Aroma Reshuffle Kementrian Indonesia Bersatu Jilid II Menguat
Aroma reshuffle kementrian Indonesia Bersatu jilid II kian berhembus kencang bersama setahun umur pemerintahan SBY-Budiono. Bahkan, masyarakat kini sudah tahu dan punya pilihan masing-masing siapa pembantu SBY-Budiono yang kinerjanya kurang baik dan laik direshuffle.
“Saya tidak mau menyebut menteri yang mana. Tapi kita semua tahu dan rakyat bisa merasakan menteri mana yang memiliki kinerja kurang baik,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Manggala Wana Bakti, Komplek Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/10) kemarin.
Namun, Fadli Zon enggan untuk memerinci menteri mana saja yang berkinerja buruk itu. “Dalam evaluasi ini, SBY sebagai user harus mengambil keputusan. Saya sarankan membentuk kabinet ahli yang benar-benar berdasarkan kompetensi bukan hanya kompromi dari partai politik,” Fadli menyarankan.
Setelah melewati satu tahun pemerintah SBY-Boediono, aroma reshuffle semakin terlihat. Namun, para pimpinan partai politik dan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) jangan terlalu merisaukan hal itu.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis siang ini, (21/10). “Kalau saya dengar dari pimpinan teras Partai Demokrat, aroma reshuffle semakin kuat. Tapi jangan ditangisi. Reshuffle itu biasa,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Menurut Priyo, biasanya sebelum melakukan reshuffle, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pimpinan partai untuk membicarakannya terlebih dahulu. Tujuannya, untuk mendiskusikan tujuan dari reshuffle dan keperluan lainnya. “Kalau pun nggak, itu wewenang Presiden. Tapi, kalau nggak, kebangetan banget,” tandasnya.
Reshuffle dan Akui Kekurangan
Reformasi bidang hukum selama SBY-Boediono memerintah satu tahun terakhir, diakui sebagai slogan memikat dan menjadi isu yang paling menonjol. Meski demikian, fakta bahwa penegakan hukum masih tebang pilih tidak bisa disangkal. Demikian disampaikan pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama), Paiman Rahardjo, saat diwawancarai Rakyat Merdeka Online (grup Sumut Pos) di kantornya, Rabu (20/10). “Memang ada sedikit perbaikan soal penegakan hukum. Tapi itupun tebang pilih, tidak tuntas. Pengusutan orang-orang bermasalah dengan hukum yang kebetulan dekat dengan kekuasaan, tidak pernah diusut,” ujar Paiman.
Paiman juga secara khusus menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Keterpurukan di bidang ekonomi ditandai dengan tidak adanya perbaikan lapangan pekerjaan, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara gradual, dan kualitas hidup mayoritas rakyat yang semakin turun.
“Jangan lihat keberhasilan dari indeks dan inflasi. Itu bukan ukuran, itu bisa jadi permainan di tingkat atas. Tapi lihat realitas perekenomian rakyat seperti apa, lapangan kerja tersedia atau tidak, lihat kebutuhan pokok seperti apa, sehari-hari rakyat seperti apa,” ungkapnya. Kandidat doktor ini melihat, demi perbaikan kinerja, masih banyak yang perlu dilakukan Presiden SBY. Yang pertama, harus merombak kabinetnya.
“Kenapa? Karena kabinet yang ada sekarang, semua tak sesuai bidangnya. Beda jauh dengan jaman Pak Harto yang menempatkan menterinya memang orang yang ahli di bidangnya,” terang Paiman. “Seperti contoh Pak Hatta Rajasa. Dia bukan ahli ekonomi, dia seorang insinyur. Tapi kenapa dia jadi Menko Perekonomian? Sedangkan orang ekonomi mesti punya strategi jauh ke depan, memulihkan permodalan dalam negeri, bagaimana memandang perkembangan ekonomi global,” imbuh Paiman.
