Fadli Zon, salah satu orang dekat Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, mengatakan, secara jujur, lobi memang sedang terjadi. Fadli yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini kemudian mengungkapkan secara diplomatis bahwa tak ada yang salah bila terjadi sebuah lobi.
“Dilobi itu sah-sah saja. Yang penting kan, ending-nya seperti apa, bukan untuk yang macam-macam. Apalagi, masyarakat sekarang ini ingin agar kasus Century harus dijawab, siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Kasus skandal Bank Century ini harus tuntas, terang benderang sesuai keinginan rakyat. PakSBY juga ingin itu,” kata Fadli kepada Persda Network, Kamis (25/2/2010).
Fadli Zon kemudian menepis kabar burung terkait adanya pendekatan dari kubu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pendekatan yang dilakukan tak lain, Prabowo Subianto dipersiapkan untuk menggantikan Boediono. Isu itu, kata Fadli, adalah rumor, kabar burung yang tidak berdasar sama sekali.
“Tidak benar itu, rumor yang tidak ada dasarnya sama sekali. Kita tidak melakukan kompromi politik dengan cara seperti itu. Tidak ingin merebut kekuasaan dengan cara seperti itu. Kami ingin kasus Century ini tuntas, ada tindakan terhadap mereka-mereka yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini,” tandas Fadli Zon diplomatis.
Sebelumnya, Fadli sempat dikonfirmasi dan kembali tak menyangkal. Kini, ia juga menjawab apa adanya, memang benar ada pertemuan antara Presiden dan Prabowo Subianto. Tanpa menjelaskan kapan terakhir pertemuan dilakukan, Fadli mengatakan, pertemuan didasari pertemanan.
Fadli kemudian juga menjelaskan alasan Fraksi Gerindra saat menyampaikan pandangan akhir terkait kasus skandal bail out Bank Century Rp 6,7 triliun, tidak seperti PDI-P, PKS, ataupun Golkar yang langsung menyebut nama mantan Ketua KSSK Sri Mulyani serta mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Fadli menyatakan, rakyat kini sudah pintar, tanpa disebut nama, sudah mengerti siapa yang dimaksudkan Gerindra dalam pandangan akhir fraksinya. “Sikap kami tidak akan berubah, sama seperti yang sudah dibacakan. Kami tegas, menyebut institusi yang paling bertanggung jawab, dan saya kira rakyat sudah tahu siapa yang dimaksudkan untuk diminta pertanggungjawabannya terkait kasus ini. Tidak perlu lagi ada perdebatan menyebutkan nama atau tidak, karena semuanya sudah tahu siapa,” tandasnya.
Apakah kasus skandal Bank Century ini akan berakhir pada pemakzulan? Fadli mengatakan tidak yakin meski semuanya tergantung situasi politik ke depan. “Saya kira tidak sampai ke sana (pemakzulan). Kami ingin kasus Century ini tuntas dengan jujur, dan ini menjadi ujian bagi sejarah kita dalam mengungkapnya dengan didasari kejujuran,” ungkap Fadli Zon.
Sejarah mengajarkan arti perjuangan dan kesempatan. Jangan pernah kacang lupa pada kulitnya, demikian sebuah ungkapan lama. Dan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Fadli Zon, mengambil peran untuk memelihara peninggalan sejarah bangsa.
Beragam buku sejarah zaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tersimpan di perpustakaan pribadinya, kawasan Bengil, Jakarta Pusat. Acap kali sejumlah mahasiswa pascasarjana mendatangi perpustakaan milik lulusan Program Studi Rusia Universitas Indonesia itu guna mencari bahan bacaan.
Pria berusia 39 tahun yang tengah mempersiapkan diri sebagai calon gubernur Sumatra Barat 2010-2015 ini juga mengoleksi kacamata para tokoh. Sebut saja milik Bung Hatta, Sjafruddin Prawiranegara, atau B.M. Diah.
Master lulusan The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris ini tidak ingin benda-benda bersejarah ini jatuh ke tangan bangsa lain. Ia juga berharap semua bisa diwariskan kepada anak dan cucu
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon hampir pasti maju sebagai bakal calon gubernur (cagub) Sumbar 2010-2015. Hal itu dikatakan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Abel Tasman, di Padang.
