Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Anggota DPR Fahri Hamzah melakukan kunjungan Silaturahmi menemu Imam Besar Umat Islam, Habib Rizieq Shihab di Mekkah, Arab Saudi, Jum’at 17 Agustus 2018.
Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendiskusikan berbagai persoalan bangsa dan negara dengan Habib Rizieq. Mereka sepakat bahwa semua problem yang menyusahkan rakyat selama ini harus segera diakhiri.
Dalam pertemuan tersebut Habib Rizieq Shihab menanyakan tentang alasan gagalnya Cawapres Ulama hingga aneka issue hangat seputar pencawapresan Sandiaga Uno.
Fadli Zon dan Fahri Hamzah kemudian melaporkan tentang dinamika politik dalam Koalisi Ummat untuk Kebangsaan hingga terpilihnya Sandiaga sebagai pendamping Prabowo Subianto.
Fadli dan Fahri juga menanyakan tentang esensi Ijtima Ulama II. Habib Rizieq Shihab pun memaparkan rencana Ijtima Ulama II kepada mereka dengan Visi Misi dan urgensinya.
Akhirnya, mereka sepakat bahwa segala polemik tentang gagalnya Cawapres Ulama hingga pencawapresan Sandi harus dibahas dalam Ijtma Ulama II melalui Dialog dan Musyawarah.
Mari Kita tunggu Ijtima Ulama II yg rencananya akan digelar di bulan September 2018.
Delegasi pengawas penyelenggaraan haji DPR melakukan rapat kerja dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Dalam rapat itu, DPR memberikan apresiasi sekaligus catatan.
Rapat kerja tersebut digelar di hotel Anwar Al Seel, Mahbas Jin, Mekah, Jumat (17/8/2018) sore hingga malam. Apresiasi diberikan pada 10 inovasi yang dilakukan Kemenag dalam penyelenggaraan haji tahun 2018.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR bidang Kesra Fahri Hamzah. Turut hadir dalam rapat Menag Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam Fadli Zon dan Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, Ali Taher.
“Tahun ini dengan 10 inovasi yang ada kita pahami bahwa ini yang harus ditindaklanjuti. Ini niat baik pemerintah yang harus dilanjutkan,” ujar Ali Taher usai rapat.
Selain itu, sisi penanganan kesehatan juga mendapatkan pujian. Angka meninggal sebanyak 85 orang di h-2 pemberangkatan ke Arafah lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.
“Ada angka penurunan dari angka awal mengenai yang meninggal dan sakit juga berkurang pada kurun waktu yang sama. Kemudian makanan juga mengalami peningkatan meskipun selera itu bervariasi dan juga perbaikan sarana dan prasarana di Arafah dan Mina itu semakin baik,” tutur Ali.
Namun ada juga catatan yang diberikan DPR. Catatan itu berkaitan dengan banyaknya jemaah tersesat di Masjidil Haram maupun kawasan Mekah lainnya.
“Hanya saja persoalannya adalah distribusi tenaga yang mengawasi di berbagai sektor itu sudah bagus tetapi belum merata sehingga jemaah yang tersasar yang belum bisa diidentifikasi,” ujar Ali.
Menag Lukman Hakim Saifuddin yang berada di samping Ali Taher menyatakan setiap masukan dari DPR akan ditindaklanjuti. Masukan yang sifatnya teknis akan langsung dijalankan pada masa penyelenggaraan haji tahun 2018 ini.
“Beberapa masukan dari tim pengawas DPR kita catat. Masukan yang sifatnya jangka pendek sifatnya kita tindaklanjuti. Namun untuk yang sifatnya jangka menengah akan kita kita catat untuk ditindaklanjuti di Jakarta,” tutur Lukman.
Tim pengawasan penyelenggaraan haji DPR bertemu dengan ratusan petugas haji dari Indonesia di Mekah. Delegasi legislator menyampaikan tingginya harapan untuk kesuksesan penyelenggaraan haji 2018.