Begitu pula pada pos menteri energi dan menteri pertahanan. “Itu bukan orang-orang di bidangnya. Makanya jangan heran perbatasan negara kita selalu diserobot tetangga,” tegas Paiman. Paiman mengingatkan Presiden agar mau mendengar aspirasi rakyat. Contoh kasus, demonstrasi sporadis memperingati satu tahun SBY-Boediono seharusnya tidak terlalu dini diartikan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah yang sah. “Demo-demo ini dalam rangka mengevaluasi mereka (pemerintah), sebagai kontrol. Kalau pemimpin tidak tahu kelemahannya, ya sekarang hasilnya. Harus akui dulu kita ada kekurangan, baru ada perbaikan,” tandasnya.
Jangan Termakan Isu Reshuffle
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri tidak termakan isu reshuffle kabinet yang belakangan deras bergulir. “Di koran kan banyak sekali pemberitaan tentang reshuffle. Terkait itu, Presiden berpesan agar para menteri bekerja seperti biasa, jangan terpengaruh pemberitaan itu,” ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kepada wartawan di Istana Bogor usai sidang kabinet paripurna, Kamis (21/10) kemarin.
Menurut Kuntoro, suasana sidang paripurna pun jadi cair setelah presiden memberikan anjuran itu. “Mereka tidak tegang, biasa saja,” ungkapnya.
Seperti diketahui memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono banyak desakan agar presiden me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. (wid/zul/jpnn)
—
Fuad Bawazier: Sudi Silalahi Paling Tidak Becus
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY sangat beralasan. Banyak fakta di lapangan yang bisa jadi ruang untuk mengkritisi pemerintahan. “Misalnya, KPK dibiarkan diobok-obok. Upayanya sudah lama, sampai sekarang dibikin lumpuh. Soal Century, dibilang tidak ada bukti. Rekening gendut Pati Polri tidak selesai. APBN kita tidak pro rakyat, banyak yang tidak beresnya ketimbang beresnya. Banyak calo-calo anggaran. Janji kepada petani tidak ada realisasinya. Petani mendapatkan pupuk tetap susah,” beber Fuad Bawazier dalam dalam diskusi di gedung DPD, Jakarta, kemarin.
Sebagai solusinya, mantan Menkeu ini tidak sepakat dengan cara menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini. Sebab, kalau saat ini Presiden diganti, belum tentu penggantinya ilebih baik. “Banyak menteri yang tidak becus, tidak profesional, karena memang bawaan sejak lahir dan atau karena memang cacat bawaan. Sudi Silalahi (Mensesneg) paling tidak becus,” tegas Ketua DPP Partai Hanura ini.
Kenapa Sudi paling tidak Becus? Fuad mengaku tak habis pikir ada orang yang sudah mau dilantik menjadi wakil menteri keuangan, tapi pelantikannya tidak jadi digelar. Bahkan, sang calon itu disuruh pulang. Dia juga membuka borok Sudi lainnya. Fuad menceritakan, pernah Tumpak Hatorangan Panggabean saat menjabat Ketua KPK, diundang untuk menghadiri rapat bersama Presiden di Istana Cipanas. Namun, setelah Tumpak sampai ke Istana, lalu dikatakan tidak ada acara. “Inikan nggak benar, maluin-maluin saja,” kesalnya.
Bila melihat performa pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu II dalam satu tahun ini, jelas terlihat ada beberapa menteri yang berkinerja kurang baik.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Manggala Wana Bakti, Komplek Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/10). Namun, Fadli Zon enggan untuk memerinci menteri mana saja yang berkinerja buruk itu.
“Saya tidak mau menyebut menteri yang mana. Tapi kita semua tahu dan rakyat bisa merasakan menteri mana yang memiliki kinerja kurang baik,” elak Fadli.
“Dalam evaluasi ini, SBY sebagai user harus mengambil keputusan. Saya sarankan membentuk kabinet ahli yang benar-benar berdasarkan kompetensi bukan hanya kompromi dari partai politik,” Fadli menyarankan.
Prediksi Jakarta akan tenggelam bisa dipastikan kebenarannya. Karena Jakarta merupakan kota air yang dikelilingi sungai dan rawa.
