Ganjil Genap Jelas Kebijakan Ganjil, Bikin Susah Masyarakat dan Tidak Fair

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Pergub terkait perluasan ganjil genap di beberapa titik di Jakarta.

Perluasan ganjil genap yang sudah diberlakukan per 1 Agustus 2018 kemarin, diterapkan dalam rangka mengantisipasi kemacetan saat Asian Games 2018.

Sebelumnya pada Bulan Juli, selama satu bulan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan uji coba terhadap perluasan ganjil genap tersebut.

Namun ternyata sejak pemberlakuan kemarin, perluasan ganjil genap menuai banyak protes dari masyarakat.

Tak hanya masyarakat, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut memprotes kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan.

“Kebijakan ganjil genap itu jelas kebijakan ganjil. Bikin susah masyarakat dan tidak fair dengan pembayaran pajaknya,” tulis Fadli Zon dalam akun Twitternya @fadlizon.

Dalam cuitannya tersebut, Fadli Zon membalas curhatan seseorang yang keberatan karena kebijakan ganjil genap dianggap merugikan pemilik mobil yang sudah membayar pajak setiap tahun.

“Bayar pajak mobil untuk satu tahun (365 hari) tapi cuma bisa pakai pas tanggal ganjil. Boleh gak bayar pajaknya setengah aja?” tulis akun Twitter @adamWH68 yang kemudian dibalas oleh Fadli Zon.

Kebijakakan ganjil genap ini merupakan kebijakan yang ditetapkan pada 30 Agustus 2016, saat era kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Ketika Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Anies Baswedan sebagai gubernur yang baru, menambahkan perluasan ganjil genap di sejumlah titik.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan di ruas-ruas yang akan dilalui oleh atlet menuju venue Asian Games 2018.

Sebelumnya pada 1 Juli 2018, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan uji coba ganjil genap selama satu bulan.

Setelah dirasa ganji genap efektif untuk mengurai kemacetan, Anies menandatangani Pergub tersebut, sehingga daerah perluasan ganjil genap pun ditetapkan.

 

Sumber

 

 

 

© Copyright 2015.