Delegasi DPR dipimpin Wakil Ketua Bidang Kesra Fahri Hamzah dan Wakil Ketua Bidang Polhukam Fadli Zon. Turut hadir dalam rombongan Ketua Komisi VIII Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII Aceh Hasan Syadzly dan para anggota dewan lainnya.
Delegasi DPR turut hadir dalam acara ‘Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina’ di Hotel Al Wehdah Tower, Jarwal, Mekah, Rabu (15/8/2018) malam. Dari pihak penyelenggara pelaksanaan haji, turut hadir Menag Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali. Ikut hadir pula Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh.
Fahri dalam sambutannya mengatakan, harapan besar disematkan untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Penyebabnya adalah mulai tahun ini, terjadi pemisahan pengelolaan dana haji dari yang dulunya dipegang Kemenag kini dikelola Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Dengan adanya pengelolaan keuangan haji yang terpisah kita ingin melampaui isu-isu persoalan tradisional yang itu-itu saja. Kami sebagai pengawas haji ingin agar harapan kita untuk penyelenggaraan yang makin hari makin baik bisa terlaksana,” ujar Fahri.
Pria yang di periode mendatang memutuskan untuk tidak nyaleg lagi ini juga membuka pintu lebar-lebar kepada petugas haji memberikan masukan kepada Kemenag dan DPR. Dengan begitu tercapai perbaikan sistem dari masukan empiris di lapangan.
“Saya ingin sekali agar petugas lapangan membuat membuat feedback yang kuat kepada kementerian agama dan juga DPR sebagai pengawas agar sistem baru ini betul-betul kita bisa jadikan masukan bagi peningkatan kemampuan di masa mendatang,” ujar Fahri.
Hal senada diungkapkan Fadli Zon. Politikus Gerindra ini meminta agar jemaah haji Indonesia yang notabene adalah rombongan jemaah haji terbesar bisa dilayani agar mereka bisa merasa seperti di tanah air.
“Perlu agar jemaah bisa merasa seperti di rumah sendiri karena kalau diumpamakan seperti konferensi, kita merupakan delegasi terbesar. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan kuota menjadi 250 ribu jemaah. Karena antrean di tanah air begitu banyak,” ujar Fadli.
Tim Pengawas (Timwas) Haji yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertemu dengan ratusan petugas haji dari Indonesia di Mekkah, Arab Saudi. Delegasi DPR RI ingin memastikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik.
Selain unsur Pimpinan, delegasi DPR juga diikuti oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily serta sejumlah Anggota Dewan lainnya. Acara ‘Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina’ itu dilaksanakan di Hotel Al Wehdah Tower, Jarwal, Mekkah, Rabu (15/8/2018).
Pimpinan Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu meminta agar jemaah haji Indonesia yang notabene adalah rombongan jemaah haji terbesar dilayani dilayani dengan baik agar mereka merasa seperti di Tanah Air.
“Perlu agar jemaah bisa merasa seperti di rumah sendiri. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan kuota menjadi 250 ribu jemaah. Karena antrean di Tanah Air begitu banyak,” ujar Fadli.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, menjadi petugas haji tidaklah mudah, karena mereka harus melayani ribuan jemaah dengan latar belakang yang cukup heterogen. Ia mendorong petugas haji tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.
“Tentu ini pekerjaan yang sulit, karena seringkali pengetahuan dan juga adaptasi terhadap jemaah haji yang didampingi. Kita berharap para petugas haji kita tetap semangat serta bisa melindungi dan betul-betul bisa melayani seluruh jemaah haji kita yang jumlahnya 221 ribu orang,” harap Fadli.
Pelaksanaan pengawasan ini untuk memastikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seperti akomodasi, transportasi, katering dan kesehatan berjalan dengan sebaik-baiknya. Delegasi DPR RI mendengarkan, mengumpulkan informasi dan data tentang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji sehingga nanti bias merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun depan.