Menurut sejarahwan Betawi Ridwan Saidi, pesatnya pengurukan dan pembangunan mengakibatkan terjadinya penurunan daratan Jakarta dalam beberapa tahun ini.
Ridwan menambahkan, Jakarta sejak dahulu bukanlah tempat hunian. Karena wilayah Jakarta didominasi puluhan rawa dan dilintasi puluhan sungai. Daratan Jakarta yang bisa dihuni biasanya dinamakan Pulo, itu yang biasa dihuni.
“Sementara selebihnya sungai dan rawa” ujar Ridwan Saidi dalam diskusi “Jakarta Tenggelam,” di Fadli Zon Library, Jalan Danau Limboto C2/96, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis 23 September 2010.
Hal ini terbukti dari tidak adanya kerajaan besar pada jaman dulu yang mendirikan pusat pemerintahan di Kota Jakarta. “Misalnya kerajaan Padjajaran yang malah berada di Pakuan dan jauh dari Jakarta,” ujar Ridwan Saidi.
Namun, saat Belanda melakukan pendudukan di Indonesia, mereka melakukan pengurukan di sejumlah wilayah di Jakarta. “Dilakukan pengurukan oleh Belanda. Di antaranya puluhan anak sungai diuruk tanah oleh Belanda untuk dijadikan hunian,” ujar Ridwan Saidi.
Karena itu, banyak anak sungai yang hilang karena pengurukan itu. Seperti tidak adanya Sungai Cirangil yang dulu melintas di daerah yang sekarang berdiri Hotel Sultan (dulu Hotel Hilton).
Ridwan menilai akibat pengurukan yang serampangan di wilayah Jakarta, mengakibatkan penurunan tanah serta amblasnya permukaan daratan Jakarta.
“Ini sebenarnya kota air. Tapi karena serampangan diuruk Belanda jadi mengakibatkan amblasnya tanah di beberapa daerah,” ujar Ridwan lagi.
Kondisi ini terus berlanjut hingga sekarang seperti terus dilakukannya pengurukan. Kawasan yang tidak layak huni itu antara lain, Rawa Badak. Tapi kalau sekarang kan namanya diubah biar lebih modern dan diminati masyarakat untuk dihuni.
Seperti wilayah Kelapa Gading, dulunya bernama Rawa Kucing, Pantai Indah Kapuk dulunya bernama Rawa Kunyuk karena dulu di sana memang banyak monyet.
Menurut Ridwan, solusi yang harus dilakukan saat ini oleh Pemprov DKI adalah menstop pembangunan sebagai satu-satunya obat. Selain itu, pemerintah juga harus memulai mengkaji dan mentata ulang perencanaan tata ruang DKI Jakarta. “Memang kita nggak bisa kembalikan kondisi Jakarta sekarang seperti jaman Prabu Siliwangi. Tapi setidaknya Pemerintah DKI Jakarta mengembalikan plan Jakarta.ke mainsterem perencanaan tradisional,” ujar Ridwan.
Pesatnya pembangunan ternyata bukan jaminan majunya sebuah kota. Setidaknya itu pandangan sosiolog asal Universitas Indonesia, Imam Prasodjo. Imam menilai pesatnya pembangunan, terutama mal, di suatu kota menandakan kota tersebut tidak berkembang dengan baik. Banyaknya mal ini juga akhirnya akan menghilangkan ruang publik.
“Tanda-tanda tidak berkembangnya suatu kota adalah banyak berdirinya mal (pusat perbelanjaan, red),” kata Imam Prasojo dalam diskusi “Jakarta Tenggelam” di Fadli Zon Library, Jakarta, Kamis 23 September 2010.
Menurutnya, persepsi banyak mal sebagai tanda kota sudah berkembang merupakan pemahaman yang salah. “Itu kesesatan cara berpikir. Padahal itu (banyak mal berdiri) mengindikasikan banyaknya public space (ruang publik) seperti play ground dan taman yang hilang. Apalagi kalau banyak yang jalan-jalan di mal, itu tanda-tanda masyarakat ‘sakit’,” ujar Imam lebih lanjut.