Abel juga mengaku mendapat pesan dari Fadli Zon untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi terkait pencalonan. Di antara masalah dimaksud adalah siapa yang mungkin menjadi kandidat wakil, dan bagaimana peta kekuatan di Sumbar. Anggota DPRD Sumbar itu mengatakan, Fadli Zon berharap agar menghitung lagi tingkat elektabilitasnya, sesuai perkembangan perpolitikan di Sumbar.
Abel memperkirakan kalau Fadli Zon maju sebagai cagub, besar kemungkinan sejumlah politisi muda asal Sumbar, seperti Jeffrie Geovanie (Golkar), dan Indra J Piliang (Golkar), tidak akan maju sebagai cagub. Gerindra saat ini hanya memiliki empat kursi di DPRD Sumbar. Untuk bisa mengusung cagub, sebuah partai atau gabungan partai mesti memiliki minimal sembilan kursi.
Terkait hal itu, kata Abel, Gerindra sejak awal sudah melakukan komunikasi dengan partai lain, seperti PDIP yang memiliki tiga kursi, dan PBR dua kursi. Abel mengatakan ajang pilkada, sangat berbeda dengan pemilihan legislatif. Pada pilkada, mesin partai tidak jalan. Karena itu, popularitas seorang kandidat sangat menentukan.
Dalam kaitan itu, Gerindra melihat figur Fadli Zon sangat tepat memimpin Sumbar lima tahun mendatang. “Sumbar membutuhkan figur yang progresif. Gubernur ke depan mesti memiliki visi, kemampuan leadership, manajemen pemerintahan, dan punya entrepreneurship,” kata dia.
Menurut dia, Fadli Zon memiliki kapasitas pribadi yang lebih dari cukup. Hanya saja diakui, sebagai putra Sumbar yang besar di rantau, Fadli Zon mesti didukung oleh wakil yang menguasai antropologi Sumbar.
Fadli Zon lahir di Jakarta, 1 Juni 1971. Dia seorang kolumnis, penulis dan aktivis sosial politik. Pria berkaca mata itu menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan Master of Science (MSc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris.
Ada kekhawatiran peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang akan digelar tanggal 9 Desember 2009 ditunggangi kepentingan politik.
Namun, itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. “Pasti acara itu ada yang menunggangi, yang pasti rakyat. Jadi rakyat yang saya kira bicara jujur,”ucap Fadli Zon saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Senin 7 Desember 2009.
Fadli mengatakan bahwa acara Hari Antikorupsi Sedunia itu memiliki tujuan yang sangat mulia untuk mengingatkan bahaya korupsi.
“Ini keinginan mereka, agar tidak ada korupsi di Indonesia. Pasti akan banyak yang memeriahkan acara itu, itu sebagai peringatan buat kita semua” ujar Fadli
Fadli juga menambahkan bahwa acara Hari Anti Korupsi Sedunia itu adalah bentuk usaha yang harus dihargai, dan sesuai dengan keinginan Presiden sendiri untuk memberantas korupsi.
“Acara itu harusnya presiden mendukung 100 persen,” tambah Fadli Zon.
Fadli juga menanggapi tentang kepanikan presiden atas digelarnya acara Hari Anti Korupsi Sedunia “Mungkin ada masukan-masukan dari bawahan-bawahannya atau dari mana yang mungkin tidak terlalu tepat” ujar Fadli.
“Harusnya Pak SBY juga datang dan memimpin acara itu dengan tujuan memberantas korupsi” tutup Fadli Zon.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku menerima informasi dari badan intelijen bahwa ada sejumlah gerakan sosial antikorupsi pada Rabu mendatang. SBY khawatir gerakan itu dimanfaatkan dengan motif tertentu. Bahkan, SBY tahu siapa target para demonstran.
“Alhamdulillah, saya dapat pengetahuan yang relatif lengkap, tentang apa, siapa dan sasaran pada 9 Desember mendatang,” kata SBY dalam pidato di Rapimnas Demokrat, Minggu 6 Desember 2009 kemarin.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pesimistis skandal aliran dana Bank Century bisa terungkap oleh pansus angket Bank Century. Laporan audit investigasi BPK saja sebetulnya sudah cukup ditindaklanjuti KPK.
“Jangan terlalu berharap dan mengandalkan angket. Seringkali angket-angket berujung tidak jelas,” ujar Fadli disela diskusi publik INSIDeS di hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin 30 November 2009.