Delegasi DPR RI juga menyempatkan bertemu dengan jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Masjidil Haram. Fadli meminta seluruh jemaah haji tetap menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah. Ia berharap, jemaah haji Indonesia selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan dalam beribadah.
Pimpinan DPR sejauh ini melihat adanya peningkatan kinerja petugas haji dalam pelayanan jamaah selama musim haji tahun 2018. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ketika tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Rabu (15/8/2018) pagi waktu Saudi.
Fahri datang bersama wakil ketua lainnya, Fadli Zon dan ditambah Menristek Dikti M. Nasir dan langsung disambut pejabat Duta Besar RI untuk Arab Saudi Maftuh Abegebriel dna Kepala Daker Bandara Arsyad Hidayat.
Kedua pimpinan DPR itu datang ke Tanah Suci murni untuk melaksanakan ibadah dan tugas pengawasan terkait jabatan masing-masing di parlemen.
“Tidak ada urusan politik. Kami ke sini untuk beribadah dan melakukan fungsi-fungsi pengawasan,” kata Fahri Hamzah di Bandara Jeddah.
Menurut dia, pengawasan tahun ini penting karena merupakan pertama kalinya penyelenggaraan haji dengan mekanisme pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dengan implementasi regulasi tersebut, Fahri mengharapkan ada peningkatan pelaksanaan haji yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Sehingga, jamaah akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari segi akomodasi dan transportasi dan sebagainya.
Fahri mengatakan, bila merujuk dari pemberitaan media dan respon jamaah atas keadaan sekarang katanya memang ada semacam peningkatan.
Alhamdulillah, inilah ikhtiar bersama Pemerintah dan DPR yakni mengadakan sistem penyelenggaraan baru yang akhirnya berefek positif bagi kekhusukan ibadah para jamaah,” kata Fahri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap tahun ini petugas haji Indonesia betul-betul bisa melayani seluruh jamaah haji kita yang jumlahnya 221 ribu orang.
Tentu ini pekerjaan yang sulit karena seringkali pengetahuan dan juga adaptasi terhadap cuaca jamaah haji yang didampingi.
“Mudah-mudahan petugas kita tetap semangat serta bisa melindungi dan melayani jamaah haji kita,” tuturnya.
Senada dikatakan Menristek Dikti M. Nasir yang tergabung dalam rombongan, berharap pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama akan lebih baik.
Menurutnya, ini adalah kemajuan dalam pelayanan jamaah yang bagus, Harapan saya kedepan lebih bagus, dengan sistem yang dibangun bersama dengan Arab Saudi. “Jamaah kita bisa langsung tanpa berurusan dengan imigrasi,” terang M. Nasir.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta dilakukan audit operasional terhadap moda transportasi light rail transit ( LRT) Palembang yang sudah mogok tiga kali dalam sepekan terakhir.
Fadli mengingatkan, jangan sampai moda transportasi baru yang dimiliki Indonesia itu justru kembali mogok saat Asian Games 2018 digelar pada 18 Agustus-2 September mendatang.
“Harus ada audit operasional, kenapa bisa mogok, ini sangat mengganggu, terjadi nanti di Asian Games, bukan hanya memalukan tapi membahayakan,” kata Fadli di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/8/2018).
Fadli meminta kejadian tiga kali mogoknya LRT dalam sepekan terakhir menjadi pelajaran. Oleh karena itulah, menurut dia, diperlukan audit investigasi untuk mencari penyebab dan solusi atas mogoknya LRT. “Apakah spek salah, apakah teknis dan lain-lain,” ujar Fadli.
Dari catatan Kompas.com, kejadian LRT Palembang mogok untuk kali pertama terjadi pada Rabu (1/8/2018).
Hujan deras, membuat LRT mendadak terhenti sekitar 4 kilometer ketika menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Hanya berselang dua hari, lagi-lagi “si ular besi” kembali mogok pada Jumat (10/8/2018).