Imam menjelaskan, persyaratan kota modern yang perlu diperhatikan adalah berupa syarat terbukanya peluang dan adanya pelayanan dasar yang baik kepada masyarakat.
“Pelayanan dasar bukan lomba pembuatan mal. Itu persepsi salah jika kota berkembang apabila besar malnya,” ujar Imam. Namun yang dimaksud pelayanan dasar adalah adanya pelayanan kesehatan, pendidikan dan hunian yang baik kepada warganya.
Selain itu, diperlukan kepemimpinan yang baik dan nilai estetika yang terdapat di kota tersebut agar dapat dianggap sebagai kota modern.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Andrianof Chaniago, menganggap perlu adanya moratorium pembangunan di Jakarta sebagai solusi berbagai masalah di Jakarta. “Pembangunan harus dihentikan. Orientasi harus pada penataan bangunan, bukan orientasi untuk menambah bangunan yang ada,” ujar Adrianof.
Selain itu, Adrianof juga meminta Pemda DKI tidak terlalu berbangga hati dengan turunnya tingkat urbanisasi di Jakarta dari tahun ke tahun. “Memang perumbuhan penduduk di Jakarta hanya 1 persen, tapi jangan lupa ada peningkatan 3,5 persen di wilayah penyangga DKI, seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi,” ujar Adrianof.
Hal ini secara langsung tetap akan berimbas terhadap Jakarta. “Sekarang kecenderungannya, karena kepadatan hunian di Jakarta maka para pendatang memilih menetap di Bodetabek tapi mereka tetap beraktivitas di Jakarta” ujar Adrianof. Inilah yang membuat kemacetan tidak dapat teratasi secara maksimal.
Dalam dua hari, muncul dua orang yang mengaku dipilih sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prabowo Subianto dan Oesman Sapta. Masing-masing sama-sama mengklaim sah.
Prabowo terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional HKTI yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, pada Selasa 13 Juli 2010. Sementara Oesman Sapta terpilih dalam Munas di Hotel Aston, Denpasar, keesokan harinya.
Kubu Prabowo menuduh, Munas di Aston tidak sah. Meski begitu, kubu yang melakukan Munas di Inna Grand Bali Beach Hotel tidak akan melakukan langkah hukum.
“Yang terpenting, bahwa biarlah rakyat yang menilai, HKTI mana yang melangkah dengan hati, tanpa ada kepentingan lain, biarlah petani yang menilai,” kata Jimmy Demianus Ijie, Ketua DPD HKTI Papua Barat, dalam jumpa pers di Hotel Inna Grand, Kamis 15 Juli.
Namun, Jimmy menyampaikan, anggota HKTI yang terbukti berada di “Munas” tandingan, akan diberikan sanksi. “Untuk tindakan tegas, kami biarkan dulu mereka, kami diamkan dulu, lihat dulu. Kami tidak akan melakukan langkah-langkah yang membuat HKTI ini hancur,” kata Fadli Zon, juga dari kubu pendukung Prabowo Subianto.
Ditambahkannya, “Jika ada gerakan lain silakan saja, itu hak manusia. Kami sudah melakukan semua sesuai rencana,” kata Fadli Zon yang pada periode 2005-2010 duduk di Dewan Pimpinan Nasional HKTI itu.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Prabowo Subianto, melantik pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI 2010-2015 siang ini. Pelantikan dijadwalkan pukul 13.30, Jumat 6 Agustus 2010.
“Di Aula Kementerian Pertanian, pukul 13.30,” kata Fadli Zon, pengurus HKTI demisioner, saat dihubungi VIVAnews.
Menteri Pertanian Suswono akan berpidato dalam pelantikan pengurus HKTI ini, selain Prabowo sendiri.
Kepengurusan HKTI lima tahun ke depan diramaikan sejumlah politisi dari sejumlah partai. Selain dari partai Prabowo, Gerakan Indonesia Raya, juga masuk antara lain politisi dari Demokrat dalam kepengurusan.
