukhamad Misbakhun, dan dari Fraksi Gerindra diserahkan oleh Bambang Riyanto.
Kemudian dari Fraksi Demokrat diserahkan oleh Didi Irawadi Syamsudin, dari Fraksi PAN disampikan oleh Andi Yuliani Paris, dari Fraksi PKB diserahkan oleh Bertu Merlas, dari Fraksi PKS diserahkan oleh Hermanto, dari Fraksi PPP diserahkan oleh Elvina, dari Fraksi Nasdem diserahkan oleh Sulaeman L. Hamzah, dari Fraksi Hanura diserahkan oleh Zairina.
Dalam RUU ini dijelaskan, yang dimaksud dengan Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sedangkan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea dan cukai, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Praktek penyelenggaraan Konsultan Pajak berasaskan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, netralitas, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.
Pengaturan Konsultan Pajak bertujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Konsultan Pajak, selain itu aturan ini juga memberikan perlindungan kepada pengguna jasa Konsultan Pajak.
RUU ini juga menjelasakan, bahwa menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam akun resminya merespons dugaan insiden peledakan mobil mantan artis Neno Warisman.
Menurut Fadli Zon, dirinya mendapatkan kabar tersebut dari yang bersangkutan (Neno Warisman-red) bahwa mobilnya diduga dibakar atau diledakkan.
“Kalau ini teror maka jelas perbuatan pengecut. Maju terus Mbak, jangan takut,” kata Fadli Zon dalam cuitannya, Sabtu, 21 Jui 2018.
Sementara, menurut wakil Humas PKS Dedi Supriadi, dirinya memastikan mobil Neno Warisman yang dikabarkan diledakan orang tidak dikenal, tersebut adalah valid.
“Informasi tersebut valid,” kata Dedi Supriadi saat dihubungi media, Sabtu 21 Juli 2018.
Sementara, kabar tersebut pertama kali diposting oleh aktivis Zeng Wei Jian. Dalam akun Facebook-nya, Zeng Wei Jian menyebut mobil mantan artis yang kini menjadi ustazah tersebut diledakkkan.
“Kamis tengah malam, mobil Mbak Neno diledakan entah siapa. Tetangga melihat api sudah membesar,” tulis Zeng Wei Jian dalan akun Facebooknya.