Para penumpang yang berada di stasiun Bumi Sriwijaya pun akhirnya terlantar selama dua jam lantaran kereta tak bisa dioperasikan hingga perbaikan selesai dilakukan oleh PT LEN selaku penanggung jawab sinyal kereta.
Dua hari kemudian, pada Minggu (12/8/2018), PT KAI selaku penanggung jawab LRT Palembang kembali dibuat repot.
Pasalnya, kereta LRT mendadak terhenti ketika dioperasikan dari stasiun Jakabaring menuju Bandara.
Kejadian tersebut sempat viral di dunia maya, mulai dari Facebook hingga Instagram, Adapun yang menjadi sorotan warganet adalah banyaknya penumpang yang terpaksa berjalan di atas rel kereta, saat evakuasi dilakukan.
Mohammad Hatta atau populer disebut Bung Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 silam.
Bung Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia untuk pertama kalinya.
Bersama Soekarno, Bung Hatta memainkan peranan penting untuk memerdekan bangsa Indonesia sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945.
Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno.
Bung Hatta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS.
Tokoh pejuang yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia itu meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun.
Bung Hatta lantas ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada 23 Oktober 1986 melalui Keppres nomor 081/TK/1986.
Untuk mengenang hari lahir Bung Hatta, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berterimakasih sekaligus menyampaikan sejumlah pemikiran Bung Hatta.
Melalui akun Twitter miliknya, @fadlizon, ia mengunggah sejumlah tuitan terkait pemikiran Bung Hatta yang dianggapnya bertolak belakang dengan keadaan ekonomi saat ini, Minggu (12/8/2018).
Fadli Zon mengucapkan terima kasih kepada Bung Hatta atas jasa yang ia berikan kepada rakyat Indonesia.
Dalam unggahannya tersebut, ia juga menyertakan potret buku yang ia tulis tentang pemikiran Bung Hatta.
Buku tersebut berjudul “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta: Jalan Politik Kemakmuran Indonesia”.
Fadli Zon menilai pemikiran Bung Hatta menjadi suatu tantangan besar pada saat ini.
Sebab, pekerjaan pemerintah untuk membenahi perekonomian masih panjang.
Terlebih, menurutnya, jika arah ekonomi negeri ini yang semakin liberal.
Salah satu buah pemikiran Bung Hatta yakni tercetuslah Pasal 33 UUD 1945 dan juga pasal-pasal terkait kesejahteraan serta ekonomi.
Pemikirannya dianggap juga mengembangkan people based economy yang pusatnya adalah manusia dan operasionalnya adalah koperasi.
Menurut Fadli Zon, koperasi adalah sebuah gerakan yang memandang bahwa ekonomi seharusnya membangun manusianya, bukan kapitalnya.
Ia juga menilai pemikiran
Ia juga menilai pemikiran Bung Hatta bertolak belakang dengan keadaan ekonomi saat ini.
Ia menambahkan, rakyat Indonesia perlu membumikan kembali ekonomi kerakyatan Bung Hatta.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Pergub terkait perluasan ganjil genap di beberapa titik di Jakarta.
Perluasan ganjil genap yang sudah diberlakukan per 1 Agustus 2018 kemarin, diterapkan dalam rangka mengantisipasi kemacetan saat Asian Games 2018.
Sebelumnya pada Bulan Juli, selama satu bulan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji coba terhadap perluasan ganjil genap tersebut.
Namun ternyata sejak pemberlakuan kemarin, perluasan ganjil genap menuai banyak protes dari masyarakat.
Tak hanya masyarakat, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut memprotes kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan.
“Kebijakan ganjil genap itu jelas kebijakan ganjil. Bikin susah masyarakat dan tidak fair dengan pembayaran pajaknya,” tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon.
Dalam cuitannya tersebut, Fadli Zon membalas curhatan seseorang yang keberatan karena kebijakan ganjil genap dianggap merugikan pemilik mobil yang sudah membayar pajak setiap tahun.