Oleh sebab itu, katanya, dengan bukti awal berupa laporan Badan Pemeriksa Keuangan, skandal aliran dana Rp 6,7 triliun tersebut dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Laporan BPK sudah cukup menjadikan bukti awal melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang di situ, dan telah terjadi pelanggaran. Dan pelanggaran itu dilakukan oleh pimpinan institusi,” terangnya.
“Dan angket harus mengawal-lah. Rakyat juga harus mengawal. Jangan berharap banyak pada angket,” tambahnya.
Dia mencontohkan dengan kasus aliran dana Bank Indonesia kepada anggota DPR. Fadli Zon yang juga pengamat politik mengatakan, KPK telah berhasil mengungkap kasus aliran dana BI sebesar Rp 100 miliar yang melibatkan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.
Pada saat itu, katanya, Burhanuddin tidak terbukti menerima dana. Namun, kebijakannya untuk menyetujui satu keputusan untuk mengeluarkan dana Rp100 miliar, dinilai telah melanggar ketentuan.
“Ini (aliran dana BI) dibandingkan Rp 6,7 triliun tidak ada apa-apanya. Jadi, seharusnya KPK sudah mulai bergerak, dan menjadikannya (laporan BPK) bukti awal,” ucapnya.
Pansus Angket skandal Bank Century segera terbentuk. Partai Gerindra meminta agar tim ini segera bekerjasama sama dengan para ahli di bidang perbankan, ahli hukum, ahli IT, termasuk juga ahli hipnotis untuk mengungkap kasus ini. Maksudnya?
“Supaya lebih jujur. Siapa tahu pengakuan di alam bawah sadar lebih jujur daripada pengakuan alam sadarnya,” canda Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (2/12/2009).
Fadli bahkan mengusulkan 2 ahli hipnotis, Romy Rafael dan Uya Kuya. Keduanya dianggap mempunyai kekuatan yang mumpuni untuk menghipnotis orang-orang yang diduga terlibat aliran dana Bank Century ini.
“Ini akan lebih mujarab daripada pakai sumpah-sumpah pocong atau pakai lie detector,” tambahnya lagi.
Bagaimana cara kerja ahli hipnotis ini? Mudah saja, setiap pansus akan meminta keterangan, jangan lupa sertakan Uya Kuya atau Romy Rafael. Tinggal dihipnotis dan ditanya-tanyai seputar kasus Bank Century. Seperti acara-acara di televisi.
“Nah, kalau sampai ada yang menolak itu juga jadi pertanyaan. Kenapa menolak dihipnotis, apa takut mengaku di bawah sadar,” pungkas pria berkacamata ini sambil tertawa.
Kaum Muda Indonesia mengecam keras sikap Presiden SBY yang tidak menyatakan sikapnya dengan tegas dan mengulur waktu serta bermain dengan kata-kata multimakna.
“Sudah saatnya rakyat mendengar secara langsung mengenai kebijakan pemerintah untuk tuntaskan persoalan hukum,” demikian bunyi pernyataan mereka sebagimana dibacakan tokoh Muhammadiyah Izzul Muslimin di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat (20/11/2009).
Kelompok ini terdiri dari 38 tokoh muda antara lain Izzul, Ray Rangkuti, Usman Hamid, Adhi Massardi, Fadli Zon, dan Haris Rusli.
“Usut dan ungkap skandal Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dan berhentikan semua pejabat negara yang terlibat di dalamnya demi tegaknya hukum di Indonesia,” tegas mereka.
Selain itu, Kaum Muda Indonesia memperingatkan DPR untuk tidak mempermainkan amanat rakyat. Mereka mendesak BPK dan PPATK mengaudit dengan sebenarnya aliran dana bailout Bank Century.
Menurut Izzul, masyarakat sudah ragu atas keabsahan pemerintah dalam mengungkap korupsi skala besar termasuk aliran ilegal dana APBN ke Bank Century.
“Ini merupakan skandal politik hukum yang harus diungkap tuntas,” tegasnya.
Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersedia menjadi jaminan atas penangguhan penahanan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) non aktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.
“Saya kira Pak Prabowo bersedia menjadi jaminan untuk kepentingan publik, jika memang diperlukan,” ujar Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kepada VIVAnews di Jakarta, Minggu, 1 November 2009.