Prabowo Subianto terpilih lagi menjadi Ketua Umum HKTI dalam Musyawarah Nasional ke-7 di Denpasar, Bali, Rabu 14 Juli 2010. Kemudian politisi Demokrat, Jafar Hafsah, didaulat menjadi Ketua Badan Pengawas Organisasi HKTI.
Oesman Sapta Odang terpilih menjadi Ketua Umum Kerukunan Tani Indonesia periode 2010 – 2015 di Hotel Aston, Denpasar, pada Rabu 14 Juli 2010. Padahal sehari sebelumnya, HKTI dalam Musyawarah Nasional di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, telah memilih Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum.
Jelas saja, kubu Prabowo menyatakan Munas yang memilih Oesman sebagai ketua HKTI tidak sah. Bukan hanya secara prosedur, Oesman juga dinilai bukan anggota HKTI, sehingga jelas tidak pernah menjadi pengurus HKTI.
Fadli Zon, Dewan Pimpinan Nasional HKTI yang demisioner, menjelaskan bahwa Oesman Sapta tidak pernah ada hubungan dengan HKTI selama ini. “Kami kenal baik, tapi Pak Oesman Sapta tidak pernah menjadi anggota ataupun pengurus, dan tidak pernah ada interaksi dengan HKTI selama kepemimpinan Pak Prabowo,” kata Fadli dalam jumpa pers di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Kamis 15 Juli 2010.
Selain Fadli Zon, 32 Dewan Pimpinan Daerah HKTI yang kemarin memberikan suara mendukung Prabowo juga hadir dalam jumpa pers. “Munas yang betul-betul adalah di Inna Grand Bali Beach, Sanur, dan bukan di tempat yang lain,” kata Jimmy Demianus Ijie, Ketua DPD HKTI Papua Barat.
“Sejak menerima undangan Munas, bahwa Munas yang asli dilaksanakan di sini, di tempat ini. Dan apapun yang terjadi di luar dari Munas ini, kami tidak mau tahu. Kalau seperti itu ada kegiatan Munas lain, kami nyatakan menolak dan menyatakan Munas tandingan itu tidak sah,” ujar Jimmy.
Oesman sendiri kemarin menyatakan Munas yang memilih Prabowo justru tidak sah. “Saya datang ke Munas hanya berdasarkan AD/ ART. Sebaliknya yang tidak mengikuti aturan, itu ilegal. Kalau pun orang mau rujuk siapa yang menolak, silakan saja. Tapi saya harus pertimbangkan, dengan bicara terlebih dahulu dengan konstituen saya, karena organisasi ini bukan milik saya sendiri,” kata Oesman.
Prabowo Subianto, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, melantik pengurus Dewan Pimpinan Nasional HKTI 2010-2015. Susunan pengurus dibacakan Fadli Zon yang merupakan Sekretaris Jenderal HKTI.
Dalam pidatonya dalam acara yang berlangsung di Aula Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat 6 Agustus 2010, Prabowo menyatakan kebangkitan bangsa melalui sektor pertanian adalah melalui kesejahteraan petani. “Keunggulan kompetitif kita di sektor pertanian dalam arti luas,” kata Prabowo.
Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya itu menyatakan, Indonesia menempati sepertiga zona tropis dunia. “Kita bisa panen tiga kali dalam setahun bila ada kehendak kuat dan metode tepat. Dengan begitu, bisa makmur, bisa menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia,” katanya.
Namun sekarang, Indonesia dihantui pertumbuhan penduduk yang pesat sementara lahan dan sumber air berkurang.
ke depan, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, pangan langka, air langka. Belum lagi, “sekarang ini kita mengalami perubahan iklim. Itu menyulitkan petani,” kata mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat itu.
“Saatnya kita mengerahkan kepandaian, mengerahkan kepintaran, energi, kita kumpulkan manusia terpilih kita, profesor-profesor, sampai petani untuk menyiapkan tantang masa depan yang berat itu,” ujar Prabowo dalam pelantikan yang juga dihadiri Menteri Pertanian Suswono itu.