“Bayar pajak mobil untuk satu tahun (365 hari) tapi cuma bisa pakai pas tanggal ganjil. Boleh gak bayar pajaknya setengah aja?” tulis akun Twitter @adamWH68 yang kemudian dibalas oleh Fadli Zon.
Kebijakakan ganjil genap ini merupakan kebijakan yang ditetapkan pada 30 Agustus 2016, saat era kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
Ketika Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Anies Baswedan sebagai gubernur yang baru, menambahkan perluasan ganjil genap di sejumlah titik.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan di ruas-ruas yang akan dilalui oleh atlet menuju venue Asian Games 2018.
Sebelumnya pada 1 Juli 2018, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan uji coba ganjil genap selama satu bulan.
Setelah dirasa ganji genap efektif untuk mengurai kemacetan, Anies menandatangani Pergub tersebut, sehingga daerah perluasan ganjil genap pun ditetapkan.
Wakil Ketua Dewan Perwakian Rakyat (DPR), Fadli Zon membahas kemiskinan ekstrem yang melanda wilayah tertentu di Indonesia.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @fadlizon yang diunggah pada Kamis (2/8/2018).
Fadli Zon mengatakan apabila kelaparan terjadi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ia pun menanyakan fakta apa lagi yang didustakan?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta agar pemerintah tidak melakukan manipulasi data dan menghadapi kasus seperti itu.
“Fakta mana yg kau dustakan, kemiskinan ekstrim hingga kelaparan terjadi di era @jokowi .
Jangan manipulasi data. Hadapi dan atasi dengan kebijakan,” kata Fadli Zon.
Diketahui,Kementerian Kesehatan, melalui laman web resmi Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes telah menetapkan bencana kelaparan yang melanda suku Mausu Ane di Maluku sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 24 Juli 2018.
Dinas kesehatan terkait dan Kemenkes pun telah melakukan pemantauan dan koordinasi, termasuk dalam penyaluran obat-obatan kepada warga.
Diberitakan Kompas.com, per Jumat (27/7/2018) jumlah orang yang meninggal akibat bencana tersebut naik, menjadi 4 orang.
“Data terakhir ada empat warga Mausu Ane yang meninggal dunia,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Farida Salampessy,
Keempat orang tersebut yaitu Lusirue (50), Laupia (60), dan dua anak balita Asoka (2 bulan) dan Aiyowa (4).
“Korban terakhir yang merupakan dunia karena kelaparan adalah Laupia, tepatnya pada Kamis (26/7/2018),” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Menerima audiensi United States-Indonesia Society (USINDO) di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Dalam pertemuan itu, tercipta diskusi mengenai perkembangan politik dan demokrasi Indonesia serta tugas dan fungsi DPR RI.
“Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, merupakan negara yang melakukan pemilihan umum secara langsung terbesar di dunia. Bahkan mengalahkan India dan Amerika Serikat,” kata Fadli saat memulai diskusi dihadapan seluruh peserta audiensi.
Ia menambahkan, pada April 2019 mendatang, masyarakat Indonesia akan menjalani Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak.
Menurutnya, ini akan menjadi hari yang besar bagi demokrasi Indonesia. Bahkan untuk Pileg di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan DPR RI, ada sekitar 26 ribu bakal calon legislatif.
“Kami menyebut tahun 2018 ini dan tahun 2019 mendatang sebagai tahun politik, karena sebagian masyarakat Indonesia baru menjalani Pilkada Serentak di sejumlah daerah, khususnyas di Pulau Jawa,” ujar Fadli.
Fadli mengaku sangat senang mendapatkan kunjungan dari teman-teman USINDO. Sejauh ini, menurut Fadli, USINDO telah melakukan pertukaran bilateral di bidang pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Terima kasih atas kunjungan teman-teman USINDO ke DPR RI. Semoga ke depan USINDO semakin terus memperkuat hubungan bilateral di bidang pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” harapnya.