Menurut dia, dalam kasus penahanan kedua petinggi KPK, sikap yang dianut Prabowo sama dengan yang dia sampaikan. Dia menekankan Gerindra sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi atas penahanan kedua petinggi KPK.
“Penahanan itu sangat tidak diperlukan,” kata dia. Apalagi, alasan yang disampaikan kepolisian tidak cukup berdasar. Dia menekankan Bibit dan Chandra tidak mungkin melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi kejahatan lagi. “Keduanya memiliki track record yang terhormat.”
Seperti diketahui, banyak tokoh masyarakat bersedia menjadi penjamin atas penangguhan penahanan terhadap kedua petinggi KPK nonaktif. Mereka adalah Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Syafii Maarif, Erry Riyana Hardjapamekas dan lainnya.
Bibit dan Chandra telah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam mencekal Anggoro Widjojo, bos PT Radiokom yang menjadi tersangka kasus korupsi.
Pencekalan, kata polisi, harus diputuskan secara kolektif karena kepemimpinan KPK adalah kepemimpinan kolektif.
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, menyatakan penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memprihatinkan. Muzani menyatakan, fraksi Gerindra di parlemen akan mengusulkan kepada Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat untuk memanggil Kepala Polri, Jaksa Agung dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami menyatakan keprihatinan yang serius atas proses tumpang tindihnya penegakan hukum,” kata Muzani saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Jumat 30 Oktober 2009. “Akhirnya yang muncul ego institusi,” ujarnya.
Muzani melihat, penahanan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah itu, memunculkan kesan saling membalas dendam. Dulu KPK telah memenjarakan sejumlah bekas pejabat kejaksaan atau kepolisian, lalu sekarang giliran KPK yang menerima balasan.
“Ada kesan institusi penegak hukum ingin melakukan penyempitan peran KPK,” ujar Muzani. “Saya tidak tahu apakah ini yang disebut kriminalisasi KPK itu.”
Secara jangka panjang, kata Muzani, kasus ini membuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin memprihatinkan. Padahal pemerintah melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata Muzani, akan memprioritaskan penegakan hukum di periode kedua jabatannya.
“Dalam pidatonya SBY berjanji memprioritaskan kesejahteraan rakyat, demokratisasi dan keadilan. Keadilan itu salah satunya penegakan hukum,” kata Muzani. “Tapi kalau kenyataannya begini, bagaimana bisa penegakan hukum?”
Karena itu, Muzani akan meminta fraksi Gerindra di DPR untuk mendesak digelarnya rapat dengar pendapat Komisi III dengan tiga institusi penegak hukum itu. “Harus duduk bersama, memanggil Kapolri, Jaksa Agung dan KPK,” ujar Muzani.
Partai Gerindra menghormati pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono dalam menentukan nama-nama menteri yang akan mengisi Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, Partai berlambang kepala burung garuda ini meminta agar SBY-Boediono memenuhi janji-janji pada masa kampanye.
“Harapan rakyat cukup tinggi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat dihubungi, Selasa (20/10/2009).
Menurut Fadli, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan kabinet ini, terutama peningkatan perekonomian dan pemberantasan korupsi yang harus terus dilanjutkan.
Partai Gerindra pun memberikan kesempatan kepada pemerintahan SBY-Boediono untuk menjalankan program kerjanya. Dalam menyusun kabinet, tentunya SBY-Boediono sudah memilih calon yang cakap dan loyal.
“Saya kira kita perlu fair dan menghargai apapun pilihan presiden,” terang Fadli. Partai Gerindra sendiri akan berada di luar kabinet untuk mengawal pemerintahan melalui jalur legislatif. Diakui Fadli, pihaknya akan proporsional dalam mengawasi pemerintahan.
“Kalau ada kebijakan yang prorakyat tentunya kita dukung, kalau yang tidak memihak rakyat tentunya kita kritisi,” ungkap pria asal Sumatera Barat ini.
Fadli pun mengaku Gerindra tidak mengajukan calon menteri pada SBY. “Kita tidak mengajukan nama. Kita tidak melakukan lobi yang proaktif,” pungkasnya.
Sejarah mengajarkan arti perjuangan dan kesempatan. Jangan pernah kacang lupa pada kulitnya, demikian sebuah ungkapan lama. Dan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Fadli Zon, mengambil peran untuk memelihara peninggalan sejarah bangsa.