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) memasang iklan setengah halaman mengkritik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan. Dalam iklan di Kompas 22-23 Februari itu, AMTI menyertakan logo Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI pun protes karena merasa tidak pernah diajak berkomunikasi soal iklan itu.
“Kami kaget, karena ada logo HKTI di sana. Padahal kami tidak pernah diajak konsultasi apa pun mengenai ilan itu,” ujar Ketua HKTI Fadli Zon kepada detikcom, Rabu (24/2/2010).
Fadli meminta agar AMTI mengklarifikasi pemasangan iklan yang mencatut logo HKTI tersebut. Fadli menegaskan hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi polemik soal keterlibatan HKTI. Menurutnya HKTI sama sekali tidak tahu soal materi iklan ini.
“Kami juga tidak ingin nama HKTI dicatut oleh kepentingan pihak tertentu. Apalagi oleh industri rokok raksasa,” tegasnya.
Menanggapi isu RPP Tembakau tersebut Fadli menjelaskan posisi HKTI adalah membela kesejahteraan petani, termasuk petani tembakau. Menurutnya dalam industri tembakau, keuntungan besar hanya dinikmati oleh industri-industri besar yang menguasai pasar rokok.
“Petani tembakau masih belum sejahtera,” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.
Selain logo AMTI dan HKTI, dalam iklan itu terdapat logo Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Gaprindo, RTMM. Pemuda HKTI dan produsen rokok PT HM Sampoerna Tbk. Sampoerna menyatakan, terlibat dalam iklan tersebut sebagai bentuk protes karena tidak dilibatkan dalam penyusunan RPP Tembakau yang telah berada di tangan Menkum HAM.
Iklan itu menuntut pemerintah membuat peraturan tentang tembakau yang bisa diterima semua pihak. Sejumlah argumen dituliskan, seperti akan adanya gangguan bagi 6 juta petani tembakau jika RPP itu diterbitkan. Selain itu, penerimaan negara juga akan tergerus. Belum lagi kretek merupakan bagian dari warisan tradisi budaya bangsa.
RPP Tembakau mengatur larangan penayangan iklan rokok, sponsor acara, kegiatan CSR, larangan penjualan rokok secara eceran, dan pada orang di bawah 18 tahun serta wanita hamil
Partai Gerindra Sumatera Barat masih berniat usung Fadli Zon untuk mencalonkan diri sebagai gubenur periode lima tahun ke depan. Bila tak dapat restu ‘Jakarta’, kader lokal akan dipilih.
“Fadli Zon-nya sudah siap, tinggal menunggu izin DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata anggota DPRD Sumbar dari Gerindra Zulkifli Jailani, kepada VIVAnews.
Meskipun terkesan lamban mengajukan calon, ia mengaku, pihaknya masih menunggu kepastian jadwal dari KPU Sumbar terkait tanggal pelaksanaan pilkada.
Menurut Zul, saat ini jadwal Pilkada yang telah ditetapkan KPU Sumbar 30 Juni ini dinilai Panwaslu bermasalah. Hasil pertemuan KPU Sumbar dengan Panwaslu dan Kesbangpol, menyimpulkan bahwa tahapan pilkada yang telah disetujui KPU bermasalah.
“Makanya kita tenang-tenang saja dulu, karena jadwal KPU sendiri kami nilai belum pasti,” katanya. Sejauh ini, Gerindra Sumbar masih berupaya untuk membuka pintu koalisi dengan sejumlah partai lain.
Berbicara tentang kemungkinan bila DPP tak restui pencalonan Fadli Zon, Gerindra Sumbar berniat mengusung kader lokal. “Masih banyak kader yang bisa diusung bila DPP tak mengizinkan Fadli Zon maju sebagai cagub,” ujarnya.
Sejauh ini baru Golkar Sumbar yang telah mengusung calon untuk pilkada mendatang. Partai beringin ini memilih Gubernur Sumbar Marlis Rahman dan Bupati Agam Aristo Munandar sebagai cagub dan cawagub.
