DPR RI akan merangkul negara di kawasan Pasific agar tidak terpangaruh atas sekelompok orang yang ingin Papua Merdeka. Sebab, Indonensia akan tetap mempertahakan Papua sampai kapan pun. Hal itu akan dilakukan ketika sebagai penyelenggara Indoensia – Pacific parliamentary partnership (IPPP) akan membahas isu-isu pembangunan di bidang kemaritiman dan kelautan bagi 16 negara .
Ke-16 negara tersebut diantaranya, Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Francis Polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon ada dua negara di kawasan Pasific mendukung Papua Merdeka di PBB dan tahun lalu .
“Sekarang kita di DPR ingin mengajak mereka untuk berdialog tentang sebuah kerja sama sehingga kesalah fahaman itu bisa kita hindari. Dalam IPPP kita akan jelaskan supaya negara di Pasific tidak mendukung Papua Merdeka,” kata Fadly Zon di Komplek Paralemen.
Pembangunan kelangsungan kemaritiman atau on human development and maritime sustainability tersebut akan berlangsung di Jakarta, pada 23 – 24 Juli 2018 mendatang. ” Hampir 80 persen negara dari 16 negara sudah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan IPPP ini,” tegas
Human development and maritime sustainability, itu revelevansinya dengan kepentingan bersama Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasific. Sebagai negara kepulauan, isu-isu pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman merupakan fokus bersama Indoensia dan negara-negara yang berada di kawasan Pasific tersebut.
“DPR berharap pertemuan ini dapat menjadi gerbang baru kerjasama antarparlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan di Pasific. Apalagi meski negara kecil, mereka itu memiliki satu suara di PBB termasuk terkait dengan Papua Merdeka,” ujar Waketum Gerindra itu.
Karena itu kata Fadli, kehadiran mereka sangat penting untuk mengetahui dan memahami integritas kewilayahan Indoensia dari Sabang hingga Merauke. “Selama ini banyak negara-negara yang salah memahami Indonesia. Maka, dengan IPPP ini diharapkan benar dalam melihat teritorial Indonesi,” tegasnya.