Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menegaskan komitmen dan kesiapan DPR-RI, untuk bergabung dalam Open Parliament. Ketegasan itu diungkapkan Fadli ketika memimpin delegasi DPR RI di Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership 2018, di Tbilisi, Georgia.
Dijelaskan dia, Inisiatif Open Parlemen secara global dideklarasikan sejak 2012. Satu tahun setelah deklarasi Open Government Partnership (OGP), di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu inisiatornya.
Jadi, Open Parlemen (OP) ini merupakan perluasan dari OGP, yang mendorong semangat dan praktik keterbukaan pada lembaga parlemen. “Dengan hadirnya delegasi DPR RI di KTT OGP ke-5, menandakan kesiapan dan komitmen DPR RI untuk bergabung secara formal dengan Open Parlemen,” ujar Fadli melalui keterangan tertulisnya, Rabu.
Setelah NAP DPR RI disubmit ke Open Parlemen, selain akan ada evaluasi rutin oleh Independent Reporting Mechanism (IRM), praktik keterbukaan parlemen di Indonesia juga menjadi bersifat internasional. Hal ini sejalan dengan keputusan DPR sejak 2015 menuju parlemen modern.
Bahkan, jika mengacu pada hasil deklarasi 2012, ada empat tujuan dari dideklarasikannya Open Parlemen. Yaitu, mendorong kultur keterbukaan; membuat informasi parlemen lebih transparan; memudahkan akses informasi parlemen; dan memberdayakan komunikasi elektronik atas informasi parlemen (IT). Semua itu sebenarnya telah dilakukan oleh DPR sebagai wujud parlemen modern.
“DPR selama ini sudah mengembangkan praktik keterbukaan. Prinsip Keterbukaan di DPR RI telah diterapkan pada dua hal. Keterbukaan Akses Kegiatan, dan Keterbukaan Akses Dokumen. Keterbukaan Akses Kegiatan mencakup keterbukaan rapat, keterbukaan legislasi, keterbukaan anggaran, dan keterbukaan pengawasan. Semua telah memiliki dasar ketentuannya. Seperti UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang Penyusunan Peraturan Perundangan, UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Tata Tertib DPR No.1/2014.”
Sementara untuk keterbukaan akses dokumen, mencakup Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (diatur UU No.14 /2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), Pendokumentasian dan Pengelolaan (diatur UU No.43/2009 tentang Arsip), dan Pelayanan Informasi Publik (diatur UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik).
Lebih jauh, Fadli mengatakan secara teknis, perkembangan praktik keterbukaan DPR juga menujukan trend yang positif. Seperti adanya penerapan penggunaan teknologi yang telah mencapai 67 aplikasi online (LAKIP DPR 2016), adanya mekanisme pengaduan dan aspirasi, hingga PPID DPR online yang dinilai sangat responsif.
Selain itu, laporan singkat Komisi di DPR juga mengalami peningkatan drastis. Dari 183 dokumen pada Desember 2016, menjadi 5.172 per Oktober 2017.
Karena itu, hasil dari KTT OGP kali ini sangat penting bagi langkah keterbukaan DPR kedepan. Selepas KTT OGP segera membentuk Tim DPR dengan Sekretariat Bersama yang dibentuk sejalan dengan prinsip-prinsip Open Parlemen.
“Rencananya, DPR RI juga akan mendeklarasikan keterbukaan parlemen yang kemudian diikuti dengan penyusunan rencana aksi Open Parlemen. Seluruh upaya formal ini penting bagi DPR RI, terutama untuk memantapkan diri sebagai parlemen modern,” tuntasnya.