Aroma Reshuffle Kementrian Indonesia Bersatu Jilid II Menguat
Aroma reshuffle kementrian Indonesia Bersatu jilid II kian berhembus kencang bersama setahun umur pemerintahan SBY-Budiono. Bahkan, masyarakat kini sudah tahu dan punya pilihan masing-masing siapa pembantu SBY-Budiono yang kinerjanya kurang baik dan laik direshuffle.
“Saya tidak mau menyebut menteri yang mana. Tapi kita semua tahu dan rakyat bisa merasakan menteri mana yang memiliki kinerja kurang baik,” tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Manggala Wana Bakti, Komplek Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (21/10) kemarin.
Namun, Fadli Zon enggan untuk memerinci menteri mana saja yang berkinerja buruk itu. “Dalam evaluasi ini, SBY sebagai user harus mengambil keputusan. Saya sarankan membentuk kabinet ahli yang benar-benar berdasarkan kompetensi bukan hanya kompromi dari partai politik,” Fadli menyarankan.
Setelah melewati satu tahun pemerintah SBY-Boediono, aroma reshuffle semakin terlihat. Namun, para pimpinan partai politik dan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) jangan terlalu merisaukan hal itu.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis siang ini, (21/10). “Kalau saya dengar dari pimpinan teras Partai Demokrat, aroma reshuffle semakin kuat. Tapi jangan ditangisi. Reshuffle itu biasa,” kata Ketua DPP Partai Golkar ini.
Menurut Priyo, biasanya sebelum melakukan reshuffle, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pimpinan partai untuk membicarakannya terlebih dahulu. Tujuannya, untuk mendiskusikan tujuan dari reshuffle dan keperluan lainnya. “Kalau pun nggak, itu wewenang Presiden. Tapi, kalau nggak, kebangetan banget,” tandasnya.
Reshuffle dan Akui Kekurangan
Reformasi bidang hukum selama SBY-Boediono memerintah satu tahun terakhir, diakui sebagai slogan memikat dan menjadi isu yang paling menonjol. Meski demikian, fakta bahwa penegakan hukum masih tebang pilih tidak bisa disangkal. Demikian disampaikan pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama), Paiman Rahardjo, saat diwawancarai Rakyat Merdeka Online (grup Sumut Pos) di kantornya, Rabu (20/10). “Memang ada sedikit perbaikan soal penegakan hukum. Tapi itupun tebang pilih, tidak tuntas. Pengusutan orang-orang bermasalah dengan hukum yang kebetulan dekat dengan kekuasaan, tidak pernah diusut,” ujar Paiman.
Paiman juga secara khusus menyoroti kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Keterpurukan di bidang ekonomi ditandai dengan tidak adanya perbaikan lapangan pekerjaan, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara gradual, dan kualitas hidup mayoritas rakyat yang semakin turun.
“Jangan lihat keberhasilan dari indeks dan inflasi. Itu bukan ukuran, itu bisa jadi permainan di tingkat atas. Tapi lihat realitas perekenomian rakyat seperti apa, lapangan kerja tersedia atau tidak, lihat kebutuhan pokok seperti apa, sehari-hari rakyat seperti apa,” ungkapnya. Kandidat doktor ini melihat, demi perbaikan kinerja, masih banyak yang perlu dilakukan Presiden SBY. Yang pertama, harus merombak kabinetnya.
“Kenapa? Karena kabinet yang ada sekarang, semua tak sesuai bidangnya. Beda jauh dengan jaman Pak Harto yang menempatkan menterinya memang orang yang ahli di bidangnya,” terang Paiman. “Seperti contoh Pak Hatta Rajasa. Dia bukan ahli ekonomi, dia seorang insinyur. Tapi kenapa dia jadi Menko Perekonomian? Sedangkan orang ekonomi mesti punya strategi jauh ke depan, memulihkan permodalan dalam negeri, bagaimana memandang perkembangan ekonomi global,” imbuh Paiman.
Begitu pula pada pos menteri energi dan menteri pertahanan. “Itu bukan orang-orang di bidangnya. Makanya jangan heran perbatasan negara kita selalu diserobot tetangga,” tegas Paiman. Paiman mengingatkan Presiden agar mau mendengar aspirasi rakyat. Contoh kasus, demonstrasi sporadis memperingati satu tahun SBY-Boediono seharusnya tidak terlalu dini diartikan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah yang sah. “Demo-demo ini dalam rangka mengevaluasi mereka (pemerintah), sebagai kontrol. Kalau pemimpin tidak tahu kelemahannya, ya sekarang hasilnya. Harus akui dulu kita ada kekurangan, baru ada perbaikan,” tandasnya.
Jangan Termakan Isu Reshuffle
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para menteri tidak termakan isu reshuffle kabinet yang belakangan deras bergulir. “Di koran kan banyak sekali pemberitaan tentang reshuffle. Terkait itu, Presiden berpesan agar para menteri bekerja seperti biasa, jangan terpengaruh pemberitaan itu,” ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto kepada wartawan di Istana Bogor usai sidang kabinet paripurna, Kamis (21/10) kemarin.
Menurut Kuntoro, suasana sidang paripurna pun jadi cair setelah presiden memberikan anjuran itu. “Mereka tidak tegang, biasa saja,” ungkapnya.
Seperti diketahui memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono banyak desakan agar presiden me-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. (wid/zul/jpnn)
—
Fuad Bawazier: Sudi Silalahi Paling Tidak Becus
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan SBY sangat beralasan. Banyak fakta di lapangan yang bisa jadi ruang untuk mengkritisi pemerintahan. “Misalnya, KPK dibiarkan diobok-obok. Upayanya sudah lama, sampai sekarang dibikin lumpuh. Soal Century, dibilang tidak ada bukti. Rekening gendut Pati Polri tidak selesai. APBN kita tidak pro rakyat, banyak yang tidak beresnya ketimbang beresnya. Banyak calo-calo anggaran. Janji kepada petani tidak ada realisasinya. Petani mendapatkan pupuk tetap susah,” beber Fuad Bawazier dalam dalam diskusi di gedung DPD, Jakarta, kemarin.
Sebagai solusinya, mantan Menkeu ini tidak sepakat dengan cara menggulingkan pemerintahan yang ada saat ini. Sebab, kalau saat ini Presiden diganti, belum tentu penggantinya ilebih baik. “Banyak menteri yang tidak becus, tidak profesional, karena memang bawaan sejak lahir dan atau karena memang cacat bawaan. Sudi Silalahi (Mensesneg) paling tidak becus,” tegas Ketua DPP Partai Hanura ini.
Kenapa Sudi paling tidak Becus? Fuad mengaku tak habis pikir ada orang yang sudah mau dilantik menjadi wakil menteri keuangan, tapi pelantikannya tidak jadi digelar. Bahkan, sang calon itu disuruh pulang. Dia juga membuka borok Sudi lainnya. Fuad menceritakan, pernah Tumpak Hatorangan Panggabean saat menjabat Ketua KPK, diundang untuk menghadiri rapat bersama Presiden di Istana Cipanas. Namun, setelah Tumpak sampai ke Istana, lalu dikatakan tidak ada acara. “Inikan nggak benar, maluin-maluin saja,” kesalnya.